12.1.08

Preseden Buruk, Memaafkan Kasus Soeharto

KUPANG, KOMPAS - Memaafkan kasus hukum terhadap mantan Presiden Soeharto sebuah preseden buruk bagi upaya penegakan hukum di masa depan. Akan ada pejabat negara yang terlibat kasus perdata dan pidana menuntut kebijakan yang serupa.

Pengamat Hukum dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Nicolaus Pira Bunga di Kupang, Sabtu (12/1) mengatakan, di dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan, Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. "Artinya tidak ada satupun warga negara Indonesia dibebaskan dari kasus pelanggaran hukum," katanya.

Memaafkan Soeharto hanya karena pertimbangan kemanusiaan, tidak dapat dibenarkan karena di dalam UU  Perdata, Pidana dan UUD 45 pasal 27 sudah ada unsur pertimbangan kemanusiaan itu.

Pernyataan mengenai Soeharto berhasil selama 20 tahun menjabat sebagai presiden hanya keluar dari para mantan pejabat Orde Baru yang merasa diri makmur, sukses dan sejahtera pada masa itu. "Hampir 75 persen rakyat Indonesia waktu itu hidup di dalam tekanan kmiskinan, pelanggaran hukum, HAM, dan hak hak domokrasi diabaikan," tambah Nicolaus.


Wartawan: KOR
 
 
Kompas - 12 Januari 2008

Sphere: Related Content

No comments: