15.1.08

Pengacara Soeharto: Tak Ada Perdamaian

Tribun Kaltim.
          
Rabu, 16-01-2008 | 05:06:01 

Gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar
diajukan terkait dengan penyelewengan.


      TAWARAN Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menyelesaikan
gugatan perdata terhadap  mantan presiden Soeharto dan Yayasan
Supersemar tak bersambut.  Kubu Soeharto yang diwakili tim
kuasanya,menyatakan tidak akan ada perdamaian dengan pemerintah
selaku pemberi kuasa bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) asal
Kejagung.

      " Tak ada perdamaian.Penyelesaian out of court settlement (di
luar pengadilan) bisa kalau gugatan dicabut tanpa syarat," tegas
kuasa hukum Soeharto, Juan Felix Tampubolon seusai persidangan
gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar di
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/1).

      Ditegaskan Felix, pihaknya merasa yakin bahwa Pak Harto tidak
bersalah dalam penggunaan dana Yayasan Supersemar. "Seperti yang
disampaikan saksi ahli yang kita hadirkan tadi,bahwa laba bersih
dari bank milik pemerintah yang disumbangkan ke Yayasan
Supersemar,bukan lagi menjadi keuangan negara," lanjutnya.

      Sehingga, yayasan bisa menggunakan untuk beasiswa maupun
investasi di berbagai perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan.

      Semenatra itu, Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dachmer
Munthe menegaskan,perdamaian dengan kubu Soeharto masih bisa
dilakukan."Perdamaian bisa terjadi sampai palu diketok (persidangan
berakhir).

       Menurut Dachamer, perdamaian atau win-win solution memang
diharapkan Kejaksaan dalam gugatan ini. "Gugatan perdata,kan intinya
tergugat mau bayar.Kalau mereka mau bayar, damailah kita," lanjutnya.

      Kendati demikian, JPN tetap akan terus melanjutkan gugatan ini
sepanjang tidak ada perdamaian atau surat kuasa dari pemerintah
dicabut. "Lihat saja,sidang jalan terus.Kita yakin menang.Kalau
tidak yakin, ngapain kita fight seperti ini," lanjut Dachamer.

      Sidang rencananya dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda
penyerahan bukti tambahan dari JPN.

      Gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Beasiswa
Supersemar diajukan terkait dugaan penyelewengan dana pada yayasan
tersebut yang pernah diketuai Soeharto.   

      Kejaksaan juga menuntut pengembalian dana yang telah
disalahgunakan senilai 420 juta dolar AS dan Rp185,92 miliar,
ditambah ganti rugi imateriil Rp10 triliun.

      Menurut Dachmer Munthe, yayasan tersebut pada awalnya
bertujuan menyalurkan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa kurang
mampu sejak tahun 1978. Yayasan Supersemar menghimpun dana negara
melalui bank-bank pemerintah dan masyarakat.

      Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang
Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah,
yang kemudian diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
373/KMK.011/1978, serta Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Supersemar,
seharusnya uang yang diterima disalurkan untuk beasiswa pelajar dan
mahasiswa, namun pada  praktiknya tidak demikian dan telah terjadi
penyelewengan.

      Penyelewengan dana itu, menurut JPN, merupakan perbuatan
melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata.

      Sebelumnya pada 21 Agustus 2000 Kejaksaan Agung berupaya
menyeret Soeharto menjadi pesakitan dalam perkara pidana dugaan
korupsi pada tujuh yayasan termasuk Yayasan Supersemar, namun upaya
itu gagal karena Soeharto sakit dan dinyatakan tidak dapat diadili.

      Pada 11 Mei 2006, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) HM Soeharto dan mengalihkan
upaya pengembalian keuangan negara melalui pengajuan gugatan perdata.
    
 

Sphere: Related Content

No comments: