18.1.08

Hendarman Buka Rahasia Pertemuan Dini Hari

Tribun Kaltim.
Jumat, 18-01-2008 | 05:09:21 


 JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah menolak melakukan konfirmasi ke Try
Sutrisno tentang permintaan penyelesaian kasus hukum
Soeharto. "Nggak usah seperti itu. Memang adanya seperti itu," kata
Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi usai rapat terbatas di Istana
Negara, Jakarta, Kamis (17/1). Sebelumnya, Sudi menyebut Wapres era
Orde Baru, Try Sutrisno, telah melakukan kontak komunikasi dengan
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

      Dalam pembicaraan itu, Try atas nama keluarga besar Soeharto
mendesak pemerintah untuk menghentikan kasus perdata secara hukum.

      Permintaan Try pun terus dilayangkan Kalla kepada Presiden SBY
yang saat itu berada di Malaysia. Menerima permintaan itu,  SBY
memerintahkan Jaksa Agung Hendarman Supanji untuk merapat ke Rumah
Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Hendarman diutus untuk mencari tahu
keinginan pihak Keluarga Cendana tentang penghentian kasus perdata
Soeharto tersebut.

      Lantaran perintah langsung dari Kepala Negara, Hendarman 
melenggang ke RSPP pada Sabtu (12/1) dini hari. Tak berlangsung
lama, Hendarman  keluar dan membeberkan pertemuan dengan Keluarga
Cendana yang mengarah pada kebijakan win win solution untuk kasus
hukum perdata Soeharto.

      Sepeninggal Hendarman, kuasa hukum Soeharto  mentah-mentah
menolak tawaran pemerintah tentang penanganan kasus hukum perdata
Soeharto. Tidak hanya itu, sejumlah pihak pun ikut-ikut mengencam
langkah Hendarman tentang tawaran win-win solution tersebut. Bola
panas bergelinding ke pemerintah. Seolah terpojok, pemerintah
melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Jubir Kepresidenan Andi
Mallarangeng saat mendampingi Kepala Negara di gedung Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu (16/1) kemarin mendadak membuat
keterangan pers.

      Sudi  dan Andi  membuka rahasia pertemuan Hendarman dan pihak
Keluarga Cendana. Anehnya lagi-lagi Keluarga Cendana membantah bila
telah melakukan permintaan ke pemerintah untuk menghentikan kasus
hukum perdata Soeharto.

      Menyangkut bantahan kuasa hukum Keluarga Cendana ini, Sudi
kepada Persda Network mengatakan, pemerintah dalam kesempatan itu
hanya merespon keinginan Keluarga Cendana. Ia tak ingin kasus
Soeharto berkembang ke arah yang tak mententu. "Saya tidak mau
mengomentari  soal itu. Kita sekarang hentikan polemik itu," katanya.

      Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak terlalu mempermasalahkan
bantahan kuasa hukum Keluarga Cendana tentang permintaan penghentian
kasus hukum perdata Soeharto.

      "Saya tidak tahu itu. Pokoknya saya ketemu  sama keluarga,
dengan Mbak Tutut, Mas Bambang Tri, Mbak Titiek dan Mas Tommy. Saya
menyampaikan kalau saya datang ke sana itu atas instruksi Presiden.
Saya pegang surat kuasa dari Presiden karena saya ini juga merupakan
jaksa pengacara negara, jaksa agung," kata Hendarman.

      Menurut Hendarman, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa
untuk menyelesaikan hukum perdata Soeharto saat ini ada dua cara
yakni dengan out of court settlement dan arbitrase. "Saya
menyampaikan di situ bila mengunakan arbitrase tidak mungkin karena
memang di dalam perjanjian tidak ada arbitrase," ujar Hendarman
seraya mengatakan, setelah penjelasan itu, Keluarga Cendana melempar
pertanyaan tentang cara kedua, berupa out of court
settlement. "Mereka tanya bagaimana dengan out of court settlement.
Saya jawab itu adalah cara untuk mencapai kesepakatan damai, itu
diatur dalam UU," paparnya.

       Hendarman menambahkan, Keluarga Cendana saat itu pun tidak
menyampaikan cara mana yang akan dipilih dalam menghentikan kasus
perdata Soeharto. "Waktu itu tidak ada yang disampaikan, termasuk
dari Mbak Tutut. Tapi kalau maunya (pengacara Soeharto) OC Kaligis
melalui suratnya itu, memang bunyinya seperti yang ditulis di surat
kabar yaitu ingin mencabut surat kuasa tanpa pretensi apapun juga,"
jelasnya.

      Hendarman menjelaskan, bila Keluarga Cendana menolak cara out
of court settlement, maka jalan satu-satunya adalah melalui
pengadilan. "Dalam pengadilan itu akan ada win dan lose. Kalau di
luar pengadilan itu ada win win. Itu konstruksi hukumnya," tegas
Hendarman.

      Disinggung apakah dengan kejadian seperti ini, dirinya merasa
dipojokkan, dengan enteng Hendarman mengaku tidak pernah merasa
terpojok.

      Hendarman menyebut, dalam perintah Kepala Negara dirinya hanya
diperintahkan untuk mencari tahu seperti apa tawaran dari Keluarga
Cendana tentang penghentian kasus hukum perdata Soeharto

      Menyangkut tawaran dari salah satu Dewan Pertimbangan Presiden
(Watimpres) dalam bidang hukum, Adnan Buyung Nasution agar Soeharto
dihukum sehari dan kemudian baru diberi pengampunan oleh Presiden
SBY, Hendarman menganggap itu adalah hal yang tidak mungkin bisa
dilakukan. "Mana mungkin. Semuanya baru dihitung aset
penyelesaiannya. Kita akan menuntut Rp 4 triliun dan 6 triliun,"
ungkap Hendarman.

      Try Soetrisno Membantah

      Terkait polemik ini, Try Soetrisno menggelar jumpa pers di
rumahnya di Jalan Purwakarta, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Try  menyatakan ia  menelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla atas
inisiatif pribadi.

      "Benar bahwa  pemerintah mengirimkan  Jaksa Agung, Hendarman
Supanji  sebagai respon atas permintaan saya pribadi (bukan atas
nama keluarga) kepada bapak Wakil  Presiden Jusuf Kalla, untuk
diteruskan kepada Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," kata Try
Soetrisno dalam rilisnya. Try  menyarankan penyelesaian perdata
Soeharto dalam koridor hukum yang tepat termasuk out of court
settlement.

 

Sphere: Related Content

No comments: