26.1.08

Yang Patut Didahulukan adalah Keadilan

 
----- Original Message -----
From: Sunny
Sent: Sunday, January 27, 2008 12:47 AM
Subject: [zamanku] Yang Patut Didahulukan adalah Keadilan

 

Yang Patut Didahulukan adalah Keadilan  

Oleh
Marwan Mas


Setiap kali kesehatan mantan Presiden Indonesia kedua, Soeharto memburuk dan dirawat di rumah sakit, selalu saja muncul silang pendapat tentang kasus dugaan korupsi yang melilitnya dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat berkuasa selama 32 tahun. Setidaknya berkembang dua wacana yang berseberangan, ada yang menghendaki proses hukum tetap jalan, ada pula yang menghendaki agar Soeharto dimaafkan. Malahan Amien Rais yang dikenal begitu gigih menentang kediktatoran Soeharto, meminta agar rakyat memaafkan Soeharto.

Memaafkan Soeharto tentu sah-sah saja, tetapi bisakah memaafkan sesuatu yang tidak bisa dihukum? Apakah ekses dari perilaku otoriternya (dugaan kejahatan kemanusiaan dan pengekangan demokrasi) atau praktik korupsi yang perlu dimaafkan? Tetapi yang pasti, kasus dugaan korupsi sudah dihentikan proses hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) pada 12 Mei 2006. Bisakah dikatakan pemberian SKP3 sebagai konsep "pengampunan" secara sah menurut konstitusi? Tentu saja tidak, karena dugaan kesalahan Soeharto belum dibuktikan di depan sidang pengadilan, atau belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Soeharto. Pengampunan hanya diberikan oleh negara melalui Presiden selaku kepala negara, dalam bentuk grasi, amnesti, dan abolisi (Pasal 14 UUD 1945).

Carut-marut penuntasan kasus Soeharto memang sudah tampak sejak awal penanganan. Pada akhirnya yang muncul ke permukaan adalah politisasi kasus untuk sekadar meraih simpati rakyat saja, bukan lagi persoalan tegaknya hukum ataupun kesamaan di muka hukum. Meski MPR telah mengeluarkan Ketetapan (Tap) Nomor XI/MPR/1998 yang salah satu pasalnya memerintahkan presiden (pemerintah) untuk mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme Soeharto, kroni, dan keluarganya, tetapi mengadili Soeharto yang pernah begitu berkuasa dan memiliki banyak pengikut yang masih berada dalam lingkaran kekuasaan, sudah pasti menghadapi kendala dengan berbagai pembenaran yuridis dan politis.

Yang Patut Didahulukan adalah Keadilan
Penutupan atau penghentian penuntutan perkara demi hukum, memang dapat dilakukan karena perkara sudah kadaluarsa, karena nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, atau karena alasan medis. Alasan medis inilah yang menjadi dasar SKP3 "demi hukum" yang diperluas maknanya bahwa secara medis, Soeharto tidak mungkin mengikuti sidang pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter, Soeharto mengidap kerusakan otak permanen sehingga tidak mungkin lagi memberikan keterangan yang benar di sidang pengadilan (Marwan Mas, Fajar, 31/5/2006).

Timbul pertanyaan, bagaimana hakikat "rasa keadilan" bagi rakyat yang diduga dilanggar oleh Soeharto saat berkuasa, apalagi telah mendapat "kepastian hukum" untuk tidak lagi diproses secara pidana? Dalam kondisi ini, Gustaf Radbruch telah mengurai "teori prioritasnya" dalam mencapai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), bahwa jika terjadi benturan atau ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan dalam mencapai tujuan hukum, maka yang patut didahulukan adalah keadilan.
Hukum yang baik menurut Radbruch, bukan sekadar menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Meski antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan sering bertentangan, seperti dalam kasus Soeharto yang membuat rasa keadil;an rakyat tercederai. Ini menunjukkan, hukum positif acapkali berseberangan dengan keadilan yang dapat menimbulkan persoalan baru.

Menyikapi kasus yang menimpa Soeharto selaku mantan presiden, perlu ketegasan hukum agar tidak menjadi preseden buruk bagi mantan-mantan presiden berikutnya. Seiring pergantian presiden/wakil di negeri ini, soal transisi terkadang dilupakan maknanya, terutama agenda penyelesaian kasus masa lalu agar tidak ditiru oleh penguasa berikutnya atau terulang kembali. Kebenaran dan keadilan harus diungkap terlebih dahulu, sebelum pemberiaan maaf.

Polemik kembali muncul karena saat Kejaksaan Agung yang bertindak selaku pengacara negara melakukan gugatan perdata terhadap Soeharto. Yang digugat adalah Yayasan Supersemar karena Soeharto selaku ketua yayasan telah "melakukan perbuatan melawan hukum" dalam pengelolaanya, yaitu karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (negara) seperti dimaksud Pasal 1365 KHUPerdata. Masalahnya memang ada, sebab kelalaian apa yang telah dilakukan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Tapi dengan kondisi Soeharto saat ini sehingga gugatan perdatanya juga harus dihentikan, agar kita dianggap betul-betul telah memaafkannya?

Semua Sama di Depan Hukum
Gebrakan Kejaksaan Agung melakukan gugatan perdata, merupakan langkah positif menuntaskan kasus Soeharto. Hal ini sejalan dengan "teori keadilan progresif" yang dikemukakan oleh Ruti G Teitel (2000) yang salah satu cirinya mengedepankan "penghukuman" pada kejahatan (keadilan kriminal). Kejaksaan Agung menafsirkan secara progresif (analog) Pasal 34 UU Nomor 31/1999 (diubah dengan UU Nomor 20/2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menegaskan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Makna "meninggal dunia" dan "sakit permanen" dianalogikan (dipersamakan) karena mempunyai akibat sama, yaitu Soeharto tidak dapat diperiksa di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum. Meninggal dunia dan sakit permanen, sekalipun maknanya berbeda menurut tata bahasa Indonesia, tetapi mempunyai akibat hukum yang sama yaitu "tidak dapat diperiksa di depan sidang pengadilan". Untuk itu, Soeharto (bisa juga ahli warisnya) "digugat perdata" dengan tuntutan mengembalikan uang negara yang diselewengkan karena secara nyata telah ada kerugian negara seperti didakwakan penuntut umum.

Dalam kondisi seperti saat ini, langkah kejaksaan Agung patut dihargai, termasuk ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara jelas menyatakan kasus yang melilit Soeharto diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Meski ketegasan itu muncul setelah sempat terjadi miskomunikasi dengan keluarga Soeharto, yang menurut berita meminta agar malam tanggal 11 Januari 2008 kasus Soeharto diselesaikan segera dengan kesediaan mengembalikan uang negara yang diduga diselewengkan.

Akhirnya, pertimbangan kemanusiaan memang layak dikedepankan, meski kasus perdata harus tetap diselesaikan agar menjadi contoh yang baik bagi siapapun yang berkuasa di negeri ini untuk tidak main-main dengan kekuasaan yang diberikan rakyat. Jika kerugian negara yang nyata dapat dibuktikan, hukum harus tegas menyatakan itu dan meminta untuk diganti, begitupun sebaliknya sehingga silang pendapat kasus Soeharto ini segera berakhir. Putusan hakim dijadikan pedoman dalam membangun negara hukum bahwa semua orang sama posisinya di depan proses hukum.

Penulis adalah dosen dan Direktur Pascasarjana Universitas 45, Makassar.

__._,_.___

Ingin bergabung di zamanku? Kirim email kosong ke: zamanku-subscribe@yahoogroups.com

Klik: http://zamanku.blogspot.com




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.12/1245 - Release Date: 26/01/2008 15:45

Sphere: Related Content

No comments: