22.10.07

Soeharto tidak Layak Digugat. Status Bapak Pembangunan Indonesia Dijadikan Alasan


Pikiran Rakyat, 23 Oktober 2007

Dasar tim kuasa hukum Soeharto menolak gugatan di antaranya kualitas
penggugat yang dianggap tidak memeliki kepentingan langsung.


Soeharto tidak Layak Digugat
Status Bapak Pembangunan Indonesia Dijadikan
Alasan

JAKARTA, (PR).-
Mantan Presiden Soeharto dinilai tidak layak
digugat dan diadili karena statusnya sebagai Bapak Pembangunan
Republik Indonesia. Penguasa Orde Baru itu jua dianggap tidak perlu
juga mempertanggungjawabkan kebijakan berkaitan dengan Yayasan
Supersemar.

Demikian antara lain tanggapan tim kuasa
hukum Soeharto dan Yayasan Supersemar atas gugatan perdata yang
dilayangkan Kejaksaan Agung, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Senin (22/10).

�Soeharto telah mempertanggungjawabkan
kebijakannya melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dan semua laporannya telah diterima. Jadi, tidak ada lagi
pertanggungjawaban pidana maupun perdata,� kata kuasa hukum
Soeharto, Juan Felix Tampubolon.

Disebutkan pula, gugatan terhadap mantan
presiden tidak ada contoh kasusnya dalam sejarah Indonesia. "Tidak
pernah ada satu presiden dalam sejarah pemerintahan Indonesia bahwa
seorang mantan kepala negara dan kepala pemerintahan dapat digugat
secara perdata. Apalagi mengingat jasa-jasa Soeharto dalam membangun
negara," katanya.

Juan Felix juga mengingatkan, Soeharto
pernah dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia
karena dianggap telah mampu mengangkat bangsa ini dari
ketertinggalan melalui tahapan-tahapan pembangunan lima tahun.

Penyaluran dana

Menyangkut penyimpangan dana Yayasan
Supersemar ke sejumlah perusahaan milik Hutomo Mandala Putra dan Bob
Hasan, tim kuasa hukum mengatakan, hal itu sebagai cara yayasan
mencapai tujuan.

�Hubungan Yayasan Supersemar dengan
perusahaan-perusahaan (penerima dana-red.) adalah hubungan pinjam-
meminjam," kata M. Assegaf, anggota tim pengacara Soeharto.

Hubungan itu bisa dilihat dalam penyaluran
dana yayasan ke PT Kiasa Lestari, PT Kiani Sakti, dan PT Sempati
Air. Penyaluran dana yayasan ke perusahaan juga untuk penyertaan
modal/saham seperrti PT Bank Duta, PT Sempati Air, PT Tanjung Redep
Hutan Tanaman Industri, PT Kosgoro, PT Essam Timber, dan PT Kalhold
Utama.

�Peminjaman dana kepada perusahaan-
perusahaan tersebut tidak dilarang dalam AD/ART yayasan sebagaimana
tercantum pada pasal 3 ayat (4) yakni yayasan berhak meminjamkan
uang yayasan kepada pihak lain. Jadi, tergugat tidak melakukan
tindakan melawan hukum sebagaimana dituduhkan penggugat,� kata
Assegaf.

Hal lain yang dijadikan dasar tim kuasa
hukum Soeharto menolak gugatan di antaranya kualitas penggugat yang
dianggap tidak memiliki kepentingan langsung, masa gugatan
kedaluwarsa, dan gugatan salah alamat karena Soeharto tidak lagi
menjadi pengurus yayasan sejak 2006.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Yayasan
Supersemar Soeharto dan Yayasan Supersemar dianggap telah melawan
hukum oleh penggugat (Kejaksaan Agung) karena menyalurkan dana
yayasan di luar keperluan beasiswa dan sosial.

Kebijakan yayasan itu mengakibatkan negara
dirugikan 420 juta dolar AS dan Rp 185,9 miliar, sebab 50% dana
yayasan diperoleh dari 5% total laba bersih bank-bank pemerintah.
(84)***

Sphere: Related Content

No comments: