16.1.08

TAP soal Soeharto tak bisa dicabut

JAKARTA, PERSDA-Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mengatakan TAP MPR No XI Tahun 1998 soal proses hukum Mantan Presiden Soeharto tak bisa dicabut dan harus tetap dijalankan.

"Tap MPR itu perintah konstitusi. Dan tidak bisa dicabut lagi dan salah satunya caranya yah konsisten dijalankan. Kalau sudah terpenuhi yah selesai,"kata Adnan Buyung usai diskusi Amandemen UUD 45 di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (14/1).

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Pasal 4 Ketetapan MPR ditegaskan upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluargam dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM.

Menurut Adnan Buyung, ketetapan MPR itu juga mengharuskan proses hukum atas Soeharto dan kroninya tanpa pengecualian dan karena itu proses hukum harus dimulai dari Pak harto. "Bagaimana tali temali korupsi sejak jaman Pak Harto terungkap kalau tidak diungkap dari Pak Harto," jelasnya.

Anggota Komisi III (Komisi Hukum) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfud MD mengatakan Tap MPR NoXI/MPR/1998 tidak bisa dicabut dan tetap harus dijabarkan oleh penegak hukum untuk mengusut kasus hukum Pak Harto. "MPR sekarang tidak ada kewenangan untuk bisa mencabut Tap MPR itu karena MPR sekarang beda dengan yang dulu. Dulu MPR adalah lembaga tertinggi negara dan sekarang adalah lembaga tinggi negara,"katanya.

Ditanya bagaimana cara untuk menghapus Tap MPR itu? Kata Mahfud bisa dilakukan dengan membuat Undang-Undang (UU) khusus. "Jadi proses hukum jalan terus sepanjang Tap MPR itu tidak dicabut," katanya.(Persda Network/Hasanuddin Aco)

http://kompas.com/ver1/Nasional/0801/15/001520.htm

Sphere: Related Content

No comments: