28.1.08

YLBHI: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tidak layak

JAKARTA - Rencana Pemerintah untuk memberi gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto tak layak. Pasalnya, status hukum Soeharto hingga meninggal dunia belum jelas.

"Keputusan pemerintah memberikan predikat pahlawan dan memberikan penghormatan tujuh hari berkabung merupakan sikap yang gegabah dan tidak berdasar, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan alas hukum yang rasional," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1//2008).

Menurut Patra, berita wafatnya Soeharto, juga telah dikemas terlalu berlebihan dengan mengajak masyarakat untuk mengenang kembali jasa-jasa penguasa Orde Baru selama 32 tahun tersebut.

Sikap politik dan keberpihakan terhadap Soeharto, lanjut Patra, ditunjukan Presiden SBY Melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, di mana pemerintah meminta rakyat Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang sebagai tanda berkabung selama tujuh hari berturut-turut.

"Sikap politik pemerintah terhadap Soeharto juga ditunjukkan dengan wacana berupa penyematan gelar pahlawan buat Soeharto. Kita menilai, sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan pemerintah begitu gegabah dan berlebihan," jelas Patra.

Patra juga menjelaskan, Soeharto yang meninggal dunia diusia 86 tahun itu tanpa pernah diadili atas perbuatan-perbuatannya, seperti dugaan korupsi dan kasus pelanggaran HAM di masa berkuasa.

"Sebagai sesama anak manusia dan anak bangsa, tentu kita patut turut berduka cita kepada siapa pun yang meninggal dunia, tidak terkecuali Soeharto. Bahkan, boleh juga kita mendoakannya," tandasnya.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan di masa Soeharto yang dinilai berlumuran darah. Contohnya, kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Tanjung Priok, kebijakan daerah operasi militer (DOM).

Selain itu, lanjut Patra, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diduga dilakukan oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya yang belum dituntaskan.

"Sebab, tindakan mereka telah merusak mental bangsa Indonesia, selain memporak-porandakan bangunan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia," pungkasnya.
 
(Rahmat Sahid/Sindo/jri)
 
 
 

Sphere: Related Content

No comments: