8.1.08

3 partai usulkan Soeharto diampuni

Tribun Timur Makassar.- Selasa, 08-01-2008

Fraksi Golkar, PPP, PDIP, dan Demokrat Usul Pengampunan


Jakarta, Tribun - Kontroversi kasus hukum dan sakitnya mantan Presiden Soeharto bergeser menjadi isu politik. Tiga ketua fraksi partai di masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) di DPR, Fraksi Partai Golkar (Priyo Budi Santoso), Fraksi PPP (Lukman Hakim Saifuddin), dan Fraksi PDIP (Tjahjo Kumolo) secara bersyarat menyetujui pengampunan bagi mantan Presiden Soeharto.

Karena pertimbangan jasa, F-PG dan F-PPP, menyetujui pemberian pengampunan dan grasi. Sedangkan F-PDIP menawarkan mekanisme amnesti terhadap mantan Presiden Soeharto yang hingga Senin (7/1), sudah memasuki hari kelima perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

Tjahyo lebih hati-hati menanggapi wacana ini. Dia menyebut kontroversi upaya pengampunan dan deponerik
kasus Soeharto sebagai pengalihan kasus hukum menjadi upaya politis.

"Walaupun amnesti itu biasanya untuk hal yang berkaitan dengan politik, tapi sebagai negara hukum,
Indonesia perlu menentukan langkah hukum terhadap kasus yang dihadapi Pak Harto. Tegasnya, semuanya haruslah berdasarkan hukum, termasuk dalam hal kasus dugaan korupsinya," katanya, kemarin.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Syarif Hasan, juga menyetujui penghentian kasus hukum (deponerik)
atas kasus perdata yang menimpa Pak Harto. Hal ini dikemukakan Syarif saat bersama Priyo Budi Santoso dan anggota DPR lainnya menjenguk Soeharto. "Rencananya, anggota DPR dari sekitar lima fraksi lainnya juga akan berkunjung," kata Idrus Marham, Wakil Ketua FPG DPR RI, yang juga ikut menjenguk Soeharto.

Priyo mengatakan, "Saya sebagai Ketua Fraksi Golkar mendesak semua pihak agar mengesampingkan perkara atau kalau bisa menghentikan segala proses hukum yang sedang ditujukan kepada Pak Harto."

Sikap politik fraksi-fraksi ini diperjelas Ketua DPR RI Agung Laksono. Pimpinan lembaga politik ini
menegaskan, Pak Harto telah banyak berjasa kepada bangsa ini meskipun juga banyak kesalahan yang telah dilakukannya. "Tapi penghakimannya saat melengserkan dari jabatan presiden kan sudah
cukup," katanya.

Kuasa Hukum

Sementara, Kuasa hukum Soeharto Juan Felix Tampubolon menyatakan kelanjutan kasus hukum perdata Soeharto tergantung kebijakan Presiden Yudhoyono. "Yang menggugat presiden, kami menyerahkan sepenuhnya ke penggugat," katanya usai membesuk Soeharto.

Juan mengatakan, kasus hukum pidana Soeharto saat ini tidak ada lagi. Kasus-kasus itu telah dihentikan. "Soal deponerik saya tidak mengerti, tapi status hukum terdahulu memang sudah dihentikan. Tinggal yang perdata," ujarnya.

Anak perempuan Soeharto, Siti Hediyati "Titiek" Hariyadi kepada wartawan mengatakan, kondisi Soeharto sudah membaik tetapi masih kritis. Rencananya, ujar Titik, pada Senin siang ini akan dilakukan transfusi darah kepada ayahnya untuk menambah kadar hemoglobin dalam tubuh mantan Presiden itu. (lihat, Medical Updating Pak Harto).

Mengenai kontroversi status hukum Soeharto, Titiek menyerahkan segala permasalahan itu kepada pemerintah dan berharap agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang arif. "Bapak tak pernah minta diangkat sebagai Bapak Pembangunan, tetapi rakyat yang menghendakinya," katanya.

Dia juga mengetakan, pihak keluarga sepenuhnya pasrah menunggu kebijakan pemerintah atas perkembngan
kasus hukum yang menimpanya.


Sphere: Related Content

No comments: