15.1.08

Intermezo seputar Soeharto

 
Masih Sekitar Suharto & Artikel Thaher Y.T. & Surat Ir Setiadi kepada Megawati Sukarnoputri

Isu sekitar mantan Presiden Suharto kaitannya dengan ramé-ramé para
elite dengan tuntutan dan imbauan 'kemanusiaan', agar Suharto dibebaskan
dari segala tuntutan hukum, Yang paling bergairah adalah tuntutan dari
Wapres Jusuf Kala, telah memancing diskusi dan perdebatan yang menarik.
Antara lain aku menerima tulisan seorang peduli Indonesia dari
Australia, *Thaher Y.T.* Tulisannya itu memberikan alasan rinci mengapa
mantan Presiden Suharto tidak bisa dan tidak mungkin dibebaskan dari
tuntutan hukum.

/Tampaknya di kalangan masyarakat tidak sedikit yang punya perhatian
terhadap 'imbauan kemansiaan' bebas hukum untuk Suharto. Mulai Jakarta ,
elitenya, sampai ke Ranesi, Radio Hilversum di negeri Belanda kasus tsb
dibicarakan. /

/Baikkah perdebatan seperti yang berlaku sekarang ini?Buang-buang waktu
sajakah, atau ada yang bisa ditarik manfaatnya? Mubazirkah atau bahkan
ada faedahnya?/

/Pertanyaan-pertanyaan ini seyogianya dijernihkan. Jangan asal ikut saja
bicara kasus tuntutan /

/'kemanusiaan' sekitar pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan
mantan Presiden Suharto selama beliau memegang tampuk pimpinan negara
dan pemerintahan. /

/Jangan ragukan! Bila difikirkan baik-baik orang akan tiba pada
kesimpulan: /

/Diskusi dan perdebatan sekarang ini <sesungguhnya sudah lama -
kira-kira sudah sejak lima tahun yang lalu>, bila dilakukan dengan
secara 'businesslike'--- <kata orang Inggris), dengan beralasan dan
beragumentasi, tidak emosionil tanpa maki-makian, adalah baik dan
berguna. Diskusi kasus ini bisa membantu menjernihkan persoalan. Paling
tidak mengajak masyarakat, terutama kalangan muda dan sejarawan untuk
dengan sungguh-sungguh, menstudi, menganalisis, dan memikirkannya
baik-baik dan sungguh-sungguh. Bukankah kita hendak membangun suatu
bangsa yang berani berfikir bebas, berani berjuang mencari, mengungkap
dan menegakkan keadilan dan kebenaran yang (dalam hal ini) menyangkut
sejarah? Bukankah kita hendak menegakkan NEGARA HUKUM?/

/* * */

/Tulisan Taher YT dari Australia yang memberikan argumentasi dan alasan
masuk akal adil untuk TIDAK MEMBEBASKAN Suharto dari tuntutan hukum,
disertai lampiran tulisan A. Supardi, dan tulisanku, lima tahun yang
lalu mengenai kasus yang sama./

/Tulisanku itu pada pokoknya ditujukan untuk meosialisasikan SURAT IR
SETIADI RWEKSODIPRODJO KEPADA PRESIDEN MEGAWATI SUKARNOPUTRI. Surat
sahabatku Setiadi itu adalah untuk menjernihkan masalah: apa sebab
mantan Presiden Sukarno tidak dihadapkan ke Mahmilub. Bukan karena
'murah-hatinya Presiden Suharto' , tapi karena tidak ada alasan hukum
yang sah untuk menggeret mantan Presiden Sukarno ke Mahmilub./

/Berikut ini kupublikaskan kembali tulisanku mengenai hal tsb./

/*Ibrahim Isa:*/

/*04 Januari 2002 */

/*--------------------*/

/Para sahabat yang budiman, /

/Di bawah ini saya forwardkan SURAT IR SETIADI KEPADA PRESIDEN MEGAWATI,
yang isinya a.l. meluruskan berita yang sudah lama disiarkan sementara
fihak bahwa mantan Jendral Suharto adalah orangnya yang "mencegah"
supaya mantan Presiden Sukarno tidak diadili. Suatu pemelintiran fakta! /

/Nyatanya adalah mantan Jendral Suharto itulah orangnya yang mau
menyeret mantan Prsiden Sukarno ke Pengadilan. /

/Apa lacur, tim yang ia bentuk untuk menyeret mantan Presiden Sukarno ke
Pengadilan, menolaknya, karena tidak ada dasar hukumnya. Lalu . . .
perwira-perwira anggota tim yang menolak itu oleh Suharto dipecat dan
dipersekusi. /

/Satu pertimbangan lagi bagi Presiden Megawati untuk tidak memberikan
ampun kepada Suharto sebelum berjalan proses hukum yang adil. /

/Silakan membaca surat Ir Setiadi di bawah ini, /

/Salam hormat,
IBRAHIM ISA /

/04 jan 2002/

/------------------------/

/WahanaNews
3 januari 2002 7:19 /

/*SURAT ( IR SETIADI) Kepada PRESIDEN MEGAWATI */

/Sehubungan dengan maraknya wacana untuk memberikan pengampunan kepada
mantan presiden Soeharto, maka saya ingin menyampaikan beberapa fakta
sejarah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam suatu keputusan atas
gagasan tersebut. /

/*Pertama tama* saya ingin meluruskan pendapat yang mengatakan bahwa
Jendral Soeharto telah melakukan pencegahan terhadap upaya menyeret
almarhum Presiden Soekarno kemuka pengadilan, sehingga seolah layaklah
jika ia diampuni. (Pendapat ini juga disampaikan oleh seorang anggota
DPR dalam wawancara diberbagai stasiun televisi). /

Pendapat tersebut tidak benar, karena fakta sejarahnya adalah bahwa
pada tahun 1967 - 1968, yakni setelah Bung Karno diberhentikan sebagai
presiden, Jendral Soeharto telah memerintahkan pembentukan suatu tim
yang bertugas mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret kepengadilan
Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa).

Namun para anggota Tim yang ditunjuk menolak perintah tersebut karena
tidak terdapat dasar hukum yang kuat. AKIBATNYA JUSTRU MEREKA DIPECAT,
DISIKSA DAN DITAHAN TANPA PROSES PENGADILAN.


Beberapa anggota Tim tersebut yang terdiri dari para eks perwira
menengah pada saat ini masih dapat menjadi saksi-saksi hidup.

*Hal kedua* adalah fakta sejarah lainnya, yakni kenyataan bahwa
almarhum Presiden Soekarno telah dizalimi di akhir hayatnya dan
MENINGGAL DALAM STATUS TAHANAN YANG SANGAT TIDAK MANU SIAWI DARI REZIM
ORDE BARU YANG DIPIMPIN OLEH JENDRAL BESAR SOEHARTO. Status tahanan
tersebut tidak pernah dicabut, tetapi gugur demi hukum karena wafatnya
Bung Karno. /

*Hal ketiga* yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan gagasan
pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto adalah SELAKU BANGSA YANG
BERADAB, menurut pendapat saya tidak selayaknyalah kita mengajukan
mantan Presiden Soeharto ke muka pengadilan dalam keadaan sakit dan
lemah secara fisik. Hal ini tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan, /

Pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto dapat diberikan dengan
tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat, *yaitu setelah dilakukan
ketetapan hukum terhadap tuntutan tuntutan pidana maupun perdata yang
ditujukan kepadanya, */

Pengampunan terhadap mantan Presiden Soeharto , jika akan diberikan
atasdasar kemausiaan, sepatutnyalah juga dengan mempertimbangkan rasa
keadilan. /

Oleh sebab itu seharusnya didahului dengan pencabutan *Ketetapan (TAP)
MPRS nomor XXXIII /MPRS/1967* yang hakikatnya merupakan tindak kezaliman
dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru pimpinan Jendral
Soeharto terhadap almarhum mantan Presiden Soekarno. /

Demikianlah pandangan saya menyampaikan fakta sejarah serta
pertimbangan rasa kemanusiaan yang obyektif dan berimbang dengan rasa
keadilan. /

Ir. Setiadi Reksoprodjo /

Mantan Menteri Kabinet Dwikora
di Jakarta. /

sumber: harian Kompas, 4 januari 2002 hal.4-5

 
Ibrahim Isa
 

Sphere: Related Content

No comments: