15.1.08

Ceramah Prof. Wertheim tentang sejarah 1965 yang tersembunyi

Berikut ini Makalah Prof. Wertheim yang diterbitkan sebagai suplemen pada majalah ARAH, No. 1 tahun 1990. Makalah Prof. Wertheim ini pernah disampaikan dalam sebuah ceramah pada tanggal 23
September 1990 di Amsterdam.

Panitia Peringatan 40 Thn. Tragedi Nasional 1965 di Negeri Belanda.

SEJARAH TAHUN 1965

YANG TERSEMBUNYI

Oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim

Para hadirin yang terhormat!

Saya minta ijin untuk, sebelum mencoba memberi analisa tentang
peristiwa 1965,
lebih dahulu menceritakan bagaimana terjadinya bahwa saya, walaupun
mata
pelajaran saya sosiologi, lama kelamaan mulai merasa diri sebagai
pembaca suatu
detective story yang cari pemecahan suatu teka-teki.

Dalam tahun 1957 saya bersama isteri saya mengajar sebagai guru
besar tamu di
Bogor. Saya pernah bertemu dengan ketua PKI Aidit dan beberapa tokoh
lain dalam
pimpinan partai. Aidit menceritakan tentang kunjungannya ke RRC,
baru itu; dari
orang lain saya dengar bahwa Mao Zedong bertanya pada Aidit: "Kapan
kamu akan
mundur ke daerah pedesaan?" Ucapan itu saya masih ingat waktu dalam
tahun 1964
saya terima kunjungan di Amsterdam dari tokoh terkemuka lain dari
PKI, Nyoto,
yang pada waktu itu ada di Eropa untuk menghadiri suatu konperensi
di Helsinki.
Saya mengingatkannya bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu mirip
sekadarnya
kepada keadaan di Tiongkok dalam tahun 1927, sebelum kup Ciang
Kaisyek.
Pendapat saya ialah bahwa ada bahaya besar bahwa militer di
Indonesia juga akan
merebut kekuasaan. Saya anjurkan dengan kera s supaya golongan kiri
di
Indonesia mempersiapkan diri untuk perlawanan dibawah tanah, dan
mundur ke
udik. Jawaban Nyoto ialah bahwa saat bagi militer untuk dapat rebut
kekuasaan sudah terlambat. PKI telah terlalu kuat baik dalam badan
perwira
maupun dalam badan bawahan tentara dan angkatan militer yang lain.

Saya tidak berhasil meyakinkan Njoto. Pagi 1 Oktober '65 kami
dengar siaran
melalui radio tentang formasi Dewan Revolusi di Jakarta. Sahabat
saya, Prof. De
Haas menelpon saya dan menyatakan: "Itu tentu revolusi kiri!" Saya
menjawab:
"Awas, menurut saya lebih masuk akal: provokasi!". Pada tanggal 12
Oktober kami
dengar bahwa Jendral Soeharto, yang belum kenal kami namanya, telah
berhasil
tangkap kekuasaan. De Haas telepon saya lagi, dan mengatakan: "Saya
takut
mungkin kemarin Anda benar!"

Seminggu sesudahnya saya terima kunjungan dari kepala sementara
kedutaan RRC di
Den Haag. Ia rupanya memandang saya sebagai ahli politik tentang
Indonesia,
dan ia hendak mengetahui: "Apa yang sebenarnya situasi politik di
Indonesia
sekarang?" Jawaban saya ialah: "Tentu Anda sebagai orang Tionghoa
dapat
mengerti keadaan! Sangat mirip kepada yang terjadi di Tiongkok dalam
tahun 1927
waktu Ciang Kaisyek mulai kup kanan dengan tentaranya, dan komunis
kalah, di
Syanghai, dan lantar di Hankau (Wuhan) dan di Canton (Guangzhou)".
Ia tidak mau
setuju. Di bulan Januari tahun 1966 saya terima dari beberapa rekan
yang saya
kenal, yang mengajar di Cornell Univesity di A.S., suatu 'Laporan
Sementara'
tentang peristiwa September-Oktober di Indonesia. Mereka sangat
menyangsikan
apakah peristiwa itu benar suatu kup komunis, seperti dikatakan oleh
penguasa
di Indonesia dan oleh dunia Barat.

Yang terima laporan itu, boleh memakai bahannya (begitu mereka
tulis kepada
saya), tetapi untuk sementara tanpa menyebut sumbernya, oleh karena
mereka
masih mencari bahan tambahan, dan meminta reaksi dan informasi lagi.
Dengan
mempergunakan bahan dari laporan Cornell itu, saya menulis suatu
karangan yang
dimuat dalam mingguan Belanda "De Groene Amsterdammer" pada tanggal
19 Februari
1966, dengan judul "Indonesia berhaluan kanan" Dalam karangan itu
saya tanya:
mengapa di dunia Barat sedikit saja perhatian terhadap pembunuhan
massal di
Indonesia, kalau dibanding dengan tragedi lain di dunia, yang kadang-
kadang
jauh lebih enteng daripada yang terjadi di Indonesia baru-baru ini?
Barangkali
alasannya bahwa pandangan umum seolah-olah golongan kiri sendirilah
yang
bersalah - apakah bukan mereka sendiri yang mengorganisir ku p 30
September dan
yang bersalah dalam pembunuhan 6 jendral itu?.

Maka dalam karangan itu saya mencoba memberi rekonstruksi peristiwa-
peristiwa
dan menarik kesimpulan bahwa sedikit sekali bukti tentang golongan
PKI bersalah
dalam peristiwa itu. Saya juga tambah bahwa cara perbuatan dengan
menculik dan
membunuhi jenderal tidak mungkin berguna untuk PKI - jadi salah
mereka tidak
masuk akal. Lagi hampir tidak ada persiapan dari golongan kiri untuk
menghadapi
situasi yang akan muncul sesudah kup. Dalam karangan itu saya juga
menyebut
kemiripan kepada peristiwa di Shanghai dalam tahun 1927, yang juga
sebenarnya
ada kup dari golongan reaksioner. Kesimpulan saya dalam karangan
di "Groene
Amsterdammer" itu: "Terminologi resmi di Indonesia masih adalah
kiri, akan
tetapi jurusannya adalah kanan". Kemudian, dalam bulan Februari
tahun '67,
Mingguan Perancis "Le Monde" mengumumkan wawancara dengan saya.

Dalam wawancara saya bertanya: "Mengapa Pono dan Sjam, yang rupanya
tokoh
penting dalam peristiwa 65 itu, tidak diadili? Dikatakan dalam
proses yang
telah diadakan, misalnya proses terhadap Obrus Untung, bahwa mereka
itu orang
komunis yang terkemuka.

Apa yang terjadi dengan mereka itu, khususnya dengan Sjam, yang
agaknya seorang
provokatir, yang pakai nama palsu?" Mencolok mata bahwa beberapa
minggu sesudah
wawancaranya itu ada berita dari Indonesia bahwa Sjam, yang namanya
sebenarnya
Kamaruzzaman, ditangkap. Saya dengar kabar itu di radio Belanda,
pagi jam 7.
Dikatakan bahwa Sjam itu sebagai seorang Double agent! Saya ingin
dengar lagi
siaran jam 8 diulangi bahwa Sjam ditangkap, tetapi kali ini TIDAK
ditambah
bahwa ia double agent! Rupanya dari kedutaan Indonesia ada pesan
supaya istilah
itu jangan dipakai! Tetapi saya dapat Sinar Harapan dari 13
Maret '67, dan di
sana ada cerita tentang cara Sjam itu ditangkap. Dan judul berita
itu: "Apakah
Sjam double agent?"

Tetapi sesudahnya di pers Indonesia istilah double agent itu tidak
pernah
diulangi lagi. Dalam semua proses di mana Sjam muncul sebagai saksi
atau
terdakwa, Sjam selamanya dilukiskan sebagai seorang komunis yang
sejati, yang
dekat sekali dengan ketua Aidit. Ia selalu MENGAKU bahwa dia yang
memberi semua
perintah dalam peristiwa 1 Oktober, tetapi ia selalu tambah bahwa
yang
sebenanrya memberi perintah itu Aidit yang juga ada pada hari itu di
Halim, dan
yang sebenarnya menurut Sjam dalang dibelakang segala yang terjadi.
Tentu Aidit
tidak dapat membela diri dan membantah segala bohong dari Sjam, oleh
karena ia
dibunuh dalam bulan November 1965 tanpa suatu proses, ditembak mati
oleh
Kolonel Jasir Hadibroto. Begitu juga pemimpin PKI lain, seperti
Njoto dan
Lukman, tidak dapat membela diri di pengadilan.

Tentulah segala eksekusi tanpa proses itu membantu Orde Baru dalam
menyembunyikan kebenaran. Sudisman diadili, tetapi pembelaannya
tidak mendapat
kemungkinan untuk mengajukan hal-hal yang melepaskan PKI dari
sejumlah tuduhan:
ia dipaksa untuk mencoret bagian tentang hal itu dari pleidoinya!
Waktu Sjam
kedapatan sebagai double agent yang sebagai militer masuk kedalam
PKI untuk
mengintai, saya mulai menduga pula bahwa Soeharto sendiri mungkin
terlibat
dalam permainan-munafik. Pada tanggal 8 April 1967 di mingguan "De
Nieuwe
Linie" dimuat lagi wawancara dengan saya. Dalam wawancara ini saya
telah
menyebut kemungkinan bahwa "kup" dari 1 Oktober 1965 adalah satu
provokasi dari
kalangan perwira; dan waktu itu saya telah TAMBAH bahwa Soehartolah
yang paling
memanfaatkan kejadian-kejadian. Saya mengatakan begitu: "Aneh sekal
i: kalau
semua itu akan terjadi di suatu cerita detektif, segala tanda akan
menuju
kepada dia, Soeharto, paling sedikit sebagai orang yang sebelumnya
telah punya
informasi. Misalnya setahun sebelum peristiwa 65, Soeharto turut
menghadiri
pernikahan Obrus Untung yang diadakan di Kebumen. Untung dahulu
menjadi orang
bawahan Soeharto di tentara. Lagi, dalam bulan Agustus tahun 65,
Soeharto juga
bertemu dengan Jenderal Supardjo, di Kalimantan. Dan mereka, Untung
dan
Supardjo, telah main peranan yang utama dalam komplotan.

Aneh lagi, bahwa Soeharto tidak ditangkap dalam kup, dan malahan
KOSTRAD tidak
diduduki dan dijaga pasukan yang memberontak, walaupun letaknya di
Medan
Merdeka dimana banyak gedung diduduki atau dijaga. Semua militer
mengetahui
bahwa kalau Yani tidak di Jakarta atau sakit, Soehartolah sebagai
jenderal
senior yang menggantikannya. Aneh juga bahwa Soeharto bertindak
secara sangat
efisien untuk menginjak pemberontakan, sedangkan grup Untung dan
kawannya semua
bingung." Wawancara itu saya akhiri dengan mengatakan: "Tetapi
sejarahpun lebih
ruwet dan sukar daripada detective-story".

Begitulah pendapat saya di tahun 1967. Tetapi dalam tahun 1970
terbit buku
Arnold Brackman, jurnalis A.S. yang sangat reaksioner; judulnya "The
Communist
Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman menceritakan isi
suatu
wawancara dengan Soeharto, agaknya dalam tahun 1968 atau 1969,
tentang suatu
pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latief, tokoh yang ketiga dari
pimpinan kup
tahun 65. Isinya: "Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami,
yang
umurnya 3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan
kami
dengan buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit.

Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September,
dan saya juga
berada di rumah sakit. Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat
Kolonel
Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan
anak saya.
Saya terharu at as keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah
orang
terkemuka dalam kejadian yang sesudahnya. Kini menjadi jelas

bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak
saya,
melainkan sebenar-nya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa
genting celaka
anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan terlampau prihatin
dengan
keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah
malam dan
kemudian pulang ke rumah". Begitulah kutipan dari buku Brackman
tentang
wawancaranya dengan Soeharto. Untuk saya pengakuan ini dari oeharto,
bahwa ia
bertemu dengan Kolonel Latief kira-kira empat jam sebelum aksi
terhadap 7
jenderal mulai, sungguh merupakan 'rantai yang hilang' - the missing
link dalam
detective story. Hal ini dengan jelas membuktikan hubungan Soeharto
dengan
tokoh utama dalam peristiwa tahun 1965.

Tentu Latief, yang pergi ke R.S. Gatot Subroto, yaitu Rumah Sakit
Militer, 3
atau 4 jam sebelum serangan terhadap rumah-rumah 7 jenderal mulai,
maksudnya
untuk menceritakan pada Soeharto tentang rencana mereka ¡V tetapi
sukar
membuktikan itu selama Soeharto berkuasa, dan Latief dalam situasi
orang
tahanan. Hanya satu hal yang kurang terang. Mengapa Soeharto
mencerita-kan pada
Brackman tentang pertemuan ini? Agaknya ada orang yang memperhatikan
kedatangan
Latief ke rumah sakit. Oleh karena itu Soeharto merasa perlu memberi
alasan
kunjungan itu yang dalam dipahami: Latief mau periksa apakah
Soeharto begitu
susah oleh karena keadaan sehingga ia tak mungkin bertindak pada
esok harinya!
Pengakuan Soeharto itu menjadi untuk saya kesempatan untuk
mengumumkan karangan
di mingguan "Vrij Nederland" pada tanggal 29 Agustus 1970, dengan
judul "De
schakel die ontbrak: Wat deed Soeharto in de nacht van de
staatsgreep?" (Rantai
yang hilang: apa yang diperbuat Soeharto pada malam kup?).

Dalam karangan itu saya menguraikan segala petunjuk bahwa Soeharto
benar
terlibat di dalam peristiwa tahun 65. Karangan ini dimuat satu hari
sebelum
Soeharto datang ke Belanda untuk kunjungan resmi - kunjungan yang
gagal sama
sekali. Karangan yang serupa itu juga saya umumkan dalam bahasa
Inggris di
dalam majalah ilmiah "Journal of Contemporary Asia" tahun 1979,
dengan judul:
"Soeharto and the Untung Coup: The Missing Link". Waktu saya
mengumumkan dua
karangan itu, saya belum mengetahui bahwa dalam wawancara lain,
sebelum bulan
Agustus 1970 itu, Soeharto sekali lagi menyebut pertemuannya dengan
Kolonel
Latief itu - tetapi kali ini dengan nada yang sangat berlainan.
Wawancara itu
dimuat dalam mingguan Jerman Barat, "Der Spiegel", tanggal 27 Juni,
halaman
98. Wartawan Jerman itu bertanya: "Mengapa tuan Soeharto tidak t
ermasuk daftar
jenderal-jenderal yang harus dibunuh?" Jawaban Soeharto yaitu: "Pada
jam 11
malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke
rumah sakit
untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan
rencananya
karena tidak berani melakukannya di tempat umum."

Masa, heran seolah-olah Kolonel Latief ada rencana untuk membunuh
Soeharto, 4
jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal yang lain akan dimulai, yang
tentu
berakibat seluruh komplotan akan gagal! Kebohongan Soeharto itu
suatu bukti
lagi bahwa Soeharto mau menyembunyikan apa-apa, dan cari akal untuk
luput dari
persangkaan ia terlibat dalam kup! Sedangkan tokoh lain dari
komplotan, sebagai
Obrus Untung, Jenderal Supardjo dan Mayor Sudjono sudah lama terkena
hukuman
mati dan diekseskusi, Kolonel Latief selama lebih dari 10 tahun
tidak diadili.

Alasan yang disebut oleh pemerintah, yaitu bahwa ia 'sakit-sakitan'
dan tidak
dapat menghadiri sidang pengadilan. Benar bahwa ia kena luka berat
di kaki
waktu tertangkap; tetapi kawannya di penjara mengatakan bahwa ia
sudah lama
dapat menghadap di sidang sebagai saksi atau terdakwa. Akhirnya,
dalam tahun
1978 sidang dalam perkara Latief mulai. Dalam eksepsinya dari
tanggal 5 Mei,
Latief telah memberi keterangan, bahwa ia besama keluarganya
berkunjung di
rumah Soeharto dengan dihadiri Ibu Tien, dua hari sebelum tanggal
30
September; ia juga menceritakan bahwa ia mengunjungi Soeharto pada
malam 30
September di Rumah Sakit Militer. Ia menerangkan bahwa ia, Obrus
Untung dan
Jenderal Supardjo, yang baru pulang dari Kalimantan, bertiga
pimpinan militer
dari aksi keesokan harinya, berkumpul di rumahnya pada jam 8 untuk
berunding.

Mereka memutuskan untuk malam itu juga menemui Soeharto, untuk
memperoleh
dukungannya dalam rencana. Latief mengusulkan supaya mereka akan
bertiga
menghadap Soeharto, tetapi Untung tidak berani, dan mereka akhirnya
mengutus
Latief oleh karena ia yang paling dekat dengan Soeharto. Untung dan
Supardjo
masih punya urusan lain yang penting. Latief telah menjadi bawahan
dari
Soeharto waktu Jogya diduduki Belanda, tahun 1949. Malahan, menurut
keterangan
Latief dalam eksepsinya, waktu serangan ke Jogya pada tanggal 1
Maret 1949,
dengan Jogya diduduki pasukan Republik selama 6 jam, bukan Soeharto
yang
sebenarnya masuk Jogya melainkan Latief sendiri! Waktu Latief pulang
ke
komandonya di pegunungan bersama grupnya, Soeharto bersama
ajudannya sedang
makan soto! Pada waktu komando Mandala yang dibawah komando
Soeharto, Latief
menjadi kepala intellijen dari Komando di Makasar.

Dalam eksepsinya Latief dengan terang menjelaskan bahwa waktu ia
bertemu dengan
Soeharto di rumah sakit, ia menceritakan padanya seluruh rencana
untuk malam
itu. Ia minta pengadilan supaya Soeharto dan istrinya akan dipanggil
sebagai
saksi. Putusan pengadilan: tidak, karena kesaksiannya tak
akan 'relevan'. Dalam
pledoinya yang tertulis Latief mengulangi lebih jelas lagi tentang
pembicaraannya di rumah sakit. Dia menerangkan: "Setelah saya lapor
kepada
Jenderal Soeharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai
Gerakan,
Jenderal Soeharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan
perintah
melarang" (hal. 128). Pledoi dan Eksepsi Latief kami punya
seluruhnya dalam
bahasa Indonesia. Dalam pers Indonesia segala keterangannya tentang
pertemuan
dengan Soeharto itu sama sekali tidak diumumkan dan tidak
diperhatikan.

Mengapa begitu? Untuk saya dari mulanya jelas bahwa keterangan yang
lebih
sempurna lagi disimpan di suatu tempat DILUAR Indonesia, dengan
pesan supaya
lantas diumumkan kalau Latief akan dibunuh! Soeharto agaknya takut
kalau
kebenaran tentang pertemuan dengan Latief akan diumumkan! Dalam
otobiografinya
ia bohong sekali lagi: ia menceritakan bahwa ia bukan BERTEMU dengan
Latief di
rumah sakit, melainkan hanya lihat dari ruangan di mana anaknya
dirawat dan di
mana ia berjaga bersama Ibu Tien, bahwa Latief jalan di koridor
melalui kamar
itu! Siapa sudi percaya? Juga aneh sekali bahwa Soeharto ,menurut
keterangannya sendiri, jam 12 malam waktu keluar dari rumah sakit,
bukan terus
mencoba memberikan tanda berwaspada kepada jenderal-jenderal
kawannya yang
dalam tempo tiga atau empat jam kemudian akan ditimpa nasib malang,
m elainkan
terus pulang ke rumah untuk tidur! Hal yang menarik yaitu bahwa
Kolonel Latief
beberapa waktu silam telah meminta pada Soeharto supaya hukumannya
dikurangi.

Dalam Far Eastern Economic Review dari 2 Agustus tahun ini (1990)
diberitahukan bahwa memoirenya disimpan di satu bank - entah di
mana. Jadi,
telah agak tentu bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa 65 dengan
berat.
Menurut fasal 4 dari Keputusan Kepala Kopkamtib bertanggal 18
Oktober tahun
1968, dalam Golongan A yang paling berat termasuk semua orang yang
terlibat
dengan langsung, di antaranya dalam grup itu juga segala orang yang
mempunyai
pengetahuan lebih dahulu terhadap rencana kup dan yang lalui dalam
melapor
kepada yang berwajib. Jadi, Soeharto pada malam itu seharusnya mesti
melapor
paling sedikit kepada Jenderal Yani! Dan tentu juga kepada Jenderal
Nasution.
Artinya bahwa Soeharto jauh lebih jelas 'terlibat' dalam peristiwa 1
Oktober
'65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun
ditahan di
penjara atau di kamp konsentrasi seperti di pulau Buru, dengan
alasan bahwa
mereka terlibat 'tidak langsung' dalam peristiwa G30S!

Jadi, sekarang telah jelas bahwa Soeharto terlibat oleh karena
mempunyai
pengetahuan lebih dahulu. Lebih sukar membuktikan, bahwa ia juga
aktip dalam
suatu PROVOKASI. Soeharto tentu bukan satu-satunya orang yang punya
pengetahuan
lebih dahulu. Terang bahwa Kamaruzzaman (Sjam) memainkan peran
penting sekali
dalam provokasi. Ia militer, agaknya dalam Kodam V Jakarta.

Tetapi siapa atasannya yang mendorongnya untuk mempersiapkan kup
bersama tiga
perwira tinggi itu, dengan maksud untuk memkompromitir baik PKI
maupun
Soekarno? Sekarang saya akan coba memberi analisa yang sedikit
mendalam. Memang
ada orang lain yang punya pengetahuan lebih dahulu. Barangkali
Soekarno sendiri
punya sedikit pengetahuan lebih dahulu.

Tetapi tentu ia tidak ingin PEMBUNUHAN jenderal yang dituduhi
membangun Dewan
Jenderal. Barangkali maksudnya hanya untuk menuntut
pertanggungjawaban mereka.
Sesudah ia dengar bahwa ada beberapa jenderal yang mati, ia memberi
perintah
supaya seluruh aksi itu berhenti. Mungkin juga bahwa tiga perwira
tinggi itu,
Untung, Latief dan Supardjo, bukan menghendaki pembunuhan, melainkan
hanya
menuntut pertanggungjawaban mereka. Juga tidak jelas mengapa Aidit,
ketua PKI,
dijemput dari rumahnya pada malam itu dan diantarkan ke Halim.

Rupanya pada saat itu ia punya kepercayaan kepada Sjam. Tetapi kami
sama
sekali tidak tahu peranan Aidit sesudah ia disembunyikan di rumah
seorang
bintara di Halim; menurut segala kesaksian ia tidak muncul dalam
perundingan-perundingan dan pertemuan-pertemuan, lagi pula tidak
bertemu dengan
Presiden Soekarno yang juga dibawa ke Halim. Oleh karena ia dibunuh
tanpa
proses, kami tidak punya keterangan dari dia sendiri - kami hanya
punya
keterangan dari Sjam yang membohong seolah-olah semua ia, Sjam,
berbuat,
terjadi atas perintah Aidit.

Misalnya dalam proses Latief di tahun 1978 Sjam 'mengaku' bahwa
bukan Latief,
melainkan DIA yang memberi perintah untuk membunuhi jenderal-
jenderal yang
masih hidup waktu dibawa ke Lubang Buaya ¡V tetapi ia tambah seolah-
olah
pembunuhan itu juga atas perintah Aidit. Jadi seluruh perbuatan Sjam
dimaksud
untuk memburukkan nama PKI. Dan suatu alasan mengapa Latief TIDAK
dapat hukuman
mati, ialah oleh karena ia mungkir bahwa dia yang perintahkan
membunuhi
jenderal, dan Sjam dalam proses itu mengakui bahwa ia sendiri yang
memerintahkannya. Tetapi segala 'jasanya' kepada grup Soeharto tidak
berguna
untuk dia pribadi: beberapa tahun silam ia dieksekusi bersama
pembantunya Pono
dan Bono.

Agak jelas bahwa pada malam 30 September, dua-duanya, Soekarno dan
Aidit yakin
bahwa Dewan Jenderal sebenarnya ada dan bahwa Dewan itu berencana
untuk merebut
kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Begitu juga grup Untung,
Latief dan
Supardjo memang yakin bahwa Dewan Jenderal itu memang ada. Dalam
prosesnya
dalam tahun 1967 Sudisman turut menjelaskan bahwa ia masih yakin
tentang
eksistensi Dewan Jenderal itu dan rencana mereka.

Soeharto Dalang G30S ?

Dalam tahun 1970 saya juga masih berpendapat bahwa Dewan Jenderal
itu benar
ADA. Begitu juga pendapat PKI, misalnya dalam otokritik mereka.
Tetapi lama
kelamaan saya mulai sangsikan apakah dewan itu benar ada dan aktip
dalam tahun
1965. Sudah tentu, kalu peristiwa 65 memang suatu provokasi,
bagaimana mungkin
apa yang dimanakan Dewan Jenderal itu menjadi dalangnya: terlalu
aneh kalau
orang mengorbankan diri sendiri dengan tujuan politik! Apalagi telah
ada cukup
tanda bahwa Jenderal Yani agak taat kepada Soekarno.

Pikiran saya berubah sewaktu saya baca sekali lagi keterangan bekas
Mayor
Rudhito dalam proses Untung. Ia memberi suatu keterangan tentang
suatu pita
yang ia dengar, dan catatan tentang isinya yang ia terima pada
tanggal 26
September 1965 dimuka gedung Front Nasional tentang Dewan Jenderal.
Ia terima
bukti itu dari empat orang, yaitu: Muchlis Bratanata, dan Nawawi
Nasution,
dua-dua dari N.U. dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman
Simatoepang,
dua-dua dari IPKI. Mereka itu mengajak Rudhito akan membantu
pelaksanaan
rencana Dewan Jenderal. Di tape itu dapat didengar pembicaraan dalam
suatu
pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 September di gedung Akademi
Hukum
Militer di Jakarta. Rudhito ingat bahwa ia dengar suara dari
Jenderal Mayor S.
Parman, satu dari 6 jenderal yang lantas dibunuh pada tanggal 1
Oktober pagi .
Parman menyebut, menurut pita dan catatan yang Rudhito dengar dan
baca, suatu
daftar orang yang harus diangkat sebagai menteri: di antara mereka
juga
sejumlah jenderal
yang lantas diserang dan diculik pada 1 Oktober. Nasution disebut
sebagai
calon perdana menteri; Suprapto akan menjadi menteri dalam negeri,
Yani
diusulkan sebagai menteri HANKAM, Harjono menteri luar negeri,
Sutojo menteri
kehakiman dan Parman sendiri akan menjadi jaksa agung. Ada juga nama
lain yang
disebut, diantaranya Jenderal Sukendro.

Rupanya tape itu tidak ditunjukkan sebagai bahan bukti pada sidang
Obrus
Untung; juga di sidang lain tidak muncul. Menurut Rudhito dan
terdakwa Untung
tape itu juga diserahkan kepada Jenderal Supardjo, yang pada tanggal
29
September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan. Supardjo rupanya
terus
memberikan dokumen itu pada Presiden Soekarno; dan menurut Rudhito
dukumen itu
juga ada di tangan kejaksaan Agung dan KOTRAR.

Kesimpulan saya: kemungkinan besar bawha tape (yang tidak pernah
muncul!) dan
teks itu yang diberikan pada Rudhito, suatu pelancungan, pemalsuan.
Maksudnya
dan akibatnya: ialah sehingga grup Untung, pimpinan PKI dan Presiden
Soekarno
DIYAKINKAN DAN PERCAYA, bahwa komplotan Dewan Jenderal yang telah
seringkali
disebut sebagai kabar angin, sebenarnya ADA dengan rencana untuk
merebut
kekuasaan dari Soekarno dan kabinetnya.

Dengan tipu muslihat ini, yang sebenarnya suatu provokasi, baik
Soekarno maupun
pimpinan PKI, termasuk Aidit, didorong supaya meneruskan usahanya
agar aksi
Dewan Jenderal itu pada tanggal 5 Oktober 1965 dapat dihalangi! Jadi
sekarang
timbul pertanyaan, golongan mana yang sebagai dalang merencanakan
seluruh
provokasi itu, dengan mengorbankan jiwa enam atau tujuh jenderal.

Untuk saya, pada saat ini, sulit memberi jawaban. Saya sudah lanjut
usia. Saya
harap dalam ruangan ini barangkali orang Indonesia dapat meneruskan
penyelidikan itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang masih
ada.

Tentu gampang menyangka bahwa rencana itu tercipta dikalangan
militer dan bahwa
Kamaruzzaman-Sjam telah memainkan suatu peranan yang berarti dalam
hal ini.
Sangat mungkin juga, bahwa beberapa perwira agak tinggi dari
angkatan udara,
seperti BARANGKALI Obrus Heru Atmodjo, dan sudah tentu Mayor Sujono -
yang
sebagai saksi dan sebagai terdakwa seringkali memberi keterangan
yang tidak
masuk akal dan saling bertentangan - pastilah sangat aktip dalam
merencanakan
seluruh aksi. Sujonolah yang memperkenalkan Untung dan Latief
dengan Sjam dan
dua pembantuanya, Pono dan Bono.

Juga ada kesaksian bahwa yang sebenarnya memberi perintah pada
Gathut Sukrisno
untuk membunuh jenderal-jenderal dan kapten Tendean yang masih hidup
di Lubang
Buaya, bukan Sjam melainkan Sujono. Begitu juga pendapat Dr.
Holtzappel yang
telah menulis suatu nalisa penting tentang peristiwa 1965
dalam "Journal of
Contemporary Asia" pada tahun 1979.

Pembunuhan yang sengaja itu juga tentu merupakan bagian dari seluruh
provokasi
terhadap PKI. Menurut Holtzappel, sebagai DALANG dalam Angkatan
Bersenjata
barangkali harus dianggap Jenderal Sukendro, pernah kepala military
intelligence, dan kolonel Supardjo, Sekretaris KOTRAR yang pernah
menjadi
pembantu dari Sukendro. Presiden Soekarno agaknya sangat benar dalam
analisa
pendeknya, waktu ia membela diri dimuka MPRS dengan keterangan
tertulis
'Nawaksara' pada tanggal 10 Januari 1967 terhadap tuduhan-tuduhan.
Kesimpulannya ialah: "1) keblingernya pimpinan PKI, 2) kelihaian
subversi
Nekolim, dan 3) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar". Arti
istilah
Nekolim pada masa itu ialah: Neokolonialisme, kolonialisme dan
imperialisme.

Tentu maksudnya Soekarno bahwa ada dalang sebenarnya yang dari luar
negeri.
Bagaimana dengan Amerika Serikat, dan CIA? Sudah dari awal tahun
50an A.S.
campur tangan dengan politik Indonesia. Telah mulai dengan Mutual
Security Act
dari tahun 1952, yang dahulu ditandatangani oleh menteri luar negeri
Subardjo
dari kabinet-Sukiman, dan yang lantas dibatalkan. Juga ada
campurtangan AS
sewaktu pemberontakan Dewan Banteng dan Permesta, dan sesudahnya
waktu
didirikan PRRI, dalam tahun 57-58. Peter Dale Scott, yang dulu
menjadi diplomat
dan sekarang guru besar di Universitas California, menulis beberapa
karangan
penting tentang campurtangan A.S. dalam tahun 60an: dahulu
karangannya
diumumkan dalam tahun 1975, dan lantas di "Pacific Affairs" tahun
1985: "The
U.S. and the Overthrow of Soekarno". (Ada terjemahan dalam bahasa
Bel anda yang
diterbitkan oleh Indonesia Media).

Dalam tahun 1990 ini seorang ahli sejarah yang saya tidak kenal
namanya Brands,
menulis seolah-olah sejak permulaan tahun 65 U.S.A. sama sekali
tidak campur
tangan lagi dalam politik Indonesia; beliau dengar ini dari tokoh
CIA - masa
dapat dipercaya? Sekarang kita sudah tahu dengan pasti bahwa dari
awal Oktober
65 baik kedutaan A.S. maupun CIA sangat campur tangan, misalnya
dengan memberi
daftar berisi nama 5000 tokoh PKI dan organisasi kiri lain pada
KOSTRAD -
supaya mereka ditangkap; diplomat dan staf CIA tidak perduli kalau
korbannya
juga akan dibunuh! Tetapi bagaimana SEBELUM 1 Oktober? Ada suatu
keterangan
dari ahli sejarah Amerika yang termasyur: Gabriel Kolko. Ia menulis
dalam buku
yang diumumkan dalam tahun 1988 (yang judulnya "Confronting the
Third: U.S.
Foreign Policy 1945-1980"), bahwa semua bahan dari ked utaan A.S. di
Jakarta
dan dari State Department (yaitu kementerian Luar Negeri) untuk tiga
bulan
SEBELUM 1 Oktober tahun 1965 sama sekali ditutup, dan tidak boleh
diselidiki oleh siapapun juga.

Dalam suatu keterangan yang ia tambah dari tanggal 13 Agustus 1990
ia
mengatakan bahwa ia tidak kenal suatu masa manapun juga di kurun
1945 sampai
1968 yang ditutup dengan rahasia yang demikian untuk menyembunyikan
informasi
yang sungguh penting. Hal itu sangat aneh, dan menimbulkan
persangkaan bahwa
ada kejadian yang sangat rahasia yang harus ditutupi. Moga-moga
penyelidikan
yang sekarang akan dijalankan oleh Congress di Washington tentang
daftar yang
dibuat sesudah 1 Oktober 1965 oleh suatu tokoh dari kedutaan A.S. di
Jakarta,
tuan Martens, akan memberi kesempatan untuk anggota Congress supaya
menuntut
informasi tentang periode tiga bulan itu, dan supaya arsip itu akan
'de-classified', jadi akan dibuka untuk diselidiki oleh ahli sejarah
dan dunia
keilmuan umumnya. Kolko juga memberitahu bahwa Jenderal Sukendro
pada tanggal 5
November 1965 minta pertolongan yang tersembunyi dari A.S. untuk
menerima
pesenjataan kecil dan alat komunikasi yang akan dipakai oleh pemuda
Islam
(ANSOR) dan
nasionalis bagi menghantem PKI. Kedutaan A.S. setuju akan mengirim
barang-barang itu yang disembunyikan sebagai obat-obatan (Kolko,
hal. 181), dan
teks kawat-kawat dari Kedutaan A.S. ke Washington dari 5/11,
7/11, ... dan
11/11-65.

Tetapi kita harus insyaf bahwa selain dari CIA badan A.S. masih ada
badan
intelijens negara lain yang 25 tahun yang silam mungkin
berkepentingan dalam
menjatuhkan rezim Soekarno: misalnya Pemerintah Inggris, yang pada
masa itu
masih terlibat dalam pertentangan antara Indonesia dan negeri baru
yang
didirikan oleh Inggris: Malaysia. Dan lagi negara Jepang mungkin
juga harus
diperhatikan sebagai calon dalang kejadian itu. Heran bahwa pada
tanggal 2
Oktober 1965 hanya ada SATU surat kabar diluar negeri yang tahu
siapa Jenderal
Soeharto dan dapat mengumumkan biografinya: Asahi Shimbun. Jepang
lagi banyak
mendapat manfaat dalam kerjasama dengan Orde Baru. Mengapa masih
penting untuk
menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965?

Saya akan baca pendapat saya yang baru ini saya umumkan dalam
pendahuluan saya
untuk buku kecil yang berisi sajak dari Magusig O. Bungai. Judul
kumpulan sajak
itu ialah "Sansana Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan". Dalam
sajaknya Hutan
pun bukan lagi di mana rahasia bisa berlindung, Magusig O. Bungai
menulis
tentang pembunuhan massal antas perintah Stalin: 50 tahun berlalu 50
tahun
hutan Katyn menutup rahasia 15.000 prajurit polan dimasakre di
tengah rimba 50
tahun kemudian waktu memaksa kekuasaan terkuat membuka suara
menutur
kebenaran. Menurut saya penting sekali bahwa Magusig mendorong anak-
anak
negerinya agar mencari kebenaran. Ahli sejarah Abdurahcman
Suriomihardjo dalam
"Editor" 2 Juni 1990 menulis, bahwa "pembukaan dokumen yang semula
rahasia itu
sangat membantu rekonstruksi sejarah". Akan tetapi duduknya pe rkara
masakre di
Indonesia 25 tahun yang lalu agak berlainan dari pembunuhan Katyn
yang menimpa
15.000 orang perwira Polandia. Kelainannya ialah oleh karena masakre
di Indonesia itu pada hakikatnya tidak ada rahasianya sama sekali.
Pembunuhan
massal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Soeharto bukanlah
suatu
rahasia.

Si penanggungjawab ini justru terus-menerus bangga akan
perbuatannya. Terhadap
masakre benar-besaran dalam tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965,
Soeharto tidak
pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi
manusia yang
luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga
tindakannya yang
durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini.

Dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat, bahwa staf kedubes
Amerika
Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan ormas
yang dekat
dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap
dan
dibunuh, tidak seorangpun juru bicara pemerintah Orde Baru yang
memungkiri
telah terjadinya pembantaian massal, ataupun mengucapkan penyesalan
mereka
terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu itu.

Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan: bahwa
militer
Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari
pihak asing,
oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader
PKI! Juga
di dalam otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan
tanda, bahwa ia
menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau
satu juta.

Justru sebaliknyalah, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia
tidak mencela
perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadibroto,
dalam "Kompas
Minggu", 5 Oktober 1980 ia menceritakan pengakuannya kepada
Soeharto, yaitu
bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan
pengadilan. Dengan
jalan demikian Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang
pengadilan, dan
karenanya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiar-
kan 'pengakuan' Aidit
yang palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan
sebagai
gubernur Lampung. Dalam hal ini tentu saja Soeharto sendirilah yang
bertanggung-jawab. Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir
Hadibroto
menerima perintah dari Soeharto yang, menurut Jasir,
mengatakan: "Bereskan itu
semua!".

Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh
rakyat
Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang
tertera didalam
tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau
kembali dan
dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI
atau BTI
(Barisan Tani Indonesia) yang selalu dibenarkan dengan dalih, seakan-
akan
mereka dibunuh karena "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Barangkali
benar, ada
beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa
1 Oktober
1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh
terlibat dalam
peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta
1 Oktober
1965 saat itu di Jakarta? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei
1990 menjadi
jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk
menghancur-leburkan PKI.

Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau pengadilan semacamnya
adalah
bahwa semua anggota atau simpatisan PKI ' terlibat dalam peristiwa
G30S-PKI '.
Dalih demikian pulalah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan
pembuangan
tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang yang dipandang
sebagai
simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru, yang pada umumnya selama 10
tahun lebih.

Mereka itu dianggap sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam
Gestapu/PKI'.
Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat
LANGSUNG
adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu, tak
lain tak
bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri. Semua bahan-bahan itu tentu
sangat
penting untuk meninjau kembali sejarah peristiwa 1 Oktober 1965. Ada
beberapa
hal lagi yang perlu diterangkan.

Di tengah-tengah terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang
yang
dianggap PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah kader PKI yang
berhasil
terluput dari malapetaka berhasil mendapatkan tempat berlindung di
daerah
pegunungan di Kabupaten Blitar Selatan. Di sini mereka hidup bersatu
dengan
kaum tani miskin setempat, sehingga untuk sementara mereka berhasil
membangun
lubang perlindungan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Akan tetapi
pada 1968
tentara dengan operasi Trisula menghancurkan tempat perlindungan
ini, dan
menangkap serta membunuh sebagian besar mereka itu.

Dalam tahun 70an 'tokoh-tokoh Blitar Selatan' ini dihadapkan ke muka
pengadilan.

Di pengadilan umumnya mereka tidak dituduh ' terlibat persitiwa
G30S/PKI '.

Jelas, bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan 'keterlibatan'
demikian. Maka
merekapun lalu dituduh sebagai 'subversi', yang sejak 1963 juga bisa
mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi siterdakwa. Ini berarti,
bahwa pada
hakikatnya mereka dituduh subversi untuk kebanyakan dijatuhi hukuman
mati,
semata-mata karena mereka berusaha menyelamatkan diri dari
pembunuhan massal
yang sama sekali haram itu. Rencana pembunuhan massal ini ternyata
akhirnya
terbukti jelas oleh siaran pengakuan-pengakuan di dalam pers Amerika
Serikat
tersebut di atas.

Tokoh-tokoh seperti Munir, Gatot Lestaryo, Rustomo dan Djoko Untung
tewas
dieksekusi dalam tahun 1985. Tapi pada saat inipun masih ada empat
tokoh lagi,
yang semuanya berasal dari peristiwa Blitar Selatan itu, yang
diancam oleh
pelaksanaan eksekusi. Penting sekali bagi dunia luar agar berusaha
dengan
segala daya untuk menyelamatkan jiwa Ruslan Wijayasastra, Asep
Suryaman,
Iskandar Subekti dan Sukatno - dan lebih dari itu untuk
menyelamatkan jalannya
kebenaran sejarah. Untuk ini penelitian kembali sejarah tahun-tahun
1965 dan
seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Ada
sebuah
kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara
Gerwani di
dalam peristiwa 1 Oktober 1965.

Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya
berbuat paling
keji dan tak tahu malu. Melalui media pers bertahun-tahun disiarkan,
seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan
upacara 'harum
bunga' sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jenderal-
jenderal itu,
melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau
silet, dan
lantas ikut ambil bagian dalam perbuat jahat serta menyiksa jenderal-
jenderal
itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian
terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan
perempuan lacur,
jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan.

Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada
suatu
proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi
dalam sidang
yang, menurut Sudisman 'terbuka tapi tertutup' dan 'serba umum tapi
tidak
umum', bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar
bangunan dongengan
itu, adalah soerang perempuan bayaran belaka.

Beberapa tahun yang lalu Profesor Benedict Anderson, di dalam
majalan ilmiah
"Indonesia", memuat keterangan resmi dari lima dokter yang memeriksa
mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat dari Lubang Buaya.
Jauh sebelum
itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah diumumkan oleh
Soekarno di
depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah dongengan yang beredar
saat itu,
yang antara lain mengatakan bahwa mata para jenderal itu telah
dicungkil dan
bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum ditembak mati.
Keterangan
dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan, bahwa tiddak ada
tanda
penyiksaan pada korban, dan tidak sebiji matapun dicungkil sebelum
mereka
dibunuh. Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang tidak
adil itu.

Terutama sangat perlu, oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif
dalam
membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui,
sejak Orde
Baru berkuasa semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui
pergerakan
yang bebas dan mandiri, dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang
harus
diharamkan dengan mengingat kepada 'perbuatan Gerwani' dalam akhir
taun 1965
itu. Ada satu tuduhan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal
telah disiarkan
cerita, bahwa seolah-olah di rumah-rumah orang PKI terdapat (kecuali
cungkil
mata dan kursi listrik) daftar nama-nama orang yang memusuhi
komunisme, dan
yang harus dibinasakan sesudah PKI beroleh kemenangan dengan
gerakannya di
akhir 1965 itu.

Tidak selembar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan
manapun.
Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika Serikat itu, kita
ketahui
bahwa sesungguhnya daftar orang-orang yuang harus dibinasakan itu
memang ada.
Tetapi, inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar bikinan
komunis,
melainkan daftar yang diberikan oleh Kedubes Amerika Serikat kepada
Soeharto
yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh!
Dongeng ini
seperti dongeng tentang maling yang teriak "Tangkap Maling!"

Penting sekali kesadaran dibangun kembali: Bahwa sebelum 1965 PKI
merupakan
kekuatan yang patut dibanggakan, oleh karena banyak hal yang telah
berhasil
dicapai oleh partai dan gerakannya itu. Di dunia Barat sekarang
timbul
kecenderungan anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme,
telah gagal
sebagai ideologi.

Kesimpulan seperti ini salah sama sekali! Yang gagal adalah
SEJUMLAH
PEMERINTAH yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Yang terbukti
gagal
adalah, bahwa sistem diktatorial tanpa cukup peranan dari rakyat
bawah tidak
bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi, untuk Indonesia, kegagalan
seperti
itu hanya bisa berlaku bagi rezim Soeharto. Rezim Soeharto pada
hakikatnya juga
merupakan suatu sistem diktatorial, dengan berbedak demokrasi yang
semu belaka.

Tetapi sebaliknya, baik ideologi maupun praktek, komunis di
Indonesia sama
sekali tidak mengalami kegagalan. Ia hanya ditimpa oleh malapetaka
dan
penindasan secara perkosa, yang ditolong oleh kekuatan anti komunis
luar
negeri. Tentu saja ada sementara tokoh komunis yang, dalam
menghadapi keadaan
baru dan sangat sulit pada tahun-tahun 60an, melakukan kesalahan
penting.
Dalam hal ini tentu saja sangat perlu adanya otokritik yang
mendalam. Tetapi
cukup alasan bagi setiap penganut ideologi kiri untuk mencamkan kata-
kata
penulis kumpulan puisi itu, yaitu agar 'mulai menghargai harkat
diri' dan
memulihkan perasaan bangga diri.

Terima kasih!

Sphere: Related Content

No comments: