15.1.08

Sikap Tegas untuk Kasus Soeharto

Kompas.- Rabu, 09 Januari 2008                      
                                              
 Jangan Jadi Preseden Buruk Penanganan Hukum



                        Bandung, Kompas - Kejaksaan Agung Republik
Indonesia harus tegas melakukan gugatan hukum, terlepas dari kondisi
fisik dan pertimbangan jasa Soeharto. Jangan sampai kasus hukum yang
menimpa Soeharto tidak terselesaikan sehingga bisa menjadi preseden
buruk bagi penanganan hukum di Indonesia.

                        Dukungan agar terus dilakukan proses hukum
kepada Soeharto ini dikatakan guru besar Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran, Bandung, I Gde Pantja Astawa, Selasa (8/1). Sebelumnya,
Kejagung menyatakan tetap akan memeriksa kasus perdata yang
melibatkan Soeharto dan yayasannya meski kondisi kesehatan Soeharto
menurun.

                        Menurut Pantja, semua pihak prihatin dengan
kondisi Soeharto saat ini. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan
alasan menghentikan penanganan gugatan hukum. Apa pun kondisinya,
penanganan kasus hukum yang masih tertunda harus tetap dilakukan.

                        Ketegasan itu, menurut Pantja, tidak hanya
mengeluarkan surat ketetapan penghentian perkara untuk kasus pidana,
tetapi juga harus konsisten terhadap Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme.

                        Sejak awal, tujuan Tap MPR itu adalah untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih.

                        Ia mengingatkan agar penanganan kasus hukum
yang sempat menimpa mantan Presiden Soekarno dulu jangan sampai
terjadi pada Soeharto. Sampai Soekarno meninggal, siapa yang benar
dan siapa yang salah tidak bisa dibuktikan. Banyak pihak yang
mempertanyakan penyelesaian kasus ini.

                        Tetap dihormati

                        Hal senada juga dinyatakan Sekretaris
Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung.
Menurut dia, masyarakat harus menghormati mantan Presiden Soeharto
karena ia pernah berjasa dalam pembangunan Indonesia. Namun, kasus
hukum terhadapnya tetap harus dilanjutkan karena itu tanggung jawab
pribadi Soeharto. Pembekuan kasus Soeharto hanya akan menguntungkan
kroni-kroninya.

                        "Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P) menyatakan,
tidak ada dendam sedikit pun dengan Soeharto. Saat menjadi presiden,
beliau pernah mengatakan, jangan hujat mantan pemimpin. Di hari raya
Idul Fitri, keluarga Soeharto juga datang ke Teuku Umar (rumah Mega)
untuk silaturahmi, yang menandakan baiknya hubungan keluarga
Soekarno dan Soeharto," kata Pramono.

                        Para pejuang demokrasi dan hak asasi manusia
juga menilai usulan pengesampingan kasus Soeharto tidaklah
bertanggung jawab. Mereka menilai langkah itu akan menambah
ketidakpercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap
kepastian hukum di Indonesia.

                        Hal itu mengemuka dalam jumpa pers yang
dilaksanakan Selasa di Kantor Kontras, Jakarta. Hadir dalam jumpa
pers itu antara lain Koordinator Kontras Usman Hamid, Suciwati,
Asmara Nababan, dan Hendardi.

Sphere: Related Content

No comments: