17.1.08

SBY Pendam Rehabilitasi Soekarno dan Soeharto

Setelah menjabat presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata pernah merumuskan pemberian rehabilitasi untuk mantan Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun SBY kemudian mengendapkannya sampai sekarang ini. Informasi ini disampaikan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra usai membesuk Soeharto di RSPP, Jalan Kyai Maja, Jakarta Selatan, Rabu (16/01). "Untuk yang formal, yang bisa dilakukan oleh presiden, yakni yang tercantum dalam pasal 14 UUD 1945 tentang pemberian rehabilitasi, yang sebenarnya dulu sudah pernah dirumuskan, yakni pemberian rehabilitasi pada Soekarno dan sekaligus Pak Harto," ungkap Yusril.

"Tapi pada waktu itu, Pak SBY mengendapkan masalah dan sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya," imbuh mantan penulis naskah pidato Soeharto itu. Yusril juga menyebutkan, Presiden SBY dapat pula memberikan maaf secara pribadi, tidak harus dalam bentuk formal. Sedangkan Pak Harto, menurut Yusril, sudah meminta maaf. "Dalam pidato pengunduran diri Pak Harto lalu, ada teks yang secara resmi saya tulis karena waktu itu saya sebagai staf negara, di sana menyebutkan Pak harto berterima kasih atas segala bantuan dan meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan," kata Yusril.


Pada bagian lain, aktivis Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) 98 kembali menolak rezim orde baru melalui peristiwa sakitnya Soeharto. Dalam pernyataan sikap tertulisnya, KBUI 98 mengungkapkan adanya upaya mobilisasi opini yang membahayakan sendi demokrasi Indonesia.


Dalam pernyataan itu, KBUI menilai pengerahan opini dari kroni-kroni Soeharto se-pertinya sengaja diarahkan agar publik menerima dan memaafkan secara sukarela dan buta kesalahan Soeharto semasa dia berkuasa. Mobilisasi opini juga telah menjungkirbalikkan logika dan menyederhanakan persoalan politik Soeharto menjadi semata-mata persoalan dan simpati pribadi, dengan melupakan peran utamanya sebagai perancang utama rezim tiran selama 32 tahun.


Atas dasar itu, KBUI mengajak untuk tidak melupakan akibat dari kediktatoran pemerintahan Soeharto terhadap kehancuran dan kemanusiaan rakyat selama masa berkuasanya. "Kami tidak merasa berutang apa pun kepada Soeharto," kata Ikravany Hilman, salah seorang aktivis KBUI, Rabu (16/01).


KBUI menuntut agar pemerintah untuk terus melanjutkan upaya hukum dengan mengungkap berbagai penyalahgunaan selama Soeharto dan kroninya berkuasa. "Bangsa ini sulit untuk jujur bahwa pernah memiliki pemimpin yang salah yang me-nyebabkan banyak kesalahan di negeri ini," kata Ikravany.


KEJAGUNG
Pada bagian lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini bukti-bukti hukum di persi-dangan dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum, yakni tindakan korupsi yang dilakukan Soeharto dalam mengelola dana pendidikan Yayasan Supersemar.


Penyelesaian suatu kasus perdata melalui proses hukum tidak mesti didahului oleh putusan pidananya. "Tidak ada ketentuan hukum mana pun yang menyebutkan kasus perdata tidak akan berjalan jika kasus pidananya belum selesai. Kasus perdata ya kasus perdata, kasus pidana ya pidana, ini dua hal yang berbeda," kata Jaksa Pengacara Negara (JPN) Yoseph Suardi Sabda, menanggapi pernyataan sejumlah pengamat atau pakar hukum pidana di media massa yang menyangsikan upaya Kejagung mengembalikan uang negara melalui kasus perdata Soeharto.


Yoseph mencontohkan ka-sus gugatan perdata yang dilayangkan mantan Ketua MPR Amien Rais terhadap Exxon Mobile, kasus tersebut kemudian dimenangkan Amien Rais. Selain kasus Exxon Mobile, masih banyak kasus-kasus perdata menurut Yoseph yang selesai tanpa harus menyelesaikan kasus pidananya terlebih dahulu.

Sementara itu, menanggapi pernyataan pakar hukum pidana Rudi Satrio yang diun-dang sebagai saksi ahli dalam persidangan sebelumnya, Yoseph membantah analogi Rudi yang menyamakan kasus Yayasan Supersemar ibarat sedekah kepada pengemis yang tidak perlu dipertanyakan lagi ke mana uang tersebut nantinya digunakan oleh pengemis tersebut.

"Kita memberi sedekah namun kita punya hak meminta kembali pemberian kita kalau digunakan untuk membeli minuman keras, misalnya. Demikian pula dalam kasus Supersemar, jika uang yang diberikan negara disalahgunakan, dalam hukum itu namanya perbuatan melawan hukum," papar Yoseph .(zal/dtc

Harian Komentar - 17 Januari 2008

Sphere: Related Content

No comments: