25.4.07

New book on Soeharto tells thoughts on probe, enemies

Tony Hotland, The Jakarta Post, Jakarta

An authorized biography of former president Soeharto has been published arguing that his historical legacies should be remembered over his ill-fated rule.

Author Retnowati Abdulgani-Knapp, the daughter of the late Indonesian freedom fighter Roeslan Abdulgani, said Tuesday she wanted to put Soeharto's reign into a perspective she believed was accurate without intending to convert any staunch haters of the country's second president. Soeharto resigned in 1998 following nationwide demonstrations.

"There's no political motivation whatsoever, let alone a desire to clear (Soeharto's) image or name," she said during her book launch here, adding that she acknowledged many readers would have reservations about picking up the book.

She began intensive interviews with Soeharto in 2005 and has met with him three to four times a year since. Each visit, she said, lasted for no more than an hour.

Retnowati said she was aware the 376-page book, titled Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, could appear as defending Soeharto, but that she believed the former president was a victim of the actions of his children and former ministers.

"(The biggest misconception about Soeharto) is that he's like his children. I don't think he's corrupt. His children on the other hand, must have been difficult to control," she said, adding that Soeharto believes he is innocent of corruption charges filed against him.

"He doesn't feel guilty. Whatever moves he made were products of a Cabinet, which included all former officials ever to have worked with him. So if they're seeking his prosecution, they would have to involve all former vice presidents and ministers," said Retnowati.

The book also details grudges Soeharto still holds against those he believes betrayed and deserted him at the time of his fall in the wake of the 1997 financial crisis.

One of these people is Soeharto's successor, B.J. Habibie, who was vice president prior to the 1997 resignation of the "smiling general".

Judging from her interviews with Soeharto, Retnowati believes he is still unable to forgive Habibie, who was seen as one of his closest friends, for allowing his prosecution. The Supreme Court declared Soeharto unfit to stand trial in 2002.

The corruption charges were revoked last year by the Attorney General's Office over the impossibility of a trial due to what a presidential team of doctors claim to be permanent brain damage and a physical inability to stand trial.

Retnowati said it was difficult to discuss with accuracy past issues with Soeharto because of his memory loss, and that Soeharto's case highlighted to future leaders that they should not overly trust their ministers, but rather examine political situations from the grassroots level up.

Muhammadiyah figure Ahmad Syafii Maarif said the book was empathetic toward Soeharto, but agreed that the former president should be remembered for his accomplishments during his 32-year reign.

"His children should be mature enough to defend and face all the charges against their father. There's no way he's ever going to be able to stand trial, so his children need to wake up and be bold," he said.

Azyumardi Azra, rector at state Islamic university Syarif Hidayatullah, said that despite his fall, none of Soeharto's successors had managed to combine his political skills with his ability to "conveniently" position Indonesia in the international community.


http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20070426.H05&irec=4

Sphere: Related Content

Indonesia Perlu Belajar dari Soekarno dan Soeharto

Jakarta, Kompas - Bangsa Indonesia, terutama generasi muda, perlu
belajar dari perjalanan kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, baik itu
keberhasilan maupun nasib mereka yang harus mengakhiri kekuasaan
dengan cara yang tidak baik. Dengan demikian, hal-hal baik dari mereka
dapat ditiru, sementara yang buruk tidak terulang.

Salah satu pelajaran berharga yang dapat dipetik, para pemimpin jangan
terlalu percaya kepada laporan anak buah dan sesekali harus turun ke
bawah melihat langsung keadaan rakyat. Pemimpin juga jangan terlalu
lama berkuasa.

"Bung Karno diturunkan karena terlambat keluar dari bus. Sedangkan Pak
Harto terlambat banting setir," kata Retnowati Abdulgani-Knapp dalam
peluncuran buku tulisannya berjudul Soeharto, The Life and Legacy of
Indonesian's Second President, Rabu (25/4). Retnowati mengaku butuh
waktu sekitar tiga tahun untuk menulis buku ini.

Sebagai pembicara lain dalam peluncuran buku ini, Direktur Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Azyumardi Azra, Ketua Dewan Pendiri Universitas Pancasila Siswono Yudo
Husodo, serta Pemimpin Redaksi Harian Kompas Suryopratomo.

Azyumardi menuturkan, Indonesia masih membutuhkan sejumlah segi
kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Yang dibutuhkan dari Soekarno
adalah kemampuannya menciptakan solidaritas. Sedangkan dari Soeharto,
yang dibutuhkan adalah kemampuannya sebagai pemecah masalah. "Saat
memimpin, Soeharto berhasil mengatasi sejumlah masalah, seperti
kemiskinan, dengan pembangunan, " kata dia. (NWO)


http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/26/Politikhukum/3483840.htm

Sphere: Related Content

24.4.07

Antara Bung Karno dan Pak Harto

Oleh Sulastomo
Koordinator Gerakan Jalan Lurus



"Thus, It is not true, that the first two presidents had contradicted
each other, they had in truth, supplemented and complemented each other".

Adalah tidak benar jika kedua Presiden itu (Presiden Soekarno dan
Soeharto) saling berlawanan. Keduanya merupakan suplemen dan komplemen
satu dengan lainnya, tulis Retnowati Abdulgani Knapp dalam buku
Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President.

Buku itu banyak mengungkap bagaimana kedua presiden berperan dalam
sejarah Indonesia. Banyak persamaan antara Bung Karno dan Pak Harto
dalam menyikapi masalah-masalah kenegaraan. Mengapa dikesankan
berbeda, bahkan berlawanan?

Pak Harto tidak bermimpi menjadi presiden, bahkan sadar, dirinya tidak
memiliki kapasitas sebagai presiden. Karena itu, saat Pak Harto
didesak untuk mengambil alih kekuasaan oleh sebagian pendukungnya yang
dikatakan irrational, Pak Harto tegas menolak dukungan itu.

Dalam filosofi Jawa, yang dipegang teguh Pak Harto, jabatan/
kekuasaan, apalagi jabatan Presiden, hanya bisa diperoleh jika orang
itu dikaruniai "wahyu". Wahyu tidak perlu diturunkan kepadanya, tetapi
bisa kepada orang yang dekat dengannya. Dalam hal kepresidenan Pak
Harto, wahyu itu mungkin diturunkan kepada Ibu Tien Soeharto. Karena
itu, setelah Ibu Tien wafat, Pak Harto tidak dapat lagi mempertahankan
kekuasaannya.

Kesamaan pandangan

Kedua presiden mempunyai mimpi yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mewujudkan
mimpi lewat upaya memerdekakan rakyat dari penjajah. Pak Harto ingin
mewujudkan mimpi dengan cara sederhana, mencukupi kebutuhan sandang,
pangan, dan papan.

Perbedaan latar belakang dan lingkungan, baik nasional maupun global,
membedakan jalan mewujudkan mimpinya. Bung Karno berjuang sejak masa
penjajahan sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus
dimulai dengan membebaskan bangsa ini dari penjajahan.

Setelah merdeka, Bung Karno mengalami kondisi perang dingin, antara
blok Barat dan Timur, di mana pertentangan ideologi amat mewarnai
kondisi nasional dan global. Pak Harto tampil saat perang dingin sudah
mereda, bahkan pengaruh komunisme internasional sudah meredup.
Keduanya dilahirkan pada waktu yang tepat dalam perspektif sejarah
Indonesia.

Bung Karno dan pak Harto menghargai demokrasi. Namun, keduanya tidak
setuju kebebasan yang begitu luas. Demokrasi harus disesuaikan dengan
keadaan setempat. Karena itu, Bung Karno memperkenalkan "Demokrasi
Terpimpin" dan Pak Harto mengenalkan "Demokrasi Pancasila". Keduanya
bersumber pada Pancasila/UUD 1945. Hal ini terlepas kedua model
demokrasi itu dikatakan sebagai otoritarian, setidaknya, sentralistis.

Keduanya amat menghormati pendahulunya, orangtua, sesuai dengan budaya
Jawa. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai
pahlawannya, " kata Bung Karno. Pak Harto mengamalkannya melalui ajaran
mikul dhuwur mendhem jero. Hal itu tercermin dari sikap Pak Harto yang
menolak mengadili Bung Karno dan mengabadikan nama kedua proklamator
tersebut pada Bandara Internasional Cengkareng.

Keduanya mengalami nasib sama. Meski mendapat penghargaan yang amat
tinggi, Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup (1963) serta
Pak Harto menjadi Bapak Pembangunan dan jenderal bintang lima,
keduanya jatuh dimulai dari demo mahasiswa.

Akan tetapi, di saat kritis, di masa transisi itu, keduanya masih
mampu bersikap sebagai negarawan, dengan cara menghindarkan
pertumpahan darah sesama anak bangsa, secara konstitusional, dengan
caranya sendiri.

Terakhir, keduanya terserempet isu korupsi. Keterbatasan negara dalam
memenuhi anggaran untuk melaksanakan cita-cita revolusi telah
melahirkan dana nonbudgeter bernama "Dana Revolusi". Untuk menutup
kekurangan anggaran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pak
Harto mendirikan berbagai yayasan. Baik "Dana Revolusi" maupun "Dana
Yayasan" tidak dipersoalkan, bahkan dianggap baik saat keduanya masih
menjadi Presiden. Namun, keduanya dianggap aib saat keduanya tidak
menjabat presiden.

Apa yang beda?

Perbedaan pokok di antara keduanya adalah sikap terhadap komunisme.
Pak Harto tegas anti- komunis. Karena itu, PKI harus dibubarkan
pasca-G30S sebab PKI dianggap dibelakangnya.

Retnowati menuliskan perbedaan pandangan keduanya melalui percakapan
antara Bung Karno dan Pak Harto. Meski berbeda pandangan, keduanya
mempunyai alasan yang bersumber pada kepentingan nasional. Karena itu,
keduanya tidak bisa dipertemukan.

Perbedaan inilah yang mengantar Pak Harto menjadi Presiden kedua
Republik Indonesia.

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/25/opini/3482193.htm

Sphere: Related Content

Jejak Sejarah Soeharto

Oleh Azyumardi Azra
Guru Besar Sejarah; Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta

Hampir tidak ragu lagi, sosok dan kiprah presiden kedua RI, Soeharto,
adalah kontroversial. Diskusi dan perdebatan tentang apakah ia
meninggalkan warisan besar positif atau negatif bagi perjalanan
historis negara-bangsa Indonesia pasti tidak akan pernah usai.

Namun, satu hal sudah jelas, perjalanan kekuasaannya yang panjang
selama 32 tahun meninggalkan jejak-jejak yang sulit terhapuskan begitu
saja dari sejarah negeri ini.

Tidak banyak buku tentang Soeharto. Karena itu, karya Retnowati
Abdulgani-Knapp, Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second
President (Singapore: 2007), merupakan sumbangan amat penting dalam
upaya lebih memahami sosok dan kiprah Soeharto. Membaca buku ini
terlihat nada empati tanpa kehilangan kritisisme pada orang kuat
pemerintahan Orde Baru.

Inilah buku yang menyajikan pasang surut kehidupan Soeharto dalam masa
Reformasi. Tetapi, menurut Retnowati, di hari-hari tuanya setelah
tidak berkuasa lagi dan menderita berbagai penyakit, Soeharto telah
pasrah dan menerima kejatuhannya yang tragis dengan sabar dan bermartabat.

Dalam perspektif perbandingan, misalnya dengan karya RE Elson,
Suharto: A Political Biography (Cambridge: 2001), The Legacy memiliki
kekuatan sendiri, yaitu kedekatan langsung Retnowati dengan sumber
tangan pertama, yang tidak ditemukan dalam karya-karya lain, kecuali G
Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya
(Otobiografi) , (Jakarta: 1989). Karena itu, The Legacy merupakan
biografi yang mendapat otoritas (an authorised biography) Soeharto
sendiri.

Kabinet profesional

Warisan Soeharto terlihat menyeruak saat demokrasi hingga kini masih
penuh eforia dan ekses. Saat kehidupan publik dan masyarakat tak
sesuai dengan harapan yang melambung di tengah momentum demokrasi
pasca- Soeharto; saat keamanan pribadi dan lingkungan kian tidak
terjamin; saat harga BBM terus naik; saat tarif utilities dari
listrik, gas dan air terus meningkat; dan saat harga beras dan makanan
pokok lain terus melambung dan sulit didapat, ketika itulah kalangan
masyarakat banyak yang bergulat dengan kelangsungan hidup "merindukan"
pemerintahan Soeharto. Tetapi, "kerinduan" itu melanggar logika
sejarah dan sunnatullah; sejarah tidak pernah berulang meski orang
Prancis bilang l'histoire se repete

Warisan Soeharto jelas multidimensi. Retnowati dan Elson sepakat,
peran Soeharto amat menonjol dalam modernisasi negara-bangsa
Indonesia. Retnowati menyebut peran Soeharto sebagai building the
nation melalui transformasi ekonomi dan industrialisasi. Senada, Elson
menyatakan, warisan Soeharto yang terus mengikat Indonesia kini dan
masa depan adalah pertumbuhan ekonomi luar biasa, yang membawa
Indonesia dari "negara yang stagnan dan miskin ke alam dunia modern".

Tanpa bermaksud melemahkan usaha antikorupsi yang kini gencar,
pernyataan Elson perlu disimak, "Apa pun kerusakan yang disebabkan
korupsi (pada masa Soeharto), sebagian besar pertumbuhan ekonomi itu
disalurkan ke dalam investasi produktif, elaborasi infrastruktur fisik
dan komunikasi, keluarga berencana, pertanian, dan industri". Lebih
tajam, Elson menulis, "So great was his achievement that the damage
caused by the 1997-98 financial meltdown—itself ascribed by Suharto to
Indonesia's dearth of appropriate systems and 'talented men' to handle
the rapid economic growth of the late 1980s and early 1990s—made
little impact on his overall record" (Elson: 307).

Pelajaran apa yang bisa diambil dari keberhasilan Soeharto bagi
kepentingan pemerintahan sekarang? Salah satu pelajaran adalah
Presiden Soeharto mengangkat para menteri—khususnya dalam bidang
ekonomi—yang sebagian besar ahli dan profesional. Presiden Soeharto
dalam hampir seluruh masa pemerintahannya— kecuali Kabinet terakhir
pascaPemilu 1997—adalah para teknokrat, yang muncul bukan sebagai
hasil dari akomodasi dan kompromi politik.

Pencapaian Soeharto jelas terkait kekuasaannya yang "otoriter". Meski
ia menerapkan "Demokrasi Pancasila", jelas kekuasaan terpusat pada
sang Presiden. Presiden Soeharto agaknya tidak peduli dengan dilema
atau pilihan antara apakah memberikan demokrasi, atau sebaliknya lebih
memprioritaskan modernisasi dan industrialisasi dengan menerapkan
otoritarianisme. Presiden Soeharto mengambil pilihan kedua dan membuka
keran "demokrasi" secara terbatas.

Namun, secara retrospek, otoritarisme dan totalitarianisme Soeharto
agaknya bersumber dari obsesinya membangun Indonesia yang bersatu,
yang stabil secara politik, yang kuat secara ekonomi, dan terhormat di
mata internasional. Obsesi itu membuatnya melakukan program
"depolitisasi" yang menyisakan hanya tiga partai politik.

Depolitisasi juga memaksa organisasi sosial kemasyarakatan melakukan
reorientasi menjadi "gerakan kultural" daripada gerakan politik.
Reorientasi ini mendorong kemunculan berbagai institusi baru dalam
kehidupan sosial, budaya, pendidikan, agama dan lain-lain. Realitas
ini berbeda diametral dengan suasana masa reformasi yang
memperlihatkan orientasi politik yang amat kuat dan politisasi
berkepanjangan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat, tidak
terbatas pada parpol-parpol.

Obsesi Presiden Soeharto pada kesatuan dan persatuan negara-bangsa
Indonesia itu pula yang membuatnya melakukan program Penataran
Pancasila (P4) bagi hampir seluruh masyarakat, yang kemudian diikuti
kebijakan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal sejak akhir 1980-an.

Secara retrospektif, indoktrinasi Pancasila terbukti merupakan
kebijakan kontraproduktif, yang membuat Pancasila sebagai dasar negara
mendapat nama jelek sehingga para pejabat tinggi pada masa reformasi
enggan menyebut Pancasila dalam wacana publik. Kini, di tengah ancaman
disintegrasi yang masih berlanjut; di tengah bangkitnya semangat
provinsialisme dan etnis; di tengah maraknya politik sektarian, mulai
bangkit kembali kesadaran pada kalangan terbatas tentang perlunya
rejuvenasi dan revitalisasi Pancasila.

Kombinasi keahlian politik

Retnowati benar. Setiap pengganti Soeharto dalam kursi kepresidenan
selalu berjanji melakukan reformasi dan perubahan, memberantas
korupsi, dan membangun kembali ekonomi. Tetapi, kenyataan pahit adalah
Indonesia masih merupakan salah satu negara paling korup di dunia.
Korupsi yang merajalela tetap merupakan hambatan terbesar bagi
investasi asing yang memungkinkan bangkitnya kembali ekonomi Indonesia.

Memang ada sejumlah kemajuan dalam masa pasca-Soeharto, tetapi masih sangat banyak yang harus dilakukan untuk mengembalikan Indonesia ke
tempat yang lebih bermartabat. Sayang, seperti dikemukakan Elson
(308): "Masalah paling serius bagi Indonesia (pada masa
pasca-Soeharto) adalah tidak terlihat pemimpin yang dapat
mengombinasikan keahlian politik dan strategis Soeharto dengan
pemahaman lebih luas dan lebih human tentang dunia dan tempat
Indonesia yang sepatutnya di dalamnya".

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/25/opini/3482400.htm

Sphere: Related Content