15.1.08

Presiden: Selesaikan lewat Jalur Hukum

Tribun Kaltim. 

       
Rabu, 16-01-2008 | 05:08:01 


     PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) tetap menginginkan
kasus mantan presiden Soeharto diselesaikan lewat jalur
hukum. "Semuanya harus diselesaikan dengan koridor hukum itu saja.
Jadi harus kembali  ke koridor hukum," kata Juru Bicara Kepresidenan
Andi Mallarangeng di sela-sela rapat kabinet di Gedung Departemen
Pertanian Jakarta, Selasa (15/1). Menurut Andi,  SBY akan menghadapi
polemik kasus Soeharto ini sesuai dengan konstitusi. "Beliau adalah
konstituen sejati. Ini kasus perdata dan bisa diselesaikan melalui
dua kemungkinan, bisa penyelesaiannya di pengadilan atau di luar
pengadilan," katanya.

      Menurut Andi , jika saat ini banyak pihak yang menginginkan
SBY selaku Presiden RI memberikan maaf kepada Soeharto, maka
jawabannya harus dikembalikan kepada ketentuan yang berlaku.

      Sedangkan berdasarkan konstitusi, kekuasaan presiden untuk
mengampuni hanya ada empat yaitu, grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi.  "Itu diberikan berdasarkan status atau keadaannya,"
katanya sambil memberi contoh grasi dikeluarkan setelah ada putusan
tetap pengadilan".

      Andi menambahkan, dalam kasus Soeharto ini  maka Presiden SBY
berusaha agar semua yang menjadi hak milik negara harus kembali ke
negara dan itu dapat juga diselesaikan melalui luar pengadilan

      Dideponir

      Sementara itu,  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung
Laksono meminta pemerintah untuk mendeponir (menghentikan) kasus
Soeharto. "Partai Golkar menginginkan hal itu, karena Pak Harto
berjasa terhadap republik ini dari kemerdekaan hingga sekarang, dan
kita menikmatinya," katanya di Bandarlampung, kemarin.

      Soeharto menderita penyakit bersifat permanen sehingga tidak
memungkinkan lagi untuk berkomunikasi, serta tidak layak untuk
diajukan ke pengadilan. Selain itu, katanya, undang-undang
memungkinkan pemerintah mendeponir suatu perkara jika dianggap
mempunyai dampak secara nasional.

      "Harapan tersebut dari Partai Golkar yang juga merupakan
komponen masyarakat dan semuanya diserahkan kepada pemerintah.
Terserah pemerintah untuk menyikapinya, kami sebagai perpanjangan
rakyat menyampaikan hal itu," kata Agung.

      Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Lampung M Alzier Dianis
Thabranie, juga mendesak pemerintah untuk menghentikan kasus mantan
Presiden Soeharto dengan mengingat jasa-jasanya yang luar biasa bagi
kepentingan bangsa dan negara.

      Presiden sebenarnya bisa memberikan grasi dan rehabilitas --
dengan memperhatikan pertimbangan MA-- atau memberikan amnesti dan
abolisi -- dengan memperhatikan  pertimbangan DPR.

      Menurut dia, sehubungan kondisi kesehatannya dilaporkan kritis
maka pemerintah perlu secepatnya membuat terobosan baru untuk
memulihkan harkat dan martabat Soeharto selaku mantan presiden.

      Banyak jasa yang telah diberikan Pak Harto, seperti membangun
pendidikan dan kesehatan bagi rakyatnya, mengembangkan sektor
pertanian, membangun infrastruktur, menggalakkan program KB,
membentuk yayasan untuk menolong orang banyak, serta berbagai
kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakatnya.

      Alzier menjelaskan, selama kepemimpinannya, harus akui banyak
kemajuan dan perbaikan kehidupan ke arah lebih baik yang secara
nyata terjadi.

      "Di bawah kepemimpinannya, keutuhan NKRI tetap terjamin hingga
sekarang. Karena itu, kita harus menghargai dan menghormatinya,"
kata Alzier yang juga Ketua Kadinda Lampung.

Sphere: Related Content

No comments: