13.1.08

Kasus Mantan Presiden Soeharto, SBY Belum Hentikan Gugatan

Bangka Pos - Minggu, 13 Januari 2008

                        JAKARTA, POS BELITUNG -- Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono belum memutuskan untuk menyelesaikan gugatan
perdata terhadap mantan Presiden Soeharto dalam kasus Yayasan
Supersemar. Gagasan Jaksa Agung Hendarman Supandji agar gugatan
tersebut diselesaikan dengan cara out of cuort settlement (di luar
pengadilan) tidak tepat untuk dilaksanakan saat ini mengingat
kondisi kesehatan Soeharto masih kritis.

                        "Saya juga justru mendengar komentar seolah
pemerintah yang berinisiatif melakukan langkah penyelasaian kasus
perdata mantan Presiden Soeharto. Pemerintah memandang, di samping
tidak tepat bukan prioritas akhir-akhir ini," tegas Presiden SBY
seusai rapat kabinet di kediamannya Cikeas, Sabtu (12/1).

                        Turut hadir dalam rapat antara lain Wapres
Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Radjasa,
Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal Sutanto, Panglima
TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Seskab Sudi Silalahi.

                        Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.30
WIB dan berakhir sekitar pukul 16.30 WIB. Rapat dimulai beberapa
saat setelah Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono tiba di kediamannya di
Puri Cikeas Indah, dari Bandara Halim Perdana Kusuma, usai lawatan
ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla tiba di
kediaman presiden sekitar pukul 14.00 WIB untuk bergabung dalam
rapat tersebut

                        Sabtu dini hari pukul 01.00 WIB, Jaksa Agung
Hendarman Supandji tiba-tiba datang ke RSPP. Seusai turun dari
lantai lima, tempat dirawatnya Pak Harto, Hendarman mengatakan bahwa
gugatan perdata terhadap Pak Harto dalam kasus Yayasan Supersemar
bisa diselesaikan di luar pengadilan.

                        SBY mengatakan, dalam kondisi Pak Harto yang
sedang sakit seperti ini, tidak ada keinginan pemerintah untuk
memaksakan penyelesaian kasus tersebut pada saat ini.

                        "Sesungguhnya tidak ada keinginan pemerintah
untuk memaksakan sesuatu yang tidak tepat untuk saat ini. Justru
merespon keinginan, harapan dan saran baik kepada saya, Wapres, dan
lain-lain, agar masalah (gugatan) perdata dapat segera
diselesaikan," lanjut SBY.

                        Ditambahkan SBY, dalam kaitan kasus perdata
inilah, pemerintah berpendapat bahwa pada saat yang tepat nanti,
kasus perdata ini dapat dibicarakan untuk mendapatkan penyelesaian
terbaik. "Namun tetap dalam koridor hukum dan keadilan. Dengan
demikian amat mungkin dicari cara penyelesasian terbaik yang
menyangkut isu perdata itu, tapi saatnya sekarang tidak tepat,"
lanjut SBY.

                        SBY juga meminta agar polemik kasus Pak
Harto tidak dijadikan debat silang di masyarakat. "Sambil kita masih
beri tugas tim dokter untuk mengatasi gangguan kesehatan mantan
Presiden Soeharto, mari kita hentikan polemik, debat silang pendapat
yang kurang bijak dan kurang tepat kalau diangkat saat ini. Mari
kita pertahankan dan terus kembangkan karakter bangsa yang mulia,"
ujar SBY.

                        Secara terpisah, koordinator Jaksa Pengacara
Negara (JPN) Kejagung yang menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar
Dachamer Munthe menegaskan, sampai saat ini belum ada perintah dari
Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menghentikan gugatan maupun
menyelesaikan gugatan tersebut di luar pengadilan.

                        Menurut Dachamer, penyelesaian di luar
pengadilan dapat dilakukan dalam kasus gugatan perdata semacam ini.
Justru, dengan gugatan perdata inilah, pihak Kejaksaan berhadap
dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi.

                        Kejaksaan siap menyelesaikan gugatan ini
secara damai, asalkan kubu Soeharto mengajukan penyelesaian secara
tertulis kepada Jaksa Agung selaku penerima Surat Kuasa Khusus (SKK)
dari pemerintah.

                        "Sampai sekarang tidak ada itu rencana
menghentikan gugatan. Kita tunggu berita dari sana (kubu Soeharto).
Kalau ada green light (lampu hijau) dari sana, ya kita sambut.
Posisi kita pasif saja," tegas Dachamer.

                        Kuasa hukum Soeharto yakni Juan Felix
Tampubolon mengaku, kedatangan Hendarman Supandji pada Sabtu dini
hari hanya membesuk Pak Harto saja. "Tidak ada itu pembicaraan
penyelesaian di luar pengadilan," tegas Juan Felix.

                        Menurut Felix, pihaknya tidak akan meminta
kepada pemerintah untuk menghentikan gugatan maupun menyelesaikan di
luar pengadilan. "Klien kami tidak bersalah dalam penggunaan dana
Yayasan Supersemar. Kami juga tidak mau kalau disuruh meminta-minta
gugatan dihentikan atau diselesaikan di luar pengadilan. Tapi kalau
Presiden akan menghentikan gugatan, kami terima dengan baik," tegas
Juan Felix.

Sphere: Related Content

No comments: