11.1.08

Duduk perkara kasus Soeharto

Oleh Abdul Rahman Saleh
 
 

Sekitar awal Mei 2006, kesehatan mantan Presiden Soeharto memburuk dan
segera merebak kembali kontroversi kasus hukumnya yang telah
berlarut-larut sejak tahun 2000.

Atas dasar kebutuhan untuk segera memberikan keadilan dan kepastian
hukum, tanggal 12 Mei 2006 saya selaku Jaksa Agung memerintahkan
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat ketetapan
penghentian penuntutan perkara atau SKPPP atas perkara Soeharto. Bukan
surat ketetapan penghentian penyidikan atau SKPP seperti ditulis Romli
Atmasasmita (Kompas, 9/1/2008). Istilah SKPP tidak dikenal dalam
KUHAP. Di samping SKPPP (SKP3), yang dikenal adalah SPPP (SP3) atau
surat perintah penghentian penyidikan.

Sudah final

Dalam mencari solusi hukum yang tepat, Kejaksaan dihadapkan pada tiga
kewenangan, yaitu menerbitkan SP3, deponeering sebagai hak oportunitas
Jaksa Agung, dan menerbitkan SKP3.

SP3 tak menjadi pilihan karena kebijakan ini hanya bisa dilakukan jika
bukti-bukti yang ada tak memungkinkan sebuah perkara dilanjutkan ke
tahap penuntutan. Dalam kasus Soeharto, penyidikan sudah final dan
perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Deponeering pernah menjadi pikiran alternatif. Namun setelah melalui
kajian yang mendalam, alternatif ini dikesampingkan karena beberapa
sebab. Pertama, sesuai ketentuan Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan,
deponeering hanya bisa dikeluarkan dengan alasan demi kepentingan
umum. Dalam penjelasan dikatakan kepentingan umum adalah kepentingan
bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, dan dalam
pelaksanaannya Jaksa Agung harus terlebih dahulu mempertimbangkan
saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai
hubungan dengan masalah tersebut. Dua hal dalam penjelasan ini
berpotensi menimbulkan perdebatan dan kontroversi sehingga persoalan
berlarut-larut dan tak segera diperoleh kepastian hukum.

Kedua, deponeering tidak berbicara mengenai pembuktian. Dalam
deponeering perkara dikesampingkan bukan karena bukti lemah atau
kurang lengkap, melainkan karena untuk kepentingan umum. Demi
kepentingan umum—dengan makna dan batasan yang belum jelas—sebuah
perkara bisa dikesampingkan meskipun sebenarnya bukti-bukti cukup
kuat. Ketiga, deponeering hanya bisa dilakukan jika perkara belum
masuk tahap penuntutan. Dalam kasus Soeharto, perkara sudah masuk ke
proses pengadilan sehingga tidak mungkin deponeering ditempuh.

"In absentia"

Bagaimana dengan in absentia? Konsep in absentia bisa diterapkan
apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah (Pasal 38 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sementara dalam
kasus Soeharto, alasan tidak hadir di persidangan adalah alasan sah
yang dikemukakan oleh tim dokter independen yang ditunjuk oleh penegak
hukum.

Dua tim dokter independen yang memeriksa kesehatan Soeharto memberikan
kesimpulan yang tidak jauh beda, yaitu Soeharto, secara medis baik
dari segi fisik maupun mental, dalam keadaan tak laik (unfit) untuk
disidangkan. Kondisi unfit to stand trial merupakan alasan yang sah
untuk tidak memenuhi panggilan persidangan. Karena itu, konsep in
absentia tidak bisa diterapkan dalam kasus Soeharto.

SKPPP

Setelah menimbang serangkaian alternatif yang ada, Jaksa Agung
memutuskan demi hukum mengeluarkan SKPPP, dengan sejumlah
pertimbangan. Pertama, kondisi sakit permanen menyebabkan Soeharto
tidak mungkin dihadirkan ke persidangan. Ini adalah praktik hukum
universal dan bentuk penghormatan pada hak asasi manusia. Kedua, SKPPP
bukan merupakan bentuk penghapusan penuntutan ataupun pengampunan, dan
tidak menghalangi perkara dibuka dan dilanjutkan kembali.

Pasal 140 Ayat (2) d KUHAP memungkinkan penuntut umum membuka kembali
perkara yang sudah dihentikan penuntutannya apabila di kemudian hari
terdapat alasan baru, misalnya tim dokter menyatakan Soeharto telah
sembuh. Dengan demikian, SKPPP merupakan pilihan kebijakan hukum yang
tidak bertentangan dengan Ketetapan MPR tentang keharusan mengusut
kasus korupsi Soeharto.

Atas keluarnya SKPPP ini, Jaksa Agung kemudian dipraperadilankan oleh
sejumlah LSM, akademisi, dan mereka yang tidak setuju. Di tingkat
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SKPPP dinyatakan tidak sah demi
hukum. Namun, dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
SKPPP diputuskan sah demi hukum dan permohonan praperadilan ditolak.
Apa artinya? Artinya, kasus pidana Soeharto secara hukum sudah final,
tidak dapat dibuka kembali, kecuali tim dokter menyatakan sembuh
sehingga beliau fit to stand trial.

Gugatan perdata

SKPPP bukan merupakan kebijakan tunggal Kejaksaan Agung dalam
menangani kasus Soeharto. Segera setelah mengeluarkan SKPPP, saya
memproses gugatan perdata terhadap Soeharto. Surat kuasa gugatan
perdata ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan
penerima kuasa Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung waktu itu.
Kejaksaan yakin terdapat bukti-bukti yang kuat, akan adanya perbuatan
melawan hukum oleh Soeharto dalam pengelolaan yayasan yang dipimpinnya.

Gugatan perdata tidak selalu harus dimulai atau terkait dengan perkara
pidana. Doktrin maupun praktik hukum mengajarkan bahwa gugatan perdata
tidak harus dimulai dengan pembuktian pidana terlebih dahulu. Ada
beribu- ribu perkara perdata yang tanpa didahului atau terkait dengan
proses pidana. Dua jenis perkara tersebut bisa dilakukan bersama- sama
atau terpisah.

Proses perdata tidak mensyaratkan kehadiran terdakwa di persidangan,
dan terus dilanjutkan kendati Soeharto sudah meninggal dunia karena
gugatan bisa dialihkan ke para ahli warisnya.

Sepanjang kita berdiri dan menghormati negara hukum, kenyataan ini
harus diterima.

Abdul Rahman Saleh Jaksa Agung RI 2004-2007

Sphere: Related Content

No comments: