16.1.08

Tiada Maaf Bagi Soeharto, Benarkah SBY Bersikap Tegas?


Radio Nederland Wereldomroep

16-01-2008
Silakan Mendengarkan Arbi Sanit

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak bisa memaafkan
Soeharto, karena Indonesia tidak memiliki jalan yuridis untuk memberi
maaf sebelum proses hukum di pengadilan selesai. Selama ini terdengar
seruan untuk memaafkan Soeharto, seperti dipelopori oleh Golkar.
Dengan demikian pemerintah SBY bisa dikatakan telah bersikap tegas
terhadap Soeharto: tidak memberinya maaf dan tidak mencabut perkara
perdatanya. Benarkah demikian? Berikut komentar pengamat politik Arbi
Sanit.

arbi.jpgArbi Sanit [AS]: Kalau saya lebih setuju begitu ketimbang
pendapat Amien Rais yang memaafkannya habis-habisan. Karena begini,
hanya kematian yang bisa menghilangkan proses hukum. Kalau adil kalau
fair ya. Kalau di luar itu hanya soal politik. Tapi kalau hukum
benar-benar ya kalau orang mati baru dia hilang, ancaman hukum
terhadap dia habis toh. Tapi kalau sebelum mati, kalau dia sakit hanya
soal penundaan proses hukum. Bukan menghilangkan.

Oleh karena itu ya seperti Soekarno lah sebelum dia mati orang bicara
apakah dia dituntut atau tidak. Sebelum mati apalagi yang dituntut.
Jadi kalau terhadap Soeharto ini sampai dia mati ya hukum ini masih
tergantung belum ada keputusan untuk dinyatakan bersalah atau tidak
bersalah atau diampuni tidak bisa dibuat. Hanya kalau dia sudah mati
ya dimaafkan termasuk pidana dan perdatanya. Ga ada lagi kelanjutan
perdata.

Saya kira aneh juga itu kalau orang sudah mati perkaranya masih
dilanjutkan. Ga masuk akal. Nah bahwa nanti ada kekayaan yang
ditinggalkannya, nah ini tergantung pada pewarisnya. Siapa pewarisnya
mengambil kekayaan itu. Nah dia dikenai pajak saja. Jadi proses pajak
yang berlangsung setelah orang itu mati kepada ahli waris. Ga ada lagi
soal perkara-perkara tuntutan pengadilan kan. Nah orang yang
bertanggungjawab sudah ga ada. Masak orang lain sekalipun itu ahli
warisnya harus memikul tanggung jawab orang yang sudah mati?

Tunggu Meninggal
Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Sementara itu dari segi perdata,
SBY dari segi jaksa agung mengatakan bahwa tidak akan mencabutnya begitu.

AS: Ya saya kira jangan dicabut dulu nanti saja dicabutnya kalau dia
sudah meninggal. Kalau dia tidak meninggal ya itu kan resiko dia
sebagai presiden. Ngga boleh diabaikan kalau tidak orang-orang
berjabat di negara ini tidak ada tanggung jawabnya. Kalau
sebentar-sebentar dimaafkan. Kalau hanya sakit dimaafkan. Tanggung
jawab dia atau resiko dia sebagai pejabat negara kalau dia terlibat
kesalahan atau dituduh kesalahan.

RNW: Jadi dalam hal ini pak Arbi Sanit setuju ya dengan langkah yang
sudah ditempuh oleh presiden SBY?

AS: Cuma dia kan masih bingung cuma hanya bilang ga ada keputusan.
Ngga ada hukum, Ngga jelas juga sikap dia itu sebenarnya. Kalau sikap
saya ditanya ya sampai dia mati masih ada upaya hukum walaupun
tertunda. Tapi tidak ada maaf, tidak ada penarikan hukum, tidak ada
pencabutan perkara. Nah tetapi begitu dia mati semuanya habis. Kalau
saya begitu. Nah soal ada persoalan warisan korupsi, itu siapa yang
ngambil nanti. Siapa ngambil diburu dengan pajak. Selesai persoalan.

RNW: Tapi saya kira yang dianut orang di mana-mana, di dunia
internasional juga, bahwa perbedaan antara perdata dan pidana adalah,
kalau pidana itu menyangkut orangnya. Kalau perdata itu bisa
diwariskan gitu lho, karena itu bukan perbuatan tetapi itu adalah sengketa

AS: Ya tetapi sengketa mengenai harta yang diperebutkan atas orang
itu. Kalau saya lebihbaik digeser saja ke masalah pajak. Siapa yang
mendapatkannya, ya kena pajak. Pajaknya tentu berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Tidak Berani
RNW: Tapi masalahnya bahwa yang dipajakin itu sendiri, itu masih
dipersengketakan itu milik siapa?

AS: Kalau dipersengketakan, kalau dia mati, tidak dipersengketakan
lagi. Tunggu saja siapa yang ambil uang itu. Siapa yang ambil dipungut
pajak, ya selesai.

RNW: Sementara ini adalah bahwa Soeharto itu dinyatakan oleh PBB
sebagai kleptokrat paling besar di dunia?

AS: Ya itu kan bukan hanya Soeharto toh. Banyak negara juga begitu
terutama di Afrika, Amerika Latin, di Asia dan lainnya.

RNW: Tapi Soeharto paling atas?

AS: Ya Soeharto paling atas sekarang karena Marcos sudah selesai.

RNW: Tindakan apa yang bisa diambil?

AS: Sekarang apa yang bisa diambil. Orang Indonesia tidak berani
memperkarakan dia. Ada persoalan tradisi. Ada persoalan adat, ada
perbedaan pandangan dari sisi tradisi. Jadi ini kan percuma juga toh?

Wawancara ini dapat diikuti melalui MP3.

 

Sphere: Related Content

No comments: