24.4.07

Jejak Sejarah Soeharto

Oleh Azyumardi Azra
Guru Besar Sejarah; Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta

Hampir tidak ragu lagi, sosok dan kiprah presiden kedua RI, Soeharto,
adalah kontroversial. Diskusi dan perdebatan tentang apakah ia
meninggalkan warisan besar positif atau negatif bagi perjalanan
historis negara-bangsa Indonesia pasti tidak akan pernah usai.

Namun, satu hal sudah jelas, perjalanan kekuasaannya yang panjang
selama 32 tahun meninggalkan jejak-jejak yang sulit terhapuskan begitu
saja dari sejarah negeri ini.

Tidak banyak buku tentang Soeharto. Karena itu, karya Retnowati
Abdulgani-Knapp, Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second
President (Singapore: 2007), merupakan sumbangan amat penting dalam
upaya lebih memahami sosok dan kiprah Soeharto. Membaca buku ini
terlihat nada empati tanpa kehilangan kritisisme pada orang kuat
pemerintahan Orde Baru.

Inilah buku yang menyajikan pasang surut kehidupan Soeharto dalam masa
Reformasi. Tetapi, menurut Retnowati, di hari-hari tuanya setelah
tidak berkuasa lagi dan menderita berbagai penyakit, Soeharto telah
pasrah dan menerima kejatuhannya yang tragis dengan sabar dan bermartabat.

Dalam perspektif perbandingan, misalnya dengan karya RE Elson,
Suharto: A Political Biography (Cambridge: 2001), The Legacy memiliki
kekuatan sendiri, yaitu kedekatan langsung Retnowati dengan sumber
tangan pertama, yang tidak ditemukan dalam karya-karya lain, kecuali G
Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya
(Otobiografi) , (Jakarta: 1989). Karena itu, The Legacy merupakan
biografi yang mendapat otoritas (an authorised biography) Soeharto
sendiri.

Kabinet profesional

Warisan Soeharto terlihat menyeruak saat demokrasi hingga kini masih
penuh eforia dan ekses. Saat kehidupan publik dan masyarakat tak
sesuai dengan harapan yang melambung di tengah momentum demokrasi
pasca- Soeharto; saat keamanan pribadi dan lingkungan kian tidak
terjamin; saat harga BBM terus naik; saat tarif utilities dari
listrik, gas dan air terus meningkat; dan saat harga beras dan makanan
pokok lain terus melambung dan sulit didapat, ketika itulah kalangan
masyarakat banyak yang bergulat dengan kelangsungan hidup "merindukan"
pemerintahan Soeharto. Tetapi, "kerinduan" itu melanggar logika
sejarah dan sunnatullah; sejarah tidak pernah berulang meski orang
Prancis bilang l'histoire se repete

Warisan Soeharto jelas multidimensi. Retnowati dan Elson sepakat,
peran Soeharto amat menonjol dalam modernisasi negara-bangsa
Indonesia. Retnowati menyebut peran Soeharto sebagai building the
nation melalui transformasi ekonomi dan industrialisasi. Senada, Elson
menyatakan, warisan Soeharto yang terus mengikat Indonesia kini dan
masa depan adalah pertumbuhan ekonomi luar biasa, yang membawa
Indonesia dari "negara yang stagnan dan miskin ke alam dunia modern".

Tanpa bermaksud melemahkan usaha antikorupsi yang kini gencar,
pernyataan Elson perlu disimak, "Apa pun kerusakan yang disebabkan
korupsi (pada masa Soeharto), sebagian besar pertumbuhan ekonomi itu
disalurkan ke dalam investasi produktif, elaborasi infrastruktur fisik
dan komunikasi, keluarga berencana, pertanian, dan industri". Lebih
tajam, Elson menulis, "So great was his achievement that the damage
caused by the 1997-98 financial meltdown—itself ascribed by Suharto to
Indonesia's dearth of appropriate systems and 'talented men' to handle
the rapid economic growth of the late 1980s and early 1990s—made
little impact on his overall record" (Elson: 307).

Pelajaran apa yang bisa diambil dari keberhasilan Soeharto bagi
kepentingan pemerintahan sekarang? Salah satu pelajaran adalah
Presiden Soeharto mengangkat para menteri—khususnya dalam bidang
ekonomi—yang sebagian besar ahli dan profesional. Presiden Soeharto
dalam hampir seluruh masa pemerintahannya— kecuali Kabinet terakhir
pascaPemilu 1997—adalah para teknokrat, yang muncul bukan sebagai
hasil dari akomodasi dan kompromi politik.

Pencapaian Soeharto jelas terkait kekuasaannya yang "otoriter". Meski
ia menerapkan "Demokrasi Pancasila", jelas kekuasaan terpusat pada
sang Presiden. Presiden Soeharto agaknya tidak peduli dengan dilema
atau pilihan antara apakah memberikan demokrasi, atau sebaliknya lebih
memprioritaskan modernisasi dan industrialisasi dengan menerapkan
otoritarianisme. Presiden Soeharto mengambil pilihan kedua dan membuka
keran "demokrasi" secara terbatas.

Namun, secara retrospek, otoritarisme dan totalitarianisme Soeharto
agaknya bersumber dari obsesinya membangun Indonesia yang bersatu,
yang stabil secara politik, yang kuat secara ekonomi, dan terhormat di
mata internasional. Obsesi itu membuatnya melakukan program
"depolitisasi" yang menyisakan hanya tiga partai politik.

Depolitisasi juga memaksa organisasi sosial kemasyarakatan melakukan
reorientasi menjadi "gerakan kultural" daripada gerakan politik.
Reorientasi ini mendorong kemunculan berbagai institusi baru dalam
kehidupan sosial, budaya, pendidikan, agama dan lain-lain. Realitas
ini berbeda diametral dengan suasana masa reformasi yang
memperlihatkan orientasi politik yang amat kuat dan politisasi
berkepanjangan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat, tidak
terbatas pada parpol-parpol.

Obsesi Presiden Soeharto pada kesatuan dan persatuan negara-bangsa
Indonesia itu pula yang membuatnya melakukan program Penataran
Pancasila (P4) bagi hampir seluruh masyarakat, yang kemudian diikuti
kebijakan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal sejak akhir 1980-an.

Secara retrospektif, indoktrinasi Pancasila terbukti merupakan
kebijakan kontraproduktif, yang membuat Pancasila sebagai dasar negara
mendapat nama jelek sehingga para pejabat tinggi pada masa reformasi
enggan menyebut Pancasila dalam wacana publik. Kini, di tengah ancaman
disintegrasi yang masih berlanjut; di tengah bangkitnya semangat
provinsialisme dan etnis; di tengah maraknya politik sektarian, mulai
bangkit kembali kesadaran pada kalangan terbatas tentang perlunya
rejuvenasi dan revitalisasi Pancasila.

Kombinasi keahlian politik

Retnowati benar. Setiap pengganti Soeharto dalam kursi kepresidenan
selalu berjanji melakukan reformasi dan perubahan, memberantas
korupsi, dan membangun kembali ekonomi. Tetapi, kenyataan pahit adalah
Indonesia masih merupakan salah satu negara paling korup di dunia.
Korupsi yang merajalela tetap merupakan hambatan terbesar bagi
investasi asing yang memungkinkan bangkitnya kembali ekonomi Indonesia.

Memang ada sejumlah kemajuan dalam masa pasca-Soeharto, tetapi masih sangat banyak yang harus dilakukan untuk mengembalikan Indonesia ke
tempat yang lebih bermartabat. Sayang, seperti dikemukakan Elson
(308): "Masalah paling serius bagi Indonesia (pada masa
pasca-Soeharto) adalah tidak terlihat pemimpin yang dapat
mengombinasikan keahlian politik dan strategis Soeharto dengan
pemahaman lebih luas dan lebih human tentang dunia dan tempat
Indonesia yang sepatutnya di dalamnya".

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/25/opini/3482400.htm

Sphere: Related Content

No comments: