16.1.08

Try perantarai keluarga Cendana

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris
Kabinet Sudi Silalahi menjelaskan, inisiatif penyelesaian kasus hukum
perdata mantan Presiden Soeharto tidak berasal dari Presiden
Yudhoyono, melainkan dari keluarga Cendana.

Wakil presiden pada era Soeharto, Try Sutrisno, menjadi perantara
untuk menyampaikan inisiatif keluarga Cendana kepada Wakil Presiden
Jusuf Kalla, yang kemudian melanjutkannya kepada Presiden Yudhoyono.

Presiden, menurut Sudi, merasa perlu menegaskan kembali hal itu karena
polemik soal kasus hukum perdata Soeharto tidak berhenti. Pengacara
Soeharto juga dinilai telah membelokkan keadaan yang sesungguhnya
mengenai upaya Presiden mengirim Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Kami setengah terkejut malam itu diminta menyelesaikan kasus Pak
Harto. Kami tidak tahu penyelesaiannya seperti apa sehingga Presiden
perintahkan Jaksa Agung bertemu dengan keluarga (untuk mengetahui) apa
yang dimaksudkan," ujar Sudi dalam jumpa pers di Gedung Depnakertrans,
Rabu (16/1).

Menurut Sudi, tak pernah ada inisiatif dari pemerintah untuk mengajak
damai terkait kasus hukum perdata Soeharto sehingga kemudian ditolak
pengacara Soeharto. "Ini perlu saya luruskan," ujarnya.

Sudi menceritakan, ketika Jumat lalu Soeharto kritis, Presiden yang
sedang berada di Kuala Lumpur mendapat telepon dari Wapres Kalla,
pukul 23.30 WIB. Kalla menyampaikan baru saja mendapat telepon dari
Try Sutrisno di mana keluarga menginginkan kasus Soeharto diselesaikan
malam itu juga.

Mendapat laporan dari Wapres, Presiden minta Hendarman menemui
keluarga Cendana untuk menanyakan penyelesaian hukum yang dimaksud.
Sekembali dari Kuala Lumpur, Presiden justru menilai pembicaraan kasus
hukum Soeharto pada saat yang bersangkutan kritis tidak etis.

"Sebetulnya bukan dari pemerintah, bukan dari Jaksa Agung. Tidak
pernah kita membicarakan masalah itu. Justru pada saat itu Presiden
memerhatikan bagaimana dokter-dokter menangani kesehatan Pak Harto.
Tidak benar dalam kondisi Pak Harto seperti itu, kita mengungkit atau
mempermasalahkan seperti yang saya katakan tadi," ujarnya.

Hendarman mengamini

Jaksa Agung Hendarman Supandji, kemarin, mengamini penjelasan Sudi
tentang kronologi tawaran penyelesaian perkara perdata di luar
persidangan. "Pak Sudi menyampaikan apa, saya mengamini," katanya.

Namun, ia tak bersedia merinci isi pertemuan dengan keluarga Soeharto.
Ia juga menolak menjelaskan riwayat munculnya perintah dari Presiden
Yudhoyono.

Penyelesaian di luar pengadilan disampaikan Jaksa Agung kepada
keluarga Soeharto di RSPP, 12 Januari dini hari.

Menurut Hendarman, penyelesaian secara alternatif suatu perkara dapat
melalui penyelesaian di luar sidang. Dalam praktik pengadilan,
kesepakatan semacam itu sering terjadi. "Jadi, penyelesaiannya
seimbang, itu yang dimaksud dengan win-win solution. Itu istilah
hukum, bukan istilah saya," katanya.

Tim penasihat hukum Soeharto membuat surat yang ditujukan kepada
Presiden Yudhoyono perihal "permohonan pencabutan kuasa untuk perkara
perdata yang diajukan Pemerintah RI terhadap Bapak HM Soeharto dan
Yayasan Supersemar selaku para tergugat dan penghentian pemeriksaan
perkara baik perdata maupun pidana".

Surat tertanggal 5 Januari 2008 itu ditandatangani OC Kaligis, Denny
Kailimang, Juan Felix Tampubolon, Wimboyono Seno Adji, dan Moh Assegaf.

Saat ditemui di Pengadilan Negeri Jaksel, Selasa, OC Kaligis
menyatakan, kuasa hukum Soeharto memang menulis surat agar gugatan
perdata dicabut. "Supaya kalau Pak Harto meninggal, jangan bawa
perkara," katanya.

Yayasan Supersemar

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, sewaktu menjenguk Soeharto,
Rabu, mengatakan, pengelolaan Yayasan Supersemar sebaiknya diserahkan
kepada negara. Namun yang diserahkan hanya koordinasi pengelolaannya,
sementara soal aset yayasan itu masih harus dibicarakan dengan
pengurus yayasan.

"Kalau mau diselesaikan di luar pengadilan itu sah saja karena ini
gugatan perdata. Saya berpendapat kalau seluruh aset diserahkan ke
negara, segala tagihan piutang itu yayasan yang menagih. Namun, yang
diserahkan adalah koordinasi pengelolaannya saja," kata Yusril.

Mantan Menteri Penerangan Harmoko, kemarin, datang menjenguk, tetapi
tidak bertemu keluarga inti. Ia diterima Ny Sudwikatmono dan Ny
Probosutedjo. Kepada wartawan, Harmoko menyangkal ada ganjalan antara
dirinya dan Soeharto serta keluarga. Ia mengaku beberapa kali bertemu
dengan Soeharto pascatumbangnya Orde Baru.

Juga datang antara lain Sultan Hamengku Buwono X, mantan Menko Polkam
Sudomo, mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, mantan Komandan Korps Markas
Hankam Herman Sarens Sudiro. (INU/ECA/HAR/VIN/DIK/IDR)

 
 

Sphere: Related Content

No comments: