24.10.07

Perburuan Tak Kunjung Tuntas


Perburuan Tak Kunjung Tuntas


Cover GATRA Edisi 50/2007 (GATRA/Tim Desain)Gugatan Kejaksaan Agung terhadap Pak Harto dan Yayasan Supersemar tidak mempengaruhi kegiatan yayasan lainnya. Terkabar, gugatan perdata terhadap Pak Harto dan Yayasan Beasiswa Supersemar (YBS) ini merupakan jalan masuk untuk memburu enam yayasan lainnya milik Pak Harto. Juga untuk memburu duit Pak Harto yang diduga tersimpan di luar negeri. Selain YBS, memang masih ada enam yayasan lainnya milik Pak Harto yang dibidik karena dugaan penyimpangan penggunaan dananya. Tersebut Yayasan Trikora, Yayasan Damandiri (Dana Sejahtera Mandiri), Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab (Dana Abadi Karya Bakti), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP), dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan.

Namun, di luar gugatan ini, ada hal yang tampaknya memang luput dari perhatian publik. Beberapa bulan setelah lengser, tepatnya 22 November 1998, Pak Harto melayangkan surat kepada Presiden B.J. Habibie. Isinya, ia menyerahkan ketujuh yayasan yang dipimpinnya itu kepada pemerintah. "Surat itu isinya menyerahkan pengelolaan yayasan kepada pemerintah, bukan kepemilikan,
" ujar Subiakto Tjakrawerdaya, Sekretaris Pengurus Yayasan Damandiri.

Walau demikian, Subiakto mengaku, sampai saat ini aktivitas yayasan yang berkiprah membantu keluarga miskin itu masih berada di tangan pengelola. Dan, sejauh ini, tidak ada wakil pemerintah yang berada di dalam kepengurusan. "Namun kami tetap melaporkan perkembangan yayasan kepada pemerintah melalui Menko Kesra," katanya.

Hal itu juga dibenarkan Juan Felix. Ia menegaskan, lewat surat itu, Pak Harto menyerahkan koordinasi ketujuh yayasan itu kepada pemerintah. Koordinasi itu, mulai operasi kegiatan hingga penyaluran sejumlah dana, diawali oleh Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Lalu sempat berpindah ke Sekretariat Negara. "Sekarang saya tidak tahu lagi lembaga mana yang mengoordinasikan,
" ujarnya.

Sejak Pak Harto lengser, sumber-sumber dana bagi yayasan banyak menciut. Bahkan ada yang terhenti sama sekali. Seperti diungkapkan Sulastomo, Ketua Pengurus YAMP. Dulu sumber dana utama yayasan itu berasal dari sumbangan wajib pegawai negeri, anggota tentara, dan polisi yang beragama Islam.

Sumbangan itu diambil dari gaji mereka yang besarnya menurut golongan: yang terendah Rp 50 dan tertinggi Rp 2.000 per bulan. Tapi aliran dana itu dihentikan sejak Habibie berkuasa. "Sekarang kami hidup dari deposito bank dan dividen dari saham yayasan di Bank Muamalat dan Gedung Granadi," katanya.

Akibatnya terasa langsung pada kegiatan-kegiatan yayasan yang berdiri pada 17 Februari 1982 itu. Kalau dahulu yayasan itu bisa membangun puluhan masjid sekaligus, kini paling banyak delapan masjid dalam setahun. Demikian pula, dulu yayasan sanggup mengirim ribuan da'i ke 18 provinsi di Indonesia. Kini kegiatan itu jadi sangat terbatas. Tapi, Sulastomo mengaku, proses peradilan Pak Harto dan Yayasan Supersemar tak memberi pengaruh pada aktivitas YAMP.

Hal serupa diungkapkan Subiakto. Menurut dia, operasional dan kegiatan Yayasan Damandiri tak terpengaruh oleh gugatan terhadap Yayasan Supersemar. "Kami jalan terus karena ini misinya untuk rakyat banyak. Yang penting, kami kelola dengan akuntabel dan transparan," ujar mantan Menteri Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah itu.

Sama pula halnya dengan YAMP, sumber dana Yayasan Damandiri merosot seiring dengan lengsernya Pak Harto. Subiakto mengakui, kini tidak ada lagi pihak yang menjadi donatur. Padahal, dulu yayasan ini mengelola sumber-sumber dana dari para konglomerat. "Begitu Pak Harto berhenti, kan sumber dana ini distop. Ya, sudah, kami mengelola dana yang ada saja," katanya, sembari menyebut total dana milik yayasan kini sekitar Rp 3,5 trilyun.


Erwin Y. Salim, Deni Muliya Barus, Rach Alida Bahaweres, dan Mukhlison S. Widodo
[Laporan Utama, Gatra Nomor 50 Beredar Kamis, 25 Oktober 2007

Sphere: Related Content

No comments: