15.1.08

Cendana Tolak Ajakan Damai, SBY Tegaskan Tetap Pilih Jalur Hukum

Tribun Timur Makassar.

                          Rabu, 16-01-2008  
                                                               
                                Jakarta, Tribun - Polemik hukum
kasus gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar
dengan pemerintah masih akan berkepanjangan. Melalui salah seorang
pengacara keluarga ini, Juan Felix Tampubolon, kembali menegaskan
pihak keluarga Cendana tidak akan menempuh upaya damai dengan
pemerintah selaku pemberi kuasa bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN)
asal kejagung.
                                 
                                "Perdamaian nggak ada. Penyelesaian
out of court settlement (di luar pengadilan) bisa kalau gugatan
dicabut tanpa syarat," tegas kuasa hukum Soeharto usai persidangan
gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar di
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/1).

                                Atas nama pemerintah, Jaksa Agung
mengajukan gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar
atas perbuatan melawan hukum. Kejagung menuntut ganti rugi materiil
sebesar 420 juta US$ dan Rp 185 miliar serta immateriil sebesar Rp
10 triliun.
                                Sebelumnya Jaksa Agung Hendarman
Supandji menawarkan penyelesaian kasus gugatan perdata terhadap
mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar dengan perdamaian
dengan asumsi tidak merugikan semua pihak, win-win solution.

                                Mananggapi reaksi keluarga Cendana
ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali sikap
pemerintah. "Semuanya harus diselesaikan dengan koridor hukum itu
saja. Jadi harus kembali ke koridor hukum," kata Jurubicara
Kepresidenan Andi Alifian Mallarangeng di sela-sela rapat kabinet di
Gedung Departemen Pertanian Jakarta, Selasa (15/1).

                                Presiden berhati-hati menyikapi
polemik hukum Soeharto. "Beliau (SBY) adalah konstituen sejati. Ini
kasus perdata dan bisa diselesaikan melalui dua kemungkinan, bisa
penyelesaiannya di pengadilan atau di luar pengadilan," katanya.
                                Alifian terlihat berhati-hati
menjawab pertanyaan wartawan soal aspirasi yang menginginkan
presiden memaafkan Soeharto. Seperti sebelumnya, jawabanya
adalah "dikembalikan kepada ketentuan yang berlaku,"

                                Sedangkan berdasarkan konstitusi,
kekuasaan presiden untuk mengampuni hanya ada empat, yaitu grasi,
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. "Itu diberikan berdasarkan
status atau keadaannya," katanya, sambil memberi contoh grasi
dikeluarkan setelah ada putusan tetap pengadilan".
 
                                Kepada wartawan, Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid menolak usulan pencabutan Tap MPR No XI Tahun 1998 tentang
penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari KKN (kolusi,
korupsi, nepotiems), yang didalamnya terkait soal mantan Presiden
Soeharto.
                                "Kalau itu dicabut, saya khawatir
isu ini ditunggangi oleh kroni-kroni Soeharto. Sebab, kalau Tap MPR
ini dicabut kroni-kroninya semakin tidak tersentuh (hukum),"katanya
di Senayan, Jakarta.

Sphere: Related Content

No comments: