10.1.08

Kejaksaan Tolak Ampuni Soeharto

Kejaksaan Tolak Ampuni Soeharto 


Banjarmasin Post.
      Selasa, 08-01-2008 | 02:18:54 
      JAKARTA, BPOST - Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak akan
memberikan pengampunan (deponering) terhadap mantan Presiden
Soeharto. Pasalnya, hingga kini belum ada keputusan hukum dari
pengadilan yang dikenakan terhadap mantan penguasa Orde Baru itu.

      Selain itu, kejaksaan telah mengeluarkan surat keputusan
penghentian penuntutan perkara (SKPP) karena Soeharto menderita
sakit permanen. "Artinya, sampai saat ini status mantan hukum
Soeharto clean atau bersih," jelas Hendarman kepada wartawan di
Kantor Presiden, Senin (7/1).

      Meski begitu, kasus hukum Soeharto tidak akan dipetieskan.
Khusus kasus perdata tetap berjalan sesuai prosedur hukum. "Kalau
beliau tidak ada, tagihan kan masih terus berjalan. Ya ke ahli
warisnya," tandasnya.

      Kasus perdata terhadap Soeharto terkait gugatan pemerintah
diwakili kejaksaan terhadap tujuh yayasan Soeharto yang hingga kini
masih berjalan di meja hijau. Gugatan dilakukan agar Soeharto
mengembalikan keuangan negara sebesar Rp 14 triliun.

      Yang jelas, sebut Hendarman untuk kasus pidana sudah ditutup
demi hukum sesuai pasal 140 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Kejaksaan pun mengeluarkan SKPP karena kalah dalam sidang
praperadilan yang diajukan tim pengacara Soeharto.

      "Pengadilan banding pun menguatkan keluarnya SKPP atas
Soeharto itu," ungkap Hendarman.

      Atas dasar itu, pihaknya tidak bisa memberikan pengampunan
terhadap kasus Soeharto. Pengampunan itu sudah masuk ranah
(kebijakan) politik pemerintah.

      "Harus diingat pengampunan itu sama halnya dengan grasi,
amnesti, rehabilitasi dan abolisi. Itu semua adalah kewenangan
pemerintah," jelas dia.

      Jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan kasus
hukum Soeharto tidak akan dipetieskan. "Setahu saya hukum ya hukum,
kemanusiaan ya kemanusiaan. Yang jelas, kalau soal hukum jalan
terus. Selama ini juga begitu," ujarnya.

      Tatiek Soeharto, putri Soeharto mengaku pasrah jika kasus
perdata orangtuanya tetap dilanjutkan. "Kami sekeluarga menyerahkan
sepenuhnya kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kami
percaya, Bapak Presiden akan memberikan keputusan arif dan bijaksana
kepada Bapak. Menimbang, apa yang telah Bapak lakukan terhadap
bangsa ini," ujar Titiek kepada wartawan di Rumah Sakit Pusat
Pertamina, kemarin.

      Tetap Usut

      Ketua Komisi III DPR Trymedia Pandjaitan kecewa penghentian
kasus pidana dugaan korupsi Soeharto. Padahal, proses hukum terhadap
Soeharto adalah untuk menyelamatkan uang negara yang digunakan
penguasa Orba itu selama menjadi presiden.

      "Proses hukum kasus korupsi itu tujuannya menyelamatkan
keuangan negara. Selama ini tidak bisa diselamatkan karena komitmen
tidak jelas," katanya.

      Soeharto seperti dilansir PBB dan Bank Dunia beberapa waktu
menempatkannya di posisi pertama pada daftar pemimpin negara
terkorup di dunia. Taksiran nilai kekayaan negara yang diambil
mencapai 15 miliar dolar AS (Rp150 triliun) hingga 35 miliar dolar
AS (Rp 350 triliun).

      Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid sepakat
pengadilan terhadap Soeharto, termasuk mengusut harta kekayaannya.
Hal ini sesuai yang diamanatkan isi Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998,
tentang penyelengga negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme.

      "Tap MPR terkait itu belum dicabut kecuali ada fakta hukum dan
UU khusus untuk pengampunan Pak Harto," ujarnya, kemarin.

      Senada, Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim
Syaefuddin. "Pengampunan diberikan setelah Pak Harto menjalani
proses hukum, dan pengembalian aset kekayaan negara harus
dilakukan," katanya.

      Namun anggota Fraksi Demokrat Boy M Soul mengatakan sulit
untuk mengusut harta kekayaan Soeharto. Pasalnya, Soeharto tidak
terlibat langsung, melainkan oleh anak dan para kroninya.

      "Yang punya perusahaan itu kan anak-anaknya. Pak Harto selama
memerintah hanya fokus pada pekerjaan menyejehterakan rakyat,"
katanya.

      Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim
Muzadi menganjurkan kepada bangsa Indonesia memaafkan Soeharto. Hal
senada disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno
Bachir seusai menjenguk Soeharto di RSPP, Senin (7/1).

      "Memaafkan bukan berarti beliau tidak salah. Memaafkan artinya
suatu gerakan moral kita yang justru untuk kebaikan bangsa di
belakang hari. Seperti oleh Nelson Mandela atau Desmon Tutu, itu
semua berakibat kesatuan bangsa di belakang hari," ungkap Hasyim.
Persda Network/yls/yat/aco


 
 

Sphere: Related Content

1 comment:

dedi said...

kita pantas memaaafkan soeharto seandainya kita juga mampu memaafkan pencopet yang mencopet dompet kita, memaafkan maling ranmor yang mencuri kendaraan kita, dan memaafkan semua koruptor yang mencuri duit rakyat indonesia.