28.1.08

Sampai ke Cicit Soeharto

Senin, 28 Jan 2008,

Romli Atmasasmita: Gugatan Negara soal Perdata


NUSA DUA - Meski telah meninggal dunia, tak berarti perkara Soeharto selesai begitu saja. Menurut pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, pemerintah bisa terus memerkarakan kasus-kasus perdata yang melibatkan penguasa Orde Baru itu, sampai tiga garis keturunan di bawahnya. Atau hingga ke cicit.

Termasuk gugatan perdata dalam kasus Yayasan Supersemar yang saat ini diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Gugatan Yayasan Supersemar bisa jalan terus. Bisa diarahkan ke ahli waris, tak masalah," kata guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) itu ketika ditemui di Bali Convention Centre kemarin (27/1). Pertanggungjawaban ahli waris juga termasuk penyitaan aset.

Meski demikian, tak serta merta aset negara yang diduga diambil Soeharto bisa diambil alih. Menurut Romli, penyitaan harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Mau tak mau pemerintah harus memenangkan gugatan perdata melalui pengadilan.

"Sita aset tidak bisa langsung dilakukan, harus menunggu putusan pengadilan," tambahnya. Gugatan perdata adalah satu-satunya peluang untuk memerkarakan Soeharto. Tak ada lagi peluang memerkarakan mantan Presiden RI selama 32 tahun itu dalam kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dan kasus pidana lain.

Sebab, perkara HAM atau pidana harus dihadiri terdakwa. Apalagi, KUHAP memuat aturan perkara pidana bisa dihentikan jika terdakwa meninggal. "Untuk perkara pidana yang tidak bisa in absenia, sudah selesai semua kasusnya," tambahnya.

Di bagian lain, Todung Mulya Lubis dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) menambahkan, pemerintah harus terus memperjuangkan pengembalian aset Soeharto.

Apalagi, tambahnya, reformasi telah melahirkan TAP MPR No XI Tahun 1998 yang mengamanatkan pemerintah agar mengusut kasus korupsi yang melibatkan Soeharto, keluarga, serta kroni-kroninya. "Pemerintah harus jalan terus," tambahnya.

Sejak awal sejumlah aktivis LSM antikorupsi berniat memperjuangkan isu kasus Soeharto ke konferensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) di Nusa Dua, Bali. Khususnya soal pengembalian aset (asset recovery) milik Soeharto yang diduga ada di Swiss dan Inggris. Apalagi, kedua negara itu mengirimkan wakil dalam konferensi 28 Januari sampai 1 Februari 2008 itu.

Sebaliknya, Ketua Panitia Konferensi UNCAC Eddy mengungkapkan, kasus Soeharto tak akan dibicarakan khusus di forum yang dihadiri 770 delegasi dari 107 negara itu.

"Tak ada forum khusus untuk membahas kasus Pak Harto," ujarnya ketika ditemui di Bali International Convention Centre.

Meski waktu berkabung ditetapkan tujuh hari, hal tersebut tak memengaruhi pelaksanaan konferensi. (ein/kum)

Sphere: Related Content

No comments: