8.1.08

Gugatan terhadap Soeharto Tak Bisa Dihentikan

"Gugatan terhadap Soeharto Tak Bisa Dihentikan" etc
Koran Tempo - Senin, 07 Januari 2008

JAKARTA -- Tim jaksa pengacara negara menyatakan gugatan perdata
terhadap bekas presiden Soeharto tidak bisa dihentikan. Apa pun
kondisi yang menimpa Soeharto, kata Yoseph Suardi Sabda, salah
seorang anggota tim pengacara negara, tidak membuat gugatan yang
sedang berjalan di Pengadilan Jakarta Selatan itu gugur atau
dihentikan.

"Gugatan tidak bisa berhenti walau tergugat meninggal dunia,"
ujarnya kepada Tempo kemarin.

Yoseph menambahkan, kondisi Soeharto saat ini tak akan mempengaruhi
gugatan perdatanya. Alasan dia, ahli waris Soeharto bisa menjadi
pihak tergugat, meski Soeharto meninggal dunia.

"Selama ini pun tidak bermasalah, karena yang datang sidang kan
kuasanya (12 pengacara Soeharto)," katanya. Hingga saat ini
panggilan sidang perdata masih dialamatkan kepada Soeharto sebagai
tergugat dalam kasus perdata Yayasan Supersemar.

Menanggapi pernyataan Yoseph, M. Assegaf, salah satu pengacara
Soeharto, mengatakan, walau perkara perdata Soeharto tidak dapat
dihentikan, para ahli warisnya bisa mengelak dari kewajiban yang
timbul atas gugatan perdata itu. "Selama para ahli waris menolak
menerima haknya, seluruh kewajiban dan tanggung jawab Soeharto pun
tidak berpindah tangan," katanya.

Assegaf mengaku dia dan 11 anggota tim pengacara Soeharto tetap akan
meneruskan pembelaan, apa pun kondisi Soeharto. Mereka akan berjuang
membebaskan mantan presiden yang berkuasa 32 tahun itu dari tuntutan
perkara perdata kasus Soeharto dan Yayasan Supersemar. "Kecuali jika
beliau meninggal, maka kuasa terhadap kami pun berhenti," ujarnya.

Haryono Suyono, ketua salah satu yayasan Soeharto, yakni Dana
Sejahtera Mandiri atau Damandiri, menilai pengungkitan masalah hukum
Soeharto merupakan dagelan. "Setiap beliau sakit, masalah itu pasti
diungkit-ungkit. Itu biasa, dagelannya seperti itu," katanya.

Niat negara menggugat perdata Soeharto saat ini memang belum
terhenti. Sumber di Kejaksaan Agung menyatakan lembaga itu telah
menyiapkan draf gugatan. Kepada Tempo, sumber itu mengatakan isi
rancangan gugatan tersebut antara lain menyebutkan bahwa Soeharto
(tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) telah
menyimpangkan dana dari tujuannya, yakni tidak sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan
Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank Milik Pemerintah, yang kemudian
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
333/KMK.011/1978.

Dana yang diperoleh Yayasan Supersemar berdasarkan dua peraturan
yang dibuat pemerintah Orde Baru kala itu mencapai US$
420.002.910,64 dan Rp 185.918.048.904,75. Dalam drafnya, kejaksaan
menilai "segerobak" dana yang diterima Yayasan itu telah
disalahgunakan oleh Soeharto dan Yayasan Supersemar.

Atas penyimpangan dana itu, negara cq pemerintah cq Presiden
Republik Indonesia menggugat perdata dengan nilai ganti rugi sebesar
dana yang pernah diterima oleh Yayasan Supersemar, yakni US$
420.002.910,64 dan Rp 185.918.048.904,75, serta gugatan imateriil Rp
10 triliun.

Di tempat terpisah, mantan presiden Abdurrahman Wahid kemarin
mengatakan, meski Soeharto sakit, proses hukumnya bisa
dilanjutkan. "Soal peradilannya, terserah kita (bangsa Indonesia)
mau mengampuni atau tidak," ujarnya setelah menjenguk Soeharto di
Rumah Sakit Pertamina kemarin. SANDY IP | SUTARTO | IQBAL M | CHETA N
===========================
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/berita-utama/pak-harto-
tak-bisa-diampuni.html

News Berita Utama : Pak Harto Tak Bisa Diampuni
Selasa, 08/01/2008

JAKARTA(SINDO) – Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan,mantan
Presiden Soeharto tidak mungkin diberi pengampunan mengingat kasus
pidana hukumnya sudah selesai.Namun,gugatan perdatanya jalan terus.

Hendarman menjelaskan,pemberian pengampunan hanya bagi seseorang
yang menjalani hukuman berupa grasi, rehabilitasi, amnesti, dan
abolisi. "Itu namanya pengampunan.Keempat alasan itu tidak bisa
digunakan kepada Pak Harto," kata Hendarman di Istana
Negara,Jakarta,kemarin. Menurut Hendarman,penghentian kasus pidana
hukum terhadap Pak Harto sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan Perkara (SKPPP) yang berdasarkan ketetapan Pasal 140 ayat
2 KUHP.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, kasus pidana akan ditutup bila
terdakwa meninggal,nebis in idem (perkara yang sama tidak bisa
diadili dua kali), kasus kedaluwarsa,dan sakit permanen."Kasus
ditutup karena sakit permanen. SKPPP ini disahkan oleh pengadilan
tinggi. Jadi, istilahnya ditutup demi hukum,"ujar Hendarman.
Hendarman menjelaskan,Asosiasi PenasihatHukumIndonesia(APHI) pernah
mempraperadilankan SKPPP yang dikeluarkan Kejagung tersebut ke
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam putusan di pengadilan
tersebut Kejagung dikalahkan, kemudian segera mengajukan banding.

Dalam putusan banding,Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan
putusan PN Jakarta Selatan.APHI kembali mengajukan kasasi, namun MA
menguatkan putusan PT DKI Jakarta. "Jadi sekarang kasus Pak Harto
sudah selesai," papar Hendarman. Kasus pidana Pak Harto, ujar
Hendarman,tidak mungkin dibuka kembali mengingat sakitnya yang sudah
tidak bisa disembuhkan."Tim dokter mengatakan Pak Harto sulit
disembuhkan untuk mempunyai pemikiran yang bisa mengetahui proses
persidangan itu,"ujar Hendarman.

Adapun gugatan perdata yang diajukan pemerintah terus berjalan. Dia
mengatakan, saat ini Kejagung menggugat Pak Harto yang diduga
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan negara Rp10
triliun, berupa kerugian materiil Rp6 triliun dan imateriil Rp4
triliun. Nantinya,ada enam perkara lagi yang akan digugat.
Berdasarkan catatan SINDO, gugatan yang dimaksud Hendarman ialah
gugatan Kejagung terhadap Pak Harto terkait dugaan penyimpangan dana
beasiswa Yayasan Supersemar.

Hingga kini, perkara itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan.Sementara enam perkara lain yakni dugaan
penyimpangan dana Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab),Yayasan
Amal Bakti Muslim Pancasila,Yayasan Sejahtera Mandiri,Yayasan Gotong
Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora,dan Yayasan Dana Sejahtera
Diri. "Gugatan perdata terhadap Pak Harto semua tentang yayasan
yang dimilikinya, termasuk Yayasan Supersemar. Gugatan terhadap ke
tujuh yayasan tersebut tidak akan dihentikan dan akan berjalan
terus,"tambahnya.

Menurut Hendarman,bila di kemudian hari Pak Harto wafat,gugatan
perdata dapat dilanjutkan ke ahli warisnya. Salah satu anggota tim
kuasa hukum Pak Harto Denny Kailimang menilai gugatan perdata ini
lebih kental nuansa politiknya ketimbang aspek hukumnya. Menurut
dia, apa yang dituduhkan kepada Pak Harto bukan hal baru. "Padahal
kalau mau fair, ketika menjabat Presiden Pak Harto kan selalu
melaporkan seluruh kebijakannya kepada DPR dan MPR," tuturnya.
Denny tidak sepakat dengan penilaian keluarga Pak Harto ikut
bertanggung jawab atas putusan pengadilan bila Pak Harto meninggal
dunia." Tidak ada itu,"tegasnya.

Diperlakukan Sama

Menanggapi penanganan kasus hukum Pak Harto,Direktur Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (LBH) Jakarta Asfinawati berharap pemerintah
memperlakukan Pak Harto sama dengan warga negara lain. Pemerintah
diharapkan tidak memperlakukan Pak Harto secara istimewa hanya
karena Pak Harto mantan presiden. Menurut Asfinawati, perkara Pak
Harto menjadi uji coba bagi pemerintah saat ini untuk menunjukkan
sikap independen dalam menyikapi kasuskasus hukum. Senada dengan
Asfinawati, Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan meminta proses
hukum terhadap mantan Presiden Soeharto tetap dilanjutkan.

Menurut dia, mantan penguasa Orde Baru tersebut tidak boleh
diistimewakan. "Semua orang sama di mata hukum.Walaupun dia mantan
presiden yang 32 tahun berkuasa, proses hukum harus
ditegakkan,"kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Kalaupun
nantinya pengadilan menyatakan Pak Harto bersalah dan pemerintah
mengampuninya, hal itu soal lain.Namun yang jelas proses hukum tidak
boleh ditiadakan dengan dalih apa pun. Anggota DPR dari PDIP ini
mengatakan akan lebih elegan bagi Pak Harto jika menjalani proses
hukum dan mendapatkan status hukum. "Daripada dia meninggal dan
belum ada proses hukum.

Akibatnya (dia) akan terus dihujat masyarakat," jelasnya. Trimedya
mengatakan banyak sekali kasus,dari korupsi sampai pelanggaran HAM
berat, yang diduga melibatkan Pak Harto. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
juga menyatakan proses hukum terhadap mantan presiden Soeharto tidak
bisa ditiadakan karena merupakan amanat TAP MPR No XI/1998 tentang
pemberantasan KKN tanpa pandang bulu. "Bahkan diperkuat TAP MPR No
I/2003 yang mengatakan TAP MPR No XI masih tetap berlaku dan berdaya
guna,"jelasnya. Karena itu, Hidayat kurang sependapat dengan usulan
Partai Golkar yang ingin mengesampingkan kasus hukum Pak Harto.

Menurut dia,proses hukum penting bagi Pak Harto sendiri. "Justru
kalau langsung dimaafkan, beliau akan bertanya,salah saya apa kok
dimaafkan? Yang bisa menyatakan salah atau tidak adalah proses
hukum," ujarnya.

Membaik

Sementara itu,kondisi Pak Harto pada perawatan hari keempat kemarin
di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, semakin membaik.Hal
ini terbukti dengan meningkatnya hemoglobin (HB) Pak Harto sebesar
0,1% menjadi 8,4% dibanding hari sebelumnya. Meski secara umum masih
lemah, namun kesadaran, nafsu makan, dan tekanan darahnya stabil,
yaitu berkisar sistolik 110–120 per 50 mmHg.

"HB beliau naik setelah dilakukan transfusi darah siang ini
(kemarin)," tegas Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mardjo Soebandiono
ketika dihubungi SINDO di Jakarta kemarin. Meski begitu, tim dokter
masih membiarkan alat penyedot cairan menempel di sekujur tubuh Pak
Harto.Rencananya, alat penyedot tersebut akan dilepas secara
perlahan. Selain itu, tim dokter menyiapkan alat pacu jantung untuk
memeriksa jantung Pak Harto pada pukul 06.00 WIB hari ini. "Alat
pacu jantung dari RSPP sudah disiagakan sejak pukul 17.00 WIB sore
ini (kemarin).

Dengan alat ini akan diketahui kondisi kesehatan beliau,"ujar
Mardjo. Selanjutnya, tim dokter membatasi waktu kunjungan bagi
keluarga dan kolega demi mencegah penurunan kondisi kesehatan Pak
Harto.Menurut pantauan SINDO, jalan menuju President Suite lantai 5
RSPP, tempat Pak Harto dirawat, terlihat lengang.Hanya tampak
seorang dokter menuju ruang rawat inap salah satu kamar di lantai 5
tersebut. Adapun akses langsung menuju kamar Pak Harto dijaga
seorang petugas. (rarasati syarief/ maya sofia/adam prawira/dian
widiyanarko/rd kandi)
=============================
VHR News - Berita
* Dana Yayasan untuk Kroni Soeharto Sangat Besar
Kurniawan Tri Yunanto ,8 Januari 2008 - 16:59 WIB

VHRmedia.com, Jakarta - Alokasi penggunaan dana Yayasan Supersemar
dinilai tidak berimbang. Dana tersebut lebih banyak disalurkan untuk
urusan bisnis Soeharto dan para kroninya.

Ketua jaksa pengacara negara Dachamer Munthe menegaskan yang digugat
negara adalah penggunaan dana yayasan yang tidak berimbang. "Dari
penelitian BPKP, aliran dana yang benar-benar digunakan untuk
beasiswa hanya 15 persen, sisanya untuk kepentingan bisnis para
kroninya. Itu yang kita persoalkan," kata Dachamer dalam persidangan
di gugatan terhadap Yayasan Supersemar di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Selasa (8/1).

Dachamer mengatakan, aliran dana Supersemar lebih banyak diberikan
kepada kroni Soeharto. Di antaranya PT Bank Duta, PT Sempati Air, PT
Kiani Lestari, PT Kiani Sakti, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT
Tanjung Redeb Hutan Tanaman Industri, dan PT Wisma Kosgoro.

Sedangkan dana uang yang digunakan yayasan untuk kepentingan sosial
selama tahun 1975-2006 Rp 500 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih
kecil dari pinjaman kepada PT Bank Duta US$ 419 juta (sekitar Rp 4
triliun). Apalagi pinjaman beberapa perusahaan tidak diikuti
pengembalian. Hanya PT Wisma Kosgoro yang mengembalikan deviden Rp
212,5 juta.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap sebagian aliran dana Yayasan
Supersemar banyak yang masuk ke PT Nusamba Group. Melalui Bob Hasan,
selaku pemilik, dana itu dikucurkan ke beberapa anak perusahaannya.

Tuduhan itu kembali dibantah oleh kuasa hukum Soeharto. Menurut M
Assegaf, pinjaman ke beberapa perusahaan itu dibenarkan oleh yayasan
dan tidak termasuk penyelewengan. "Bunganya itu kan juga kembali
untuk kepentingan yayasan. Jadi, tidak ada masalah," katanya.

Meski demikian Assegaf mengakui ada pihak-pihak yang diuntungkan
dalam pinjaman yang disimpan dalam deposito itu. Menurut dia, dalam
bisnis hal itu merupakan kewajaran. "Apakah kalau dana yang
disalurkan kecil itu melawan hukum dan merugikan negara? Ini kan
pemikiran yang keliru dari jaksa."

Dalam persidangan kali ini kuasa hukum Soeharto menghadirkan saksi
dari Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KM-
PBS). Mereka menilai gugatan perdata yang menyeret mantan presiden
Soeharto hanya "mengacak-acak" Yayasan Supersemar. (E4)
==========================
Kondisi Kesehatan Soeharto Memburuk
Tri Wibowo Santoso
8 Januari 2008 - 14:24 WIB

VHRmedia.com, Jakarta - Kondisi kesehatan mantan presiden HM
Soeharto pada hari kelima perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina
Jakarta, Selasa (8/1), terus memburuk.

Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mardjo Soebiandono mengatakan produksi
urine Soeharto kembali menurun dan penumpukan cairan di paru-paru
bertambah. Selain itu, ditemui tanda-tanda perdarahan melalui urine
dan feses, sehingga kadar hemoglobin (Hb) turun menjadi 7,6 gram
persen, walaupun transfusi darah telah dilakukan sejak Senin (7/1).

Sebelumnya, setelah dilakukan transfusi darah, kadar Hb Soeharto
telah meningkat menjadi 8,3 gram persen. "Pagi ini juga telah
dilakukan pemeriksaan tissue doppler imaging yang memperlihatkan
adanya disinkronisasi pergerakan otot jantung dan tidak bergeraknya
salah satu segmen otot jantung," kata Mardjo, Selasa (8/1).

Atas dasar kondisi itu, kata Mardjo, tim dokter berencana melakukan
thalium scan dengan teknik radionuklir. Selanjutnya tim dokter
memutuskan untuk melakukan tindakan cardiac resynchronization
therapy (CRT) pada saatnya nanti.

Menurut ahli jantung dr Wismoyo Sunu yang turut merawat Soeharto,
CRT adalah teknologi untuk memacu jantung kanan dan kiri agar
pergerakannya sama dan sinkron. Karena tindakan CRT itu berisiko,
tim dokter juga akan berupaya mencapai sejumlah target yang
ditetapkan.

Wismoyo Sunu menjelaskan, kondisi Soeharto yang tidak stabil itu
adalah Hb yang sudah rendah akan bertambah rendah. Bila Hb terus
bertambah rendah ada kemungkinan risiko terjadi gagal jantung.

"Untuk mencapai keadaan optimal bagi tindakan CRT, perbaikan kondisi
Pak Harto mutlak diperlukan lebih intensif seperti tranfusi darah
dan perbaikan gizi," kata Mardjo Soebiandono. (E4)
©2008 VHRmedia.com

=====================
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=9823

Selasa, 08 Jan 2008,

Istana Tak Ampuni Soeharto

Kasus Perdata Tetap Diteruskan, Cendana Minta Cabut TAP MPR
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi,
kedatangannya ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) bukan merupakan
sinyal untuk memberikan pengampunan hukum bagi mantan Presiden
Soeharto. Dia memastikan tidak akan mengintervensi urusan hukum yang
kini menjerat penguasa Orde Baru tersebut.

Sikap istana itu dijelaskan Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian
Mallarangeng. Menurut dia, dalam kasus Soeharto, urusan hukum dan
kemanusiaan merupakan dua hal yang berbeda. Tidak bisa
dicampuradukkan. "Di lapangan, dalam pelaksanaan harus dipisahkan,"
tegas Andi di Kantor Kepresidenan kemarin (7/1).

Bagi SBY, sudah sepantasnya presiden menjenguk mantan presiden yang
sakit. "Ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit, yang paling
tepat untuk kita lakukan adalah mendoakannya agar lekas sembuh,"
ujar Andi.

SBY bersama Ny Ani Yudhoyono menjenguk pendahulunya itu pada Sabtu
(5/1) di RSPP. Kunjungan tersebut hanya 10 menit. Usai kunjungan,
SBY langsung mengadakan rapat kabinet terbatas yang memutuskan
memberikan dukungan maksimal untuk pengobatan Soeharto. Semua biaya
pengobatan mantan orang nomor satu di Indonesia itu akan ditanggung
APBN.

Presiden juga tidak mungkin memberikan pengampunan hukum bagi
Soeharto. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, pengampunan yang
bisa dilakukan hanyalah grasi, rehabilitasi, amnesti, dan
abolisi. "Keempat alasan itu tidak bisa digunakan (SBY)," kata
Hendarman setelah rapat kabinet di Kantor Presiden kemarin.

Soal kasus Soeharto, jelas dia, yang akan diteruskan adalah kasus
perdata. Kasus pidananya sudah dihentikan melalui SKPP (surat
ketetapan penghentian penuntutan) karena Pak Harto sakit
permanen. "Yang pidana sudah selesai. Sekarang tinggal perdata,"
ujarnya.

Kasus pidana Soeharto ditutup demi hukum. Sesuai pasal 140 ayat 2
KUHAP, jika terdakwa meninggal, nebis in idem (perkara yang sama
tidak bisa diadili dua kali atau kedaluwarsa). "Karena ini sakit
permanen, jadi dianggap sama seperti itu. Disahkan oleh pengadilan
tinggi. Istilahnya ditutup demi hukum pidananya," tegas Hendarman.

Bagaimana jika Soeharto sehat? Apakah kasusnya akan dibuka
lagi? "Dibuka bagaimana, wong sakitnya sakit permanen. Dokternya
mengatakan itu sulit disembuhkan. Bagaimana coba?" kata pria yang 6
Januari lalu genap berusia 61 tahun itu.

Menurut Hendarman, tim dokter Soeharto menyatakan bahwa penyakit
pemimpin Orde Baru itu sulit disembuhkan untuk mempunyai pemikiran
yang bisa mengetahui proses persidangan.

Saat ditemui di Gedung Kejagung, Hendarman kembali menegaskan bahwa
kejaksaan tidak akan menghentikan gugatan terhadap Soeharto.
Kejaksaan juga tidak akan mengampuni karena sampai saat ini belum
ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) lewat pengadilan atas
perkara pidana kasus Soeharto.

"Soal pengampunan bukan wewenang kejaksaan. Itu merupakan wewenang
presiden. Namun, pengampunan terhadap Soeharto tidak punya dasar
hukum karena tidak adanya tindak pidana yang dilakukan," jelas
Hendarman seusai menghadap presiden kemarin (7/1). Dia lantas
mencontohkan pengampunan melalui grasi dan rehabilitasi yang mutlak
harus didahului sebuah putusan inkracht.

Untuk kasus perdata, lanjut Hendarman, kejaksaan dapat menghentikan
gugatan jika menteri keuangan (Menkeu) menarik surat kuasa khusus
(SKK) yang telah diberikan kepada jaksa pengacara negara
(JPN). "Kalau sudah dicabut (SKK-nya), tentu (gugatan) berhenti,"
ujar alumnus hukum Undip itu.

Untuk kasus perdata, Soeharto digugat mengembalikan kerugian negara
dalam kasus korupsi Yayasan Supersemar USD 420 juta dan Rp 180
miliar. Rencananya, hari ini (8/1) dilaksanakan sidang lanjutan
dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pengurus yayasan.

Menurut Hendarman, kejaksaan bisa menggugat enam kasus yayasan lain
dengan syarat mendapatkan surat kuasa khusus dari Menkeu. Yayasan
itu, antara lain, Yayasan Dakab, Yayasan Gotong Royong, dan Yayasan
Dharmais.

Keluarga Pasrah ke SBY

Di tempat terpisah, keluarga Soeharto menyerahkan sepenuhnya urusan
penyelesaian seluruh kasus Soeharto kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Salah seorang putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi
alias Titik Soeharto, mengatakan, keluarga percaya pemerintah punya
solusi terbaik terkait dengan status hukum Soeharto. "Saya yakin
pemerintah akan mencari jalan terbaik," ujar Titik yang ditemui
seusai membesuk Soeharto di RS Pusat Pertamina (RSPP) kemarin (7/1).

Titik tidak menyebut secara detail, apakah jalan terbaik itu berupa
pengampunan melalui penghentian semua perkara, termasuk pencabutan
gugatan perdata. Yang jelas, mantan suami Prabowo Subianto tersebut
mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat yang terus-menerus
mendoakan Soeharto agar cepat sembuh.

Di tempat terpisah, pengacara Soeharto, Denny Kailimang, mengatakan
bahwa kliennya tidak akan minta pengampunan atau pencabutan gugatan
terkait dengan kasus korupsi. "Pak Harto tidak pernah merasa
bersalah, lantas mengapa harus minta ampun?" ujar Denny yang ditemui
seusai membesuk Soeharto di RSPP.

Dia menyatakan, yang diminta Soeharto adalah sikap pemerintah untuk
merekomendasikan pencabutan TAP MPR No XI Tahun 1998 yang menjadi
dasar pengusutan kasus korupsi Soeharto. "Ini kan soal kebijakan.
Kalau pemerintah serius, tentunya TAP MPR itu akan direkomendasikan
untuk dicabut," jelas Denny. Dia lantas mencontohkan perlakuan
pemerintah Soeharto ketika mengampuni mantan Presiden Soekarno
melalui pencabutan TAP MPRS pada akhir 1960-an.

Selain itu, terkait dengan gugatan perdata, Denny minta agar SBY
memerintahkan menteri keuangan untuk mencabut SKK dalam kasus
korupsi tujuh yayasan milik Soeharto.

Hingga hari keempat menjalani opname di RS Pusat Pertamina (RSPP),
kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto memperlihatkan banyak
kemajuan. Soeharto sudah dapat berinteraksi dengan para tamu, bahkan
mulai mengenal tamu yang menjengut

Sphere: Related Content

No comments: