28.1.08

7 Hari Berkabung, Kontras Menentang

Jakarta - Surya, Sekitar 30 menit setelah meninggalnya Soeharto pukul 13.10 WIB, Presiden SBY langsung memberlakukan hari berkabung nasional selama tujuh hari. Keputusan tersebut diumumkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi.di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (27/1). Hari berkabung nasional dimulai Minggu ( 27/1) hingga Sabtu, 2 Februari.
Sekitar dua jam kemudian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa kembali menegaskan keputusan itu. Dikatakan, Presiden SBY menginstruksikan agar kantor pemerintahan dan kantor perwakilan RI di luar negeri mengibarkan bendera setengah tiang hingga 2 Februari.
"Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 1990, SBY selaku Kepala Negara meminta seluruh kantor pemerintahan dan perwailam di luar negeri mengibarkan bendera setengah tiang dari 27-2 Februari," kata Hatta Radjasa dalam jumpa pers di Kantor Sesneg, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Tiga personel Polisi Militer kemarin juga langsung menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di depan Istana Negara, Jl Veteran, menjadi setengah tiang. Saat upacara penurunan bendera menjadi setengah tiang, arus kendaraan distop sementara waktu. Setelah selesai, lalu lintas kembali normal.

Namun keputusan Presiden SBY itu ditentang oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta sejumlah korban pelanggaran HAM semasa Orde Baru. Mereka menolak mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan bagi wafatnya Soeharto.
Dalam pernyataan sikap dibacakan di Kantor Kontras, Minggu sore, korban pelanggaran HAM juga menolak upacara resmi kenegaraan untuk Soeharto, mengingat statusnya sebagai terdakwa yang belum terkoreksi melalui proses hukum yang sah.
"Harusnya tidak ada pemakaman resmi kenegaraan, seperti yang dilakukan Chile terhadap diktator Agusto Pinochet, yang saat meninggal status hukumnya tidak berbeda dengan Soeharto," kata Usman Hamid, Koordinator Kontras.
Seperti diketahui, Pinochet dimakamkan hanya dengan pemakaman kemiliteran dan Presiden Chile saat itu menolak untuk hadir.
Bagi para korban, pemberlakuan hari berkabung dan pengibaran bendera setengah tiang dianggap bentuk pelecehan bagi nasib mereka yang menunggu keadilan.
"Sudah berkali-kali keluarga korban Peristiwa 12 Mei meminta agar tanggal itu menjadi hari berkabung nasional, atau Suciwati (istri aktivis HAM Munir SH) meminta agar tanggal kematian Munir menjadi hari aktivis HAM, semua tidak dikabulkan, Pemerintah harus hati-hati dalam penetapan hari berkabung ini," papar Usman.
Gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto juga merupakan salah satu hal yang ditolak para korban, sampai status hukum Soeharto ditetapkan. "Dia jelas-jelas terdakwa, bagaimana bisa disebut pahlawan," tegas Usman.
Korban yang mewakili berbagai peristiwa pelanggaran HAM semasa Orde Baru itu antara lain peristiwa '65, peristiwa Talangsari (Lampung), kasus Tanjung Priok, dan Kasus 12 Mei 1998. Mereka berkumpul untuk kembali menuntut agar pemerintah segera memroses keadilan yang mereka tuntut. Dengan meninggalnya Soeharto, para korban berharap pemerintah tidak serta merta mengubur kasus itu. "Kami keberatan kalau kasus hukum ini diabaikan," ujar salah seorang korban peristiwa '65, John Pakasi yang dipenjara selama 12 tahun tanpa melalui persidangan.

Mengenai pemberian maaf terhadap Soeharto, para korban tidak satu suara, ada yang menyatakan dapat memaafkan dengan catatan kasus hukumnya terus diproses, dan ada yang tetap mendendam. "Secara pribadi, saya sangat sulit memaafkan Soeharto karena terlalu besar dosa dan kejahatannya," kata Bejo Untung, Ketua Yayasan Korban Pembunuhan '65, yang dipenjara sembilan tahun tanpa proses persidangan.

Para korban berharap, meninggalnya Soeharto dapat menjadi wake up call (panggilan bangun tidur) bagi pemerintah untuk mempercepat proses hukum Soeharto. Usman Hamid menyebut bahwa keadilan yang diinginkan lebih dari sekadar menghukum pelakunya, tapi juga melakukan kewajiban terhadap korban, baik rehabilitasi maupun pemberian kompensasi.
jbp/aco/ant

Sphere: Related Content

No comments: