14.1.08

Undangan Diskusi Publik Hasil Eksaminasi Putusan Perkara "Soeharto Versus Majalah Time"

Nomor : 06 /SK-Non Lit/LBH Pers/I/08
Perihal : Undangan Diskusi Publik Hasil Eksaminasi Putusan Perkara
Soeharto Versus Majalah Time"
Lampiran : TOR

Kepada Yth.
Praktisi Media dan Hukum
Di Tempat

Dengan Hormat,

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengadakan program Diskusi Terbuka; "Hasil Eksaminasi Putusan Perkara Soeharto Versus Majalah Time".

Berkenaan dengan hal itu LBH Pers mengundang kawan-kawan untuk berpartisipasi dalam acara diskusi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Kamis, 17 Januari 2008

Waktu :
12.00-16.00 WIB

Tempat :
Hotel Bumi Karsa Bidakara, Ruang BIMA, lantai II
Jln. Gatot Subroto, Kav. 71-73,
Pancoran Jakarta Selatan.

Pembicara :
1. Indra Perwira (Dosen Fakultas Hukum Univ. Padjajaran)
2. OC Kaligis (Tim Penasehat Hukum Soeharto)*
3. Mohammad Assegaf (Tim Penasehat Hukum Soeharto)*
4. Todung Mulya Lubis ( Tim Penasehat Hukum Majalah TIME)
5. Yopie Hidayat (Pemimpin Redaksi Harian KONTAN)*
6. Atmakusumah Asraatmadja (Paraktisi Media)

Agenda Diskusi :
12.00-13.00 WIB : Makan Siang Bersama
13.00-15.00 WIB : Diskusi
15.00-16.00 WIB : Coffee break

Sebagai informasi, kami lampirkan Term Of Reference, untuk konfirmasi dan informasi silahkan hubungi panitia acara di kantor LBH Pers (62-21) 829.5372.

Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian kawan-kawan kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga dapat berpartisipasi penuh dalam program ini.

Jakarta, 14 Januari 2008

Hormat Kami,

LBH Pers

*Masih dalam Konfirmasi

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: (021) 8295372 (Mimi)

=====================TOR==========================

Diskusi publik eksaminasi ini dilakukan bukan untuk mencari sensasi atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Soehato Vs TIME. Atau ketika media melakukan liputan tentang kristisnya Soeharto.

"Eksaminasi" adalah suatu kajian yang dikenal dalam lingkungan peradilan dan sudah dimulai sejak tahun 1967. Eksaminasi bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan.

Eksaminasi tersebut dilakukan oleh hakim-hakim, biasanya dilakukan oleh hakim yang
tidak berkaitan dengan putusan yang dieksaminasi. Eksaminasi juga bertujuan untuk memberikan masukan atau pengetahuan bagi para hakim secara keseluruhan.

Menyangkut Bagaimana hakim menggunakan independensinya, dapat dilihat dalam contoh perkara pelanggaran HAM atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares. Mantan Gubernur KDH Tingkat I Timor Timur ini didakwa dan diadili di Pengadilan AdHoc Hak Asasi Manusia dalam perkara No. 01/HAM/Tim-Tim/ 02/2002. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim
memberikan hukuman/sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun, lebih rendah daripada hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu 10 (sepuluh) tahun. Majelis Hakim menyatakan bahwa seorang hakim bukanlah corong undang-undang (mondstuk van de wet). Apakah Hakim bebas
menetapkan apa yang dianggapnya adil, sekalipun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

Independensi yang dilindungi undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan sanksi yang dirasa pantas kepada Abilio Soares, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam praktiknya, wewenang penghukuman (strafmacht) memang menjadi wewenang khusus hakim atau kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh konstitusi dan tidak dimiliki
oleh lembaga lainnya (eksekutif maupun legislatif).

Dalam kasus Soeharto Vs Majalah TIME, putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3215K/Pdt/2001 diputus pada tanggal 28 Agustus 2007 dan baru dibacakan secara terbuka pada 30 Agustus 2007 oleh Ketua Muda MA Bidang Militer German Hoediarto (Ketua Majelis), H. Muhammad Taufiq (Anggota), dan Bahauddin Qaudry (Anggota), putusan tersebut patut menjadi bahan diskusi.

Secara umum program ini bertujuan untuk membentuk peradilan yang kredibel, yang bersih dari mafia peradilan dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme) melalui Pembentukan Lembaga Eksaminasi Publik.

Secara khusus, tujuan program ini untuk menguji putusan Mahkamah Agung dari aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan jurnalistik dalam kontek kebebasan pers di Indonesia. Juga memfasilitasi pendapat masyarakat baik akademisi/kalangan perguruan tinggi terhadap putusan peradilan melalui eksaminasi, serta mentradisikan kajian putusan pengadilan berupa eksaminasi/legal annotation di perguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum, dan terakhir memberikan masukan kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan melalui Eksaminasi Publik.1

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Pendekataan strategis haruslah digunakan dengan cara: pertama, Mengumpulkan seluruh data perkara, Kedua, melakukan workshop untuk membuat perumusan tentang materi, proses dan output eksaminasi. Ketiga, melakukan sidang Eksaminasi
terhadap putusan peradilan yang dianggap kontroversial. Keempat, menjaring masukan dari masyarakat atas hasil eksaminasi yang sudah dilakukan melalui diskusi.

Sebagaimana lazimnya tujuan eksaminasi, dalam perkara tersebut yang mengutamakan sikap independensi, menggali sejarah persidangan, maka beberapa hal juga kami lakukan, antara lain adalah:

1. Menguji secara seksama apakah proses persidangan dalam perkara a quo sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang berlaku berdasarkan ilmu pengetahuan hukum perdata;
2. Melakukan analisis terhadap proses persidangan perkara a quo guna
melihat sampai sejauhmana pertimbangan hukum dimaksud sesuai ataukah
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, baik dalam
tatanan hukum materil maupun hukum formil, dan juga dengan legal
justice, moral justice serta social justice;
3. Melakukan analisis terhadap efektifitas penerapan undang-undang
pers
berkaitan dengan perlindungan bagi insan pers dalam rangka kebebasan
memberikan informasi, termasuk didalamnya penerapan pasal-pasal
perdata.
4. Melakukan diskusi guna mendorong dan memberdayakan partisipasi
publik untuk terlibat lebih jauh dalam mempersoalkan proses suatu
perkara dan putusan atas perkara tersebut yang dinilai kontroversial
serta dapat mendorong perkembangan ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
5. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk turut terlibat
secara lebih jauh di dalam proses analisa dan mempersoalkan proses
peradilan sesuatu perkara dan putusan atas perkara a quo yang dinilai
kontroversial, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan melukai
rasa keadilan rakyat;
6. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan
membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu
proses peradilan, dan putusan lembaga pengadilan serta
keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan
dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;
7. Melakukan kontrol sosial terhadap para hakim untuk meningkatkan
integritas, kredibilitas, akuntabilitas, keahlian, wawasan akan
perangkat peraturan hukum, perundang-undangan dan perkembangan yang
terjadi dibidang hukum, dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan
memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial.
2
8. Eksaminasi juga merupakan salah satu dari pengawasan dan mendorong
publik untuk melakukan peran serta masyarakat membantu menciptakan
adanya kondisi yang kondusif dalam pemberantaskan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. termasuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar
memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih
baik.

Untuk melakukan proses Eksaminasi dan menilai secara luas terhadap
hal-hal yang dinilai saling berkaitan dalam proses persidangan perkara
a quo maka dibentuklah suatu Majelis Eksaminasi. Majelis Eksaminasi
ini
dibentuk, untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian (putusan)
yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi tersebut dapat dipercaya dan
dipertanggung jawabkan, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi
tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar
terhadap hukum dan penegakan hukum serta yang memiliki basis keilmuan
di bidang ilmu hukum atau berpengalaman dalam praktek penegakan hukum;

Kami memilih, para majelis eksaminasi ini, bukan tanpa alasan. Melalui
perdebatan yang lama dan pertimbangan independensi serta menempatkan
orang-orang yang berbasis lintas keilmuan, antara hukum, media, dan
beberapa unsur yaitu akademisi, mantan jaksa dan pengacara, yang
diharapkan mempunyai posisi obyektif, tidak memihak dan terlibat dalam
perkara Soeharto Vs TIME.

1 Eksaminasi TEMPO, MAPPI, ICW, dan LBH Pers

2 MAPPI, ICW, LBH Pers dalam eksaminasi kasus Tempo

http://bayuw.blogspot.com/

Sphere: Related Content

No comments: