28.1.08

Soeharto dan Kebijakan Anti-Tionghoa


SINAR HARAPAN, 27 Januari 2008

Jakarta - Era kepemimpinan Soekarno, Tionghoa Indonesia menikmati
kebijakan multiras yang mengayomi seluruh golongan dan bulan madu
dengan penguasa. Bahkan salah satu orang terdekat Soekarno adalah Oei
Tjoe Tat yang terakhir menjabat sebagai menteri dalam Kabinet
Dwikora.

Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti
Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula
kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa.
"Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah
kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan
asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri,
Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini
untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
(Baperki)," kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran
Politik.

Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup
perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan
mencabut seluruh kartu pers wartawannya.
"Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh
bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang
berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan
serentak semua media massa Indonesia - yang lolos screening Angkatan
Darat dan diizinkan terbit kembali - melakukan propaganda anti-
Tionghoa dan anti-RRT," tambah Benny.

Lebih jauh ia menjelaskan pada masa Orde Lama, inflasi menggila,
sehingga dengan mudah Orde Baru menimpakan semua kesalahan pada orang
Tionghoa yang dicap sebagai Kolone Kelima, tukang timbun, dan tidak
peduli kepentingan rakyat.

Maka meletuslah kerusuhan anti-Tionghoa yang diiringi penjarahan,
perusakan bahkan pembakaran rumah, toko, sekolah, mobil dan segala
yang berbau Tionghoa. Termasuk unjuk rasa dan penyerangan Konsulat
RRT di Medan, Jakarta, dan Makassar.

Berbagai Larangan

Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan
mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan
militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah
Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar.
Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta
nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima
persen saja.

Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh,
Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan
Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa
terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.

Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan
Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau,
dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu
mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari
Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa
WNA berdagang kebutuhan bahan pokok, Benny menambahkan Juli 1966
Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa
dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk
buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di
kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp
2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan
Madura.

Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya
harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan
dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami
tokonya diambil-alih tentara begitu saja, tanpa proses hukum apapun
dan dibiarkan terlunta-lunta.

Kebijakan Resmi

Orde Baru menerapkan kebijakan melarang segala yang berbau Tionghoa,
mulai dari yang paling ringan seperti ganti nama. Ini merupakan
keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966.
Pengacara kenamaan Yap Thiam Hien mencatat tidak kurang dari 13
dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu.
Mulai dari Kartu Tanpa Penduduk, akta-akta, hingga berbagai rekening
yang jelas memakan biaya tidak sedikit.

Seminar Kedua Angkatan Darat di Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966
dipimpin Mayjen Suwarto memutuskan mengganti RRT menjadi RRC dan
orang Tionghoa menjadi orang China. Keputusan ini dikukuhkan dengan
Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/Preskab/6/1967 tanggal 20
Juni 1967.

Tanggal 6 Desember 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden
(Inpres) No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat
China. Isinya semua upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat
China hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam
ruangan tertutup. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh,
lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai.

Ini disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun
1968 mengenai Penataan Kelenteng. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri
Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan
percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China. Lalu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengukuhkan penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui SKB 01- UM.09.30.80 No.42. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas
mendiskriminasi Tionghoa Indonesia.

Melestarikan Rasialisme

Sepanjang era Soeharto nyaris tiada tahun tanpa tindakan rasial
terhadap Tionghoa, baik yang dilakukan langsung aparat negara maupun
ledakan gerakan massa yang sudah terlanjur disulut sentimen anti-
Tionghoa. Benny mengingatkan huru-hara anti-Tionghoa di Bandung, 5
Agustus 1973.

Pemicunya tukang gerobak Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang
dikendarai pemuda Tionghoa. Lalu Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari)
yang semula unjuk rasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang
Kakuei Tanaka menjadi aksi rasialis terhadap toko-toko Tionghoa di
Jakarta.

Dipicu perkelahian tiga siswa SGO di Solo, 22 November 1980, pecah
kerusuhan anti-Tionghoa yang melebar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa,
hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November.

Menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan bukannya surut, malah menjadi-
janji. Sebut saja di Purwakarta, 31 Oktober-2 November 1995;
Pekalongan, 24 November 1995; Situbondo, 10 Oktober 1996;
Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Sanggau Ledo, 30 Desember 1995 - 2
Januari 1996; Tanah Abang, 28 Januari 1997; Rengasdengklok, 27-31
Januari 1997; Banjarmasin, 23 Mei 1997; Makassar, 15 September 1997
dan masih banyak lagi yang tidak terekam media.
Kerusuhan yang ujung-ujungnya menyasar toko-toko Tionghoa mencapai
puncaknya pada 13-15 Mei 1998 yang dikenal sebagai May Riot di
Jakarta dan sekitarnya.

Percukongan

Benny mengingatkan selain merangkul teknokrat lulusan negara
kapitalis, Soeharto paham yang bisa menggerakkan sektor riil adalah
Tionghoa. Maka ia menjadikan Tionghoa sebagai kroninya, apalagi yang
sudah hopeng (akrab) dengannya sejak menjabat Pangdam Diponegoro,
seperti Pek Kiong dan Liem Soe Liong (Sudono Salim).
"Soeharto menggunakan percukongan. Dari lurah sampai pangdam ada
cukong di belakangnya. Di balik cukong ada pejabat," jelas Benny
lugas.

Jelas Soeharto merepresi hak-hak politik dan budaya kaum Tionghoa,
namun memberi ruang gerak di sektor bisnis. Benny menyebutkan
menggunakan Tionghoa semata sebagai `binatang ekonomi' untuk
kepentingan diri dan kroni-kroninya. (dari berbagai sumber/mega
christina)

Sphere: Related Content

No comments: