13.1.08

ICMI dan SBY ikut latah, minta masyarakat memaafkan Soeharto

Saya sungguh merasa prihatin, membaca berita Kompas (13
Januari 2008) bahwa ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim
se-Indonesia) meminta masyarakat Indonesia memaafkan
kesalahan masa lalu, yang dilakukan mantan Presiden
Soeharto. Meski belum menjadi sikap resmi ICMI, Ketua
Presidium ICMI Pusat Nanat Fatah Natsir di Pekanbaru,
Riau, mengatakan, persoalan hukum Soeharto sebaiknya
tak lagi diungkit. "Kita serahkan kepada Allah saja,"
ujarnya.

Sedangkan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI,
Irman Gusman, lebih ajaib lagi. Irman dikutip
mengatakan, "Kita harus berani memaafkan Soeharto
justru agar pemimpin bangsa ini di masa depan tak lagi
mengulangi kesalahan yang sama."

Amboi! Sungguh aneh logika yang dikembangkan Irman.
Yakni, jika rakyat dengan mudah memaafkan kesalahan
Soeharto, maka di masa mendatang para pemimpin tidak
akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan
Soeharto! Apakah logikanya tidak terbalik? Justru
karena rakyat terlalu mudah melupakan kesalahan para
penguasa, maka setiap penguasa cenderung
menggampangkan masalah, dan tidak takut melakukan
kesalahan. Toh mereka tahu, ujung-ujungnya mereka akan
dimaafkan.

Tapi saya tidak heran, karena perspektif yang
dikembangkan oleh sebagian besar media massa kita
memang terkesan elite-sentris. Di headline Kompas
edisi yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk
membicarakan penyelesaian kasus hukum Soeharto. Rakyat
justru diminta mendoakan yang terbaik bagi Soeharto.

Baca baik-baik. SBY sebagai Presiden bicara dari
perspektif "yang terbaik bagi Soeharto." Dia tidak
bicara dari perspektif "yang terbaik bagi rakyat" atau
"yang terbaik bagi kepentingan bangsa." Kalau mau
betul-betul yang terbaik bagi Soeharto, ya tentu saja
semua kasus hukum yang menyangkut dirinya dan
anak-anaknya harus dibekukan, dan harta kekayaan hasil
korupsi --yang kini masih dikuasai Soeharto dan
keluarganya-- tidak perlu dikutak-katik lagi.

Saya pribadi beranggapan, memberi maaf tidak lantas
berarti buruk. Malah dalam ajaran agama, memberi maaf
termasuk salah satu perbuatan terpuji. Yang membuat
saya terganggu, seruan pemberian maaf bagi Soeharto
itu banyak dikeluarkan oleh pihak-pihak atau
tokoh-tokoh, yang memang mendapat privilese atau
menikmati banyak keuntungan selama Soeharto berkuasa.

ICMI (dan Golkar) harus diakui menjadi besar karena
dibesarkan oleh Soeharto. Karir militer SBY (dan
sejumlah jenderal lain, termasuk Prabowo, Wiranto)
juga tak mungkin berjalan mulus, tanpa persetujuan
atau dukungan Soeharto.

Secara etis, yang lebih pantas bicara soal "memberi
maaf" atau "pengampunan" itu bukanlah mereka yang
memang dekat dan telah menikmati banyak keuntungan
berkat kedekatan dengan Soeharto. Tetapi, yang lebih
pantas bicara adalah mereka yang menjadi korban,
teraniaya, tersiksa, atau tertindas di bawah
pemerintahan rezim Soeharto. Keluarga aktivis korban
penculikan, korban pelanggaran HAM Tanjung Priok,
penembakan Trisakti, peristiwa 27 Juli 1996,
pembunuhan massal 1965, dan lain-lain, yang tak bisa
disebutkan satu-persatu.

Juga, rakyat yang disingkirkan secara paksa dari
tanahnya, untuk membuat peternakan sapi Tapos di Jawa
Barat milik Soeharto. Serta, tokoh-tokoh atau aktivis
yang dipersulit nafkah hidupnya, dikucilkan, disiksa,
atau masuk penjara, karena berani menentang
langkah-langkah Soeharto. Mungkin, pantas juga
dimasukkan di sini, para jurnalis korban pembreidelan,
atau jurnalis yang masuk penjara karena memperjuangkan
kebebasan pers di masa Orde Baru.

Depok, 13 Januari 2008, pukul 22.00 WIB.

Satrio Arismunandar
Producer "Jika Aku Menjadi" (tayang tiap Minggu, pukul 18.00 WIB) -
News Division, Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790
Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 4026, Fax: 79184558, 79184627

http://satrioarismunandar6.blogspot.com
http://satrioarismunandar.multiply.com

"Berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, mati tidak diakui...."

Sphere: Related Content

No comments: