18.1.08

ANALISIS : Rame-rame Memaafkan?

Oleh : Haedar Nashir

17/01/2008 09:12:56


KASUS hukum dan politik mantan Presiden Soeharto memang sangat krusial. Lebih-lebih ketika yang bersangkutan secara lahiriah kini berada di titik kritis dalam kehidupannya. Banyak hal bisa menjadi serba gamang dan sensitif. Maka muncul berbagai wacana kompromi, bahkan keperluan untuk memaafkan mantan penguasa Orde Baru itu. Semacam tutup buku-lah.

Sebagai bangsa yang berbudaya Timur dan relijius, tentu saja sikap mudah memaafkan merupakan tindakan mulia. Agama bahkan mengajarkan kepada umat-Nya bukan hanya meminta maaf, tetapi memberi maaf. Jadi, sangatlah bagus jika setiap orang di negeri ini pandai dan membiasakan diri untuk saling maaf memaafkan. Tak ada yang keberatan soal sikap maaf-memaafkan.

Namun, apakah untuk urusan-urusan besar yang mengandung indikasi korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan-tindakan yang memerlukan pertanggungjawaban publik cukup tepat ditempuh jalur personal dan kemanusiaan seperti itu? Apalagi ketika yang bersangkutan terutama melalui para pengacaranya yang sangat protektif, merasa tidak bersalah. Bagaimana harus memaafkan? Lebih-lebih menyangkut urusan bangsa dan negara.

Masalah ini tampaknya akan tetap menyisakan persoalan krusial dan kontroversial. Muncul pertanyaan, apakah perkara-perkara besar seperti menimpa mantan Presiden
Soeharto dan kasus-kasus di bawah serta di sampingnya menyangkut urusan personal atau sistem? Semua itu akan membawa konsekuensi dalam cara mengurus dan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara secara luas, bukan sekadar kasus orang-perorang.

Persoalan tersebut juga membawa dampak bagi tegak atau tidaknya hukum, sekaligus pertanggungjawaban politik publik. Di belakang hari, semua kasus dengan kemiripan yang sama di level gubernur ke bawah, maupun di berbagai posisi-posisi publik lainnya, dapat merujuk pada penyelesaian 'damai' dan sikap 'maaf memaafkan'. Peristiwa penghentian, permaafan, dan pembebasan tanpa mekanisme sistem yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus lain yang sejenis.

Dalam konteks hukum, juga akan terkesan ada legalisasi diskriminasi. Pelaku kesalahan dan pelanggaran hukum kelas teri sering memperoleh tindakan keras, bahkan dihukum massa secara rimba. Hanya karena mencuri tanaman atau ayam ada yang mati dikeroyok massa. Lalu akan muncul logika, lebih baik korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan dengan hasilnya yang besar daripada mencuri, karena tokh akan dimaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Jika hukum masih pilih kasih dan memberi permaafan, maka kepada siapa lagi keadilan kita amanahkan untuk ditegakkan? Perlu dipertimbangkan pula jika menyangkut perkara korupsi. Korupsi itu luas sifatnya. Dalam korupsi menurut Tarjih Muhammadiyah semua unsur kejahatan masuk di dalamnya seperti mencuri (saraqah), suap-menyuap (risywah), penggelapan (ghulul), penipuan atau ingkar (khianat), mencopet (intikhab), memindahkan hak/barang (mukabarah), eksploitasi (ghasab), makan barang haram (aklu suht), dan kejahatan publik lainnya. Hasil korupsi pun biasanya besar, bahkan ada yang bisa membangun dinasti untuk tujuh turunan. Jadi, pembebasan suatu perkara korupsi akan memiliki dampak luas di tubuh bangsa dan negara ini.

Menegakan hukum dan tindakan politik terhadap para pejabat negara atau penguasa yang bersalah semestinya diletakkan dalam konteks tegaknya sistem. Bukan urusan personal maupun nilai sosial, termasuk bukan soal arif atau tidaknya orang. Menegakkan hukum dan keadilan justru merupakan bentuk dari kearifan sebuah bangsa. Ini bukan sikap sadis dan tak berperikemanusiaan, tapi menyangkut hajat sistem dan masa depan bangsa.

Demikian pula menyangkut pertanggungjawaban politik. Ketika reformasi ditegakkan, bukankah kita ingin menata sistem dan kehidupan Indonesia baru yang lebih baik. Baiklah, karena mengingat jasa dan keadaan harus ada pertimbangan meringankan, tetapi harus ada pula keputusan politik satu paket dengan keputusan hukum. Banyak disebut perlu terobosan langkah hukum dan politik, dari situlah sebenarnya pemerintah bisa bertitik-tolak. Bukan melalui jalan damai dan permaafan yang murni bersifat relasi kemanusiaan, bukan relasi sistem berbangsa dan bernegara. Lalu, di mana esensi dan pelembagaan reformasi?

Baiklah, dalam konteks kemanusiaan jelas harus ada permaafan. Bahkan, rasanya seluruh orang Indonesia dalam kaitan habl min al-nas sudah tak ada perkara lagi, sudah memaafkan. Sungguh kita tidak sedang menaruh bara dendam, kebencian dan apapun yang buruk kepada pundak siapapun, apalagi bagi tokoh-tokoh besar bangsa. Kita hormati mereka karena jasanya. Kita maafkan mereka karena kesalahannya. Lahir dan batin, bahkan dengan tulus dan tanpa kepentingan apapun, agar bangsa ini memiliki mozaik kehormatan yang tersisa.

Namun mencari jalan yang optimal dan komprehensif dengan mengedepankan tegaknya sistem perlu menjadi perhatian dan landasan dalam menyelesaikan urusan-urusan besar bangsa dan negara. Lebih dari soal rasa dan kemanusiaan. Dahulukan kepentingan sistem daripada pertimbangan personal. Cari solusi politik dan hukum yang paling mungkin, pasti ada jalan kok. Bila perlu semua elite strategis dan elite wibawa duduk bersama membahasnya secara jernih dan komprehensif.

Secara personal Insya Allah setiap orang Indonesia menghargai sikap mulia, sebutlah sifat suka memaafkan dan tidak boleh dendam. Namun Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang baru saja bebas dari sistem yang serba membelenggu dan kini tertatih-tatih dalam banyak hal, kiranya perlu belajar menyelesaikan masalahnya dalam koridor sistem, bukan personal. Dan menyelesaikan masalah secara tersistem tidak harus diartikan jahat dan mengobarkan Perang Bratayudha, tetapi bisa secara elegan, tegas, dan jelas. Bila perlu bikin terobosan hukum dan politik seperti usulan sejumlah pihak, daripada penyelesaian ala syawalan halal-bihalal. (Penulis Sosiolog dari Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-n

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=149280&actmenu=45

Sphere: Related Content

No comments: