15.1.08

Menghadapi Soeharto pada Tiga Pengadilan



Radio Nederland Wereldomroep

15-01-2008
George Junus Aditjondro ttg Soeharto

Keluarga Soeharto tolak tawaran penyelesaian kasus perdata yang
diajukan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Mereka tetap menghendaki
penyelesaian lewat pengadilan. Keputusan ini diambil, bisa jadi,
karena O.C. Kaligis, pengacara Soeharto, yakin bahwa mereka bisa
menang di pengadilan. Tetapi, menurut pengamat politik George Junus
Aditjondro, Soeharto dan keluarga serta kroninya harus dihadapi pada
tiga front, yaitu pengadilan perdata, pengadilan pidana dan pengadilan
hak-hak azasi manusia. Lebih lanjut, berikut George Junus Aditjondro
kepada Radio Nederland Wereldomroep.

George Junus Aditjondro [GJA]: Ya, karena yang bilang itu O.C.
Kaligis, maka menurut saya itu kayak hanya semangat pokrol bambu saja.
Artinya, beraninya ngomong begini, sesudah SBY mendorong Jaksa Agung
supaya menyelesaikan di luar pengadilan. Tapi kan mereka kan bilang
alasannya bahwa mereka tidak mau menerima ini karena yayasan ini bukan
pemerintah. Sehingga tidak bisa diputuskan oleh pemerintah lewat satu
kasus perdata. Saya pikir mereka menggunakan strategi itu karena
mereka yakin bahwa dalam kasus perdata mereka akan menang.Radio
Nederland Wereldomroep

Tiga Pengadilan
[RNW]: Kalau begitu bagaimana, anda tidak setuju dengan langkah
pemerintah untuk memproses kasus Soeharto ini melalui kasus perdata?

GJA: Saya sih setuju saja. Tapi itu baru sepotong. Kalau saya setuju
perdata, tidak berarti saya tidak setuju dengan pidana dan pengadilan
HAM. Kasus Soeharto harus dihadapi di tiga pengadilan. Dan walau pun
Soeharto mati, yang pidana bisa in absentia, yang perdana akan
diwarisi oleh anak-anaknya, dan yang pengadilan HAM akan diwariskan
kepada kroni-kroninya.

RNW: Nah, soal kroni-kroni ini kayaknya anda mengamati langkah-langkah
menarik yang ditempuh oleh para kroninya ini, dibandingkan dengan
keluarga Soeharto?

GJA: Kroni-kroninya kan terutama terhimpun di Golkar. Nah, Golkar kan
secara aktif berkampanye untuk pengampunan total. Dan mereka lupa
bahwa masih ada Komnas HAM. Kebanyakan aktivis HAM di situ meneruskan
pengumpulan data yang dilakukan pada era Abdul Hakim Garuda Nusantara.
Jadi pasti banyak mantan jenderal yang bisa diajukan ke pengadilan
HAM. Mereka berpikir bahwa semuanya akan berhenti di perdata saja.

Kalau kita mau gali dari sudut HAM maka mulai dari 65 yang harus
diadili. Saya pesimis bahwa itu akan berlangsung, karena SBY bisa
kualat kalau misalnya 65 diadili. Karena menyangkut mertuanya kan?

RNW: Jadi menurut anda, kaki tangan Soeharto ini masih tetap
ditangani, baik dengan perdata mau pun pidana, begitu maksud anda?

GJA: Baik perdata, pidana dan pengadilan HAM. Cuma yang terakhir ini
paling sulit sebab UU Pengadilan HAM mengatakan hanya kasus-kasus yang
terjadi sesudah keluarnya UU Pengadilan HAM ini yang bisa diadili.
Nah, sementara yang terjadi sebelumnya harus lewat keputusan parlemen.

Ini satu hal yang aneh. Kejaksaan Agung yang mengusut, yang menyidik,
tapi harus dengan persetujuan DPR. Itu sama aja bohong. Kecuali ada
gerakan masyarakat yang kuat, dan tidak hanya diserahkan kepada
Suciwati dan para korban tapol/napol HAM, tetapi diperluas jadi
gerakan massa, tidak akan ada pengadilan HAM yang serius.

Kita lihat saja pengadilan HAM terhadap kasus Timor Leste. Itu kan
akhirnya terjadi semacam diskriminasi yang agak rasis. Hanya orang
Timornya saja yang dihukum, sementara jenderal-jenderal Melayu ini
bebas semua.

Eskalasi Kesadaran HAM
RNW: Bukankah soal hak-hak azasi manusia ini perkara yang rumit.
Karena misalnya di Spanyol saja, waktu zamannya Jenderal Franco itu,
Jenderal Franconya meninggal tahun 1975, baru tahun-tahun ini,
akhir-akhir ini saja, orang mulai sadar, mulai menggali lagi kuburan
massal zaman Franco dan merobohkan patung-patung Franco. Jadi
dibutuhkan waktu lebih dari 35 tahun sebelum orang sadar bahwa itu
semua adalah pelanggaran hak-hak azasi manusia?

GJA: Iya, tetapi sekarang kan sudah ada eskalasi kesadaran HAM.
Indonesia pasca Soeharto kan tiba-tiba mulai menandatangani sekian
banyak instrumen HAM internasional. Dan kalau kita lihat contoh
Spanyol dan merasa pesimis, cobalah lihat contoh Cile dan bisa menjadi
optimis.

Yang menyelamatkan Augusto Pinochet dari pengadilan hanyalah kematian
dia. Dan dia waktu itu mau diadili untuk dua hal, korupsi dan HAM.
Saya rasa kedua hal ini harus dihubungkan. Kasus Filipina juga
mengatakan bahwa uang rakyat Filipina yang diembat keluarga Marcos itu
harus direbut kembali. Repatriasi istilahnya, untuk memberikan
kompensasi kepada korban-korban HAM.

Di Indonesia ini kelemahannya adalah bahwa selama ini kasus Soeharto
hanya didekati dari sudut korupsinya, tapi tidak dari sudut HAMnya.
Dan orang tidak melihat bahwa akumulasi kekayaan Soeharto yang luar
biasa itu bisa terjadi justru karena dia selama 32 tahun melakukan
pelanggaran HAM. Khususnya melakukan pembasmian, pembunuhan, teror
terhadap semua yang menentang.

Meninggal Misterius
Bahwa itu kemudian diteruskan oleh rezim pasca Soeharto, jangan kita
lupa bahwa ada dua orang pejuang HAM yang meninggal secara misterius
di Arab Saudi. Zubhan Z.E. dan Baharuddin Lopa. Zubhan Z.E. di zaman
Soeharto masih sangat kuat, di akhir 1980an, sebelum dia sebagai wakil
ketua MPR akan membongkar korupsi Soeharto di MPR. Dan Baharuddin Lopa
pasca Soeharto, ketika dia ingin membongkar korupsi dana BLBI.

Jadi bukan hanya Munir, tapi banyak sekali. Munir, Udin, Agus
Wirahadikusumah. Komplitlah. Artinya, pejuang-pejuang yang jadi korban
jiwa itu mewakili semua sektor. Ada tentaranya, ada aktivisnya, ada
Jaksa Agungnya. Nah, ini yang perlu disosialisasikan.

Jadi bahwa dosa-dosa Soeharto bukan hanya karena dia membangkrutkan
ekonomi Indonesia, tetapi bahwa pertama dihabisi dulu nyawa banyak
orang Indonesia, dan kemudian yang diharapkan orang Indonesia bisa
lebih sejahtera, akhirnya dia juga merongrong ekonomi Indonesia.

Soeharto Bukan Pahlawan
Soeharto itu penjahat kemanusiaan bukan pahlawan. Jadi tempatnya jelas
bukan di Taman Makam Pahlawan, kecuali bahwa kenyataan Taman Makam
Pahlawan isinya memang banyak koruptor. Kalau kita pakai istilah TMP à
la TImor Leste, maknanya kan bukan Taman Makam Pahlawan, tapi tentara
mati percuma.

Mungkin karena dia memang minta di istina Giribangun, tidak di TMP,
masih juga da permasalahan apakah Soeharto mau dikuburkan dengan
upacara militer, atau diserahkan kepada keluarga saja. Kalau saya
mestinya melihat bahwa dia tidak pantas dikubur dengan upacara
militer. Karena banyak militer justru jadi korban dari petualangan
politiknya di Timor Leste.

RNW: Bagaimana, etis gak kita omong seperti ini, sementara yang
bersangkutan belum meninggal.

GJA: Hahaha, ini pertanyaan yang bagus ini, etis nggak ngomongin
begini, sementara orangnya belum meninggal. Saya rasa ukuran etikanya
apa? Budaya Jawa di mana kalau orang sebelum meninggal apalagi sesudah
meninggal endak boleh diomongin jeleknya, atau kita ngomong sebagai
bangsa.

Kalau omong sebagai bangsa, kita meletakkan satu preseden yang bagus.
Kalau presedennya tidak bagus. Bahwa seorang ex kepala negara, mantan
jenderal, koruptor resmi terbesar di dunia, tidak kita bicarakan
secara serius, kita ini jadi bangsa pelawak, gitu lho. Kalau pakai
bahasa iklan, nanti apa kata dunia.

Demikian pengamat politik George Junus Aditjondro. Anda juga bisa
mendengarkan sendiri wawancara ini melalui MP3.


 

Sphere: Related Content

No comments: