16.1.08

Pengampunan dan keadilan bagi Pak Harto

Oleh Patra M Zen
 
Berdasar konstitusi, presiden memiliki otoritas memberikan grasi,
rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Dalam ilmu hukum, grasi merupakan
pembebasan sebagian atau mengganti jenis hukuman yang dijatuhkan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara amnesti adalah pernyataan umum tentang peraturan
perundang-undangan pidana tidak mengakibatkan sanksi pidana bagi
orang-orang tertentu yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
tertentu.

Selanjutnya, abolisi merupakan pernyataan presiden menggugurkan
tuntutan pidana atau menghentikan tuntutan pidana yang telah dimulai.

Sedangkan rehabilitasi merupakan pemulihan dalam keadaan semula,
pemulihan kehormatan yang telah dinodai. Orang yang diputus pengadilan
bersalah dan ternyata di kemudian hari terbukti tidak bersalah dapat
meminta rehabilitasi.

Peradilan "in absentia"

UUD 1945, pasca-amandemen menyatakan, pemberian grasi dan rehabilitasi
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara
amnesti dan abolisi diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan
Perwakilan Rakyat.

Sesuai prinsip negara hukum, diperlukan kepastian hukum dan peradilan
yang efektif. Dalam konteks peradilan yang fair, tidak dikenal proses
pengadilan in absentia karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

Hakikatnya, karena seorang terdakwa tidak mempunyai kesempatan
melakukan pembelaan. UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi hanya membolehkan proses in absentia jika terdakwa telah
dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Atas dasar itu, Soeharto tidak dapat diadili in absentia. Sementara,
hingga kini belum pernah pengadilan memutus perkara Soeharto. Karena
itu, tidak relevan bicara pengampunan Soeharto. Pengampunan harus
dilakukan setelah ada pengadilan yang fair dan imparsial.

Upaya mengadili Soeharto sudah dimulai sejak reformasi 1998, diawali
dengan diterbitkannya Tap MPR XI Tahun 1998 yang memerintahkan
pengadilan bagi Soeharto dan kroni-kroninya. Faktanya, Soeharto belum
pernah diadili, dalam pengertian pengadilan memeriksa dan memutus
dakwaan penuntut umum.

Pada 12 Mei 2006 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas perintah
Jaksa Agung menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara
(SKP3) terhadap Soeharto. Surat perintah ini masih berlaku hingga
sekarang.

Pada 2 Februari 2001, MA memutuskan penuntutan terhadap Soeharto tidak
dapat diterima dan memerintahkan jaksa untuk melakukan pengobatan
sampai sembuh atas biaya negara. Putusan itu juga memuat ketentuan
jika Soeharto sembuh, proses persidangan dilanjutkan.

Selanjutnya, pada 29 Oktober 2001 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
melaporkan hasil pengobatan dan observasi Tim Dokter kepada MA yang
menyatakan, Soeharto tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode
pengobatan yang ada saat ini.

Pemeriksaan Soeharto dilakukan lagi pada 4 Juni 2002. Tim Penilai
Kesehatan yang ditunjuk menyimpulkan, Soeharto belum sembuh. Karena
itu, proses pengadilan tidak dapat dilanjutkan.

"Deponeering"

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil Tim Dokter yang telah
memeriksa, wajar jika dilakukan pemeriksaan lain untuk meminta
pendapat lain (second opinion), misalnya oleh tim ahli dari luar
negeri. Namun, hal ini tidak pernah dilakukan, sementara dalam banyak
peristiwa hingga perawatan yang kini dilakukan di RSPP, oleh awam
kondisi Soeharto terlihat sehat.

Belakangan Jaksa Agung mengeluarkan SKP3 berdasar Pasal 140 Ayat 2 a,
b, c, dan d KUHAP. Dalam hal ini SKP3, sebagaimana juga dinyatakan
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, bukan merupakan bentuk penghapusan
penuntutan atau pengampunan. Jika dilihat, Pasal 140 Ayat 2 d KUHAP
jelas mewajibkan penuntut umum untuk meneruskan proses hukum jika
Soeharto dinyatakan sembuh dan sehat untuk hadir di persidangan.

Fakta yang menarik, mengapa Jaksa Agung saat itu tidak mengeluarkan
langkah deponeering dengan menggunakan hak oportunitas yang dimiliki?

Menurut hemat penulis, karena tidak ada dasar dan argumen kuat pada
unsur kepentingan umum yang mendasari dikeluarkannya acta van
deponeering itu. Karena itu, usulan DPP Golkar yang mengusulkan
kebijakan ini atas nama kepentingan umum harus dimaknai bukan berdasar
kepentingan hukum dan keadilan, tetapi sebatas kepentingan politik
sekelompok pimpinan partai ini.

Motif dan tujuan usulan elite Golkar itu penting dikaji karena
pengacara Soeharto, Mohammad Assegaf, dalam sebuah talkshow di
televisi, sempat menyatakan pernyataan ini kontraproduktif dan tidak
perlu. Motif dan tujuannya jelas bukan demi kepastian hukum, dalam
arti legalitas, prediktibilitas, dan transparansi, serta adanya
peradilan yang efektif.

Patut diduga, ada skenario dan permainan politik tingkat tinggi yang
kini berlangsung, yang jelas bukan demi kepentingan umum.

Patra M Zen Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia
 

Sphere: Related Content

No comments: