24.4.07

Antara Bung Karno dan Pak Harto

Oleh Sulastomo
Koordinator Gerakan Jalan Lurus



"Thus, It is not true, that the first two presidents had contradicted
each other, they had in truth, supplemented and complemented each other".

Adalah tidak benar jika kedua Presiden itu (Presiden Soekarno dan
Soeharto) saling berlawanan. Keduanya merupakan suplemen dan komplemen
satu dengan lainnya, tulis Retnowati Abdulgani Knapp dalam buku
Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President.

Buku itu banyak mengungkap bagaimana kedua presiden berperan dalam
sejarah Indonesia. Banyak persamaan antara Bung Karno dan Pak Harto
dalam menyikapi masalah-masalah kenegaraan. Mengapa dikesankan
berbeda, bahkan berlawanan?

Pak Harto tidak bermimpi menjadi presiden, bahkan sadar, dirinya tidak
memiliki kapasitas sebagai presiden. Karena itu, saat Pak Harto
didesak untuk mengambil alih kekuasaan oleh sebagian pendukungnya yang
dikatakan irrational, Pak Harto tegas menolak dukungan itu.

Dalam filosofi Jawa, yang dipegang teguh Pak Harto, jabatan/
kekuasaan, apalagi jabatan Presiden, hanya bisa diperoleh jika orang
itu dikaruniai "wahyu". Wahyu tidak perlu diturunkan kepadanya, tetapi
bisa kepada orang yang dekat dengannya. Dalam hal kepresidenan Pak
Harto, wahyu itu mungkin diturunkan kepada Ibu Tien Soeharto. Karena
itu, setelah Ibu Tien wafat, Pak Harto tidak dapat lagi mempertahankan
kekuasaannya.

Kesamaan pandangan

Kedua presiden mempunyai mimpi yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mewujudkan
mimpi lewat upaya memerdekakan rakyat dari penjajah. Pak Harto ingin
mewujudkan mimpi dengan cara sederhana, mencukupi kebutuhan sandang,
pangan, dan papan.

Perbedaan latar belakang dan lingkungan, baik nasional maupun global,
membedakan jalan mewujudkan mimpinya. Bung Karno berjuang sejak masa
penjajahan sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus
dimulai dengan membebaskan bangsa ini dari penjajahan.

Setelah merdeka, Bung Karno mengalami kondisi perang dingin, antara
blok Barat dan Timur, di mana pertentangan ideologi amat mewarnai
kondisi nasional dan global. Pak Harto tampil saat perang dingin sudah
mereda, bahkan pengaruh komunisme internasional sudah meredup.
Keduanya dilahirkan pada waktu yang tepat dalam perspektif sejarah
Indonesia.

Bung Karno dan pak Harto menghargai demokrasi. Namun, keduanya tidak
setuju kebebasan yang begitu luas. Demokrasi harus disesuaikan dengan
keadaan setempat. Karena itu, Bung Karno memperkenalkan "Demokrasi
Terpimpin" dan Pak Harto mengenalkan "Demokrasi Pancasila". Keduanya
bersumber pada Pancasila/UUD 1945. Hal ini terlepas kedua model
demokrasi itu dikatakan sebagai otoritarian, setidaknya, sentralistis.

Keduanya amat menghormati pendahulunya, orangtua, sesuai dengan budaya
Jawa. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai
pahlawannya, " kata Bung Karno. Pak Harto mengamalkannya melalui ajaran
mikul dhuwur mendhem jero. Hal itu tercermin dari sikap Pak Harto yang
menolak mengadili Bung Karno dan mengabadikan nama kedua proklamator
tersebut pada Bandara Internasional Cengkareng.

Keduanya mengalami nasib sama. Meski mendapat penghargaan yang amat
tinggi, Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup (1963) serta
Pak Harto menjadi Bapak Pembangunan dan jenderal bintang lima,
keduanya jatuh dimulai dari demo mahasiswa.

Akan tetapi, di saat kritis, di masa transisi itu, keduanya masih
mampu bersikap sebagai negarawan, dengan cara menghindarkan
pertumpahan darah sesama anak bangsa, secara konstitusional, dengan
caranya sendiri.

Terakhir, keduanya terserempet isu korupsi. Keterbatasan negara dalam
memenuhi anggaran untuk melaksanakan cita-cita revolusi telah
melahirkan dana nonbudgeter bernama "Dana Revolusi". Untuk menutup
kekurangan anggaran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pak
Harto mendirikan berbagai yayasan. Baik "Dana Revolusi" maupun "Dana
Yayasan" tidak dipersoalkan, bahkan dianggap baik saat keduanya masih
menjadi Presiden. Namun, keduanya dianggap aib saat keduanya tidak
menjabat presiden.

Apa yang beda?

Perbedaan pokok di antara keduanya adalah sikap terhadap komunisme.
Pak Harto tegas anti- komunis. Karena itu, PKI harus dibubarkan
pasca-G30S sebab PKI dianggap dibelakangnya.

Retnowati menuliskan perbedaan pandangan keduanya melalui percakapan
antara Bung Karno dan Pak Harto. Meski berbeda pandangan, keduanya
mempunyai alasan yang bersumber pada kepentingan nasional. Karena itu,
keduanya tidak bisa dipertemukan.

Perbedaan inilah yang mengantar Pak Harto menjadi Presiden kedua
Republik Indonesia.

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/25/opini/3482193.htm

Sphere: Related Content

No comments: