19.1.08

Tentang Soeharto

Soeharto, yang memimpin Indonesia dari tahun 1966 sampai dengan 1998,
adalah penentu arah politik dan perekonomian Indonesia setelah tahun
1966. Para pendukungnya memuji keberhasilannya memelihara stabilitas
bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para pengkritiknya mengutuk
pemerintahannya yang penuh korupsi, ditandai oleh kebekuan politik,
bersifat otoriter, dan ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia,
sebagai warisan yang Indonesia sampai saat ini masih berusaha
musnahkan.

Soeharto lahir pada tahun 1921 di Jawa Tengah dekat Yogyakarta. Dengan
latar belakang pendidikan terbatas ia bergabung dengan Angkatan Darat
Kerajaan Belanda di Indonesia (KNIL) pada usia 19 tahun. Naiknya
Soeharto ke jajaran kepemimpinan terjadi selama karirnya dalam militer
Indonesia, khususnya selama perang kemerdekaan Indonesia melawan
Belanda (1945-1949). Di tahun 1962 president Indonesia saat itu,
Soekarno, menunjuk Soeharto sebagai pemimpin Operasi Mandala bagi
"pembebasan" Irian Barat (Papua Barat)(1962-1963) dan juga sebagai
pemimpin Operasi Trikora dalam konfrontasi dengan Malaysia
(1963-1965). Sekalipun bukan pemimpin militer yang terlatih, Soeharto
menggunakan posisinya untuk membangun jaringan pamegat/patronase dan
berhasil memenangkan loyalitas para bawahannya yang kemudian ia
gunakan untuk menyusun kekuasaan. Di tahun 1964 Soeharto yang telah
menjadi Mayor Jenderal diangkat sebagai komandan KOSTRAD, Komando
Strategis Angkatan Darat.

Setelah upaya kudeta Untung pada tanggal 30 September 1965 sebagaimana
diklaim, Soeharto sebagai komandan KOSTRAD mengambil alih kepemimpinan
Angkatan Darat Indonesia. Menggunakan Gerakan 30 September 1965
sebagai alasan bagi pembunuhan masal, sebagaimana dikatakan oleh
sejarawan John Rossa, dari bulan Oktober 1965 sampai dengan Maret 1966
Soeharto memimpin pemusnahan Partai Komunis Indonesia (PKI),
pembunuhan atas sekitar 400.000 sampai dengan 1 juta orang dan
pemenjaraan sekitar ratusan ribu orang yang diduga sebagai anggota
PKI. Pada tanggal 11 Maret 1966 ia berhasil mendesak Soekarno untuk
mengalihkan kekuasaan kepadanya.

Selain memimpin pembunuhan masal anggota PKI, tugas pertama Soeharto
adalah menyelamatkan perekonomian Indonesia yang porak poranda dan
memenangkan kepercayaan investor asing dan pemerintah negara-negara
barat yang mengontrol bantuan dan modal yang Indonesia sangat
butuhkan. Ia menunjuk sekelompok penasihat ekonomi yang berlatar
belakang pendidikan Amerika Serikat untuk melaksanakan tugas tersebut,
yang kemudian menyusun hukum penanaman modal asing untuk mengundang
modal asing ke Indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang sangat
menarik.

Soeharto menjadi presiden di tahun 1967 dan menjadi komandan tertinggi
atas angkatan bersenjata di tahun 1968. Ia terpilih kembali sebagai
presiden dalam pemilihan yang ketat diatur pada tahun 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, dan 1998. Selama itu, para pemegang tampuk
pemerintahan di Amerika Serikat menyediakan bantuan politis, militer,
dan ekonomi, dengan pertimbangan bahwa Soeharto adalah rekan anti
komunis dan benteng stabilitas di regio labil yang vital secara
strategik.

Orde Baru dari Soeharto dapat digambarkan sebagai rezim militer yang
birokratik, dengan administrasi militer yang paralel dengan
administrasi sipil sampai ke tingkat pedesaan. Administrasi militer-
politik ini terbukti dalam menjaga keteraturan, meskipun tentunya
melalui tekanan brutal atas para penentang. Karena tidak mempunyai
basis massa tersendiri, rezim ini menciptakan sebuah organisasi
politik bernama Golkar yang terdiri atas kelompok-kelompok fungsional
yang meliputi petani, buruh, bisnis, dan angkatan bersenjata, semuanya
untuk menggerakkan dukungan politik.

Selama periode Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan, didukung sebagian oleh meningkatnya pendapatan dari
minyak bumi. Sementara Bank Dunia dan para pendukung rezim ini
menunjuk pada angka-angka pertumbuhan ini sebagai bukti absahnya
dukungan mereka, angka-angka pertumbuhan itu sangat menyesatkan,
seringkali diciptakan dengan menutupi ketidakmerataan yang meningkat
pesat. Dengan menggunakan jaringan luas militer dan bisnis yang
dikontrol oleh negara, keluarga Soeharto dan para kroninya mengambil
sebagian besar bagian dari pertumbuhan itu bagi diri mereka sendiri,
mencuri sekitar 15-30 milyar Dollar Amerika Serikat dan yang menurut
Perserikatan Bangsa Bangsa serta kelompok anti korupsi Transparency
International menjadikan Soeharto sebagai salah satu orang terkaya di
dunia dan mungkin sebagai koruptor terbesar dalam sejarah.

Korupsi dan tidak adanya pertanggunjawaban juga menjangkau wilayah
kebijakan politik luar negeri. Di tahun 1969 Indonesia melakukan
aneksasi atas Papua Barat melalui "Tindakan Pilihan Bebas" yang
disponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa tetapi dilaksanakan secara
curang, dan yang kemudian diikuti dengan aksi militer terhadap gerakan
kemerdekaan yang mengorbankan puluhan ribu jiwa. Tekanan yang sama
juga dilakukan terhadap Aceh, dimana angkatan bersenjata membunuh
puluhan ribu penduduk sipil dalam perang melawan pemberontakan di
akhir tahun 1970-an, dan di berbagai tempat di nusantara, menandai
posisi Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling brutal dalam era
setelah perang.

Di bulan Desember 1975 Soeharto memberikan otorisasi untuk menginvasi
bekas koloni Portugis, Timor Timur. Hampir satu pertiga populasi Timor
Timur menjadi korban jiwa invasi dan pendudukan Indonesia itu. Akan
tetapi sekalipun telah didukung secara militer dan politis oleh
Amerika Serikat, Indonesia sepenuhnya berhasil mengukuhkan
kekuasaannya atas Timor Timur, dan pada akhirnya wilayah ini berhasil
memperoleh kebebasannya kembali dalam referendum yang disponsori oleh
Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan Agustus 1999, yang kemudian
diikuti oleh tindakan bumi hangus oleh militer Indonesia mengakibatkan
hampir semua penduduk kehilangan tempat tinggal.

Sekitar tahun 1990-an meningkatnya ketidakmerataan sosial dan ekonomi
dan tekanan keras atas para penentang menggerogoti legitimasi Soeharto
yang didasarkan atas janji kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan itu di dalam negeri. Korupsi yang merajalela dan
kurangnya transparansi dalam rezim ini juga menggerogoti stabilitas
ekonomi, dimana stabilitas mata uang dan ekspektasi para penanam modal
asing sebetulnya dibangun atas asumsi-asumsi yang sebagian besar
fiktif.

Krisis Ekonomi Asia di tahun 1997 yang menghantam keras perekonomian
Indonesia menyatukan dan memperkuat oposisi yang sebelumnya tercerai
berai dan lemah itu. Gerakan massal dari para mahasiswa, pedagang
kaki lima dan masyarakat miskin di perkotaan, muncul, mendesak
Soeharto untuk turun tahta. Penarikan dukungan dari negara-negara
barat khususnya Amerika Serikat, perselisihan dalam tubuh Angkatan
Darat, dan aksi protes yang meluas, memaksa Soeharto mengundurkan diri
di bulan Mei 1998 setelah 32 tahun bertahta. Akan tetapi sejak itu
Soeharto tetap berhasil mencegah upaya masyarakat luas dan organisasi-
organisasi pendukung demokrasi untuk membawanya ke hadapan pengadilan
mempertanggunjawabkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Ditulis bagi ETAN oleh Brad Simpson, sejarawan hubungan Amerika
Serikat - Indonesia dari University of Maryland, Baltimore County.

Kontact:
etanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan

John M. Miller
etan@etan.org
East Timor and Indonesia Action Network

Web site:
http://www.etan.org

Send a blank e-mail message to info@etan.org to information about East
Timor on the Internet

Sphere: Related Content

No comments: