13.1.08

Kejaksaan: Gugatan Soeharto Tetap Jalan

Jakarta, Tribun - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memastikan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto masih tetap jalan dan persidangan akan tetap dilakukan.

"Saya belum mendapat perintah dari jaksa agung untuk menghentikan gugatan atau menyelesaikan di luar pengadilan. Sidang akan tetap dilakukan hari Selasa nanti," tegas
koordinator jaksa pengacara negara di kejagung Dachamer Munthe, di Jakarta, Sabtu (12/1).


Pernyataan Dachamer ini menanggapi status Soeharto yang kini terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.

Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji juga mengusulkan penyelesaian kasus perdata Soeharto di luar pengadilan. Hendarma juga telah membesuk Soeharto di RSPP, dini
hari kemarin.

Hingga tadi malam, kondisi mantan penguasa Orde Baru selama 32 tahun ini masih simpang siur. Tim dokter mengatakan, kondisi pensiunan jenderal yang juga dituding terlibat sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini kritis, namun hanya dalam hitungan menit kondisinya dilaporkan kembali stabil.


Siap Damai

Dachamer menegaskan, pihaknya siap untuk berdamai dengan Soeharto dan penyelesaian tersebut yang diharapkan tercapai dalam gugatan perdata ini.

"Gugatan perdata ini intinya ganti rugi dibayar. Kalau mereka mau bayar, damai lah kita. Kita selalu terbuka untuk damai," lanjut Dachamer. Menurutnya, sebagai penggugat, kejaksaan hanya bersifat menunggu upaya damai dari dari tergugat. "Kita tunggu berita dari sana (tergugat). Kalau ada green light (lampu hijau), ya kita sambut. Posisi kita pasif," tegasnya

Dia menambahkan, negosisasi bisa dilakukan sampai menjelang putusan. "Pokoknya, kalau ada tawaran, kita lanjut," tambahnya.

Ketua Gerakan Masyarakat Adili Soeharto, Hendardi menegaskan, wacana jakasa agung menyelesaikan damai gugatan terhadap Soeharto harus diabaikan.

"Itu tidak proporsional dan diabaikan saja, tidak usah didengarkan karena itu bentuk anasir-
anasir (kekuatan) Orba untuk menimbulkan wacana pengampunan terhadap
Soeharto," ujar Hendardi.

Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Soeharto dituding menimbun kekayaan hasil korupsi senilai 15 miliar hingga 25 miliar dolar AS. Media asing juga kurang mensejajarkan Soeharto dengan tokoh diktator dan mantan Presiden Filipina, Marcos.

Tribun Timur Makassar - Minggu, 13-01-2008

Sphere: Related Content

No comments: