18.12.07

Keberatan Ditolak Pengadilan, Tommy Akan Gugat Balik Bulog

Lanjutkan Pemeriksaan Perkara Goro,Tommy Akan Gugat Balik Bulog
Senin, 17 Desember 2007 | 14:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
menyatakan
berwenang memeriksa perkara gugatan perdata Bulog terhadap PT Goro
Batara Sakti, Tommy Soeharto, Ricardo Gelael dan Beddu Amang.

"Menolak eksepsi tergugat satu (PT Goro) dan menyatakan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara ini," kata Ketua
Majelis Hakim Haswandi saat membaca putusan sela di PN Jaksel, Senin
(17/12).

Dalam perkara ini, Bulog menggugat PT Goro Batara Sakti, Hutomo
Mandala Putra atau Tommy Soeharto (Komisaris PT Goro), Ricardo Gelael
(Direktur Goro) dan Beddu Amang (mantan Kepala Bulog). Gugatan ini
diajukan karena Bulog merasa dirugikan dalam kasus tukar guling
(ruislag) gudang Bulog seluas 150 hektar di Marunda, Jakarta Utara
dengan PT Goro.

Haswandi mengatakan, eksepsi atau keberatan PT Goro yang menyatakan
PN
Jaksel tidak berwenang karena gugatan ini masuk dalam hukum kepalitan
dan harus masuk ke Pengadilan Niaga ditolak majelis.

"Karena gugatan penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum
yang
diduga dilakukan tergugat," kata Haswandi. Perbuatan melawan hukum,
lanjut dia, tidak masuk dalam ruang lingkup hukum kepailitan yang
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan,
melainkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai keadaan PT Goro yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat pada 26 Juli 2006, majelis menilai status Goro
tersebut masih berkaitan dengan hukum kepailitan dan oleh karenanya
harus ditolak. "(status pailit) tidak beralasan menurut hukum dan
ditolak," katanya.

Setelah membacakan putusan, kuasa hukum Goro, Nuryanto mengatakan
akan
menyatakan banding karena segala perkara yang berkaitan dengan Goro
telah diperiksa oleh pengadilan niaga yang akhirnya menyatakan Goro
pailit. "Alasannya sama seperti eksepsi kemarin," kata Nuryanto
setelah sidang.

Sementara dalam persidangan, kuasa hukum Tommy, Kapitra Ampera
mengatakan akan mengajukan eksepsi dan gugatan balik kepada Bulog.
"Karena kami sangat dirugikan dengan adanya gugatan ini," kata
Kapitra
usai sidang.

Menurut Kapitra, gugatan ini telah merusak kredibilitas kliennya.
"Kredibilitas dia terganggu," ujarnya. Perbuatan melawan hukum itu,
lanjut dia, sebenarnya dilakukan oleh Bulog kepada Tommy. "Gugatan
ini
menyerang dan mematikan secara personal," katanya.

Oleh karenanya, pada sidang berikutnya yang akan berlangsung pada 27
Desember mendatang, pihaknya akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan
gugatan balik terhadap Bulog dengan nilai gugatan moril dan materiil
sebesar Rp 1 triliun.

Saat ditanya, jika eksepsi Goro diterima majelis, maka putusan sela
ini akan digunakan untuk membatalkan pembekuan dana Tommy di BNP
Paribas Guernsay, Kapitra mengatakan, "jangan berandai-andai. yang
jelas ditolak kan (eksepsinya)

."

Terpisah, jaksa pengacara negara Yoseph Suardi Sabda mengatakan,
putusan sela yang dikeluarkan majelis hakim sesuai dengan harapan
kejaksaan.

Mengenai gugatan balik yang akan diajukan kuasa hukum Tommy, Yoseph
mengatakan, "silahkan saja." Alasannya, mengajukan gugatan di
pengadilan buka merupakan perbuatan melawan hukum.

Yoseph menambahkan, dengan dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini,
maka pembekuan dana Tommy di Guernsay kemungkinan akan diperpanjang.
"Karena jelas dia ada perkara di dalam negeri," ujar Yoseph saat
dihubungi Tempo.

Jika putusan sela Goro menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan,
maka dana Tommy sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 421 miliar di
BNP
Paribas tetap dibekukan. Namun, jika putusan sela perkara Goro
menyatakan pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan, artinya dana Tommy
yang
dibekukan oleh pengadilan Guernsay pada Mei lalu bisa dicairkan. Rini
Kustiani
===================
http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=317664

Selasa, 18 Des 2007,
Keberatan Ditolak, Tommy Gugat Balik

Gugatan Ruilslag Bulog - Goro
JAKARTA - Tommy Soeharto semakin sulit lepas dari belitan hukum.
Selain bakal menghadapi gugatan dugaan buyback PT Timor, posisi
pangeran Cendana itu terpojok dalam gugatan kasus ruilslag (tukar
guling) Bulog dengan PT Goro Batara Sakti (GBS).

Dalam persidangan ruilslag Bulog itu kemarin (17/12), PN Jakarta
Selatan menolak eksepsi (keberatan) yang diajukan Tommy atas gugatan
Perum Bulog melalui Kejaksaan Agung.

Majelis hakim yang diketuai Haswandi memutus PN Jakarta Selatan
berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara. "Kami menolak seluruh
keberatan yang diajukan tergugat PT Goro," kata Haswandi dalam
putusan sela pada persidangan kemarin.

Dalam kasus ruilslag Bulog tersebut, kejaksaan menjadikan PT Goro
sebagai tergugat I, Tommy (komisaris utama PT Goro) selaku tergugat
II, Ricardo Gelael (Dirut PT Goro) sebagai tergugat III, dan mantan
Kabulog Beddu Amang selaku tergugat IV.

Haswandi menjelaskan, materi gugatan terkait dengan perbuatan
melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Terutama
perbuatan semasa terjadinya ruilslag antara PT Goro dengan Bulog
pada 1995.

Karena itu, kata dia, majelis menolak anggapan para tergugat bahwa
gugatan terkait dengan perkara kepailitan menjadi wewenang
pengadilan niaga. "Kasus itu tetap menjadi wewenang kami, pengadilan
negeri," tegas Haswandi.

Sebelumnya, PT Goro melalui pengacaranya, Nuryanto, menyatakan bahwa
kliennya telah berstatus pailit, sehingga urusan hukumnya harus
diselesaikan melalui jalur pengadilan niaga. Hal itu sesuai pasal 2
ayat 1 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam putusannya, majelis menolak keberatan PT Goro tentang tuntutan
ganti rugi yang juga harus diselesaikan di pengadilan niaga. "Ini
sudah memasuki pokok perkara, sehingga keberatan harus ditolak,"
ujar Haswandi.

Selanjutnya, dengan penolakan eksepsi tergugat I, sidang berlanjut
dengan mendengarkan jawaban tergugat II-IV pada 27 Desember 2007.

Di tempat yang sama, Nuryanto menegaskan bahwa kliennya akan
mengajukan banding atas putusan tersebut. "Kami tetap bersikukuh
pada pendapat kami," tegasnya.

Pengacara Tommy, Kapitra Ampera, mengungkapkan bahwa kliennya akan
merealisasikan gugatan balik (rekompensi) terhadap Perum Bulog.
Gugatan didaftarkan bersamaan dengan persidangan pembacaan eksepsi
pada 27 Desember 2007. "Atas kasus ini, posisi klien saya terganggu,
baik dari bisnis maupun harga diri. Karena itu, nilai gugatannya
mencapai Rp 1 triliun," ungkap Kapitra yang mewakili pengacara Elza
Syarief.(agm/tof)
========================
Selasa, 18 Desember 2007 NASIONAL

Tommy Merasa Diserang Pribadi

a.. Gugat Bulog Rp 1 Triliun
JAKARTA - Merasa bisnisnya terganggu dan menyerang secara
pribadi, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan menggugat
balik Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 1 triliun.

Pasalnya, gugatan perdata Bulog melalui Jaksa Pengacara Negara
(JPN) kepada Tommy terkait tukar guling antara aset Bulog dan PT
Goro Batara Sakti (GBS) dinilai merugikan putra bungsu mantan
Presiden Soeharto itu.

''Kita akan ajukan gugatan balik Bulog. Nilai nominalnya
minimal Rp 1 triliun. Sebab kita dirugikan dalam gugatan perdata
ini,'' ujar kuasa hukum Tommy, Kapitra Ampera usai sidang di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/12).

Kapitra mengatakan gugatan balik itu dilayangkan karena
gugatan Bulog tidak hanya mengganggu bisnis, namun menyerang
kliennya secara pribadi.

"Selain itu, dalam perkara ruilslag itu merekalah yang
sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum," ujarnya.

Dalam kasus ini, Bulog menggugat Tommy Soeharto (tergugat I)
senilai Rp 550 miliar dalam perkara ruislag GBS dengan Bulog tahun
1995. Tergugat lainnya GBS (tergugat I), Ricardo Gelael (tergugat
II), dan mantan Kabulog Beddu Amang (tergugat IV).

Tolak Eksepsi

Dalam persidangan itu, majelis hakim menolak eksepsi PT Goro
yang mempertanyakan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani
gugatan Bulog. Sebab GBS telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga.

"Menolak eksepsi tergugat I. Menyatakan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara ini yakni perkara
bernomor 1228/PDTG/PN/2007/ PN Jaksel tanggal 22 Agustus tahun 2007.
Memerin- tahkan para pihak untuk melanjutkan proses perkara ini,"
ujar Ketua Majelis Hakim Haswandi.

Majelis hakim memutuskan persidangan berikutnya dilaksanakan
Kamis (27/12), dengan agenda keberatan tergugat atas gugatan
penggugat.

''Karena eksepsi ditolak, kami meminta waktu untuk
mempersiapkan jawaban dan gugatan balik kepada penggugat,'' ujar
Kapitra.

Sebelumnya, dalam eksepsi pengacara kurator Goro Nuryanto
mempertanyakan kompetensi absolut PN Jaksel dalam mena-ngani gugatan
Bulog. PN dinilai tidak berwenang karena tuntutan hukum Bulog dalam
ruang lingkup kepailitan, padahal PT Goro telah dinyatakan pailit
oleh Pengadilan Niaga.

Menurut Haswandi, Bulog mendasarkan gugatannya pada perbuatan
melawan hukum tergugat dalam ruislag tahun 1995 lalu. Sesuai UU No
37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutan
(PKPU) gugatan itu bisa ditujukan ke pengadilan negeri.

"Memang kerugian PT Goro Batara Sakti telah diperiksa oleh
Pengadilan Niaga, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang. Tapi
majelis hakim berpendapat itu telah memasuki pokok perkara,
karenanya alasan eksepsi harus ditolak sepenuhnya," ujar Haswandi.
(J21,dtc-48)
=======================================
Gugatan Vista Bela diselesaikan Melalui Arbitrase

Selasa, 18 Desember 2007 | 14:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gugatan Menteri Keuangan terhadap PT Vista
Bela Pratama atas jual beli aset PT Timor Putra Nasional diselesaikan
melalui arbitrase.

"Dalam perjanjian jual beli piutang ada klausul untuk diselesaikan
melalui arbitrase," kata Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda di Pengadilan
Negeri
Jakarta Selatan, Selasa (18/12).

Dia menjelaskan, pasal 19 Perjanjian Jual Beli Piutang (PJBP)
menyebutkan jika ada sengketa mengenai perjanjian tersebut, Badan
Penyehatan Perbankan Naasional (BPPN) dan Vista Bela sepakat untuk
diselesaikan di arbitrase. "Kita harus ikuti itu," kata Yoseph.

Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
menyebutkan apabila dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase maka
perngadilan tidak boleh mengadili.

Saat ditanya, apakah artinya kejaksaan tidak bisa mengajukan gugatan
perdata, Yoseph mengatakan, kejaksaan tetap bisa menggugat perdata.
"Karena gugatan perdata boleh diajukan di luar pengadilan, contohnya
arbitrase ini," jelasnya.

Meskipun kejaksaan belum memperoleh Surat Kuasa Khusus (SKK) dari
menteri keuangan, namun menurut Yoseph, rencananya kejaksaan akan
menggugat Vista Bela karena telah melanggar pasal 129 perjanjian jual
beli piutang. Dalam pasal itu, kata Yoseph, melarang semua hubungan,
baik hubungan ekonomi maupun keuangan baik langsung maupun tidak
langsung antara perusahaan pembeli piutang dengan perusahaan yang
memiliki utang.

"Itu sudah mereka (Vista Bela) langgar, berarti (perjanjian) batal,"
katanya. Jika perjanjian jual beli piutang itu dibatalkan maka, kata
Yoseph, semua yang sudah dibayarkan tidak boleh ditarik kembali.

Saat ditanya apakah kejaksaan akan mengajukan gugatan kepada Humpuss,
Yoseph mengatakan, kejaksaan hanya akan mengajukan gugatan kepada
Vista Bela terlebih dahulu karena dia adalah pihak yang bertanggung
jawab pada transaksi itu. "Kita akan gugat Vista Bela dulu, tidak
sampai ke Humpuss," jelasnya.

Mengenai keberadaan Vista Bela saat ini, Yoseph memperkirakan
perusahaan itu sudah tidak beroperasi lagi. "Saya kira tidak
(beroperasi lagi)," katanya. Karena, dia menduga, satu-satunya
kegiatan yang dilakukan Vista Bela adalah membeli piutang.

Dalam akta pemilikan Vista Bela yang dimiliki kejaksaan menyebutkan
Vista Bela adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan
umum.
Saat perjanjian jual beli dilakukan, yang menjadi pemilik Vista Bela
adalah Taufik Surya Darma dan Alfian Sanjaya.

Selain itu, kejaksaan juga memiliki bukti lain yang menerangkan ada
hubungan antara Vista Bela dengan Timor dan Humpuss. Bukti itu berupa
salinan transfer dana kepada Vista Bela baik dari Timor maupun
Humpuss.

Seperti diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan
penjualan
aset PT Timor ternyata merugikan negara hingga Rp 4 triliun. Pada
Juni
2003, melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Timor
yang termasuk dalam grup Humpuss milik Tommy Soeharto menjual asetnya
kepada Vista Bella Pratama sebesar Rp 512 miliar, padahal aset Timor
sebenarnya bernilai Rp 4,576 triliun. Belakangan diketahui bahwa
Vista
Bella masih memiliki kaitan dengan grup Humpuss. Rini Kustiani

Sphere: Related Content

No comments: