28.1.08

Karma Politik Soekarno-Soeharto

SUARA PEMBARUAN DAILY

THE GLOBAL NEXUS

Karma Politik Soekarno-Soeharto

Christianto Wibisono

Minggu kemarin pukul 13.20 ketika berada di Pacific Place Mall saya menerima telpon dari kemenakan saya bahwa mantan Presiden Soeharto meninggal pada pukul 13.10. Saya teringat ketika saya berbincang dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada Sabtu (19/1) dan berkesempatan menjenguk dari balik kaca jendela serta menghasilkan kolom Debat Imajiner Soekarno - Soeharto. Kolom ini saya tulis Minggu sore dengan membatalkan rencana penulisan kolom berjudul, Krismon 2008 = Karma Krismon 1998.

Dua mantan Presiden Republik Indonesia meninggal dalam status tahanan politik yang tidak pernah diadili dan dituntaskan. Dua duanya pernah mempunyai pendukung fanatik yang katanya rela berkorban dan mencintai pemimpinnya sampai mati. Tapi pada saat terakhir kekuasaan kedua presiden itu, keduanya akhirnya rela, sadar, dan insaf bahwa fanatisme pendukung yang seolah-olah loyal belum tentu bisa diandalkan. Lagipula seandainya keduanya melawan secara fisik pasti akan menimbulkan bentrokan militer antara yang pro dan kontra.

Dalam hal Bung Karno, jika pada 1965 secara sadar Bung Karno mau bertahan dan melawan Soeharto ia bisa mengerahkan AURI untuk bila perlu membom Kostrad di mana Soeharto bermarkas dan pasukan KKO (Marinir) bisa dikerahkan untuk menghadapi Angkatan Darat. Karena waktu itu Angkatan Udara dan Angkatan Laut RI adalah yang terkuat di belahan bumi selatan sebagai alat penekan untuk merebut Irian Barat. Tapi, Bung Karno tidak tega untuk menjerumuskan Bangsa Indonesia dalam perang saudara, dan ia rela mati secara politik.

Dalam tempo empat tahun sejak ia memberikan Supersemar yang dipakai untuk mengkudeta kepresidenan, Bung Karno wafat dalam status tahanan politik.

Soeharto praktis mengalami hukum karma, ketika ia harus merelakan dirinya lengser, karena dikhianati semua loyalis, sehingga tidak mungkin lagi bagi Soeharto untuk maju bertahan. Skenario Supersemar 2, yang sudah diberikan kepada Pangab Jenderal Wiranto waktu itu, tidak akan ampuh menghadapi tekanan global, karena Indonesia berada pada posisi terpuruk yang memerlukan bantuan IMF, sehingga Soeharto tidak mungkin mengandalkan kharisma atau loyalitas yang ternyata semu, palsu dan hampir semua loyalis adalah Ken Arok merangkap Brutus yang tega dan tidak berhati nurani.

Zhao Ziyang adalah korban yang peduli dengan nasib mahasiswa dan berusaha menyelamatkan mahasiswa dari gilasan tank. Zhao sudah mengetahui bahwa Deng Xiao Ping dan Li Peng sudah mengambil putusan untuk membubarkan dan mengusir demonstran dari Tiananmen, dengan kekerasan mematikan. Ia masih ingin mencoba menyelamatkan mahasiswa dengan turun ke Tiananmen menasihati supaya mereka mundur saja.

Harapan mundur itu sia-sia dan Zhao mempertaruhkan posisinya karena dianggap mengkhianati pemerintah dan merangkul mahasiswa mbalelo. Mahasiswa menolak mundur dan sebagian pemimpinnya yang sekarang bermukim di AS menyesal telah mengabaikan peringatan Zhao. Akibatnya, mahasiswa tetap digilas dan Zhao Ziyang tetap dipecat dan berstatus tahanan rumah sampai akhir hayatnya. Pemerintah Tiongkok telah merehabilitasi Zhao Ziyang.

Banyak orang meributkan kalkulasi untung-rugi neraca jasa dan dosa Bung Karno, Soeharto dan Zhao Ziyang. Manusia tidak akan pernah secara utuh, total, dan tuntas membuat neraca jasa dosa seseorang, kecuali Tuhan Yang Maha Tahu. Sebab motivasi seseorang tidak mungkin diketahui oleh orang lain, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang dan alasan serta dorongan putusan politik yang diambil seseorang. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa bisa menembus kesejatian dan kedalaman pikiran dan tindakan seseorang.

Banyak Korban

Bung Karno rela minggir dari politik, tapi sudah terlanjur banyak korban jatuh akibat kudeta dan kontra kudeta G30S. Sarwo Edie dianggap sebagai pelaku lapangan yang melakukan dirty works buat Soeharto. Tapi, Sarwo Edie justru frustrasi karena digusur dari pusat kekuasaan oleh lingkaran dalam Soeharto yang direstui Soeharto sendiri.

Di awal rezim Orde Baru, beredar isu bahwa Sarwo Edie ingin menjadi Nasser yang menggusur Jenderal Najib setelah mengkudeta raja Farouk. Analogi ini keliru, sebab Soeharto menempatkan diri sebagai Nasser dengan langsung melangkahi Jenderal Nasution yang lebih senior, menggantikan Presiden Soekarno. Naiknya Yudhoyono sebagai presiden yang harus menentukan nasib Soeharto merupakan karma berputar, karena Yudhoyono adalah menantu Sarwo Edie, yang frustrasi karena dimarginalkan di zaman Soeharto.

Karma politik berputar ketika Soeharto merasa di-Caesar-kan oleh Habibie dan Habibie sendiri juga akan dikhianati oleh Golkar yang ikut menyatakan tidak bisa menerima pertanggung jawaban Habibie pada Sidang Umum MPR 1999. Skenario balas dendam politik dengan perselingkuhan yang membingungkan rakyat terus berlangsung. Poros Tengah mencegat Megawati dan mengangkat Gus Dur jadi Presiden. Tapi, motor Poros Tengah Amien Rais merasa "dilecehkan" Gus Dur dalam power sharing, padahal sudah mendapat jatah porsi Menteri Keuangan yang strategis. Akhirnya Gus Dur digusur oleh koalisi Amien Rais Megawati.

Yudhoyono baru muncul dan yakin tampil setelah menerima kunjungan Menteri Keamanan Nasional AS Thomas Ridge dengan pernyataan pengunduran diri dan siap jadi presiden.

Jusuf Kalla justru kalah dalam Konvensi Golkar yang memilih Wiranto, bahkan juga tidak memilih Ketua Umumnya sendiri, Akbar Tandjung jadi capres.

Membingungkan

Perselingkuhan politik yang tidak memberikan teladan loyalitas dan solidaritas itu memang sangat membingungkan dan memuakkan. Tidak ada lagi fatsoen, norma, atau etika, dan hati nurani dalam berpolitik, kecuali berselingkuh secara tidak setia satu sama lain dalam konspirasi, kolusi dan intrik demi kekuasaan telanjang belaka.

Para penyerbu kantor PDI-P yang merupakan pelanggar HAM pola berpolitik Orde Baru malah sudah memperoleh impunitas. Sistem politik masih diwarnai kekerasan, persekongkolan dan perselingkuhan politik. Terbunuhnya Munir merupakan bukti bahwa Orde Reformasi ternyata masih memakai cara-cara Orde Baru untuk menyingkirkan lawan politik.

Meninggalnya dua presiden dalam status tahanan politik dan nasib Bung Karno sangat mengenaskan karena watak fasis Orde Baru sangat tidak manusiawi. Sedang Orde Reformasi juga tidak berani tuntas menyelesaikan kasus Soeharto karena sistem politiknya memang masih merupakan warisan Orde Baru, walaupun telah mengalami amandemen drastis dari UUD 1945.

Setiap kali Indonesia berganti presiden maka seolah Indonesia mulai dari nol kembali. Soekarno diganti Soeharto, harus siap mengundang modal asing. Soeharto bercokol 32 tahun dan dianggap sukses, tapi akhirnya Orde Baru bangkrut meninggalkan utang dan kekuatan ekonomi yang impoten dan kurang berdaya saing.

Sekarang, setelah 10 tahun Orde Reformasi, ternyata bangsa Indonesia juga masih lemah karena sistem politiknya adalah "kumpul kebo" antara sistem presidential dan parlementer. Di mana unsur parlemen kemaruk berkuasa model zaman liberal, tapi dengan money politics yang kental bergelimang KKN.

Presiden sudah dibatasi dua masa jabatan, tapi akibat kemandekan Orde Baru maka terjadi vakum capres yang independen, bermoral, berwibawa, dan kompeten untuk memimpin Indonesia. Masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan, kebajikan, dan kebijaksanaan yang berwawasan negarawan dari elite politik. Kontaminasi dengan pola politik manunggal zaman Orla, Orba, dan Reformasi Setengah Matang, akan sangat membahayakan bangsa ini karena dunia sedang menghadapi ancaman krismon global, yang jauh lebih dahsyat dari krismon Asia yang melengserkan Soeharto.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional


Last modified: 28/1/08

Sphere: Related Content

No comments: