16.1.08

"Win-Win Solution" senilai Rp 4 miliar

From: Legowo
E-mail: legowo@aol.com

Rabu malam (16 Jan) TV di Indonesia rame juga soal duitnya Suharto. Tawaran win-win solution yang harganya Rp 4 triliun itu ternyata jadi berita yang meluas tapi simpang siur. SBY harus bikin pernyataan yang membantah pernyataan Jaksa Agung. Pernyataan SBY disusul pernyataan dari Sekretaris Kabinet (Sudi Silalahi). Lalu dibantah pernyataan Tim Pembela Suharto (Kaligis dan Assegaf).

Yang saya tangkap begini. Jumat lalu (11 Jan) SBY sedang di KL. Malam-malam Try Sutrisno menelpon Kalla bilang Keluarga Cendana minta soal hukum Suharto diselesaikan hari itu juga. Tengah malam itu juga Kalla langsung telpon ke SBY di KL. Malam itu juga SBY minta Jaksa Agung ketemu langsung dengan Keluarga Cendana. Jam 2 malam Jagung ketemu Keluarga Cendana (sampai sini semuanya setuju, memang itulah yang terjadi dengan urutan seperti itu).

Tapi kemudian soalnya jadi simpang siur. Ternyata ada tawaran "win-win solution", yaitu Keluarga Cendana akan membayar Rp4 triliun untuk menghentikan perkara Suharto. Nggak jelas bagaimana prosesnya, dari mana idenya, apa persisnya tawaran "win-win" itu, bagaimana tawaran itu bisa muncul, angka Rp 4 Triliun itu apa dasarnya? Semua itu nggak jelas, lalu jadi isu yang berputar-putar di media sejak hari Sabtu lalu.

Tawaran "win-win" itu kemudian dikutip wartawan, sebagian mahasiswa marah, dsb. Lalu jadi heboh. Masing-masing bela diri. Sudi bilang, "Kami meresponse inisiatif Keluarga Cendana." Kaligis, pembela Suharto, balik menyerang "Nggak ada tawaran itu! Suharto tidak bersalah dan dia pasti bebas." Simpang siur beritanya memaksa SBY sendiri bikin penjelasan khusus di TV. Penjelasan SBY disusul penjelasan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kemarin sore. Lalu langsung dibantah Kaligis dkk. Peristiwa ini dibahas berbagai saluran TV tadi malam. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang mau bayar Rp. 4 triliun? Sebenernya siapa yang minta? Dst.

Maklumlah, dompetnya Suharto tebel banget. Banyak yang sudah lama mengincer, sedang tunggu hari baik saja. Isi dompetnya bisa dibaca disini:

http://www.indonesiamatters.com/1399/stolen-assets/

Former president Suharto and stolen state assets.

A report issued by the “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative”, a joint program of the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) and the World Bank, claims that former president Suharto stole between 15 and 35 billion dollars of state funds between 1967 and 198998. Not relying on Time magazine reports but using 2004 data from the anti-corruption watchdog Transparency International the list reads: [1]

1. Suharto, 1967-98, Indonesia, $15-35 billion stolen, or 0.6%-1.3% of GDP.

2. Ferdinand Marcos, 1972-86, Philippines, $5-10 billion stolen, or 1.5%-4.5% of GDP.

3. Mobutu Sese Seko, 1965–97, Zaire, $5 billion stolen, or 1.8% of GDP.

4. Sani Abacha, 1993–98, Nigeria, $2-5 billion stolen, or 1.5%-3.7% of GDP.

5. Slobodan Milosevic, 1989–2000, Serbia/Yugoslavia, $1 billion stolen, or 0.7% of GDP.

6. Jean-Claude Duvalier, 1971–86, Haiti, $0.3-0.8 billion or 1.7%-4.5% of GDP.

7. Alberto Fujimori, 1990–2000, Peru, $0.6 billion, or 0.1% of GDP.

8. Pavlo Lazarenko, 1996–97, Ukraine, $0.1-0.2 billion, or 0.2%-0.4% of GDP.

9. Arnoldo Alem├ín, 1997–2002, Nicaragua, $0.1 billion, or 0.6% of GDP.

10. Joseph Estrada, 1998–2001, Philippines, $0.07-0.08 billion, or 0.04% of GDP.

Foreign Minister Hassan Wirajuda said that President Susilo Bambang Yudhoyono will meet the World Bank president, Robert B. Zoellick, when he visits New York from September 22nd-26th to find out what the World Bank intends on doing with this information and how Indonesia might be able to help to recover some of the stolen funds.

_________________________________

TANGGAPAN

Di TV mana ya, Mas? Dibahas tidak angka 4 triliun itu?

Jumpa persnya Sudi kemarin diliput lengkap dan ditayangkan semua saluran dalam dan luar negeri. Tadi malam saya cuma mondar-mandir di Metro dan ANTV. Tapi saya percaya semua saluran menayangkan keterangan SBY yang membantah keterangan Hendarman, lalu keterangan Sudi menjelaskan keterangan SBY, bantahan Tim Pembela Suharto, dll. Soal "win-win solution" ini sudah mulai masuk media, internet, dll sejak Jumat, tgl 11 Jan lalu. Dalam jumpa pers tadi malam dengan Sudi, angka Rp. 4 T itu memang keluar.

Ini salah satu beritanya:

http://www.individual.com/story. php?story= 76203890

"It was earlier reported Attorney General Hendarman Supandji visited ailing Soeharto at Pertamin Hospital in South Jaklarta on Friday last week after receiving a directive from President Susilo Bambang Yudhoyono to approach Soeharto and try to propose an out-of-court settlement of the state's civil law suit against the former New Order strong man. "The idea is to reach a win-win solution," Supandji said. However, President Yudhoyono denied the attorney general's statement several hours later. He denied comments depicting moments where it was the government's initiative to settle the civil case of former President Soeharto. Prosecutors were seeking to retrieve a total of US$440 million of state funds in a civil lawsuit, and another 10 trillion rupiah ($1.07 billion) in damages for alleged misuse of funds in one of Soeharto's foundations. "

Kemarin malam usaha SBY meredam tawaran "win-win solution" versi Jaksa Agung Hendarman Supandji itu terlihat keras sekali. JaGung sama sekali tutup mulut. Padahal minggu lalu itulah 'terobosan' yang dia bikin dan yang langsung dibantah Tim Pembela Suharto:

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=149052& actmenu=39

dan kemudian

http://detik.plinplan.com/2008/01/13/assegaf-permintaan-win-win-solution-tidak-etis/

Versi dan detailnya masih terus berobah-robah, yang terakhir hari ini (Kamis pagi, 17 Jan) versinya begini: ........ "Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi membantah pemerintah telah meminta kompensasi atau menuntut pembayaran utang ketika membicarakan penyelesaian kasus perdata mantan Presiden Soeharto. Presiden SBY yang ketika itu tengah berkunjung ke Malaysia justru hanya merespons desakan keluarga Cendana agar menyelesaikan kasus perdata saat kondisi kesehatan Soeharto memburuk Jumat (11/1) malam. "Sama sekali tidak benar ada permintaan kompensasi uang dan sebagainya. Sama sekali tidak ada. Kita setengah terkejut ketika malam itu juga didesak menyelesaikan kasus Pak Harto," ujar Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dalam keterangan pers di gedung Depnakertrans, Jakarta, kemarin (16/1).

Sudi yang menyertai kunjungan Presiden SBY ke Malaysia menuturkan, desakan agar pemerintah menyelesaikan kasus hukum Soeharto disampaikan mantan Wapres Try Sutrisno yang menelepon langsung SBY. Desakan juga disampaikan Wapres Jusuf Kalla, yang juga menerima telepon dari Try Sutrisno. Dalam hubungan telepon pukul 23.30 tersebut, Jusuf Kalla mengatakan baru saja mendapatkan telepon dari Try Sutrisno bahwa keluarga Cendana menginginkan malam itu juga kasus Soeharto diselesaikan. "Presiden setengah terkejut ketika malam itu juga diminta menyelesaikan kasus Pak Harto," ungkapnya.

Karena tidak memahami penyelesaian hukum yang dimaksud keluarga Soeharto, tutur Sudi, Presiden SBY lantas mengutus Jaksa Agung Hendarman untuk memperjelas penyelesaian hukum yang diminta. "Saya tidak mau mengomentari apa yang dibicarakan keluarga Pak Harto dan jaksa agung karena itulah yang kemudian menjadi polemik," terangnya. .....

Namun, pada Sabtu pagi, pengacara dan keluarga Soeharto justru mempermalukan pemerintah dengan mengatakan bahwa pemerintah meminta keluarga Soeharto membayar kompensasi. Keluarga Cendana menuding bargaining hukum tidak etis karena dibicarakan ketika Soeharto dalam kondisi kritis. .... "Padahal, kita tidak pernah kita membicarakan (kompensasi) . Tidak dari presiden, tidak dari jaksa agung. Justru Presiden SBY meminta dokter kepresidenan menangani kesehatan Pak Harto sebaik-baiknya, " tegas Sudi. ......"

http://www.jawapos.co.id/index. php?act=detail& id=9868

Sphere: Related Content

No comments: