12.1.08

Korban HAM Tak Ingin Maafkan Soeharto

Jawa Pos.
Sabtu, 12 Jan 2008,
                                

                                JAKARTA - Sejumlah keluarga korban
pelanggaran HAM (hak asasi manusia) pada era kekuasaan Soeharto
kemarin menyempatkan diri ke RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina).
Mereka berdoa supaya mantan presiden itu kembali sehat serta meminta
agar kesalahannya sebagai pelaku kekerasan HAM tetap diusut.

                                "Pemerintah dan politisi harus
memandang keberadaan kami sebagai korban pelanggaran HAM yang
dilakukan Soeharto," tegas Bejo Untung, salah seorang korban
pelanggaran HAM peristiwa 1965, di lobi RSPP kemarin. Bejo bersama
sekitar 30 anggota keluarga korban pelanggaran HAM dari peristiwa
Tanjung Priok, Talangsari, penculikan 1997/1998, dan Trisakti 1998.
Tampak pula bersama mereka Suciwati, istri aktivis HAM almarhum
Munir, dan Koordinator Kontras Usman Hamid.

                                "Atas nama kemanusiaan, kami ke sini
adalah ingin mendoakan Soeharto supaya segera sembuh," sambung
Suciwati yang mengajak anaknya, Alif, ikut serta kemarin.

                                Menurut Suciwati, segala dalih untuk
memaafkan Soeharto karena sakit yang dideritanya saat ini bukanlah
bentuk kemanusiaan. Jika dihadapkan pada nasib yang diderita para
korban Soeharto di masa lalu, upaya tersebut sama saja dengan
menghapus segala upaya yang dilakukan anggota keluarga korban
pelanggaran HAM. "Kemanusiaan yang hakiki adalah kebenaran dan
keadilan. Karena itu, kebenaran dan keadilanlah yang tetap harus
ditegakkan di dunia ini, bukan menutupinya," tegasnya.

                                Bejo yang memimpin kunjungan itu
menceritakan, dirinya menderita akibat perampasan HAM sejak semasa
muda. Saat itu, kata pria yang kini berusia 60 tahun tersebut, tanpa
alasan yang jelas, dirinya yang bergabung dalam Ikatan Pemuda
Pelajar Indonesia dijebloskan ke penjara selama sembilan
tahun. "Saya dipenjara selama sembilan tahun tanpa alasan yang jelas
dan juga tanpa pengadilan yang memutuskan apa pun," ungkapnya.

                                Oleh karena itu, Bejo yang juga
menjabat ketua Yayasan Penelusuran Pembunuhan 65 tersebut menilai
permintaan maaf yang dialamatkan kepada Soeharto sangat tidak
beralasan dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami dan ribuan
warga lainnya. Kondisi sakit yang dialami penguasa Orde Baru itu
tidak boleh menjadi dalih pemerintah untuk menghentikan proses hukum
yang belum menemui kejelasan. "Memaafkan itu urusan nanti, setelah
pemerintah melaksanakan proses hukum," tandasnya.

                                Di tempat yang sama, Koordinator
Kontras Usman Hamid menyatakan, kondisi yang dialami Soeharto
seharusnya menjadi penggerak bagi Komnas HAM, DPR, presiden, dan
jaksa agung untuk segera melakukan proses hukum atas semua peristiwa
pelanggaran HAM di bawah tanggung jawab Soeharto. "Pemerintah harus
menegakkan komitmennya bahwa segala proses hukum harus dilakukan
kepada siapa pun dengan tetap memperhatikan asas praduga tak
bersalah dan hak-hak asasi manusia," ujar Usman.

                                Menurut dia, pemerintah harus tetap
dalam koridor objektif dalam melanjutkan kasus hukum yang
dialamatkan kepada Soeharto. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh
menghiraukan pendapat-pendapat sekelompok pihak atau individu yang
ingin memaafkan Soeharto karena sakit. "Harus dilihat apakah
pertimbangan jasa yang dilakukan Soeharto sebanding dengan
pelanggaran HAM yang dilakukan," katanya. Usman juga menyebut, jika
Soeharto meninggal, proses hukum bisa dilakukan secara in absensia. )

Sphere: Related Content

No comments: