31.1.08

Diskusi Online "Warisan Soeharto"

Jumat, 1 Februari 08 Pukul 20.00 GMT
(Sarasehan 1 Dekade Reformasi PCIM UK)


Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalamualaikum Wr. Wb.

Sepeninggal bapak Orde Baru yang hampir bisa dibilang tidak tersentuh oleh hukum membuahkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia pasca-kematiannya?

Indikasi dari pertanyaan ini adalah bahwa selama 32 tahun dibawah kepemimpinan Soeharto, kehidupan perpolitikan telah tersusun secara sistematik dibawah pengaruhnya dan tidak ada perubahan radikal (revolusi) pada saat kejatuhan di tahun 1998. Sehingga selama hampir
10 tahun turun dari jabatan presiden, kita masih bisa merasakan sistem nilai warisan Soeharto, dalam hal nilai etika, moral, ideologi, sosial, estetik, dsb. Sebagian terasa positif, sebagian
lebih terlihat negatif.

Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk mendiskusikan bagaimana budaya yang diciptakan atau dikembangkan Soeharto, baik melalui media, birokrasi, korporatisme negara, dll, dan bagaimana nasib ke depan warisan budaya Soeharto ini.

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah UK mengundang kawan-kawan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya untuk berdiskusi tentang Warisan Budaya Soeharto via Yahoo Messenger Conference yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal :
Jumat, 1 Februari 2008

Pukul :
20:00 GMT
(diharapkan mulai online pukul 19:30 GMT untuk persiapan conference)

Narasumber :
* James Lapian, BBC London, mantan wartawan Tempo dan personil Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks, grup musik humor dan protes mahasiswa UI

* Amich Alhumami, Peneliti Sosial, PhD Student Department of Social Anthropology, University of Sussex , UK . Kolumnis media massa Indonesia

Moderator :
* Arianto Sangadji, Aktivis LSM Palu, Yayasan Tanah Merdeka, Mahasiswa Birmingham University

Aturan main dalam diskusi :

* Untuk kemudahan acara, peminat diharapkan memasukkan

pengurus.muhammadiyah@yahoo.co.uk

sebagai kontak paling lambat Jumat, 1 Februari, jam 19:00 GMT. Setelah conference berjalan,
peserta dapat mengundang rekannya untuk join conference ini.

* Untuk lancarnya acara, yang mempunyai hak bicara hanya 3 orang:
moderator dan 2 pembicara.

* Partisipan dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan via chat di YM conference. Moderator akan menentukan pertanyaan/tanggapan mana yang akan dibahas.

Sebagai catatan diskusi online ini adalah acara pra pendahuluan Sarasehan 1 Dekade Reformasi yang akan diselenggarakan :

Hari/Tanggal :
Kamis, 6 Maret 2008

Tempat :
38 Grosvenor Square London, W1K 2HW

Pembicara :
1. Prof. Dr. H.M Din Syamsuddin, Ketua Muhammadiyah Pusat
2. Prof. Dr. Ryass Rasyid, Anggota DPR RI
3. Dr. Rizal Sukma, CSIS
4. Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, LIPI, The Habibie Center
5. Clara Yuwono, CSIS
6. Budiman Kastaman, Perwakilan BI London

Untuk acara Sarasehan 1 Dekade Reformasi akan diumumkan lebih lanjut.

Jika ada pertanyaan silahkan mengirim email ke

pengurus.muhammadiyah@yahoo.co.uk.

Terima Kasih

…Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh…

Viza Ramadhani
Wakil Ketua PCIM UK

Sphere: Related Content

Mayangsari melayat Pak Harto

Silakan klik:

http://www.youtube.com/watch?v=cG2VmdbBXF4&feature=PlayList&p=E8DDBAEB9518AD98&index=20

Sphere: Related Content

Kematian Soeharto di pers Perancis

Surat Dari Montmartre

Sejak Soeharto naik panggung kekuasaan dan mengendalikan jalannya Republik Indonesia, sekali pun Perancis tergabung dalam IGGI dan kemudian CGI, boleh dikatakan hubungan antara kedua negara tidak hangat. Lebih-lebih ketika Mei 1981, Perancis berada di bawah kekuasaan Partai Sosialis dan partai-partai kiri. Ketika partai-partai kanan , RPR dan UDF, sekutu RPR, berkuasa menggantikan Partai Sosialis dan partai-partai kiri [kiri majemuk, la gauche plurielle], sikap Perancis pada Orde Baru Soeharto pun tidak mengalami perobahan mendasar. Sikap tidak hangat pemerintah Perancis ini, barangkali bisa diusut dari sejarah negeri ini, yang melalui beberapa kali revolusi, sampai memenggal kepala raja di depan publik, akhirnya sampai pada nilai "liberté, egalité et fraternité [kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan]. Nilai-nilai ini sampai sekarang dijadikan motto Republik Perancis, dicantumkan di semua surat-surat dan dokumen segala keputusan resmi. Rangkaian nilai yang menjadi isi konsep republik, dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Ia ditanamkan sejak anak-anak masuk sekolah.


Memang nampak juga satu paradoks ketika Perancis ikut dalam IGGI , organisasi internasional terdiri dari berbagai negara besar yang kuat ekonominya, dan sejak awal berdirinya Orde Baru boleh dikatakan penyangga utama ekonomi dan politik Orde Baru. Tapi ikutnya Perancis di dalam IGGI, barangkali bisa dipahami dari posisi Perancis sebagai negara kapitalis, yang tidak ingin membiarkan Indonesia, sebuah pasar besar dan sumber bahan mentah berlimpah, hanya dikuasai oleh negeri-negeri anggota IGGI -- kemudian berobah menjadi CGI. IGGI merupakan sebuah forum internasional untuk membagi-bagi "kueh" Indonesia.


Oleh latar belakang demikian, maka sering nampak politik pemerintah dan sikap rakyat Perancis, termasuk yang muncul di media massa, sering berbeda. Seakan di sini kita saksikan adanya dua Perancis: Perancis resmi dan Perancis rakyat.


Hal ini pun kembali tercermin dalam menghadapi kematian Soeharto. Sejauh ini, aku belum juga membaca dan mendapatkan ucapan belasungkawa resmi dari pemerintah Sarkozy dan Fillon. Bahkan Harian Le Figaro, koran yang dekat dengan kekuasaan sekarang, sejauh ini masih tidak sebaris pun memberitakan tentang kematian Soeharto. Apakah ketiadaan baris kalimat pemberitaan begini merupakan suatu sikap politik dari sebuah koran nasional penting berpengaruh dan dekat dengan penyelenggara negara di negeri ini? Memberitakan atau tidak, kukira adalah suatu sikap. Sikap politik.


Sementara koran-koran, radio dan tivi yang memberitakannya, satu dalam penilaian terhadap Soeharto. Semuanya menggunakan istilah "diktatur", "pembunuh rakyat Indonesia" [l'Humanité] , "kriminal", "pelanggar HAM", "melakukan génocide" [la Croix, 28 Januari 2008] dan "koruptor terbesar dalam zaman kita [Direct Soir, 28 Januari 2008]. Bahkan Harian Libération menggunakan istilah "kekuasaan yang setara dengan monarkhi" yang "membangun monarkhinya dengan tanpa ampun menghancurkan lawan-lawan potensialnya atau dengan membeli mereka" [28 Januari 2007].


Hampir semua media massa , baik radio, tivi, dan media cetak, tidak ada yang menggunakan istilah wafat , tapi "mati". Bahkan harian gratis "Direct Matin" yang diterbitkan oleh harian terkemuka Paris, Le Monde dengan sinis mengatakan ketika para peserta Pertemuan Anti Korupsi PBB yang berlangsung di Bali sekarang, berdiri sejenak memberi penghormatan kepada Soeharto sebagai "adegan surealis" [29 Januari 2008]."


Harian Le Monde, Paris, satu-satunya harian yang menerbitkan sehalaman penuh tulisan mantan koresponden Asia Tenggaranya, Jean-Claude Pomonti, malah mensejajarkan kekuasaan Soeharto sebagai kekuasaan"kerajaan Jawa". Dan ujar Pomonti yang lama berdiam di Bangkok: "Yang pasti "kerajaan Jawa" begini tak akan pernah berhasil". [29 Januari 2008].


Pomonti juga melihat bahwa kemelut yang dihadapi Indonesia sekarang tidak lain dari peninggalan Soeharto selama tiga dasawarsa lebih. Masalah-masalah ini tadinya seperti bara dalam sekam dan sekarang muncul ke permukaan. Mantan koresponden Le Monde untuk Asia Tenggara ini juga menyebut rezim Soeharto merupakan "salah satu pemerintahan yang paling berdarah dan paling korup pada paro kedua abad ke-XX" [l'un des gouvernants les plus sanguinaires et les plus corrompus de la deuxième moitié du XX siècle]. Rezim diktatur Soeharto jugalah, ujar Pomonti, yang menenggelamkan Indonesia ke genangan hutang.


Soeharto juga dihubungkan benar oleh media massa Perancis dengan penindasan dan pembunuhan di Timor Timur sambil mengingatkan tuntutan José Ramos Horta, sekarang presiden Timor Leste, agar diktatur Soeharto "diadili atas genosid" yang ia lakukan selama berkuasa.[La Croix, 28 Januari 2008].


Membaca pers Perancis dan mendengar siaran radio serta tivi negeri ini, tak ada sepatah kata sifat baik apa pun yang diucapkan tentang Soeharto bahkan kata wafat [décédé] pun tidak digunakan. Yang digunakan adalah kata "mati" [mort]. Tentu saja berita kematian Soeharto diketahui masyarakat melalui media massa. Dalam konteks ini aku teringat cerita Judith yang menerima sms dari saudaranya di Indonesia: "Soeharto mati, tante meninggal". Sms yang melukiskan secara spontan perasaan dan pikiran masyarakat bawahan pada Soeharto. Pengirim sms sadar benar nuansa kata "mati" dan "meninggal" atau wafat, berpulang.


Ketika aku servis malam di Koperasi Restoran Indonesia, tidak sedikit pelanggan yang bertanya: "Mantan presiden kalian baru meninggal iya?".


Tanpa mengulas pertanyaan ini, karena sedang sibuk, aku hanya menjawab singkat: "Iya".

"Mudahan kediktaturan tidak terulang lagi di negeri Anda".


"Iya, itu pun harapan rakyat negeriku, hanya barangkali jalannya masih tidak mulus sebagaimana halnya dengan jalan harapan ".


"Demikianlah hidup. C'est la vie, anak muda. Apalagi di dunia politik", ujar pelanggan tuaku, tanpa rambut dan mengenakan jas warna oranye. "Yang penting adalah bagaimana bisa belajar dari masa silam untuk kepentingan hari ini dan esok", tambahnya.


Aku mengucapkan terimakasih atas perhatian, harapan dan kata-kata baiknya. Oleh perhatian, harapan dan kata-kata baik dari seorang asing ini kepadaku yang terpental dari negeri kelahiran, membuatku merasa bahwa jarak Paris-Jakarta, antara Rue de Vaugirard dan jalan Tawes, tak terlalu jauh-jauh juga, dan betapa dunia makin menjadi sebuah "desa kecil", di mana peduduknya saling bersentuhan bagai tetangga. Kepentingan mereka pun tak terkurung pada batas geografis satu dua negara, tapi saling taut-menaut seperti yang sering dikatakan di sini "Agir ici et là" [Bertindak di sini sama dengan bertindak untuk di sana]. Mereka ada di satu "desa kecil dunia" bernama " kemanusiaan yang tunggal", jika menggunakan ungkapan Paul Ricoeur.


Ah, sungguh, aku mau jadi manusia yang manusiawi walau pun sebagai pekerja kasar biasa pada sebuah koperasi restoran.***



Paris, Musim Dingin 2008.
-----------------------------------
JJ. Kusni, pekerja biasa pada Koperasi Restoran Indonesia, Paris.

Sphere: Related Content

Supersemar asli?

Silakan klik:



http://whitegun.files.wordpress.com/2007/05/supersemar.jpg

Sphere: Related Content

Soeharto dan anak-anaknya: "Kowe pancen sing bener, Ben!"

Oleh Kristanto Hartadi

JAKARTA-Ini sebuah kisah yang dituturkan oleh seorang mayor jenderal yang kini masih aktif. Dia pernah sangat dekat dengan almarhum Jenderal (purn) Leonardus Benny Moerdany, mantan Menhankam dan mantan Panglima ABRI, orang paling kuat kedua di Republik Indonesia setelah Presiden Soeharto pada periode 1983-1993.

Menurut jenderal itu, ketika Benny Moerdany sudah berada di puncak sakit stroke yang dideritanya, Soeharto datang menjenguk mantan pembantu dekatnya itu dan ada ucapan khusus yang disampaikan kepada Benny, dalam bahasa Jawa: "Kowe pancen sing bener, Ben. Nek aku manut nasihatmu ora koyo ngene" (memang kamu yang betul, Ben. Kalau saya menuruti nasehatmu mungkin keadaan tidak seperti sekarang). Benny yang sudah sulit bicara karena sakitnya, hanya menangis sesenggukan.

Menurut sumber itu, ucapan Soeharto itu diulang kembali di depan jenazah ketika melayat LB Moerdani yang akhirnya meninggal dunia karena strokenya itu pada 29 Agustus 2004.

Episode itu, yang mudah-mudahan bisa dituangkan secara lebih terperinci dalam sebuah buku oleh sang saksi mata, akan lepas begitu saja bila kita tidak melihat kaitan-kaitan di belakangnya.

Tentu saja yang dimaksud Soeharto adalah situasi hiruk-pikuk dan kacau-balau yang terjadi dalam kancah kehidupan sosial politik di Indonesia seusai kejatuhannya pada 21 Mei 1998, yang memulai Era Reformasi. Mereka yang menikmati "kemapanan" semasa kekuasaan Orde Baru pastilah pusing kepala melihat segala tatanan dijungkirbalikkan di Orde Reformasi ini. TNI tidak lagi punya gigi, pemerintah juga seperti tak berdaya, kerusuhan pecah di mana-mana, Timor Timur merdeka, dan seterusnya, dan seterusnya.

Menurut catatan penulis biografi, Julius Pour, dalam buku Benny Tragedi Seorang Loyalis, perpecahan Soeharto dan Benny berawal di suatu malam dari sebuah insiden di ruang bilyar di Jalan Cendana, kediaman Soeharto, saat kedua orang kuat di republik ini main bilyar bersama. Ketika itu Benny mengingatkan Soeharto bahwa untuk pengamanan politik presiden, seluruh keluarga dan presiden harus mendukung dan terlibat. "Begitu saya angkat masalah tentang anak-anaknya tersebut, Pak Harto langsung berhenti main. Segera masuk kamar tidur, meninggalkan saya di ruang bilyar… sendirian," kata Benny seperti dituturkan oleh dr Ben Mboi, mantan gubernur NTT.

Sejak saat itu posisi Benny surut di mata Soeharto, karena berani mengingatkan presiden untuk secara sukarela mundur karena telah memimpin lebih dari 20 tahun. Dia dicopot sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988, digantikan Jenderal Try Sutrisno, mantan ajudan presiden, namun masih diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan (1988-1993), karena Soeharto khawatir Benny berontak.

Ketika sudah tidak di pemerintahan, Benny berkata bahwa masa pemerintahan Soeharto yang kelima adalah yang terakhir. "Masak setelah 25 tahun masih terus?" itu katanya. Namun tidak pernah dijelaskan bagaimana cara Soeharto akan atau harus mengakhiri kekuasaannya, karena kesadaran itu harus datang dari Soeharto sendiri. Dan akhirnya memang Soeharto diturunkan oleh gerakan reformasi pada 21 Mei 1998.

Melindungi Anak-anaknya

Melindungi anak-anaknya mungkin merupakan salah satu alasan kenapa Soeharto enggan melepaskan jabatannya, atau mempersiapkan cara-cara menjalankan suksesi. Padahal wacana suksesi sudah banyak dilontarkan berbagai pihak dan berbagai skenario sudah disusun, termasuk oleh Mabes TNI di Cilangkap. Tetapi tidak ada yang berani melawan Soeharto.

Memang, ketika Benny mengingatkan Soeharto dan keluarganya agar menjaga dan melindungi kepresidenan, anak-anak Soeharto beserta kroni mereka baru mulai membesarkan kerajaan bisnis masing-masing dengan memanfaatkan kekuasaan sang ayah.

Mengenai hal ini, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew menuturkan dalam buku memoarnya From Third World to First: The Singapore Story, dia secara pribadi pernah bertemu dengan anak-anak Soeharto pada 25 Desember 1997 di Singapura, yang juga dihadiri oleh PM Goh Chok Tong. Dia mengingatkan mereka agar berhenti menjalankan praktik bisnis yang tidak sehat, karena mereka diincar oleh para fund manager yang gerah dengan tingkah polah itu dan bisa saja memainkan nilai tukar rupiah. "Perilaku anak-anak Soeharto menyumbang kejatuhan orang tuanya," tulis Lee dalam memoar yang diluncurkan pada September 2000 tersebut.

Memang, bisnis anak-anak dan kroni Soeharto begitu merajalela, memasuki hampir setiap sektor kehidupan, mulai dari pengadaan barang bagi TNI/Polri dan berbagai instansi pemerintah, real estate, otomotif, jalan tol, bank, minyak, perkebunan, telekomunikasi, properti, impor beras, bungkil, kedelai, peternakan, ritel, komputerisasi SIM dan STNK, stiker halal, penerbangan, taksi, pertambangan, kehutanan, dan lain-lain.

Mereka tidak berbisnis sendiri, dan pada umumnya mereka juga menggandeng sejumlah konglomerat yang menjadi kroni. Banyak pihak yang menilai pada masa itulah Soeharto sudah seperti raja Jawa, dan membiarkan anak-anak maupun kroni-kroninya berbuat sesukanya. Negara seperti milik keluarganya dan dia melindungi.

Salah satu modus lainnya untuk mengumpulkan uang adalah dengan mendirikan berbagai yayasan, atau mereka menjadi calo untuk menggolkan berbagai proyek pemerintah, atau mereka menguasai tata niaga, mulai dari cengkih, jeruk pontianak, cukai minuman keras, dan lain-lain.

Misalnya saja, untuk PT Sarpindo yang sahamnya dikuasai Hutomo Mandala Putra, Bob Hasan dan Lim Sioe Liong, satu-satunya perusahaan yang mengimpor kedelai untuk Bulog, pemerintah harus menyubsidi perusahaan ini senilai US$ 21 juta per tahun. Dan ketika Menteri Pertanian Wardoyo (ketika itu) meminta pemerintah mengakhiri monopoli impor ini karena sangat tidak kompetitif, Soeharto hanya berkata: "Kalau mau membunuh Sarpindo, silakan." Ujung-ujungnya, semua yang mengusulkan deregulasi impor bungkil ini akhirnya mundur teratur. Hal yang sama terjadi dengan impor gandum yang ketika itu dimonopoli perusahaan milik Lim Sioe Liong. (Adam Schwarz, A Nation in Waiting, hal 133-134).

Monopoli dan menjadi calo adalah cara yang ditempuh anak-anak dan para kroni Soeharto untuk membesarkan kerajaan bisnis mereka. Siapa yang tidak kenal dengan kelompok bisnis anak-anak Soeharto seperti Bimantara (Bambang Trihatmojo), Citra Lamtoro Gung (Siti Hardiyati Rukmana), Humpuss (Hutomo Mandala Putra), bahkan sampai cucu Soeharto pun ikut terjun berbisnis. Bahkan di antara mereka pun berebut proyek. Sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa yang paling transparan di Indonesia pada masa itu adalah korupsi! Majalah Time pernah menyebut dari berbagai bisnis ini keluarga Soeharto berhasil mengumpulkan kekayaan hingga US$ 15 miliar.

Bisnis anak-anak Soeharto, seperti Bank Andromeda dan mobil "nasional" merek Timor yang sebenarnya buatan perusahaan Korea KIA, termasuk dalam kegiatan usaha yang diminta oleh IMF untuk diakhiri sebagai salah satu syarat dalam letter of intent ketika Indonesia akhirnya minta bantuan kepada dunia internasional karena krisis ekonomi 1997.

Namun hebatnya, meski ditengarai banyak hal yang tidak wajar dari bisnis anak-anak Soeharto, hanya Tommy saja yang tersandung di sana dan di sini. Lima anak Soeharto yang lain sampai hari ini aman-aman saja. Yang menjadi pertanyaan, kini, setelah Soeharto tiada, apakah anak-anaknya masih bisa tenang menikmati kekayaan yang pernah mereka jarah dari Indonesia? Kita lihat saja...

Sphere: Related Content

30.1.08

Soekarno - Sejarah yang tak memihak

Soekarno VS Soeharto

Malam minggu. Hawa panas dan angin seolah diam tak berhembus. Malam ini saya bermalam di rumah ibu saya. Selain rindu masakan sambel goreng ati yang dijanjikan, saya juga ingin ia bercerita mengenai Presiden Soekarno. Ketika semua mata saat ini sibuk tertuju, seolah menunggu saat saat berpulangnya Soeharto, saya justru lebih tertarik mendengar penuturan saat berpulang Sang proklamator. Karena orang tua saya adalah salah satu orang yang pertama tama bisa melihat secara langsung jenasah Soekarno.

Saat itu medio Juni 1970. Ibu yang baru pulang berbelanja, mendapatkan Bapak (almarhum) sedang menangis sesenggukan. " Pak Karno seda " ( meninggal). Dengan menumpang kendaraan militer mereka bisa sampai di Wisma Yaso. Suasana sungguh sepi. Tidak ada penjagaan dari
kesatuan lain kecuali 3 truk berisi prajurit Marinir ( dulu KKO ). Saat itu memang Angkatan Laut, khususnya KKO sangat loyal terhadap Bung Karno. Jenderal KKO Hartono - Panglima
KKO - pernah berkata , " Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Merah kata Bung Karno, merah kata KKO ".

Banyak prediksi memperkirakan seandainya saja Bung Karno menolak untuk turun, dia dengan mudah akan melibas Mahasiswa dan Pasukan Jendral Soeharto, karena dia masih didukung oleh
KKO, Angkatan Udara, beberapa divisi Angkatan Darat seperti Brawijaya dan terutama Siliwangi dengan panglimanya May. Jend Ibrahim Ajie.

Namun Bung Karno terlalu cinta terhadap negara ini. Sedikitpun ia tidak mau memilih opsi pertumpahan darah sebuah bangsa yang telah dipersatukan dengan susah payah. Ia memilih sukarela turun, dan membiarkan dirinya menjadi tumbal sejarah.

The winner takes it all. Begitulah sang pemenang tak akan sedikitpun menyisakan ruang bagi mereka yang kalah. Soekarno harus meninggalkan istana pindah ke istana Bogor . Tak berapa
lama datang surat dari Panglima Kodam Jaya - Mayjend Amir Mahmud - disampaikan jam 8 pagi yang meminta bahwa Istana Bogor harus sudah dikosongkan jam 11 siang.

Buru buru Bu Hartini, istri Bung Karno mengumpulkan pakaian dan barang barang yang dibutuhkan serta membungkusnya dengan kain sprei. Barang barang lain semuanya ditinggalkan.

" Het is niet meer mijn huis " - sudahlah, ini bukan rumah saya lagi , demikian Bung Karno menenangkan istrinya. Sejarah kemudian mencatat, Soekarno pindah ke Istana Batu Tulis sebelum akhirnya dimasukan kedalam karantina di Wisma Yaso. Beberapa panglima dan loyalis dipenjara. Jendral Ibrahim Adjie diasingkan menjadi dubes di London. Jendral KKO Hartono secara misterius mati terbunuh di rumahnya.

Kembali ke kesaksian yang diceritakan ibu saya. Saat itu belum banyak yang datang, termasuk keluarga Bung Karno sendiri. Tak tahu apa mereka masih di RSPAD sebelumnya. Jenasah dibawa ke Wisma Yaso. Di ruangan kamar yang suram, terbaring sang proklamator yang separuh hidupnya dihabiskan di penjara dan pembuangan kolonial Belanda. Terbujur dan
mengenaskan. Hanya ada Bung Hatta! dan Ali Sadikin - Gubernur Jakarta - yang juga berasal dari KKO Marinir.

Bung Karno meninggal masih mengenakan sarung lurik warna merah serta baju hem coklat. Wajahnya bengkak-bengkak dan rambutnya sudah botak. Kita tidak membayangkan kamar yang bersih, dingin berAC dan penuh dengan alat alat medis disebelah tempat tidurnya. Yang
ada hanya termos dengan gelas kotor, serta sesisir buah pisang yang sudah hitam dipenuhi jentik jentik seperti nyamuk. Kamar itu agak luas, dan jendelanya blong tidak ada gordennya. Dari dalam bisa terlihat halaman belakang yang ditumbuhi rumput alang alang setinggi dada manusia!

Setelah itu Bung Karno diangkat. Tubuhnya dipindahkan ke atas karpet di lantai di ruang tengah
Ibu dan Bapak saya serta beberapa orang disana sungkem kepada jenasah, sebelum akhirnya Guntur Soekarnoputra datang, dan juga orang orang lain.

Namun Pemerintah orde baru juga kebingungan kemana hendak dimakamkan jenasah proklamator. Walau dalam Bung Karno berkeingan agar kelak dimakamkan di Istana Batu Tulis,
Bogor. Pihak militer tetap tak mau mengambil resiko makam seorang Soekarno yang berdekatan dengan ibu kota . Maka dipilih Blitar, kota kelahirannya sebagai peristirahatan terakhir. Tentu saja Presiden Soeharto tidak menghadiri pemakaman ini.

Dalam catatan Kolonel Saelan, bekas wakil komandan Cakrabirawa, " Bung Karno diinterogasi oleh Tim Pemeriksa Pusat di Wisma Yaso. Pemeriksaan dilakukan dengan cara cara yang amat kasar, dengan memukul mukul meja dan memaksakan jawaban".

"Akibat perlakuan kasar terhadap Bung Karno, penyakitnya makin parah karena memang tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya diberikan. "

( Dari Revolusi 1945 sampai Kudeta 1966)

Dr. Kartono Mohamad yang pernah mempelajari catatan tiga perawat Bung Karno sejak 7 februari 1969 sampai 9 Juni 1970 serta mewancarai dokter Bung Karno berkesimpulan telah
terjadi penelantaran. Obat yang diberikan hanya vitamin B, B12 dan duvadillan untuk mengatasi penyempitan darah. Padahal penyakitnya gangguan fungsi ginjal. Obat yang lebih baik dan mesin cuci darah tidak diberikan.

( Kompas 11 Mei 2006 )

Rachmawati Soekarnoputri, menjelaskan lebih lanjut, " Bung Karno justru dirawat oleh dokter hewan saat di Istana Batutulis. Salah satu perawatnya juga bukan perawat. Tetapi dari Kowad"

( Kompas 13 Januari 2008 )

Sangat berbeda dengan dengan perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto, yang setiap hari tersedia dokter dokter dan peralatan canggih untuk memperpanjang hidupnya, dan masih didampingi tim pembela yang dengan sangat gigih membela kejahatan yang dituduhkan.

Sekalipun Soeharto tidak pernah datang berhadapan dengan pemeriksanya, dan ketika tim kejaksaan harus datang ke rumahnya di Cendana. Mereka harus menyesuaikan dengan jadwal tidur siang sang Presiden!

Malam semakin panas. Tiba tiba saja udara dalam dada semakin bertambah sesak. Saya membayangkan sebuah bangsa yang menjadi kerdil dan munafik. Apakah jejak sejarah tak pernah mengajarkan kejujuran ketika justru manusia merasa bisa meniupkan roh roh kebenaran?

Kisah tragis ini tidak banyak diketahui orang. Kesaksian tidak pernah menjadi hakiki karena selalu ada tabir tabir di sekelilingnya yang diam membisu.

Selalu saja ada korban dari mereka yang mempertentangkan benar atau salah.

Butuh waktu bagi bangsa ini untuk menjadi arif.

Kesadaran adalah Matahari Kesabaran adalah Bumi

Keberanian menjadi cakrawala Keterbukaan adalah pelaksanaan kata kata


( * WS Rendra )

Sphere: Related Content

Misteri Senyum Daripadamu

Oleh: Zawawi

harihari tanpa daripadamu
semangkin nyeri semangkin sunyi
menyelami parutparut hati
yang engkau goresken melalui
tangantangan daripada kekuasaan

sebuah masa dimana warnawarna
adalah sebuah jalan kehidupan
engkau campakken mereka
yang tak sewarna, serupa juga seirama

kini, misteri senyum daripadamu
tak lagi membuat kami merekaduga
kerna disebuah bukit yang engkau bangun
sebagai kedinastian daripadamu
telah kokoh mendekapmu beristirah


Kota Pudak, 31 Januari 2008

Sphere: Related Content

RI needs UN assistance to recover stolen assets

Indonesia is hosting the second session of the conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) from Monday to Friday this week at the Bali International Convention Center. Some 1,000 officials and activists from 120 countries are participating in the event aimed at creating a better international system to jointly fight corruption. The Jakarta Post's Abdul Khalik talked to Foreign Minister Hassan Wirayuda on how Indonesia can play a role in the conference.

Question: Have we submitted our self-assessment checklist on our compliance with the UN Convention Against Corruption and what weaknesses have we spotted in our battle against corruption?

Answer: Yes. Together with the checklist, we have even submitted our gap analysis on the laws and legal institutions we have and the requirements under the UNCAC. What needs to improve is our law on corruption as it deals only with corruption in the public sector, and is without provisions for corruption committed in the private sector or by corporations.

We need to include private sector corruption into our law as many countries like Singapore and Hong Kong have done that. With this incompatibility, we will have difficulties dealing with those countries when we want to recover our assets or extradite a suspect.

That is only the norm. We need also to empower our existing legal institutions dealing with corruption, such as the Corruption Eradication Commission (KPK) or the National Ombudsman Commission, but the question is whether we have an adequate legal system to fight corruption. Fighting corruption is not only about prosecution but also prevention.

We should also improve the capacity of our staff as we have felt that when we conducted efforts to trace and recover stolen assets abroad, we lacked the expertise. So, we need technical assistance from the United Nations.

Is there any dichotomy of interests between developing and developed countries, as speculation has spread, for instance, that developing states want to push for asset recovery first while developed countries want developing countries to fix their domestic prevention system first?

As this convention is dealing more on technical matters with less political sensitivity compared to, for instance, climate change issues, I think the dichotomy is not that big. We can overcome that. You see, no countries can claim themselves to be free of corruption.

So, there is a strong and united will from most participating countries to cooperate in fighting corruption because they realize that it is a disease, and when you don't fight it, it will become a pandemic. A conference like this serves as a medium for cooperation.

The government has announced that stolen assets recovery is one of its priorities. But difficulties in asking for and accepting mutual legal assistance as well as differences in legal systems have hampered asset recovery efforts.

How will the conference bridge these problems?

Most of the countries have agreed that international and regional cooperation as well as a multilateral convention, like UNCAC that allows for cooperation in mutual legal assistance and extradition, have actually much to do to limit the moves of transnational corruptors. All of these links have deterred corruptors and prevented them from finding safe places to hide.

An effective convention will also deter state parties from continuing to enjoy money taken from corruption. In other words, these countries will find it difficult to play out of the system.

The conference aims to establish an agreeable mechanism and forum to find ways to address the problems found in mutual legal assistance and bridge the differences in different domestic legal systems.

Is there any specific mechanism Indonesia has proposed to address these issues?

We have proposed the establishment of a consultative group consisting of experts from developed and developing countries. The group will serve as a forum to discuss all matters related to difficulties found in the mutual legal assistance process and asset recovery in general.

Our proposal has been supported by the G-77 comprising 130 countries, and China. Some developed countries have also backed our proposal. We are very optimistic that we can adopt the mechanism by the end of the conference.

How will UNCAC overcome corruption eradication problems at the bilateral level, including the ongoing discussion with Singapore?

I think a country will have shown its commitment to fight corruption by becoming a party to the convention and the move will boost its image as a committed country. If Singapore is a party then we can cooperate under the convention but if the country is not a party, we can't force them to cooperate. But then public opinion will judge the issue.

What about the StAR (Stolen Assets Recovery) initiative? How can we benefit from this UN program?

StAR is an initiative launched by the World Bank and the United Nations to enhance the capability of developing countries' officials to trace and recover assets. So it is a capacity building program, not an initiative to investigate or confiscate the stolen assets.

We are the first country to apply for the program because we know that we still have poor capacity in tracing and recovering our stolen assets. Tracing and then recovering our assets are not easy and cheap tasks, so we need all assistance we can get.

 

http://www.thejakartapost.com

 

 

Sphere: Related Content

Suharto (8 June 1921- 27 January 2008)

A career soldier who commanded a country.
 

John Roosa
 
Taciturn, reserved, reclusive, emotionless, Suharto ruled Indonesia for 32 years as a mystery man, a dictator who presented himself as a faceless, replaceable figure in an apolitical administration. His speeches were dull, forgettable affairs filled with mind-numbing bureaucratese, worn clichés, and pious homilies. There is not a single statement by which he is remembered today. If asked, Indonesians struggle in vain to recall some memorable phrase from him, while even the youth can quote Sukarno, the president he overthrew in 1965. Suharto has left a wordless memory.
 
Rarely interviewed but frequently photographed, he is remembered by a gesture: a smile. It was how he wished to be known: his 1969 authorised biography was titled The Smiling General. It was a Cheshire cat smile, fixed in place, concealing, not expressing his emotional life, prompting puzzlement about the intrigues and violence that were being conjured up in the mind behind it.
 
Suharto's parentage is a matter of mystery. In his 'autobiography' written by the man most responsible for crafting his public image, G Dwipayana, Suharto claims he was born to a poor peasant family in the village of Kemusuk near Yogyakarta. A magazine owned by his trusted military intelligence czar claimed in 1974 that his father had been an aristocrat. In what was perhaps a pre-planned response, Suharto invited journalists to his office in the presidential palace to explain his lineage and produce witnesses who could vouch that he was the true salt of the earth. Despite his protestations, his genealogy remains suspect. Among Indonesians it is widely rumored that he was the illegitimate child of a Chinese businessman. 

A pleasant career
 
Whatever his origins and childhood experiences, his adulthood was clearly that of a career soldier. He enlisted in the Dutch military in 1940, an event he mentions in his 'autobiography' as 'the key to opening a door to a pleasant walk of life'. The pleasant life of marching and drilling continued under the Japanese occupation when he became a member of that colonial state's militia. Like all other militiamen, he joined the newly-created Indonesian national army once the Japanese military surrendered in August 1945. There was no question of going back to serve with the Dutch – they had already been stripped of all their power and wealth by the Japanese and had suffered the war years in squalid concentration camps.
 
Because of his military training, Suharto was given a high rank (lieutenant colonel) in the new Indonesian army that organised itself to fight a guerrilla war against the returning Dutch troops. By 1948, he had become the commander of a brigade of troops stationed in and around Yogyakarta, the capital of the Republic. The army's guerrilla attacks did little to slow the advance of the Dutch troops. Despite having the homefield advantage, Suharto was caught by surprise on 19 December 1948 when Dutch troops invaded Yogyakarta and captured it the same day without facing any resistance. Inexplicably, all four of Suharto's battalions were outside the city. It was one of the worst setbacks for the Republic: its two highest leaders, Sukarno and Hatta, were captured.

As early as 1948 he had said 'My politics are at the end of the bayonet.'
 
Suharto had a chance to redeem himself when he led an attack on Yogyakarta in March 1949. The attack inflicted only minor damage to the Dutch troops occupying the city and was repulsed within six hours. Suharto and other army commanders, however, claimed that they had temporarily held the city and proven the might of the Republic's forces to the world. After Suharto took power in 1965 the event was turned into the decisive victory of the war for independence, with a film made about it, Janur Kuning (1979), and a grand monument built in the city (1985).
 
As a man who served in three different armies within the span of a decade, Suharto wore his political commitments lightly. One of his army colleagues later told a journalist that Suharto said in 1948, 'My politics are at the end of the bayonet.' No wonder that Sukarno and his left-leaning defence minister introduced political commissars into the army. Like many soldiers trained under Dutch and Japanese officers, Suharto had no experience in the popular nationalist movement that had struggled against imperialism.  
Moving up the ranks
 
After independence was won in 1949, Suharto rose his way up the ranks: colonel, brigadier general, major general. His one setback came in 1959 when he was removed from the command of the Central Java troops for corruption. But the affair was hushed up and he was quickly rehabilitated. He was given command over the operation to seize West Papua from the Dutch in 1962 – an operation that was aborted after a last-minute diplomatic agreement. He was then shifted to Jakarta and given command over the army reserves, Kostrad, in 1963. With an undistinguished record, rudimentary education, and no ability in a foreign language, he was by 1965 a prime candidate for the highest position in the army, serving as the replacement for the army commander, Yani, whenever he traveled abroad.
 
Suharto had risen to the top of an army that was becoming a kind of parallel government, using its territorial commands, originally designed for defence against foreign invasion, for ruling over civil society. Most of his fellow generals, including the senior-most, A.H. Nasution, were strongly anti-communist and determined to check the rising power of the communist party (PKI) in the early 1960s. To rival the party, they sponsored trade unions, artists' associations, and newspapers. They met with religious organisations and political parties and assured them that the army would use force if need be against the PKI. 
 
Suharto did not clearly associate himself with either side. A former PKI member of the parliament told me that DN Aidit, the head of the party, believed in early 1965 that Suharto was a 'democratic' officer because he had supported the ending of the army's martial law powers in 1963. But Suharto was also collaborating with the anti-communists in his covert effort to put the brakes on Sukarno's anti-Malaysia campaign, begun in 1963.

His lucky day
 
Suharto's fence-sitting ultimately proved to be what him put into power. When the pro-PKI and pro-Sukarno army officers decided to strike against their rival officers, they assumed Suharto would support them. A group of junior officers organised the kidnapping raids of seven army generals on 1 October 1965. Two of the conspirators were good friends of Suharto's and one of them told Suharto beforehand about the plot. The abductors, calling themselves the September 30th Movement, wound up killing six generals, among them the army commander Yani. It was Suharto's lucky day. In Yani's absence he became army commander. The September 30th Movement had not been masterminded by Suharto but it played into his hands perfectly.
 
As army commander, Suharto immediately began defying presidential orders and implementing the long-standing agenda of the anti-communist officers, which was to reduce Sukarno to a figurehead president, destroy the PKI, and establish a military dictatorship. Suharto's anti-communism did not stem from any deep-seated ideological commitment. If the September 30th Movement had succeeded and the communists had gained more power, one can easily imagine the ever-opportunistic Suharto accommodating himself to the new regime. He was such a nondescript, unremarkable officer that many observers believed in the first weeks of October that he was merely following General Nasution's lead.

The creeping coup d'état
 
Sidelining President Sukarno turned out not to be too difficult. The grand old man of Indonesian nationalism, the 'extension of the people's tongue', kept voicing protests but did nothing concrete to stop Suharto's guns. He confirmed Suharto as army commander, raised his rank, and gave him emergency powers. The coup de grâce of the gradual coup d'état came in March 1966 when Suharto used a vaguely worded order from Sukarno about 'guaranteeing security' as a justification for arresting 15 ministers and dismissing Sukarno's cabinet – as if the president ordered his own overthrow. 
 
The destruction of the PKI – the precondition for imposing a new military-dominated polity – turned out not to be too difficult either. The PKI leadership, in disarray after 1 October, urged its followers not to resist so that President Sukarno could arrange a political resolution to the crisis. But the president had no power over Suharto's army. Working with civilian militias, the army organised one of the worst bloodbaths of the twentieth century, rounding up over one million people and then secretly executing many of them. Detainees disappeared at night. Mass graves holding uncounted corpses lie unmarked all over Sumatra, Java and Bali.  
The September 30th Movement was not masterminded by Suharto but it played into his hands perfectly.
 
No document exists proving that Suharto ordered any killing. On the rare occasion when he mentioned the killings in later years he blamed them on civilians running amok. Serious investigations into the who, where, when and how questions about the killings reveal that the army was primarily responsible and that Suharto must have at least approved of them if he did not give an explicit oral or written order for them.
Carrots and sticks
 
In taking power Suharto and his fellow army officers realised that the long-term stability of their rule would depend on their ability to improve living standards. They looked to foreign aid, investment and markets to provide the main stimuli for economic growth. Western capital which had been boycotting Indonesia because of Sukarno's policies found the welcome mat laid out. Suharto personally intervened in late 1965 to stop Sukarno's minister of industries from nationalising the oil sector. With the army's terror campaign against unionists at oil wells, rubber plantations, and factories, Western capital was also given a more docile labor force.
 
One reason for Suharto's remarkable ability to stay in power for so long lies in his expansion of public sector employment. By the end of his reign, 4.6 million people were on the state payroll, about triple the number in the early 1970s. Millions more were dependents on these salary earners. The security of the monthly paycheck was attractive even if the income was low. Also, some government jobs came with chances to earn more money through corruption. These civil servants and their relatives were the regime's key base of support, voting and campaigning for the government party Golkar in every election. Those not voting for Golkar were denounced for biting the hand that fed them and stood little chance of earning a promotion.
 
Suharto's habitual response to dissent was, to use today's lexicon, shock and awe. In Papua, he maintained an army of occupation that treated the indigenous population as sub-humans whose loyalty had to be won through violence. For years, the only side of Indonesia that Papuans saw was the army. He was responsible for the tens of thousands of Papuans killed in the counterinsurgency campaign from the late 1960s to 1998. He was also responsible for the war of aggression against East Timor in 1975 and the over 100,000 people there who died because of the warfare in that half-island. He was also responsible for the deaths of thousands of Acehnese who were victims of yet another counterinsurgency campaign (1990-98) designed to terrorise civilians into not supporting the guerrillas, instead of offering the civilians a more positive alternative.
 
Suharto stubbornly pursued the same strategy even when it was proving to be counterproductive, when the terror inflicted in Papua, East Timor and Aceh was generating more widespread resistance. Only after Suharto's downfall have Indonesian politicians had the chance to pursue wiser, more humane diplomatic and political resolutions to these wars: President Habibie allowed a UN-administered referendum in East Timor in 1999 and President Yudhoyono concluded a peace treaty with the Acehnese nationalists in 2005. 

The grand Ponzi scheme collapses
 
In evaluating Suharto's rule, the so-called 'balanced' approach of many Western scholars has been to criticise Suharto for human rights violations but to praise his economic performance. Those impressed by the annual growth rates of six percent are like gullible investors in a Ponzi scheme convinced that the high returns are irrefutable evidence of success. The economic growth of the Suharto years was largely accomplished by wildly selling off the country's natural resources. It was a predatory, unsustainable type of growth. The leading sectors were oil and timber. Both were terribly mismanaged because of the corruption. Today Indonesia is an net oil importer and its forests are rapidly disappearing, cut down by loggers or burned up by palm oil plantation owners. The revenues from all those exports were not reinvested in other sectors; they disappeared into the personal bank accounts of the Suharto family, their cronies (such as Bob Hasan), and state officials.
 
After three decades of economic growth à la Suharto, the Indonesian government was left heavily in debt and the economy left without a domestically-financed industrial base. It is fitting that Suharto, whose minions lauded him as 'the father of development,' passed away in the hospital owned by the state oil company (Pertamina) that his family and cronies (such as Ibnu Sutowo) milked with abandon.

Perhaps the best that can be said of Suharto's 32 year reign is that it could have been worse.
 
Suharto's regime lived by foreign capital and it died by foreign capital. The liberalisation of the financial sector that the US pushed Indonesia to adopt in the early 1990s resulted in much greater vulnerability to sudden international shifts in the capital flows. Money flooded in to Suharto's caste of kleptocrats and their phony banks and then suddenly flooded out. The grand Ponzi scheme collapsed with the Asian economic crisis of 1997. The only legitimacy that Suharto had enjoyed was his apparent ability to engineer economic growth. Once that ended the usually compliant middle-class turned on him, unwilling to tolerate his corruption, his greedy children and his obscenely wealthy cronies. The spontaneously formed movement for 'reformasi' declared its main enemy to be KKN: Korupsi, Kolusi, and Nepotisme. The Suharto family's own 'I Love the Rupiah' campaign, coming from those who held the most dollars, did not quite have the same cachet.
 
The family's extensive stable of paranormals could not save them, neither could their obsequious army generals, not even Lieutenant General Prabowo, Suharto's son-in-law who commanded elite troops in Jakarta and was always flush with money from his brother who owned the country's one steel mill. Suharto resigned on 21 May as Jakarta was still smouldering from the mysterious riots in which stores owned by Indonesian-Chinese were torched.

Mr Minus
 
Perhaps the best that can be said of Suharto's 32 year reign is that it could have been worse. He did not opt for the strategy of the Burmese generals and close off the country. Dependent upon foreign capital, he was vulnerable to international pressure. The release of tens of thousands of political prisoners in the late 1970s was largely due to pressure from outside the country. He did not opt to legitimate himself through religion and impose Islamic law. The Indonesian state remained largely secular. He did not promote a cult of personality around himself. When faced with mass protests in 1998, he did not opt to stay in power at all costs.
 
The late great Indonesian writer, Pramoedya Ananta Toer, a political prisoner of Suharto's for 14 years, once wrote that he could not bring himself to write about the Suharto regime. While he wrote many historical novels about pre-colonial Java and the Indonesian nationalist movement, he thought nothing interesting could be said about the man responsible for imprisoning him and banning his books. For him, Suharto was a negativity, what he called a 'minus x', a reversion back to Java's colonial-era aristocrats who bullied their subjects for the benefit of European business interests, yet prided themselves of their great cosmic powers, and remained narrow-minded and indifferent to the science and arts of the Europe that had conquered them. No doubt some will remember Suharto for something positive but as Indonesia struggles to overcome his terrible legacies one wonders whether anyone will be able to consider his title 'father of development' as anything other than a cruel joke.     ii
 
John Roosa (jroosa@interchange.ubc.ca) is a member of Inside Indonesia's editorial team, and the author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia (2006).
 

Sphere: Related Content

Slogan Soehartoisme


"Berhasil harus dipuji, gagal pun wajib dipuji, hilangkan nyawa orang tidak perlu dicari, mematikan orang lain tidak perlu diakui...."

Sphere: Related Content

Damned with praise

From: Kim Eng Yong
Sent: Wednesday, January 30, 2008 2:27:12 PM
Subject: Re:Editorial of the Phil Daily Inquirer on the Death of Suharto

Dear All,

At the opening of the conference of the states parties to the United Nations Convention against corruption in Bali. The Govt. of Indonesia asked all participants to stand up and quiet for one second in order to respect Soharto. It's strange to me that the conference on anti-corruption respected the corrupted person. It seam to encourage the corrupted person. The president of Indonesia, of course, he planed to come to open the conference, he dropped it to attend soharto's funeral and sent his representative to the conference.

Thanks,

Kim Eng

-----------------------------------
 
Editorial: Philippine Daily Inquirer, 29 January 2008


Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono set the tone when he called on his countrymen "to pay their last respects to one of Indonesia's best sons." The Indonesian government pulled out all the stops to bury former President Suharto, who died Sunday without ever having to face trial. Despite having been deposed by people power in 1997, he lived long enough to die, not as a thoroughly discredited ex-dictator, but more along the lines of an unlucky former statesman.
Hugo Restall, writing in the Wall Street Journal, loftily intoned, "The positive contributions of the man who made Indonesia a respected member of the international community deserve at least equal emphasis." Echoing similar statements made early this year by Singapore's Lee Kwan Yew, Restall wrote: "Consider that when General Suharto came to power after a failed communist coup in 1965, Indonesia was an economic basket case and a troublemaker in the region. The pro-communist populism of President-for- Life Sukarno had led the country down a dead end. Think of Sukarno as the Hugo Chavez of his era."
Lee Kwan Yew made a spirited defense of his departed, dictatorial friend in his letter of condolence. "I have no doubt history will accord … Suharto a place of honor in Indonesia's history when his life's work is studied in calm perspective," he predicted.

The editorial of the newspaper The Australian said that "for Australia, [Suharto was] the most important and beneficial Asian leader in the entire period after World War II." The paper and conservative Australian leaders cited the Indonesian strongman's interest in regional stability, a line echoed by President Gloria Macapagal-Arroyo. "Generations of Filipinos and Southeast Asians will remember President Suharto for his key role in regional community building and for his contributions to consolidating the gains of peace-building in Mindanao," Ms Arroyo said.

The Wall Street Journal commentary concludes by comparing Suharto to Deng Xiaopeng, both great men, and responsible for a great deal of development in their nations. And, we might add, a great deal of bloodshed. Deng, in his twilight years, ordered the massacre in Tiananmen Square. As for Suharto, his rise to power was bloody: 78,000 dead from 1965 to 1966, according to government estimates; half a million by Reuters' reckoning; a million, according to the American historians Barbara Harff and Ted Robert Gurr. Over the next decade, according to human rights groups, another 300,000 people were killed, vanished, or starved as Suharto crushed independence movements in East Timor, Aceh and Papua New Guinea.

And in case the so-called greatness of Suharto, in the minds of some observers, shouldn't be tainted by tens of thousands of deaths, there remains the question of a personal fortune in the tens of billions of dollars.

Forbes.com quotes a report by the United Nations Office on Drugs and Crime in September placing the funds siphoned off by Suharto at $35 billion. His children are immensely wealthy: Bambang Trihatmojo (one-time owner of luxury sports car marquee Maserati) has a reported net worth of $200 million, 33rd on Forbes' 2007 Indonesia's richest list.
In a

Canadian Press report, Jeffrey Winters, associate professor of political economy at Northwestern University, provided a summing-up of the economic costs of Suharto's rule. Suharto robbed "Indonesia of some of the most golden decades, and its best opportunity to move from a poor to a middle-class country," he said.

To be sure, Suharto fostered a statesmanlike attitude toward ASEAN, and together with Lee and Ferdinand Marcos, turned our part of the world into a bulwark against the expansion of communism. For a time, Suharto and Marcos achieved spectacular growth for their countries, but unlike Lee, they failed to step down and groom qualified successors. They also looted their countries, which is something Lee has never been successfully accused of doing. This makes Lee an aberration, and neither Marcos nor Suharto a great man.

This goes to the heart of the grim inheritance Suharto left the Indonesian people: one that again proves true the old adage that if you steal enough, all will be forgiven, as well as the one that says absolute power corrupts absolutely./ //

 

Sphere: Related Content

Gramedia Tarik Buku 'Neraka Rezim Soeharto'

29 Januari 2008 - 18:50 WIB
Angga Haksoro Ardhi

VHRmedia.com, Jakarta - Pemberitaan media massa yang menonjolkan pencitraan
positif pada kematian Soeharto berpengaruh besar pada opini dan sikap
masyarakat. Akibat pernyataan keberatan seorang pembeli yang sangat
bersimpati pada Soeharto, toko buku Gramedia Mall Metropolitan, Bekasi,
sempat menarik penjualan buku Neraka Rezim Soeharto.

Paidi, salah satu merchandiser toko buku Gramedia Mall Metropolitan Bekasi
mengatakan, penarikan sementara buku Neraka Rezim Soeharto yang diterbitkan
Spasi & VHR Book, karena satu hari setelah Soeharto meninggal pihaknya
mendapat komplain dari konsumen bernama Indah.

Menurut Paidi, melalui telepon Indah menghubungi toko buku Gramedia dan
meminta buku tersebut ditarik karena dianggap berisi fitnah dan tidak
menghormati masa berkabung. "Untuk sementara waktu (buku) kami tarik dulu.
Kami menunggu konfirmasi penerbit ke konsumen, tidak sesuainya di bagian
mana," kata Paidi, Selasa (29/1).

Indah yang berdomisili di Rawa Lumbu, Bekasi, menyatakan keberatan jika toko
buku Gramedia tetap menjual buku Neraka Rezim Soeharto. Menurut dia, buku
itu berisi cerita-cerita penyiksaan masa Orde Baru yang belum pasti Soeharto
dalang pelakunya.

Selain itu, dia juga menilai buku tersebut tidak layak diedarkan ketika
masyarakat Indonesia sedang berkabung atas kematian Soeharto. "Mas bisa
lihat kan di TV bagaimana antusiasnya masyarakat (berduka atas kematian
Soeharto), meskipun sebagian orang mencibir," kata Indah kepada VHRmedia.

Indah yang mengaku baru melihat halaman muka dan membaca sedikit isi Neraka
Rezim Soeharto meyimpulkan buku tersebut berisi fitnah terhadap "Bapak
Pembangunan" yang telah berjasa pada bangsa Indonesia. (E1)

©2008 VHRmedia.com

sumber :
http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=1266

 

Sphere: Related Content

Sekarang saya mengerti mengapa

oleh: akmal n. basral
 
sekarang saya mengerti mengapa
indonesia (selalu) porak poranda
: kejujuran tak lagi diletakkan di tempat utama
 
rasa toleran dan perkawanan membuat
permaafan dengan mudah diberikan
simpati dengan mudah dihamburkan
 
pemihakan diberikan kepada pelaku kejahatan
bukan menyelami perasaan korban
 
sekarang saya mengerti mengapa
indonesia (selalu) porak poranda
: apa yang kita kira cinta sesungguhnya
adalah justa yang dipelihara
 
~a~
 
cibubur, 31.01.08
 


minds are like parachutes. they work best when open.
 
 
 

Sphere: Related Content

Buang Duit Gaya Dinasti Cendana

Trah Soeharto adalah kisah tentang rumah berjuta poundsterling di Inggris, reli mobil di Australia, perburuan di Selandia Baru, perjudian di Christmas Island, dan segunung tas belanja yang tak
sempat dibuka.

BEL itu berdentang nyaring. Sekian menit ditunggu, tak ada yang membukakan pintu rumah mewah di Winnington Road No. 8, Hampstead, London, itu. Padahal dua mobil mengkilat - VW Caravelle biru langit dan Honda Legend merah - terparkir di halaman depannya yang tak berpagar.

Rumah bergaya Victorian itu jelas masih berpenghuni. Pekarangannya, yang berbatu paving, tertata rapi. Bunga berwarna kuning, biru, dan putih menghiasi tamannya yang asri lagi luas. Dindingnya, yang tak bersemen, didominasi warna merah bata, padu dengan warna putih dari kusen pintu dan daun jendela.

Beberapa ratus meter dari situ - masih di jalan yang sama - berdiri sebuah bangunan yang jauh lebih mewah, mirip puri bangsawan Inggris tempo dulu. Nomor rumah berbalkon putih itu: 89. Luasnya dua kali lebih besar dari yang pertama. Menurut seorang sumber TEMPO, rumah itu adalah gedung yang dibangun baru. Setelah dibeli, bangunan semula dirobohkan. Di teras, terpampang tulisan "Hillcrest" dari logam keemasan. Tapi, di pojok kanan halaman depan kedua rumah itu, terlihat
sebuah papan mencolok bertuliskan: "For Sale": dijual. Di bawahnya tertera nama sebuah agen properti: John D. Wood & Co.

Kedua rumah itu memang kerap menjadi gunjingan orang. Ini bukan cuma karena kemewahannya -Hampstead, yang terletak di daerah berbukit, adalah kawasan hunian paling prestisius di London - tapi juga karena pemiliknya bukan "orang sembarangan". Mereka adalah Sigit Harjojudanto
dan istrinya, Elsje Ratnawati Harjojudanto, putra dan menantu mantan presiden Soeharto - yang lagi diperiksa karena kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adalah Andrew Buncombe, wartawan harian terkemuka di Inggris, The Independent, yang pertama kali mengangkatnya
ke permukaan. Tulisannya di edisi 16 Maret lalu, bertajuk Suhartos Sell Boltholes in UK for £ 11m ("Keluarga Soeharto Menjual Rumah Pelarian di Inggris Seharga 11 Juta Poundsterling"), menjadi bukti kesekian - dari setumpuk bukti yang sudah ada?betapa trah Soeharto menjalani kehidupan bak syekh padang pasir.

Dalam laporan itu, Andrew Buncombe menggambarkan betapa "wah"-nya (dengan W besar) rumah keluarga Sigit itu: berlantai marmer, memiliki delapan kamar, lengkap dengan aula untuk jamuan makan. Menurut pemburu harta Soeharto, George Junus Aditjondro, sejak Januari lalu puri itu
telah ditawarkan lewat agen John Wood & Co. Harganya selangit: £ 8 juta, atau jika dihitung dengan kurs Rp 15 ribu, ya ampun, mencapai Rp 120 miliar! Koresponden BBC di Jakarta, Jonathan Head, menjelaskan kepada Prabandari dari TEMPO bahwa rumah itu memang luar biasa mewah.

Dia membandingkannya dengan harga rata-rata rumah kelas menengah di Inggris, yang hanya £ 200 ribu atau cuma seperempat puluhnya! Rumah satu lagi, atas nama Sigit sendiri, juga telah ditawarkan seharga £ 1,95 juta. Bangunan berlantai tiga dengan lima kamar tidur tersebut
biasanya digunakan oleh para pembantu keluarga itu.

Ada satu rumah lagi yang dibidik The Independent.. Di seberang Sungai Thames di 38-A Putney Hill, berdiri Norfolk House, kepunyaan saudara tiri Soeharto, Probosutedjo. Rumah itu berlantai tiga, plus sembilan kamar, garasi ganda, empat ruang resepsi, sebuah ruang biliar, dan pekarangan rumput yang luas. Menurut penelusuran George, bangunan itu semula dibeli Probo seharga £ 93 ribu. Tapi, sejak Januari lalu, lewat agen real estate Foxtons, Probo memasang tarif £ 1,4 juta untuk melegonya.

Ditemui TEMPO di kantornya di kawasan Chanary Wharf, London, Andrew yang pernah meliput Tim-Tim ini menyatakan sudah cukup lama mendengar kabar soal istana Cendana di negaranya itu. Cuma, konfirmasi amat sulit diperoleh. Baru pada musim panas lalu, sepekan sebelum berita
itu diturunkan, kepastian datang dari HM Land Registry, semacam badan pencatatan kepemilikan properti. Ia menunjukkan keterangan "Swansea District Land Registry" bernomor NGL714482 tertanggal 26 Juli 1994, yang jelas-jelas menerakan nama Elsje Harjojudanto sebagai pemiliknya.

Temuan ini baru sebagian kecil. Menurut George, yang mengaku memasok informasi ke The Independent, ada beberapa properti Cendana lainnya di London. Cuma, karena properti itu belum dijual, ujung pangkalnya belum bisa dipastikan betul. Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana
alias Tutut, kabarnya juga memiliki beberapa apartemen di 16 Hyde Park Square, Mayfair. Ia membelinya seharga £ 350 ribu. Dan untuk merenovasinya - dilaksanakan setelah krisis moneter - ia merogoh kocek sebesar £ 110 ribu. Di kawasan yang sama, tepatnya di 38 Upper Grosvenor Road, juga terdapat sejumlah apartemen luks milik Siti Hediyati "Titiek" Prabowo.

Seorang sumber TEMPO di London mengungkapkan, apartemen itu pernah ditawarkan untuk disewa dengan tarif £ 8.000 atau sekitar Rp 120 juta per bulan. Sementara itu, adiknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, memiliki sebuah rumah besar lengkap dengan padang golf 18
lubang di dekat Pacuan Kuda Ascot, London Utara, dan sebuah rumah peristirahatan di Brighton, kota pantai di selatan London.

Di luar London, dari hasil perburuan George, dinasti itu juga diketahui memiliki berbagai rumah supermewah dan kondominium, yang bertebaran dari Jenewa, Hawaii, Beverly Hills-Los Angeles, Boston, sampai ke Cayman Islands di kawasan Laut Karibia (lihat infografik).

Tommy juga disebut-sebut memiliki sebuah kawasan berburu seluas 2.500 hektare di Selandia Baru. Area itu disebut-sebut teramat istimewa dan eksklusif. Satu-satunya cara untuk mencapai rumah peristirahatan di tengah hutan pinus yang mengelilinginya itu adalah dengan helikopter.

Itu baru soal properti. Keluarga terkaya ke-74 di seantero jagat menurut ranking majalah Forbes - dengan total kekayaan US$ 4 miliar - itu juga terkenal gila-gilaan dalam urusan menghamburkan duit.
Sampai-sampai ada yang mengibaratkan segampang menggelontorkan air.

Seorang calon pembeli yang pernah mengunjungi rumah keluarga Sigit di London itu sempat terbengong-bengong. Ia cuma mendapati dua kamar kosong. Sisanya? Ternyata dipenuhi tumpukan tas belanja dari Selfridges yang bahkan, katanya, belum sempat dibuka. Sumber TEMPO di
London yang dekat dengan keluarga itu terbahak, "Jangankan di London, di Jakarta saja mereka sering tidak sempat membuka barang yang telah dibeli." Luar biasa. Padahal Selfridges dan Harrods adalah pusat belanja kalangan jet set di London, yang terletak di Oxford Street yang kesohor itu.

Keluarga ini juga gemar pamer mobil mentereng. Eno Sigit, salah seorang cucu Soeharto dari Sigit, semasa kuliah fashion di American College, London, selalu pulang pergi diantar Rolls Royce mengkilat. Tentu saja pengemudinya adalah seorang chauffeur - sopir pilihan dengan setelan jas dan topi hitam-hitam. The Independent juga melaporkan Eno pernah menggelar pesta di Hotel Hilton yang menghabiskan tak kurang dari £ 150 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar. Ia juga dikabarkan pernah mengganti telepon genggamnya dalam waktu sehari cuma karena ia tak suka dengan warnanya. Semasa itulah di kalangan mahasiswa Indonesia di sana sangat populer sebuah komentar nyinyir ke arah trah Cendana: "Ingin menikmati gaya hidup supermewah? Gampang. Jadilah anak dan cucu presiden."

Dua orang sumber TEMPO yang pernah kuliah di Boston, Amerika Serikat, mengungkapkan lagak cucu Soeharto yang lain. Kali ini menyangkut putra-putri kesayangan Tutut, Dandy dan Danty Rukmana. Sewaktu mereka kuliah di sana, mulai tahun 1991, gaya hidup dua remaja baru gede ini
luar biasa jumawa, bahkan untuk ukuran orang Amerika. Kedua sumber itu sering melihat Dandy dan Danty berseliweran di jalan dengan mobil mewahnya. Jenis kendaraan yang mereka koleksi pun bukan sembarang merek, tapi mobil dengan harga selangit, sebangsa Ferrari, Rolls Royce, dan
Porsche. Menurut sumber itu, Dandy bahkan pernah membeli sebuah Lamborghini-Diablo seharga Rp 1 miliar. Buat warga kota kecil seperti Boston, gaya hidup mereka amat mencolok. Sampai-sampai, jika sebuah mobil Lamborghini melintas, orang langsung bisik-bisik, "Itu cucu salah seorang presiden di Asia." Sumber itu juga pernah mendengar cerita dari seorang agen mobil terkenal di kota itu tentang kebiasaan mereka yang kerap gonta-ganti mobil. "Paling lama, mereka ganti mobil
sebulan sekali," katanya. Edan.

Yang lebih dahsyat, menurut George, dua remaja ini juga memiliki tiga rumah mewah di kawasan itu, dengan nilai total US$ 2,5 juta atau, ya ampun, mencapai Rp 37,5 miliar. Sumber TEMPO mendengar penuturan salah seorang temannya yang pernah diundang menghadiri pesta di sana. Rumah itu dilengkapi dengan taman yang luas, kolam renang supermewah, dan lapangan tenis.

Balap dan judi adalah kisah berikutnya di seputar gelimang harta dinasti Soeharto. Seorang teman reli Tommy Soeharto menuturkan bagaimana habis-habisannya mantan bos mobil nasional Timor itu
melakoni hobi mahalnya. Sewaktu survei reli dunia di Medan pada 1997 lalu, kata temannya itu lagi, cuma dalam waktu sepekan, Tommy sampai "menghabiskan" tiga unit Mitsubishi Evolution IV.
Bukan apa-apa, tiga mobil yang harga setiap unitnya Rp 250 juta itu ringsek mencium tebing. Dan dalam setahun setidaknya Tommy harus menghabiskan 10 unit mobil survei. Teman reli Tommy yang lain menuturkan keterbengongan seorang wartawan Australia yang mewawancarainya. Waktu itu, kepadanya ditanyakan pihak mana yang mensponsori tim relinya. Si wartawan melongo ketika diberi tahu bahwa seluruh dana - yang bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah sekali reli - ditanggung pihaknya sendiri, alias tanpa sponsor. Padahal pereli kelas dunia tak mungkin berlaga tanpa ada yang mensponsori.

Berbagai kasino kondang di seantero jagat pun luber dengan uang klan Soeharto. Di Christmas Island, Burswood Casino, Australia, atau Genting Highland, Malaysia, misalnya, nama beken anggota Keluarga Cendana sudah menjadi buah bibir. Seorang sumber TEMPO yang berkawan
dekat dengan Ari Sigit, kakak Eno, menuturkan ulah cucu Soeharto yang satu itu. Ceritanya begini. Ketika itu, Ari ikut reli di Malaysia dengan bendera timnya, Sexy Motor Sport, yang mengandalkan kedigdayaan mobil Audi. Pamannya, Tommy, juga ikut balap dengan timnya, Goro Rally.
Di suatu sore, setelah kandas di arena balap, Ari mengajak semua anggota rombongannya ke Genting Highland, pusat perjudian terkenal di sana. Tak jelas seberapa tebal ringgit yang ia habiskan di meja judi.
Yang jelas, silakan hitung sendiri, sampai ayam berkokok, putra sulung Sigit Harjojudanto itu masih asyik menjajal baccarat, black jack, dan rolet. Padahal semalaman itu tak sekali pun ia dikunjungi Dewi Keberuntungan, alias kalah melulu. Tapi ia rupanya tak begitu ambil pusing soal kalah menang. "Ia sekadar cari hiburan," kata sumber itu menjelaskan kenapa Ari tidak juga balik kanan kendati koceknya sudah bolong besar.

The Independent juga menggambarkan bagaimana entengnya Tommy menghamburkan uang di meja kasino. Salah seorang temannya yang pernah berjudi bareng di Ritz Casino, London, punya cerita menarik. Suatu malam, Tommy keok terus. Duitnya amblas sampai lebih dari £ 1 juta (Rp
15 miliar). Tapi putra bungsu Soeharto ini kelihatan tak begitu ambil peduli. Dengan entengnya, seolah tak terjadi apa-apa, ia langsung mengajak teman-temannya makan malam di sebuah restoran mewah. Easy going.

Sang teman reli itu juga mengaku pernah diajak ikut berjudi ke London, dua tahun lalu. Mereka berangkat bersepuluh dengan jet pribadi "sang Pangeran". Waktu itu, di luar kebiasaan, Tommy, yang lebih sering kalah ketimbang menang, bernasib terang. Duit hasil judi itu pun langsung amblas. Hari itu juga ia menghabiskannya dengan membeli sedan reli mutakhir, Subaru Impreza. Waktu itu saja harganya sudah mencapai setengah miliar rupiah (sekarang berkisar antara Rp 800 ribu dan Rp
1,2 miliar). Dua kasino favorit Tommy adalah di Christmas Island dan Genting Highland. Di lapangan golf, kegemarannya berjudi juga tak tertahankan. Berapa nilai taruhannya? "Enggak besar, paling-paling 50 jutaan," kata temannya itu, enteng.

Begitulah kisah bak raja diraja itu. Boleh saja kalau Anda lantas berdecak kagum, kaget bukan kepalang, bahkan kesal tak ketulungan.

Silakan bergegas kalau Anda tertarik memburunya.?

Karaniya Dharmasaputra, Dewi R. Cahyani, Ma'ruf Samudra, Wens Wanggut (Jakarta), koresponden London

Laporan Khusus Tempo - Edisi. 03/XXII/23 - 29 Maret 1999

Sphere: Related Content

Soeharto tinggalkan utang Rp 1.800 triliun

Tribun Timur Makassar - Selasa, 29-01-2008                                   
                               
KETUA Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Effendi Choirie jengkel bukan main. Ia melihat sikap pejabat dan media massa di Indonesia, terutama televisi, sangat tidak proporsional dalam memberitakan pemakaman sang penguasa Orde Baru, Soeharto. 
                               
"Kita sangat pahami simpati dan bela sungkawa dari para pejabat kepada almarhum Pak Harto. Tapi, yang proposional saja-lah. Harusnya Pak Jusuf Ronodipuro juga layak
mendapatkan penghargaan yang sama," kata Effendi di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (28/1).
                                  
                               
Jusuf adalah pejuang kemerdekaan yang membacakan proklamasi kemerdekaan RI pada 1945. Lewat RRI yang didirikan, ia menyebarkan kabar Indonesia telah merdeka. 
                               
"Pak Harto memang orang besar. Tapi  jangan lupa kesalahannya juga besar. Utang Rp 1.500 triliun itu warisan Pak Harto," ujarnya lagi.  Effendi salah. Soeharto tidak meninggalkan utang Rp 1.500 triliun, melainkan meninggalkan utang Rp 1.800 triliun! 
                               
Tepatnya 800 miliar dolar AS.  Artinya, jika utang tersebut dibagi-bagikan kepada 200 juta penduduk  Indonesia, maka setiap kepala dibebani utang Rp 9 juta. Anda tentu bisa menebak siapa
menyebabkan negara ini berutang begitu besar? Ya, angka tadi adalah  posisi awal utang Indonesia saat Soeharto dilengserkan, Mei 1998 silam. 
                               
Banyak pengamat meyakini, Soeharto  digulingkan bukan semata karena gerakan mahasiswa, tetapi juga  karena ia membangun sistem ekonomi yang begitu keropos selama  berkuasa 32 tahun. 
                               
Buktinya, krisis moneter 1997, yang menyebabkan perekonomian Indonesia porak poranda, tidak hanya dialami RI. Seluruh negara di Asia Tenggara juga mengalaminya.  Namun, hanya dalam waktu dua-tiga tahun, Thailand, Malaysia, serta Singapura berhasil mengatasinya. 
                               
Negara-negara jiran yang semula berada di bawah bayang-bayang Indonesia ini akhirnya melejit pesat dan meninggalkan Indonesia. Hingga sekarang.  Warisan utang Soeharto itu masih
menjadi beban negara hingga kini.  Utang yang jumlahnya berlipat-lipat dari nilai APBN ini berasal dari pinjaman di International Monetary  Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan Asian Development Bank  (ADB). 
                               
Mungkin, bahwa utang ini tidak  berdampak langsung bagi Anda. Tapi tahukah Anda, lebih dari separuh  APBN, dipakai hanya untuk membayar utang-utang tersebut plus  bunganya. Artinya, anggaran yang semestinya dipergunakan untuk, misalnya, membangun jalan, memperbaiki gedung
sekolah, dan segala fasilitas umum digerus habis oleh utang warisan Soeharto ini. 
                               
Kini, setelah 10 tahun sejak diturunkan, Soeharto sebenarnya masih menyusahkan rakyat. Setiap
tahun, negara tetap membayar utang-utang tersebut. Data yang  dilansir Bank Indonesia, posisi terakhir utang luar negeri kita adalah 176,55 miliar dolar AS atau Rp 1.589 triliun (kurs Rp 9.000
per dolar AS). 
                               
Pembayaran Utang 
                               
Pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi APBN yang terbesar dalam satu dekade
terakhir.  Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak.  Pembayaran cicilan utang sudah
mengambil porsi 52 persen dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun. 
                               
Pada tahun 2006, pemerintah melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,182 miliar dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.  Saat Soeharto turun, akhirnya terungkap sebanyak 30 persen utang luar negeri itu atau sedikitnya
Rp 540 triliun dikorupsi oleh Soeharto dan kroni-kroninya. 
                               
Dari Dulu 
IMF sebenarnya sudah lama menancapkan kukunya di Indonesia. Itu dimulai sejak era Presiden
Soekarno. Namun, sikap tegas Soekarno yang mencium ada udang di balik batu lembaga moneter dari Amerika Serikat (AS) itu memaksa IMF segera hengkang. 
                               
Saat Soeharto berkuasa, 1967, rezim Orde Baru kembali membuka pintu lebar-lebar bagi IMF. 
Pada akhir tahun 1966, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, dan pemerintah Orde Baru dengan cepat melaksanakan kebijakan seperti yang diusulkan IMF dan Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota IMF.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, menimbulkan reaksi negara-negara barat.  Mereka segera memberikan hibah sebesar 174 juta dolar AS dengan tujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi, disusul dengan restrukturisasi utang
karena 534 juta dolar AS harus dikeluarkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. 
                               
Pembangunan pun dimulai. Selama 30 tahun ke depan, rakyat tidak tahu bahwa pembangunan yang dilakukan adalah utang-utang berbunga yang mesti dibayar. 
                               
Puncaknya terjadi saat krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara pada 1997.  Soeharto mengundang IMF untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sedang dalam krisis. 
Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan
ditandatanganinya Letter of Intens (LOI) pertama yang berisikan perjanjian tiga tahun dan kucuran utang sebesar 7,3 miliar dolar AS. 
                               
Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya berimbas pula terhadap ekonomi
Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (capital flight) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah
secara drastis. 
                               
Pada Mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah mencabut subsidi bahan pokok, serta menaikkan harga minyak dan listrik. Kebijakan ini menyulut penolakan keras dari rakyat dan tak lama kemudian, Soeharto jatuh.                                
 
Anehnya, setelah itu, presiden yang silih berganti tak berani mengambil sikap keluar dari Bank Dunia dan IMF. 
                               
Tak satupun di antara mereka yang seberani Presiden Venezuela, Hugo Chavez. Tahun 2007 lalu, Chavez mengumumkan secara resmi bahwa negaranya menyatakan keluar dari keanggotaan Bank Dunia dan IMF. 
                               
Akhirnya, hingga kini, dibanding negara-negara yang dihantam krisis ekonomi 11 tahun silam, ekonomi Indonesia tetap terpuruk dan tak beranjak. 
                               
Pengamat ekonomi meyakini, kesalahan terbesar Soeharto bukan pada dugaan korupsi dan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya.  Tetapi kesalahan terbesar penguasa
Orde Baru itu terletak pada kebijakan ekonomi yang seolah-olah begitu kuat --karena ditopang oleh tindakan represif-- padahal kenyataannya sangat rapuh. 
                               
Sebagian rakyat mungkin sudah melupakan kasus korupsi Soeharto. Sebagian lainnya malah mungkin tidak tahu kasus-kasus pelanggaran HAM berat Soeharto.  Tapi, yang pasti, disadari atau
tidak, peletakan kebijakan ekonomi Soeharto yang begitu rapuh, masih  dirasakan dampaknya hingga kini. Setelah 10 tahun dipaksa turun dan  bahkan setelah Soeharto sudah wafat.

Sphere: Related Content

Sumarsih tuntut keadilan

Rabu, 30 Januari 2008
HAM

Sumarsih Tuntut Keadilan

Jurnalis: Dewi Setyarini

Jurnalperempuan.com-Jakarta.Kematian orang yang dicintai memang
menyedihkan, tapi bagi Sumarsih kematian keadilan jauh lebih
menyedihkan. Itulah hal yang paling tidak diinginkan dari meninggalnya
Suharto yang pernah berkuasa di negeri ini selama 32 tahun. Baru-baru
ini muncul sinyalemen dari beberapa pihak agar Soharto dibebaskan dari
semua tuduhan kesalahan. Kalau itu sampai terjadi, menurut Sumarsih,
berarti akan melukai keadilan, terutama melukai orang-orang yang
selama ini telah menjadi korban pelanggaran HAM seperti dirinya.

"Kami menuntut hak-hak korban pelanggaran HAM. Jangan sampai hal ini
membebani kepergian Suharto. Urusan kompensasi, rehabilitasi, atau
memaafkan, harus dibawa ke pengadilan. Harus ada pelurusan sejarah
supaya ada batasan jelas antara korban dan pelaku." demikian Sumarsih.

Sumarsih adalah ibu dari salah satu korban peristiwa Semanggi. Tanggal
13 November 1998 yang lalu, ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke
jalan-jalan di Jakarta, mereka berkumpul di daerah Semanggi dan
sekitarnya. Sudah dua hari terakhir demonstrasi besar-besaran
dilakukan untuk menentang berkuasanya kembali Orde Baru dan menentang
militer masuk politik. Alih-alih mengeliminasi kerusuhan, aparat
melakukan pembubaran paksa atas aksi yang mencuri perhatian
internasional itu. Kendaraan lapis baja menyeruak di antara para
demonstran, disusul penembakan membabibuta. Dan salah satu peluru
menyasar dada Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma
Jaya, Jakarta. Wawan pun tumbang dan nyawawanya melayang. Selain
Wawan, tragedi Semanggi sepuluh tahun lalu juga menewaskan 17 orang
korban. Sayangnya, hingga kini dalang dari peristiwa Semanggi belum
tersentuh hukum. Keadilan terluka.

"Nah, sekarang, Suharto boleh saja meninggal, tapi kroni-kroninya, kan
juga menjadi pelaksana pelanggaran HAM, mestinya diadili juga. Jangan
sampai ada yang mengambil keuntungan dengan meninggalnya Suharto ini,"
lanjut Sumarsih di tengah aksi yang dilakukan dalam gerimis hujan.

Penyitaan aset Suharto dan kroninya juga menjadi salah satu butir
tuntutan para pendemo. Selain itu, gelar kepahlawanan yang sedianya
akan diberikan Suharto juga mereka pertanyakan.

Sumarsih bersama Suciwati dan para korban dari kejadian `65, Trisakti
yang tergabung dalam Jaringan solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran
HAM ini melakukan aksi damainya di depan istana pada Selasa (29/01).
Aksi ini akan digelar setiap sore hari hingga tanggal 3 Februari
mendatang.*

 

Sphere: Related Content

Soeharto Tak Pernah Ditekan, kecuali Soal IMF

Rabu, 30 januari 2008 | 02:12 WIB

Washington, Senin - Amerika Serikat membuka dokumen-dokumen yang
merinci dukungan AS kepada almarhum mantan Presiden Soeharto. Akan
tetapi, dukungan itu tidak untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi
manusia. Kesimpulannya, tak seorang pun presiden AS menekan Soeharto.
Satu-satunya pengaruh kuat ketika Presiden Bill Clinton memaksa keras
Soeharto menerima peran Dana Moneter Internasional atau IMF.
Dokumen itu dibuka Senin (28/1) di Washington atas permintaan yang didasarkan
pada undang-undang yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi.
Berbagai dokumen itu memperlihatkan AS tidak menggunakan pengaruhnya untuk
"memaksa" Soeharto mempertanggungjawabkan lebih dari 31 tahun
pemerintahannya.
"Ada satu benang merah dari puluhan ribu lembar
dokumen itu bahwa tak pernah ada seorang presiden AS yang menggunakan
pengaruhnya secara maksimal tentang rezim soal hak asasi manusia dan
demokrasi," kata Brad Simpson dari Arsip Keamanan Nasional AS.
Deklasifikasi dokumen itu khusus menyangkut hubungan AS dengan Soeharto periode 1966-1998.
Tak ada rahasia baru
Juru
Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menilai tidak ada rahasia baru
dalam dokumen yang diungkit secara rinci oleh AS dalam hubungannya
dengan mantan Presiden Soeharto, yang meninggal dunia pada Minggu
(27/1).
Dino menyebut rincian dokumen itu sebagai "lagu lama"
yang hanya menarik bagi sejarawan. "Sejujurnya, dari saya tidak ada
tanggapan. Apa yang diungkapkan sudah banyak berseliweran. Tidak ada
hal baru. Kita sudah lama mendengar itu," ujar Dino soal deklasifikasi
dokumen tersebut, Selasa di Jakarta.
Dino mengemukakan, rincian
dokumen yang menyebut sejumlah kontroversi kepemimpinan Soeharto sejak
tahun 1966 hingga 1998, termasuk sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi
manusia, juga tidak akan berdampak terhadap hubungan Indonesia dan AS.
"Saya belum membaca secara rinci dokumen itu, tetapi isinya tampaknya
hanya opini," ujarnya. Sebuah badan nonpemerintah, lembaga riset
dari George Washington University di Washington, mengumpulkan dan
memublikasikan dokumen deklasifikasi yang didapat berdasarkan US
Freedom of Information Act.
 

Brad Simpson, yang mengepalai Arsip Indonesia dan Timor Timur, mengatakan, satu-satunya penggunaan pengaruh maksimal atas Soeharto adalah pada tahun 1998. "Washington memengaruhi
Soeharto secara luar biasa agar menerima resep-resep IMF," kata Simpson. (AFP/MON/INU)

 
 

Sphere: Related Content

The Smiling General dan kesaksian di Kalitan

Oleh Antony Lee dan Sri Rejeki

http://www.kompas.co.id/read.php?cnt=.xml.2008.01.30.0713302&channel=1&mn=1&idx=1

Bukit Mangadeg tempat Astana Giribangun berada masih dipeluk kabut,
Selasa (29/1), sehari sesudah pemakaman presiden kedua RI, Soeharto.
Jam baru menunjukkan pukul 06.40, tetapi Sulaiman (38) sudah berada di
depan gerbang kompleks pemakaman itu.

Ia menempuh perjalanan lebih dari 16 jam dengan bus dari Bandung ke
Karanganyar, Jawa Tengah. Gerbang baru dibuka pukul 08.00.

Sulaiman, pengajar sebuah pondok pesantren di Bandung Selatan, mengaku
nekat berziarah ke Astana Giribangun, tanpa pamit kepada istrinya.
Senin pagi, selepas salat subuh, Sulaiman menumpang bus ke Solo.

Pria kelahiran Palembang ini mengaku punya kenangan khusus pada
Soeharto, ketika Presiden berkunjung ke SD 1 Yayasan Sosial Pendidikan
PT Pusri, Palembang, tempatnya bersekolah (1981). Siswa kelas empat
itu membuat bendera Merah-Putih dari kertas minyak untuk menyambutnya.
Dalam kenangan Sulaiman kecil, presiden kedua RI itu ramah dan murah
senyum kepada anak-anak.

Di mata Ny Yuliani (51), warga Lampung Utara yang datang berziarah
bersama suami dan dua saudaranya ke Giribangun, kemarin, senyuman
Soeharto selalu menenangkan dan kebapakan. Karena kesan yang kuat
itulah, Yuliani membolos dari pekerjaannya sebagai Lurah Desa Kotabumi
Tengah, Lampung Utara, untuk berziarah. "Pak Harto kalau marah atau
senang selalu terlihat senyum," kata Yuliani.

Sehari sesudah pemakaman Soeharto, Astana Giribangun dibuka untuk
peziarahan umum. Di Cungkup Argosari tempat Soeharto dimakamkan,
berdampingan dengan makam Ny Tien Soeharto yang meninggal tahun 1996,
foto Soeharto yang dipajang tidak sedang tersenyum lebar seperti yang
dikenal khalayak. Senyum ini pula yang menyebabkan Soeharto dijuluki
"The Smilling General".

Ismail Saleh (81), Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Soeharto,
yang berziarah ke Astana Giribangun pukul 09.20, mengemukakan,
sebagian besar rakyat terkesan oleh kebiasaan Soeharto tersenyum lebar
diiringi kepala mengangguk-angguk. "Ini tidak terlepas dari latar
belakang almarhum yang besar di lingkungan pedesaan sehingga rasa
kekeluargaannya tinggi."

Kalau Astana Giribangun, sekitar 40 kilometer arah timur kota Solo,
menjadi situs peziarahan yang bakal ramai dikunjungi orang, maka
Ndalem Kalitan tampaknya juga akan dilekati "aura" wibawa jenderal
berbintang lima itu,

Ndalem Kalitan, bekas rumah kediaman Gusti Ratu Alit, putri sulung
Sunan Paku Buwono (1893-1939), dibeli keluarga Soeharto, 1969. Tak
jelas harga rumah kediaman bangsawan seluas 9.000-an meter persegi
itu. Tetapi, menurut Ny Bambang Sentanu (72), salah seorang cucu Gusti
Ratu Alit, Ndalem Kalitan dibeli secara sah dan sukarela mengingat tak
ada anggota keluarga yang saat itu menetap di Solo.

Setelah direnovasi, Ndalem Kalitan jadi tempat tinggal Ny Soemoharyomo
(alm), ibunda Ny Tien Soeharto. Sejak itulah, Kalitan menjadi rumah
kedua bagi keluarga Soeharto, selain di Jalan Cendana, Jakarta.

Ketika Ny Soemoharyomo meninggal 30 Juli 1988, Ndalem Kalitan masih
menjadi rumah peristirahatan ketika keluarga itu berziarah ke
Giribangun. Ketika Ny Tien meninggal 28 April 1996, jenazahnya
disemayamkan semalam di Ndalem Kalitan, sebelum dimakamkan di Giribangun.

Semenjak itu, Ndalem Kalitan seperti kehilangan serinya. Sekalipun
begitu, anggota keluarga Soeharto kadang masih mampir di sana saat
berziarah ke Giribangun, seperti tradisi nyadran saat menjelang bulan
puasa.

Tetapi, praktis anggota keluarga Soeharto tak lagi kerap mengunjungi
Ndalem Kalitan. Menurut seorang petugas di Ndalem Kalitan, Soeharto
terakhir berkunjung ke sana tahun 2005. Bangunan joglo dengan halaman
luas di bagian depannya ini, selain hilang serinya, juga terkesan
kurang terpelihara. Kandang-kandang hewan peliharaan di sisi barat
halaman kosong. Yang tinggal barangkali adalah "legenda" tentang
keluarga Soeharto di hati sebagian warga Kalitan.

Seperti yang dialami Mbok Tris (72), pedagang cabuk rambak (ketupat
dengan sambal wijen) yang Selasa kemarin melenggang masuk langsung ke
bagian dalam Ndalem Kalitan. Keluarga Soeharto yang terdiri dari Siti
Hardiyanti Rukmana (Tutut), Sigit, Bambang Trihatmojo, Siti Hediyati,
Tommy, dan Siti Hutami (Mamik) berkenan menikmati cabuk rambaknya Mbok
Tris. Mbok Tris menuturkan, dengan dagangan cabuk rambaknya ia sudah
tiga kali diundang ke Ndalem Kalitan.

Pagi itu, selain cabuk rambak Mbok Tris, Ndalem Kalitan juga
mengundang penjual soto dan tahu kupat, lengkap dengan bakul
masing-masing. Soto Pak Di yang diundang, dulu juga menjadi kegemaran
Soeharto dan istrinya.

Dalam kesaksian Pak Di dan Mbok Tris, kondisi mental anak-anak
Soeharto sehari pascapemakaman tampak sudah seperti biasa, tidak
tampak shock lagi. Pak Di menangkap: percakapan anggota keluarga itu
sudah bisa menerima kepergian ayahanda mereka.

Ndalem Kalitan, Pak Di, dan Mbok Tris adalah sebuah kesaksian dari
Jenderal (yang selalu) Tersenyum itu.… (ASA)

Ardus M Sawega

www.kompas.com

 

Sphere: Related Content