27.1.08

ETAN: Accountability for Suharto's Crimes Must Not Die With Him

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) on the Death of Suharto
Contact: John M. Miller +1/718-596-7668

Indonesia's former dictator General Suharto has died in bed and not in jail, escaping justice for his numerous crimes in East Timor and throughout the Indonesian archipelago. One of the worst mass murderers of the 20th century, his death tolls still shock:
  • 500,000 to one million Indonesians in the aftermath of his 1965 seizure of power;
  • 100,000 in West Papua;
  • 100,000 to 200,000 in East Timor, which his troops illegally invaded in 1975;
  • tens of thousands more in Aceh and elsewhere.
 
Suharto also accumulated an appalling legacy of corruption - 15 to 35 billion dollars stolen by him and his family.

Suharto has avoided personal accountability for the genocide, destruction and corruption he inflicted upon those he presumed to rule. However, the generals, cronies and family members who carried out his orders via massacre, torture and theft must not get off so easily. Those who murdered and pillaged on behalf of Suharto and his "New Order" regime must be brought to justice.

We cannot forget that the United States government consistently supported Suharto and his regime. As the corpses piled up after his coup and darkness descended on Indonesia, his cheerleaders in the U.S. welcomed the "gleam of light in Asia." In the pursuit of realpolitik, U.S. administration after administration, fully aware of his many crimes, provided military assistance and hardware, training and equipping Suharto's killers. The Indonesian dictator sought and received U.S. approval before he launched his invasion of East Timor; ninety percent of the weapons used in this illegal attack came from the U.S. 
 
In the face of broad domestic opposition as his "economic miracle" had collapsed in 1998, he finally stepped down. But only after U.S. Secretary of State Albright hinted he should do so, even as the White House insisted she was not calling on the U.S.-backed dictator to "step down now."
 
Persistent advocacy by concerned activists from East Timor, Indonesia, the U.S. and within Congress finally succeeded in curtailing U.S. military assistance to the Suharto regime in the 1990s. After Suharto was ousted, East Timor broke free and the Indonesian military lost some perks. Since then, military reform efforts have stalled or been reversed. Suharto's favored military still maintains substantial power. Its higher-ranking officers, and powerful retired military, like President Susilo Bambang Yudhoyono, built their careers during his reign. The military continues to violate human rights with impunity and in West Papua and some areas operates by Suharto-era rules, restricting outside access and employing terror in service of its commercial interests.
 
Limited investigations dealing with Suharto-era crimes have added some information to the public record, but the few trials that have occurred have largely failed, as defendants have lied, intimidated or bribed their way to acquittals, crushing the hopes of the victims and their families for justice or even an apology.

To overcome Suharto's legacy and to uphold basic international human rights and legal principles, those who executed, aided and abetted, and benefited from his criminal orders must be held accountable. The U.S. must undergo a complete accounting for its role in backing the dictator. As a start, the U.S. government must support for an international tribunal to prosecute human rights and war crimes committed in East Timor from 1975 to 1999, and Washington should condition military assistance to Indonesia "on progress towards full democratisation, the subordination of the military to the rule of law and civilian government, and strict adherence with international human rights" as recommended by East Timor's Commission for Reception, Truth and Reconciliation.

A brief ETAN backgrounder on Suharto's life is at http://www.etan.org/news/2008/01suhartobio.htm.

This statement is also available in Tetum. See http://www.etan.org/

---

Catatan ETAN Mengenai Meninggalnya Soeharto

Pertanggungjawaban Soeharto Tidak Boleh Mati Bersamanya

 
Mantan diktator Jenderal Soeharto wafat di kamar tidurnya, bukan di dalam penjara, karena berhasil menghindari tuntutan keadilan atas sejumlah kejahatan yang terjadi di Timor Timur dan di seluruh penjuru nusantara. Sebagai salah satu pembantai massal yang terburuk di abad ke 20, catatan korban jiwa yang ditinggalkannya tetap mengejutkan: 
·          500.000 sampai 1 juta orang Indonesia, setelah perebutan kekuasaan olehnya di tahun 1965;
·          100.000 di Papua
·          100.000 sampai  200.000 di Timor Timur, dimana pasukannya menginvasi secara ilegal di tahun 1975.
·          Puluhan ribu di Aceh dan berbagai tempat lainnya. 

Soeharto juga mewarisi catatan korupsi yang menyolok mata – sekitar 15 sampai 35 juta dollar Amerika Serikat dicuri olehnya dan keluarganya.

Soeharto berhasil menghindari pertanggungjawaban pribadi atas genosid, penghancuran, dan korupsi yang ia lakukan atas bangsa yang ia pimpin. Akan tetapi, para jenderal, kroni, dan anggota keluarga yang menjalankan perintah-perintahnya dengan jalan pembantaian, penyiksaan, dan korupsi tidak boleh dibiarkan membebaskan diri. Mereka yang membunuh dan mencuri untuk kepentingan Soeharto dan rezim Orde Barunya harus diadili. 

Kita tidak melupakan pemerintah Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Soeharto dan rezim yang dipimpinnya. Sementara mayat-mayat membukit dan kegelapan menutupi Indonesia, para pendukung Soeharto di Amerika Serikat menanggapinya sebagai "sorotan cahaya di Asia".  Karena mengejar "realpolitik", sekalipun sepenuhnya menyadari kejahatan yang Soeharto lakukan, para pemangku jabatan kepresidenan Amerika Serikat tetap menyediakan bantuan militer berupa persenjataan dan pelatihan, memperlengkapi para kaki tangan Soeharto. Sebelum menginvasi Timor Timur, diktator Indonesia ini mencari dan menerima persetujuan dari Amerika Serikat; 90% persenjataan yang digunakan dalam serangan tersebut berasal dari Amerika Serikat.

Berhadapan dengan meluasnya oposisi domestik di saat mana "keajaiban ekonomi" juga mengalami keruntuhan, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Akan tetapi itu pun setelah Secretary of State Amerika Serikat Albright menyarankan demikian, fakta mana tentunya tidak diakui oleh Gedung Putih.

Advokasi terus menerus dari para aktivis dari Timor Timur, Indonesia, Amerika Serikat dan dalam tubuh Congress sendiri akhirnya berhasil mendesak pembatasan bantuan militer Amerika Serikat atas rezim Soeharto di tahun 1990-an. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Timor Timur membebaskan diri dan angkatan bersenjata Indonesia kehilangan sejumlah sumber dayanya. Akan tetapi sejak itu, reformasi dalam tubuh angkatan bersenjata Indonesia mengalami kebuntuan dan bahkan kemunduran. Angkatan bersenjata yang adalah kesayangan Soeharto itu, secara substansial tetap memegang kekuasaan.  Para perwira tinggi dan purnawirawan, seperti misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membangun karir mereka selama pemerintahan Soeharto. Pihak militer yang kebal hukum itu terus saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan di Papua serta beberapa daerah lainnya membatasi akses ke luar serta menyebarkan teror untuk memenangkan kepentingan komersilnya. 

Penyidikan seadanya atas kejahatan-kejahatan semasa pemerintahan Soeharto tentu memberikan tambahan informasi bagi publik, akan tetapi sejumlah kecil proses peradilan yang berlangsung pada umumnya pun gagal, karena para terdakwa berbohong, mengintimidasi, atau menyuap para penegak hukum sehingga mereka pun dibebaskan/dilepaskan. Hal mana menghancurkan harapan para korban dan keluarga korban yang menuntut tegaknya keadilan dan permintaan maaf.

Untuk memerangi warisan Soeharto dan untuk menegakkan hak asasi manusia internasional serta prinsip-prinsip hukum, mereka yang melaksanakan, membantu, ikut serta, dan menerima keuntungan dari perintah yang melawan hukum, seharusnya pun dimintai pertanggungjawaban. Amerika Serikat harus menjalankan pemeriksaan penuh atas peranannya dalam mendukung diktator ini. Sebagai permulaan, Amerika Serikat harus mendukung pembentukan mahkamah internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan melawan hak asasi manusia dan kejahatan perang di Timor Timur selama tahun 1975 sampai dengan 1999, dan Washington seharusnya mengkondisikan bantuan militernya terhadap Indonesia atas "perkembangan menuju demokrasi penuh, subordinasi militer kepada hukum dan pemerintah sipil, dan kepatuhan penuh atas hak asasi manusia internasional" sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur (CAVR). 

Catatan Singkat dari ETAN mengenai Soeharto terdapat di 
 
John M. Miller        
Internet: fbp@igc.org
48 Duffield St., Brooklyn, NY 11201 USA
Phone: (718)596-7668     
Fax: (718)222-4097
Mobile: (917)690-4391
Skype: john.m.miller

 

Sphere: Related Content

No comments: