19.1.08

Sesuai Hukum

PEMERINTAHAN SBY-JK tak bergeming dalam penanganan kasus hukum perdata Soeharto. Selain dalam jalur pengadilan dan di luar pengadilan, pemerintah menolak untuk menggunakan hak politik Kepala Negara dalam penyelesaian kasus hukum perdata Soeharto.

"Presiden itu tunduk dan menjalankan seluruh UU. Jadi itulah penjurunya presiden. Kalau presiden memiliki hak politik macam-macam nanti bagaimana," ujar Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa usai menunaikan salat Jumat di Masjid Istana Baiturrahim, Jakarta, Jumat (18/1).

Menurut Hatta, pemerintah telah bolak-balik menyiarkan solusi penanganan kasus hukum perdata mantan Presiden kedua RI. "Itu sudah banyak kita beri tanggapan, dan sudah
cukuplah," paparnya.

Menyangkut permintaan PKS agar pemerintah memberikan pengampunan atas kasus-kasus perdata Soeharto dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan parlemen kemarin malam, Hatta mengaku lupa apa saja tanggapan Presiden Yudhoyono atas permintaan tersebut.

Hal senada dikemukakan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Andi menegaskan, Presiden Yudhoyono dalam masalah penyelesaian hukum berpegang pada ketentuan konstitusi
yang berlaku, yakni grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi.

"Empat hal itu tidak cocok untuk kasus Pak Harto karena harus ada putusan hukum terlebih dahulu. Pemerintah berdasarkan hukum saja," ungkapnya.

Andi menambahkan, apapun yang menjadi hak negara, pemerintah akan berupaya untuk mengambilnya kembali. "Pokoknya apa yang menjadi haknya negara, biarkan menjadi
haknya negara," sergahnya.

Bangka Pos - Sabtu, 19 Januari 2008

persda network/fx ismanto

Sphere: Related Content

No comments: