27.1.08

Kematian Soeharto tragedi bagi korbannya

JAKARTA, MINGGU - Meninggalnya Soeharto bukan berarti rasa sakit
orang-orang yang telah jadi korban politik semasa pemerintahannya
hilang begitu saja. Mereka justru menyesal, karena Soeharto belum
sempat diadili.

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini jadi pengurus
PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko mengatakan, "Kematiannya adalah
tragedi bagi semua orang yang menjadi korban kejahatannya. Mereka
(para korban, Red) tak pernah mendapat keadilan."

Soeharto yang meninggal dalam usia 86 tahun, dituduh melakukan banyak
kejahatan selama masa pemerintahannya, termasuk pembunuhan lebih dari
500.000 anggota PKI pada 1965-1966. Almarhum dan keluarganya juga
dituduh melakukan korupsi yang, menurut lembaga Transparansi
Internasional, jumlah totalnya mencapai 35 miliar dolar AS (sekitar Rp
327 triliun).

Begitu berkuasa pada 1965, Soeharto langsung memberantas Partai
Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya. Kebijakan itu dipandang
pihak luar negeri sebagai pembunuhan masal terbesar sepanjang abad ke-20.

"Soeharto adalah ibu dari kejahatan kemanusiaan," kecam Sudjatmiko
yang dipenjara semasa pemerintahan Soeharto.

Sementara itu pendiri Tapol, organisasi pembela HM di Indonesia,
Carmel Budiarjo mengatakan, meninggalnya Soeharto sebagai kematian tiran.

"Para elite politik tidak melihat pentingnya keadilan. Banyak orang
merasa apa yang saya rasa, karena dia meninggal tanpa terlebih dulu
diadili. Saya hanya berharap, obituarinya akan diwarnai highlight
selama dia memerintah," kata Carmel Budiarjo.

Budiarjo yang kini menjadi warga negara Inggris, pernah dipenjara
pemerintah pada 1968 karena terlibat diskusi akademis. Di bawah
pemerintahan Suharto, banyak akademisi yang dipenjara karena
dihubung-hubungkan dengan PKI atau kegiatan makar.

Sementara itu Fadjroel Rachman mengatakan, "Pengusutan terhadap kroni,
keluarga dan para loyalis Soeharto seharusnya tetap dijalankan."

Fajroel Rahman yang dipenjara pemerintah Soeharto pada 1976
mengatakan, invasi RI ke Timor Timur dan kebijakannya di Aceh
merupakan pelanggaran berdarah. Dan, korbannya sampai sekarang masih
mencari keadilan.

Seorang aktivis dan jurnalis, Andreas Harsono menambahkan, "Soeharto
tak ragu-ragu untuk mengabaikan hukum dalam menyelesaikan masalah.
Pertanyaannya, apakah dia menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak."

Sebagai wartawan, kata Harsono, dia merasakan betapa tekanan Soeharto
begitu ketat terhadap kebebasan pers."Di masa depan, rakyat akan
memujanya, rakyat akan menyebutnya sebagai Bapak Pembangunan, orang
akan membantah bahwa dia pernah melakukan aktivitas fasis, melakukan
pembunuhan dan pengekangan kebebasan, karena dia tak pernah diadili,"
sesal Harsono. (AFP)

 
 

Sphere: Related Content

No comments: