11.1.08

Rekayasa pengingkaran nilai-nilai keadilan dan pemutihan sejarah hitam Soeharto dan rezim Orba

REKAYASA PENGINGKARAN NILAI-NILAI KEADILAN DAN PEMUTIHAN SEJARAH HITAM SUHARTO/REJIM ORDE BARU

 

(Menyoroti sekitar masalah usulan deponering kasus pidana Suharto

dan pemberian amnesty kepadanya)

 

Oleh: MD Kartaprawira* )

 

 

Dari sudut pandang politik usulan para tokoh Partai Golkar ( http://www.antara. co.id/2008/ 1/6/golkar- perjuangkan- agar-perkara- hm-soeharto- ikesampingkan/)  agar kasus pidana Suharto dideponir,   tidak mengherankan. Umum maklum bahwa sebagai kader Orde Baru mereka tentu berusaha agar pemimpin agung nya – mantan presiden jendral Suharto – tidak mendapat nama jelek dan agar noda-noda hitamnya dapat diputihkan. Mereka tidak rela Suharto terus dihujat Bahkan kalau bisa dibangun terus opini bahwa Suharto adalah Bapak Pembangunan, yang membahagiakan dan memakmurkan bangsa dan negara Indonesia.

 

Itulah suatu bukti lagi bahwa peta politik era "reformasi" dewasa ini tidak ubahnya dengan peta politik orde baru. Mereka masih dominan di segala bidang – legislative, eksekutif, judikatif dan intitusi kenegaraan lainnya. Hanya baju otoriter-fasisnya diganti dengan baju "quazi demokrasi"-" quazi reformasi", suara geram dan seramnya diganti dengan lantunan suara   nyanyian-nyanyian merdu memukau orang awam, yang sesungguhnya hanya berisi janji-janji palsu.

 

Bahkan  politik orde baru terus dipacu dengan laju  mengikuti terompet neo-liberalisme. Sehingga semua sumber daya alam bangsa Indonesia menjadi bebas untuk dikuras dan  dijarah oleh kaum neoliberalis/ neokolonialis yang dibantu antek-anteknya di Indonesia. Inilah sejarah hitam yang   diwariskan orde baru kepada bangsa Indonesia. 

Suara-suara lantang yang menginginkan agar kasus pidana dideponir dan usaha pemaafan/amnesti terhadap Suharto adalah suatu bentuk usaha pemutihan terhadap sejarah hitam Suharto tersebut di atas. Dengan demikian mereka ingin unjuk demonstrasi kekuatan orba secara tanpa tedeng aling-aling bahwa tidak ingin diremehkan dalam percaturan politik.

 

Dari sudut pandang keadilan dan hukum usulan deponering,kasus pidana Suharto juga tidak mencengangkan, sebab moral orde baru tidak segan-segan dilaksanakan lagi untuk meninjak-injak nilai-nilai keadilan. Kalau kita melakukan kilas balik pada praktek politik hukum   pada era orde baru, akan tampak bagaimana hukum dan keadilan diinjak-injak dengan semena-mena. Ambil satu contoh konkrit di mana ribuan manusia tanpa proses hukum dibuang ke pulau Buru secara resmi oleh penguasa orde baru-Suharto, tanpa dibuktikan kesalahannya lebih dulu. Disana pun mereka kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi. Siapa pun yang menamakan diri sebagai manusia beradab   tidak akan bisa menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sah menurut hukum, tidak akan ada yang bisa menyatakan bahwa tindakan tersebut bukannya perbuatan pelaanggaran hukum – pelanggaran HAM berat. Dan fakta Pembuangan ke pulau Buru ini tidak mungkin ada seorang pun yang bisa mengingkarinya. Di samping itu masih banyak fakta-fakta di mana hukum dikalahkan dengan moral biadab orde baru, misalnya kasus pembunuhan massal 1965-66, kasus Tanjung Priok, kasus penyerangan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Kasus penghilangan paksa para activist dan lain-lainnya. Rasanya sangat sukar bagi para korban orba tersebut untuk menyetujui pencabutan, pendeponiran kasus pidana Suharto.

 

Bicara tentang keadilan, sampai kini pun masih kita pertanyakan: adakah keadilan?

Dan jawabannya pun kita sudah tahu: jauh belum ada. Sebagai ilustrasi kita kembali kepada nasib orang-orang yang dulu pernah dibuang ke pulau Buru, yang kemudian   dibebaskan karena memang tidak terbukti kesaalahannya dan karena tekanan masyarakat internasional. Mereka tidak mengenal dan tidak pernah menerima keadilan setelah mereka bebas. Bahkan sebaliknya mereka mendapat penganiayaan baru: KTPnya dikasi embel-embel ET (ex tapol) sehingga hidupnya sengsara. Mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat,   seharusnya mendapat restitusi, kompensasi dan jaminan social hari tua karena penderitaan yang telah ditimpakan kepadaya, disamping penguasa negara harus menyatakan minta maaf kepada mereka. Begitu juga seharusnya kebijakan penyelenggara negara terhadap nasib para korban orba di luar negeri yang dicabuti paspornya tanpa pembuktian kesalahannya dalam proses hukum. Rakyat yang kini tidak bisa dibodohi lagi tentu tidak akan bertanya-tanya: mengapa para tokoh politik begitu getol dan begitu bersemangat untuk mendeponir kasus pidana Suharto dan memaafkan tindak kejahatannya dengan megusulkan pemberian amnesty.   Inilah suatu keanehan logika keadilan yang tidak aneh.

 

Bicara tentang nilai-nilai keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan dengan masalah demokrasi. Moral orde baru selama 32 tahun juga telah menghapus ludes nilai-nilai demokrasi. Hal itu bisa kita lihat baagaimana rejim orde baru Suharto membangun mayoritas-otoriter di dalam DPR dan MPR. Partai Golkar sebagai penyangga utama kekuasaan orde baru selalu dikondisikan menjadi pemenang dalam pemilu. Untuk memperkuat posisinya di dalam DPR ABRI mendapat 100 kursi gratis tanpa melalui pemilu, di dalam MPR presiden mengangkat sejumlah besar orang-orang dari golongan fungsionil (tentunya yang tunduk pada Suharto). Jadi dengan Golkar (pemenang pemilu) ditambah sejumlah besar anggota ABRI dan golongan fungsionil REJIM ORDE BARU   SELAMANYA BISA MENENTUKAN KEMAUAN KEKUASAANNYA, bisa menghitam-putihkan Indonesia.  Begitulah praktek moral orde baru Suharto yang menghancurkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, sehingga demokrasi   hanya tinggal  nama saja.

 

Dari uraian singkat fakta-fakta negatif yang telah ditimbulkan orde baru Suharto kita sekarang dihadapkan kepada suatu masalah yang timbul dari usulan   untuk mendeponir ataupun mencabut kasus pidana Suharto. Kalau kita hanya mendasarkan rasa iba terhadap orang tua-bangka yang sakit-sakitan tentu semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi dalam kehidupam bermasyarakat dan bernegara yang berkonstitusi sebagai negara hukum, kiranya memerlukan pemikiran   lebih luas, ketimbang sebatas rasa iba pribadi saja. Kalau hanya rasa iba sebagai  dasarnya, tentu seorang penjahat besar buronan alat negara yang bersembunyi puluhan tahun sampai tua dan sakit-sakitan, kemudian dia muncul di masyarakat akan aman saja dari jeratan hukum. Tapi kita kiranya perlu melihat banyak kasus internasional   terutama bersangkutan dengan penjahat perang Nazi Jerman yang tertangkap dalam keadaan tua bangka setela bersembnunyi puluhan tahun. Toh mereka tetap dihadapkan ke pengadilan. Inilah penegakan hukum dan keadilan. Perkara nantinya diberi grasi atau tidak, itu masalah lain.

 

Maraknya masalah usulan deponering kasus pidana Suharto juga merupakan bukti bahwa impunitas tetap dilindungi di negara hukum Indonesia. Hal ini tidak bisa lain suatu pengingkaran nilai-nilai dasar hukum dan keadilan. Dan tentunya juga merupakan pengingkaran terhadap pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia   adalah negara hukum".  Kiranya kita perlu ingat kata-kata bijak Junani kuno, bahwa

"Hukum harus ditegakkan, meskipun besok langit runtuh (dunia berakhir)". Tapi sejak timbulnya peristiwa G30S dan berdirinya rejim otoriter orde baru hingga era reformasi dewasa ini keadilan dan hukum belum ditegakkan secara signifikan. Sekali lagi, karena peta politik Indonesia pada dasarnya belum berubah meskipun Suharto sudah turun dari singgasana kekuasaan negara.   Dalam peta politik tersebut tampak dominasi kekuatan lama pendukung orde baru, termasuk di bidang penegakan hukum. Mereka tentunya tidak buta dan tidak tuli untuk mengetahui bahwa keadilan dan hukum telah mereka injak-injak, impunitas berkaitan dengan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak diusik sedikitpun.

 

Berhubung dengan usulan-usulan deponering kasus pidana Suharto di atas hanya ada dua jawaban: menolak atau menyetujui. Dalam masalah penegakan keadilan dan hukum tidak ada jalan tengah: keadilan dan hukum ditegakkan atau dibiarkan dilanggar, lepas adanya 4 golongan opini masyarakat yang mempunyai sikap beragam atas masalah Suharto     (Lih. Asvi Warman Adam, http://www.jawapos. com/index. php?act=detail_ c&id=320517 ) .

Persoalan pokok sesungguhnya bukan masalah dendam atau tidak terhadap Suharto, bukan masalah dia perlu diampuni atau tidak, bukan masalah rasa haru dan iba terhadap Suharto yang sudah tua bangka atau tidak, bukan masalah Suharto berjasa terhadap bangsa dan negara (kalau memang ada) atau tidak, yang kesemuanya adalah masalah opini pribadi seseorang semata-mata terhadap Suharto.

Tetapi masalah yang sangat pokok dan prisipiil adalah masalah penegakan keadilan, hukum, HAM dan demokrasi, yang sampai sekarang pelanggarannya tidak pernah diakui oleh Suharto sendiri. Apalagi minta maaf kepada para korban yang telah   dia sengsarakan. Mengapa mereka (tokoh-tokoh pengusul deponering, pencabutan kasus pidana  Suharto dengan rasa iba mendalam), melupakan penderitaan korban tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Suharto, yang sampai detik ini   belum ada satu kasus pun yang dituntaskan?

 

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas sangat disayangkan pernyataan Tjahjo Kumolo Ketua Fraksi  PDIP di DPR (http://www.gatra. com/artikel. php?id=111021) dan Gayus Lumbunn Ketua DPP PDIP (http://www.hariante rbit.com/ artikel/fokus/ artikel.php? aid=35414 ) yang menyerukan kepada presiden SBY agar Suharto diberi amnesty. (Catatan: apabila dua pernyataan tersebut bukan plintiran  dari media/pers.) . Sejatinya pernyataan mereka tersebut secara politis sangat merugikan PDIP, sebagai partai nasionalis kerakyatan penjunjung tinggi ajaran Bung Karno, yang telah dikudeta dan   dibunuh secara perlahan-lahan oleh Suharto. Dan sejarah telah mencatat betapa kejam penganiayaan rejim Suharto terhadap PDI/PDIP yang dipimpin Megawati. Menurut pendapat saya pemberian amnesti   kepada Suharto adalah suatu penghinaan tidak hanya terhadap Bung Karno, tetapi juga kepada rakyat pendukungnya,  baik di dalam PDIP maupun   di luar PDIP, mengingat Bung Karno  adalah milik seluruh rakyat  Indonesia.

 

Saya kira para tokoh politik PDIP lebih baik mencurahkan tenaga untuk berjuang mengangkat wong cilik dari kesengsaraan dewasa ini, dari pada mengurusi Suharto yang telah menyengsarakan rakyat dan Bung Karno. Lain halnya masalahnya kalau secara pribadi ingin memaafkan Suharto, menyingkirkan rasa dendam terhadapnya. Tetapi masalah amnesti bukanlah masalah pribadi, melainkan masalah yang menyangkut negara dan bangsa. Seharusnya mereka bercermin pada posisi yang dipegang Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP: proses hukum terhadap kasus Suharto tetap berjalan terus, meskipun dia (Megawati) tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap Suharto.

 

Bagi para peduli kebenaran, keadilan, hukum, HAM dan demokrasi usulan deponering kasus pidana Suharto dan usulan pemberian amnesty kepadanya harus secara tegas ditolak. Sedang pelanjutan kasus pidana Suharto sebagai suatu usaha penegakan   kebenaran, keadilan, hukum, HAM dan demokrasi  tidak boleh terhenti.

Sesudah ada keputusan pengadilan, barulah dipikirkan perlu tidaknya Suharto (dan juga kroni-kroninya yang bersalah)   diberi amnesti.

 

*) Aktifis Gerakan Pembela Ajaran Soekarno (GEPAS) di  Uni Soviet, 1966-1968

Salah satu pendiri Gerakan Patriot Indonesia (GERPINDO) di Luar Negeri, 1968- ------

Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK' 65), Negeri Belanda,

 

Nederland, 10.11.2008

 

 

Sphere: Related Content

No comments: