15.1.08

Soeharto, Dosa Mental dan Sistemnya

Pikiran Rakyat - Selasa, 15 Januari 2008

Oleh Ajip Rosidi

Sudah lama orang berwacana tentang Soeharto yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Orang menduga, bangkrutnya negara kita adalah karena korupsi yang menggurita pada masa pemerintahan Soeharto. Namun, orang juga mengakui bahwa ia berjasa pada masa revolusi, di antaranya dengan memimpin penyerbuan "6 jam di Yogya" pada tahun 1949. Ada juga yang menganggap bahwa Soeharto yang membuat Indonesia pernah dianggap akan menjadi "harimau Asia" menyusul Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.

Bahwa Soeharto telah membuat bangkrut negara yang diakui kaya raya dengan minyak bumi dan tambang lain, hutan, isi laut, adalah kenyataan yang sulit dibantah. Bahwa pada masa pemerintahannya, Indonesia dianggap maju ├ękonominya, dipuji oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, sekarang kita tahu, hanya semacam konspirasi untuk kepentingan vested interest mereka. Dengan bantuan Soeharto sebagai presiden, mereka leluasa menguras kekayaan negara kita.

Mereka tak henti-hentinya memuji kemajuan ekonomi kita walaupun orang yang matanya awas sejak awal akan tahu bahwa tidak mungkin negara ekonominya menjadi maju kalau digerogoti oleh korupsi. Korupsi memang menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto yang mereka puji-puji itu.
Dengan melembagakan sistem "projek" Soeharto sepertinya "sengaja" memberi gaji yang jauh dari cukup buat para pegawai negeri, tetapi memberi kesempatan untuk mencari tambahan melalui projek. Dengan demikian, semua orang yang diberinya wewenang pada suatu jabatan, mendapat kesempatan untuk bersama-sama memperkaya diri secara melanggar hukum, tetapi terlindungi oleh sistem yang sengaja dibangun untuk itu sehingga tidak ada yang berani menuduh yang lain maling karena dia sendiri juga melakukannya.

Itulah yang dikenal dengan sebutan "korupsi berjemaah". Oleh karena itu, sesudah jatuh dari kedudukannya sebagai presiden, tak ada aparat hukum yang berani menyeret Soeharto ke pengadilan karena mereka tahu kalau Soeharto diadili, mereka pun akan terbawa serta. Selama hampir sepuluh tahun, kita menyaksikan sandiwara pengadilan Soeharto yang mundur-maju.
Namun, dosa Soeharto bukan cuma korupsi seperti dugaan banyak orang. Dosanya yang paling besar ialah karena selama memerintah dia telah menumbuhkan mentalitas korupsi yang kemudian menyebar menjadi bagian dari kebudayaan bangsa.

Di samping itu, pemerintahan Soeharto telah menumbuhkan dengan sengaja iklim yang membuat warga negaranya bermental rakyat jajahan yang menganggap pejabat sebagai penguasa yang berwewenang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, dan menentukan arah hari depan, sementara rakyat sendiri harus terus bungkam.

Rakyat tidak diberi kesempatan ikut menentukan rencana pembangunan yang sesuai dengan cita-cita dan kemampuan mereka. Rakyat tidak boleh punya pikiran yang berlainan dengan pemerintah.
Mereka yang berani mengemukakan pendapatnya sendiri yang berbeda, apalagi kalau berlawanan dengan pikiran yang resmi, akan disebut "vokal", "anti-Pancasila", "komunis", "Islam ekstrem", "teroris", dan semacamnya dan "dilempar" keluar sistem. Mereka disamakan dengan orang berpenyakit lepra yang tak boleh diajak bergaul dalam masyarakat.

Melalui indoktrinasi P-4 maupun yang lainnya, kebebasan berpikir dan hati nurani dibunuh.
Soeharto juga menggunakan tentara bukan untuk kepentingan seluruh bangsa, melainkan untuk memperkokoh kedudukan dan sistemnya. Sistem dwifungsi yang konsepnya dibuat oleh Jenderal A.H. Nasution oleh Soeharto (meskipun Nasution sendiri disingkirkan) digunakan secara efektif dan efisien. Dengan dia sendiri berpangkat sebagai Jenderal (kemudian Jenderal Besar) dan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dia dapat menentukan arah dan fungsi tentara demi kepentingan pribadi dan sistemnya.

Dwifungsi menempatkan anggota tentara sebagai warga negara kelas satu yang dapat menduduki jabatan apa saja walaupun di luar kemampuannya. Apalagi, karena para perwira yang mendapat kedudukan dalam ketentaraan atau di luarnya itu mendapat kesempatan untuk menjadi kaya tanpa batas.
Pemupukan pemimpin tidak berjalan wajar dari bawah karena pemerintah selalu turut campur terhadap hasil pemilihan ketua ormas dan parpol dan selalu menyingkirkan pemimpin yang terpilih dalam kongres atau muktamarnya apabila tidak sesuai dengan kehendak pemerintah atau dianggap tidak punya pikiran yang sejalan atau mau sejalan dengan pikiran resmi pemerintah.

Kalau ada pemimpin yang memperlihatkan prestasi yang bagus sehingga menjadi populer di kalangan rakyat, dan dianggap bisa menjadi saingannya, Soeharto langsung mengucilkannya sehingga keluar dari "sistem". Yang menonjol adalah H. Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta (1966-1977) yang telah berhasil membangun ibu kota sehingga menjadi kebanggaan rakyatnya.

Artinya, prestasinya sebagai administrator boleh dikatakan luar biasa. Setelah habis masa jabatannya, oleh Soeharto hanya diberi kesempatan memimpin urusan sepak bola. Ditutup segala kemungkinannya untuk muncul sebagai pemimpin masyarakat apalagi sebagai administrator dalam pemerintahan, lalu hak-hak sipilnya dilucuti secara tidak resmi dan aktivitasnya diberangus.
Artinya, Soeharto telah menyia-nyiakan orang yang punya bakat mengatur pemerintahan, padahal orang yang begitu sangat jarang di Indonesia. Hal itu akibat dari mental dan sistem yang dibangun Soeharto.

Dengan alasan bahwa pembangunan ekonomi harus didahulukan, pemerintah Soeharto mengabaikan pembangunan bidang-bidang lainnya, terutama bidang politik yang bahkan dengan sengaja dijauhi karena dianggap menghalangi pembangunan ekonomi. Nasionalisme dikalahkan globalisme yang masuk ke negeri kita didukung oleh modal besar dan sistem kapitalisme.

Sekarang, setelah munculnya pengakuan John Perkins dan berbagai studi lain menjadi jelas bahwa hal itu direncanakan untuk kepentingan perusahaan di negara-negara maju yang hendak mengeruk kekayaan negara kita. Presiden Soeharto dengan sistemnya, seperti juga presiden-presiden lain di negara-negara lain yang kaya minyak, dijadikan alat kaum kapitalis itu dengan memberinya kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana kepentingan mereka dilindungi oleh rezim yang didukungnya.

Soeharto bukan saja telah melakukan korupsi yang oleh PBB dianggap paling besar di dunia, melainkan juga telah merusak mentalitas bangsa kita secara keseluruhan sehingga kita menjadi bangsa paria di antara bangsa-bangsa lain. Kalau besarnya korupsi mungkin dapat (kalau mau!) diusut jumlahnya dan mungkin uangnya dapat diambil kembali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan dalam mentalitas bangsa yang menjadi busuk sukar dihitung, dan kita tidak tahu bagaimana cara mengobatinya serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu.***

Penulis, budayawan

Sphere: Related Content

No comments: