soehartoism

Sebagian kecil kekayaan keluarga Soeharto di negeri manca

2008-02-01T16:13:00.000-08:00

Foto keluarga Soeharto

Berdiri baris belakang (ki-ka): Sigit Hardjojudanto, Siti Herdiyanti Rukmana, Bambang Trihatmodjo

Depan (ki-ka): Hutomo Mandala Putra, Soeharto, Siti Hutami (Mamiek), Tien Soeharto, Titik Hedijati

______________________________

Sebagian kecil kekayaan keluarga Soeharto di luar negeri

Britania Raya (UK)

Lima rumah seharga antara 1-2 juta Poundsterling (1 Poundsterling = Rp 18,000) di London, yang terdiri dari:

Rumah Sigit Harjojudanto di 8 Winington Road, East Finchley

Rumah Sigit Harjojudanto di Hyde Park Crescent

Rumah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) di daerah Kensington

Rumah Siti Hediyati Haryanti (Titiek Prabowo) di belakang Kedubes AS di Grosvernor Square

Rumah Probosutedjo di 38A Putney Hill, Norfolk House, London SW.15/6 AQ : 3 lantai, dengan basement.

(sumber-sumber: Tiara , 5 Desember 1993: 35; Forum Keadilan , 1 Juni 1996: 47; Dewi , Juni 1996; Swa , 19 Juni - 9 Juli 1997: 85; Far Eastern Economic Review , 9 April 1998; mahasiswa Indonesia serta wartawan Inggris dan Indonesia di London dan Jakarta).

Amerika Serikat

Dua rumah Dandy N. Rukmana dan Danti I. Rukmana (anak laki-laki dan anak perempuan Tutut) di Boston, dengan alamat:

60 Hubbard Road , Weston, Massachussets (MA) 02193 (sejak Juli 1995)

337 Bishops Forest Drive , Waltham , MA 02154 (sejak Februari 1992)

Dua rumah anak-anak Sudwikatmono di:

Hillcrest Drive , Beverly Hills , California ,

Doheney Drive , Beverly Hills , California

Rumah peristirahatan keluarga Suharto di Hawaii.

(sumber-sumber: Eksekutif , Maret 1990: 133-134; Tiara , 5 Desember 1993: 35 Far Eastern Economic Review , 9 April 1998; Ottawa Citizen , 16 Mei 1998; hasil investigasi aktivis pro-demokrasi Indonesia di AS)

Laut Karibia

Rumah-rumah peristirahatan keluarga Suharto di Kepulauan Bermuda dan Cayman (sumber-sumber: Ottawa Citizen , 16 Mei 1998; Die Welt , 23 Mei 1998)

Suriname

Raden Notosoewito, adik tiri Suharto dari Desa Kemusuk, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta, adalah ketua Yayasan Kemusuk Somenggalan. Yayasan ini adalah pemegang saham PT Mitra Usaha Sejati Abadi (MUSA), holding company dari satu konglomerat yang punya berbagai bidang usaha di Indonesia (Solo, Yogya, Malang, DKI Jaya), Singapura, Hong Kong, dan Suriname.

Di negeri yang tersebut terakhir itu, Suriname, konglomerat ini pada tahun 1993 mendapat konsesi hutan seluas 150 ribu hektar di Distrik Apura, Suriname bagian Barat. Konsesi itu merupakan awal dari rencana MUSA untuk menanamkan modal sebesar US$ 1,5 milyar, sebagian besar untuk sektor kehutanan. Konsesi hutan ini, serta praktek MUSA Group untuk juga memborong kayu dari daerah di luar konsesinya sendiri, telah mendapatkan serangan dari gerakan lingkungan di mancanegara.

Selain dampak lingkungan dan budayanya yang sangat merusak bagi suku-suku Amerindian Maroon di Distrik Apura, yang juga jadi sorotan adalah bagaimana konsesi itu diperoleh berkat 'diplomasi tingkat tinggi' antara Suharto, sebagai Ketua Gerakan Non-Blok waktu itu, dengan para petinggi Surinam yang keturunan Jawa, khususnya Menteri Sosial Surinam, Willy Sumita. Diplomasi tingkat tinggi, di mana konon uang sogokan sebanyak US$ 9 juta berpindah ke
tangan para politisi, dikenal di sana dengan istilah "The Indonesian Connection". Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan Kemusuk Somenggalan, yang beroperasi di Paramaribo, Ibukota Surinam dengan bantuan Kedubes RI di sana, adalah menawarkan bantuan untuk renovasi Istana Presiden Suriname. Proyek itu ditawarkan untuk diborong oleh anak perusahaan MUSA sendiri. (sumber-sumber: Kompas , 15 Maret 1993, hal. 14 [iklan ucapan
selamat atas terpilihnya Suharto dan Tri Sutrisno sebagai Presiden & Wk. Presiden

RI]; EIA, 1996: 32; Skephi & IFAW, 1996; Friedland & Pura, 1996; Harrison, 1996; de Wet, 1996; Toni and Forest Monitor, 1997: 26-27, 29-30)

Aotearoa (New Zealand)

Kawasan wisata buru seluas 24,000 Ha bernama Lilybank Lodge di kaki Mount Cook dan di tepi Danau Tekapo di Southern Island bernilai NZ$ 6 juta (1 NZ$= Rp 4000), yang dibeli lisensinya dari Pemerintah NZ oleh Tommy Suharto tahun 1992. (sumber: AFP , 20 Mei 1998; Australian Financial Review , 27 Mei 1998; hompage: www.lilybank.co.nz ; hasil investigasi lapangan G.J.Aditjondro ke Lilybank, bulan Februari 1998).

Australia

Kapal pesiar mewah (luxury cruiser ) milik Tommy Suharto seharga Aust$ 16 juta (1 Aust$ = Rp 5.000), yang diparkir di Cullen Bay Marina di Darwin.

Merger antara perusahaan iklan ruang asal Melbourne, NLD, dengan kelompok Humpuss milik Tommy & Sigit, tahun 1997, berbarengan dengan pembelian saham perusahaan iklan ruang terbesar di Malaysia, BTABS (BT Advertising Billboard Systems), memberikan Tommy dan partner Australianya, Michael Nettlefold, konsesi atas billboards di sepanjang freeways di Negara Bagian Victoria, Australia, serta sepanjang jalan-jalan toll NLD-Humpuss di Malaysia,
Filipina, Burma dan Cina.

Perjanjian persekutuan strategis (strategic alliance) antara Kelompok Sahid milik Keluarga Sukamdani Gitosarjono dengan Kemayan Hotels and Leisure Ltd., yang ditandatangani bulan Desember 1997, memungkinkan Sahid ikut memiliki 50 hotel milik Park Plaza International (Asia Pacific) di kawasan Asia-Pasifik serta 180 hotel Park Plaza di AS. Dengan demikian, 24 hotel milik kelompok Sahid di Indonesia dan Medinah, Arab Saudi, diganti namanya menjadi Sahid Park Plaza Hotel. Harap diingat bahwa Sukamdani Gitosardjono, sejak 28 Oktober 1968 menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Mangadeg Surakarta, yang didirikan dengan dalih membangun dan mengelola kuburan keluarga besar Suharto. Jadi tidak tertutup kemungkinan, bahwa ekspansi Kelompok Sahid ke Arab Saudi, AS, dan Asia-Pasifik melalui Kelompok Kemayan/Park Plaza ini, juga memperluas sumber pendapatan keluarga Suharto di berbagai negara itu.

(sumber-sumber: Tempo , 3 Desember 1977: 8-9; Info Bisnis , Juli 1994: 9-23; Kontan , 10 Maret 1997; Australian Financial Review , 17 Desember 1997, 13 Maret 1998; Weekend Australian , 10-11 Agustus 1998; Sydney Morning Herald , 17 Agustus 1996, 11 Desember 1997, 6 April 1998; The Suburban , Darwin, 11 Juni 1998; Port Phillip/Caulfield Leader , 22 Juni 1998; sumber-sumber lain)

Singapura

Perusahaan tanker migas milik Bambang Trihatmodjo dkk, Osprey Maritime, yang total memiliki 30 tanker, dengan nilai total di atas US$ 1,5 milyar (US$ 1 = Rp 10.000). Sejak Juni 1996, dua tanker Osprey, yakni Osprey Alyra dan Osprey Altair, dikontrak oleh Saudi Basic Industrial Corporation untuk mengangkut minyak dan produk-produk petrokimia dari Arab Saudi ke mancanegara. Dengan akuisisi perusahaan tanker Norwegia yang terdaftar di Monaco, Gotaas-Larsen, oleh Osprey Maritime yang disepakati bulan Mei 1997, perusahaan milik Bambang Trihatmodjo ini menjadi salah satu maskapai pengangkut migas terbesar di Asia. (sumber-sumber: Economic & Business Review Indonesia , 5 Juni 1996; Asiaweek , 23 Mei 1997: 65; LNG Current News , 13 Februari 1998).

Perusahaan tanker migas milik Tommy & Sigit, Humpuss Sea Transport Pte. Ltd. adalah anak perusahaan PT Humpuss INtermoda Transport (HIT), yang pada gilirannya adalah bagian dari Humpuss Group. Tapi dengan berbasis di Singapura, perusahaan itu -- yang berpatungan dengan maskapai Jepang, Mitsui O.S.K. Lines -- dapat mengoperasikan ke-13 tanker migas dan LNGnya, lepas dari intervensi Pertamina pasca-Reformasi. Ini setelah berhasil menciptakan
reputasi bagi dirinya sendiri berkat kontrak jangka panjangnya dengan Taiwan Perusahaan Singapura ini pada gilirannya punya anak perusahaan yang berbasis di Panama, First Topaz Inc. (sumber-sumber: Swa , Mei 1991: 45-46; Prospek , 18 Januari 1992: 40-43;Info Bisnis , November 1994: 12; Jakarta Post , 20 November 1997).

Malaysia, Filipina, Burma, dan Cina

Di ke-4 negara Asia ini, Siti Hardiyanti Rukmana masih menguasai jalan-jalan tol sebagai berikut:

166,34 Km jalan toll antara Wuchuan - Suixi - Xuwen di Cina;

83 Km Metro Manila Skyway & Expressway di Luzon, Filipina;

22 Km jalan toll antara Ayer Hitam dan Yong Peng Timur, yang merupakan Bagian dari jalan tol Proyek Lebuhraya Utara Selatan sepanjang 512 Km yang menghubungkan Singapura, Johor, sampai ke perbatasan Muangthai di Malaysia;

Jalan toll patungan dengan Union of Myanmar Holding Co. di Burma.

(sumber-sumber: Info Bisnis , Juni 1994: 11-12; Swa , 5-18 Juni 1997: 47; AP, 21 Februari 1997; Economic & Business Review Indonesia , 5 Maret 1997: 44)

Sumber :

http://www.hamline.edu/apakabar/index.html

Daftar ini baru meliputi sebagian kecil saja kekayaan keluarga besar Suharto berwujud rumah, kawasan buru, kapal layar mewah, serta perusahaan properti dan perusahaan tanker yang sebagian atau seluruhnya milik keluarga bekas kepala negara ketiga terkaya di dunia. Ini belum lagi saham mereka dalam puluhan perusahaan di luar negeri.

Diskusi Online "Warisan Soeharto"

2008-01-31T18:48:00.000-08:00

Jumat, 1 Februari 08 Pukul 20.00 GMT
(Sarasehan 1 Dekade Reformasi PCIM UK)

Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalamualaikum Wr. Wb.

Sepeninggal bapak Orde Baru yang hampir bisa dibilang tidak tersentuh oleh hukum membuahkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia pasca-kematiannya?

Indikasi dari pertanyaan ini adalah bahwa selama 32 tahun dibawah kepemimpinan Soeharto, kehidupan perpolitikan telah tersusun secara sistematik dibawah pengaruhnya dan tidak ada perubahan radikal (revolusi) pada saat kejatuhan di tahun 1998. Sehingga selama hampir
10 tahun turun dari jabatan presiden, kita masih bisa merasakan sistem nilai warisan Soeharto, dalam hal nilai etika, moral, ideologi, sosial, estetik, dsb. Sebagian terasa positif, sebagian
lebih terlihat negatif.

Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk mendiskusikan bagaimana budaya yang diciptakan atau dikembangkan Soeharto, baik melalui media, birokrasi, korporatisme negara, dll, dan bagaimana nasib ke depan warisan budaya Soeharto ini.

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah UK mengundang kawan-kawan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya untuk berdiskusi tentang Warisan Budaya Soeharto via Yahoo Messenger Conference yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal :
Jumat, 1 Februari 2008

Pukul :
20:00 GMT
(diharapkan mulai online pukul 19:30 GMT untuk persiapan conference)

Narasumber :
* James Lapian, BBC London, mantan wartawan Tempo dan personil Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks, grup musik humor dan protes mahasiswa UI

* Amich Alhumami, Peneliti Sosial, PhD Student Department of Social Anthropology, University of Sussex , UK . Kolumnis media massa Indonesia

Moderator :
* Arianto Sangadji, Aktivis LSM Palu, Yayasan Tanah Merdeka, Mahasiswa Birmingham University

Aturan main dalam diskusi :

* Untuk kemudahan acara, peminat diharapkan memasukkan

pengurus.muhammadiyah@yahoo.co.uk

sebagai kontak paling lambat Jumat, 1 Februari, jam 19:00 GMT. Setelah conference berjalan,
peserta dapat mengundang rekannya untuk join conference ini.

* Untuk lancarnya acara, yang mempunyai hak bicara hanya 3 orang:
moderator dan 2 pembicara.

* Partisipan dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan via chat di YM conference. Moderator akan menentukan pertanyaan/tanggapan mana yang akan dibahas.

Sebagai catatan diskusi online ini adalah acara pra pendahuluan Sarasehan 1 Dekade Reformasi yang akan diselenggarakan :

Hari/Tanggal :
Kamis, 6 Maret 2008

Tempat :
38 Grosvenor Square London, W1K 2HW

Pembicara :
1. Prof. Dr. H.M Din Syamsuddin, Ketua Muhammadiyah Pusat
2. Prof. Dr. Ryass Rasyid, Anggota DPR RI
3. Dr. Rizal Sukma, CSIS
4. Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, LIPI, The Habibie Center
5. Clara Yuwono, CSIS
6. Budiman Kastaman, Perwakilan BI London

Untuk acara Sarasehan 1 Dekade Reformasi akan diumumkan lebih lanjut.

Jika ada pertanyaan silahkan mengirim email ke

pengurus.muhammadiyah@yahoo.co.uk.

Terima Kasih

…Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh…

Viza Ramadhani
Wakil Ketua PCIM UK

Mayangsari melayat Pak Harto

2008-01-31T17:01:00.000-08:00

Silakan klik:

http://www.youtube.com/watch?v=cG2VmdbBXF4&feature=PlayList&p=E8DDBAEB9518AD98&index=20

Kematian Soeharto di pers Perancis

2008-01-31T16:43:00.000-08:00

Surat Dari Montmartre

Sejak Soeharto naik panggung kekuasaan dan mengendalikan jalannya Republik Indonesia, sekali pun Perancis tergabung dalam IGGI dan kemudian CGI, boleh dikatakan hubungan antara kedua negara tidak hangat. Lebih-lebih ketika Mei 1981, Perancis berada di bawah kekuasaan Partai Sosialis dan partai-partai kiri. Ketika partai-partai kanan , RPR dan UDF, sekutu RPR, berkuasa menggantikan Partai Sosialis dan partai-partai kiri [kiri majemuk, la gauche plurielle], sikap Perancis pada Orde Baru Soeharto pun tidak mengalami perobahan mendasar. Sikap tidak hangat pemerintah Perancis ini, barangkali bisa diusut dari sejarah negeri ini, yang melalui beberapa kali revolusi, sampai memenggal kepala raja di depan publik, akhirnya sampai pada nilai "liberté, egalité et fraternité [kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan]. Nilai-nilai ini sampai sekarang dijadikan motto Republik Perancis, dicantumkan di semua surat-surat dan dokumen segala keputusan resmi. Rangkaian nilai yang menjadi isi konsep republik, dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Ia ditanamkan sejak anak-anak masuk sekolah.

Memang nampak juga satu paradoks ketika Perancis ikut dalam IGGI , organisasi internasional terdiri dari berbagai negara besar yang kuat ekonominya, dan sejak awal berdirinya Orde Baru boleh dikatakan penyangga utama ekonomi dan politik Orde Baru. Tapi ikutnya Perancis di dalam IGGI, barangkali bisa dipahami dari posisi Perancis sebagai negara kapitalis, yang tidak ingin membiarkan Indonesia, sebuah pasar besar dan sumber bahan mentah berlimpah, hanya dikuasai oleh negeri-negeri anggota IGGI -- kemudian berobah menjadi CGI. IGGI merupakan sebuah forum internasional untuk membagi-bagi "kueh" Indonesia.

Oleh latar belakang demikian, maka sering nampak politik pemerintah dan sikap rakyat Perancis, termasuk yang muncul di media massa, sering berbeda. Seakan di sini kita saksikan adanya dua Perancis: Perancis resmi dan Perancis rakyat.

Hal ini pun kembali tercermin dalam menghadapi kematian Soeharto. Sejauh ini, aku belum juga membaca dan mendapatkan ucapan belasungkawa resmi dari pemerintah Sarkozy dan Fillon. Bahkan Harian Le Figaro, koran yang dekat dengan kekuasaan sekarang, sejauh ini masih tidak sebaris pun memberitakan tentang kematian Soeharto. Apakah ketiadaan baris kalimat pemberitaan begini merupakan suatu sikap politik dari sebuah koran nasional penting berpengaruh dan dekat dengan penyelenggara negara di negeri ini? Memberitakan atau tidak, kukira adalah suatu sikap. Sikap politik.

Sementara koran-koran, radio dan tivi yang memberitakannya, satu dalam penilaian terhadap Soeharto. Semuanya menggunakan istilah "diktatur", "pembunuh rakyat Indonesia" [l'Humanité] , "kriminal", "pelanggar HAM", "melakukan génocide" [la Croix, 28 Januari 2008] dan "koruptor terbesar dalam zaman kita [Direct Soir, 28 Januari 2008]. Bahkan Harian Libération menggunakan istilah "kekuasaan yang setara dengan monarkhi" yang "membangun monarkhinya dengan tanpa ampun menghancurkan lawan-lawan potensialnya atau dengan membeli mereka" [28 Januari 2007].

Hampir semua media massa , baik radio, tivi, dan media cetak, tidak ada yang menggunakan istilah wafat , tapi "mati". Bahkan harian gratis "Direct Matin" yang diterbitkan oleh harian terkemuka Paris, Le Monde dengan sinis mengatakan ketika para peserta Pertemuan Anti Korupsi PBB yang berlangsung di Bali sekarang, berdiri sejenak memberi penghormatan kepada Soeharto sebagai "adegan surealis" [29 Januari 2008]."

Harian Le Monde, Paris, satu-satunya harian yang menerbitkan sehalaman penuh tulisan mantan koresponden Asia Tenggaranya, Jean-Claude Pomonti, malah mensejajarkan kekuasaan Soeharto sebagai kekuasaan"kerajaan Jawa". Dan ujar Pomonti yang lama berdiam di Bangkok: "Yang pasti "kerajaan Jawa" begini tak akan pernah berhasil". [29 Januari 2008].

Pomonti juga melihat bahwa kemelut yang dihadapi Indonesia sekarang tidak lain dari peninggalan Soeharto selama tiga dasawarsa lebih. Masalah-masalah ini tadinya seperti bara dalam sekam dan sekarang muncul ke permukaan. Mantan koresponden Le Monde untuk Asia Tenggara ini juga menyebut rezim Soeharto merupakan "salah satu pemerintahan yang paling berdarah dan paling korup pada paro kedua abad ke-XX" [l'un des gouvernants les plus sanguinaires et les plus corrompus de la deuxième moitié du XX siècle]. Rezim diktatur Soeharto jugalah, ujar Pomonti, yang menenggelamkan Indonesia ke genangan hutang.

Soeharto juga dihubungkan benar oleh media massa Perancis dengan penindasan dan pembunuhan di Timor Timur sambil mengingatkan tuntutan José Ramos Horta, sekarang presiden Timor Leste, agar diktatur Soeharto "diadili atas genosid" yang ia lakukan selama berkuasa.[La Croix, 28 Januari 2008].

Membaca pers Perancis dan mendengar siaran radio serta tivi negeri ini, tak ada sepatah kata sifat baik apa pun yang diucapkan tentang Soeharto bahkan kata wafat [décédé] pun tidak digunakan. Yang digunakan adalah kata "mati" [mort]. Tentu saja berita kematian Soeharto diketahui masyarakat melalui media massa. Dalam konteks ini aku teringat cerita Judith yang menerima sms dari saudaranya di Indonesia: "Soeharto mati, tante meninggal". Sms yang melukiskan secara spontan perasaan dan pikiran masyarakat bawahan pada Soeharto. Pengirim sms sadar benar nuansa kata "mati" dan "meninggal" atau wafat, berpulang.

Ketika aku servis malam di Koperasi Restoran Indonesia, tidak sedikit pelanggan yang bertanya: "Mantan presiden kalian baru meninggal iya?".

Tanpa mengulas pertanyaan ini, karena sedang sibuk, aku hanya menjawab singkat: "Iya".

"Mudahan kediktaturan tidak terulang lagi di negeri Anda".

"Iya, itu pun harapan rakyat negeriku, hanya barangkali jalannya masih tidak mulus sebagaimana halnya dengan jalan harapan ".

"Demikianlah hidup. C'est la vie, anak muda. Apalagi di dunia politik", ujar pelanggan tuaku, tanpa rambut dan mengenakan jas warna oranye. "Yang penting adalah bagaimana bisa belajar dari masa silam untuk kepentingan hari ini dan esok", tambahnya.

Aku mengucapkan terimakasih atas perhatian, harapan dan kata-kata baiknya. Oleh perhatian, harapan dan kata-kata baik dari seorang asing ini kepadaku yang terpental dari negeri kelahiran, membuatku merasa bahwa jarak Paris-Jakarta, antara Rue de Vaugirard dan jalan Tawes, tak terlalu jauh-jauh juga, dan betapa dunia makin menjadi sebuah "desa kecil", di mana peduduknya saling bersentuhan bagai tetangga. Kepentingan mereka pun tak terkurung pada batas geografis satu dua negara, tapi saling taut-menaut seperti yang sering dikatakan di sini "Agir ici et là" [Bertindak di sini sama dengan bertindak untuk di sana]. Mereka ada di satu "desa kecil dunia" bernama " kemanusiaan yang tunggal", jika menggunakan ungkapan Paul Ricoeur.

Ah, sungguh, aku mau jadi manusia yang manusiawi walau pun sebagai pekerja kasar biasa pada sebuah koperasi restoran.***

Paris, Musim Dingin 2008.
-----------------------------------
JJ. Kusni, pekerja biasa pada Koperasi Restoran Indonesia, Paris.

Supersemar asli?

2008-01-31T16:36:00.000-08:00

Silakan klik:

http://whitegun.files.wordpress.com/2007/05/supersemar.jpg

Soeharto dan anak-anaknya: "Kowe pancen sing bener, Ben!"

2008-01-31T05:47:00.001-08:00

Oleh Kristanto Hartadi

JAKARTA-Ini sebuah kisah yang dituturkan oleh seorang mayor jenderal yang kini masih aktif. Dia pernah sangat dekat dengan almarhum Jenderal (purn) Leonardus Benny Moerdany, mantan Menhankam dan mantan Panglima ABRI, orang paling kuat kedua di Republik Indonesia setelah Presiden Soeharto pada periode 1983-1993.

Menurut jenderal itu, ketika Benny Moerdany sudah berada di puncak sakit stroke yang dideritanya, Soeharto datang menjenguk mantan pembantu dekatnya itu dan ada ucapan khusus yang disampaikan kepada Benny, dalam bahasa Jawa: "Kowe pancen sing bener, Ben. Nek aku manut nasihatmu ora koyo ngene" (memang kamu yang betul, Ben. Kalau saya menuruti nasehatmu mungkin keadaan tidak seperti sekarang). Benny yang sudah sulit bicara karena sakitnya, hanya menangis sesenggukan.

Menurut sumber itu, ucapan Soeharto itu diulang kembali di depan jenazah ketika melayat LB Moerdani yang akhirnya meninggal dunia karena strokenya itu pada 29 Agustus 2004.

Episode itu, yang mudah-mudahan bisa dituangkan secara lebih terperinci dalam sebuah buku oleh sang saksi mata, akan lepas begitu saja bila kita tidak melihat kaitan-kaitan di belakangnya.

Tentu saja yang dimaksud Soeharto adalah situasi hiruk-pikuk dan kacau-balau yang terjadi dalam kancah kehidupan sosial politik di Indonesia seusai kejatuhannya pada 21 Mei 1998, yang memulai Era Reformasi. Mereka yang menikmati "kemapanan" semasa kekuasaan Orde Baru pastilah pusing kepala melihat segala tatanan dijungkirbalikkan di Orde Reformasi ini. TNI tidak lagi punya gigi, pemerintah juga seperti tak berdaya, kerusuhan pecah di mana-mana, Timor Timur merdeka, dan seterusnya, dan seterusnya.

Menurut catatan penulis biografi, Julius Pour, dalam buku Benny Tragedi Seorang Loyalis, perpecahan Soeharto dan Benny berawal di suatu malam dari sebuah insiden di ruang bilyar di Jalan Cendana, kediaman Soeharto, saat kedua orang kuat di republik ini main bilyar bersama. Ketika itu Benny mengingatkan Soeharto bahwa untuk pengamanan politik presiden, seluruh keluarga dan presiden harus mendukung dan terlibat. "Begitu saya angkat masalah tentang anak-anaknya tersebut, Pak Harto langsung berhenti main. Segera masuk kamar tidur, meninggalkan saya di ruang bilyar sendirian," kata Benny seperti dituturkan oleh dr Ben Mboi, mantan gubernur NTT.

Sejak saat itu posisi Benny surut di mata Soeharto, karena berani mengingatkan presiden untuk secara sukarela mundur karena telah memimpin lebih dari 20 tahun. Dia dicopot sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988, digantikan Jenderal Try Sutrisno, mantan ajudan presiden, namun masih diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan (1988-1993), karena Soeharto khawatir Benny berontak.

Ketika sudah tidak di pemerintahan, Benny berkata bahwa masa pemerintahan Soeharto yang kelima adalah yang terakhir. "Masak setelah 25 tahun masih terus?" itu katanya. Namun tidak pernah dijelaskan bagaimana cara Soeharto akan atau harus mengakhiri kekuasaannya, karena kesadaran itu harus datang dari Soeharto sendiri. Dan akhirnya memang Soeharto diturunkan oleh gerakan reformasi pada 21 Mei 1998.

Melindungi Anak-anaknya

Melindungi anak-anaknya mungkin merupakan salah satu alasan kenapa Soeharto enggan melepaskan jabatannya, atau mempersiapkan cara-cara menjalankan suksesi. Padahal wacana suksesi sudah banyak dilontarkan berbagai pihak dan berbagai skenario sudah disusun, termasuk oleh Mabes TNI di Cilangkap. Tetapi tidak ada yang berani melawan Soeharto.

Memang, ketika Benny mengingatkan Soeharto dan keluarganya agar menjaga dan melindungi kepresidenan, anak-anak Soeharto beserta kroni mereka baru mulai membesarkan kerajaan bisnis masing-masing dengan memanfaatkan kekuasaan sang ayah.

Mengenai hal ini, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew menuturkan dalam buku memoarnya From Third World to First: The Singapore Story, dia secara pribadi pernah bertemu dengan anak-anak Soeharto pada 25 Desember 1997 di Singapura, yang juga dihadiri oleh PM Goh Chok Tong. Dia mengingatkan mereka agar berhenti menjalankan praktik bisnis yang tidak sehat, karena mereka diincar oleh para fund manager yang gerah dengan tingkah polah itu dan bisa saja memainkan nilai tukar rupiah. "Perilaku anak-anak Soeharto menyumbang kejatuhan orang tuanya," tulis Lee dalam memoar yang diluncurkan pada September 2000 tersebut.

Memang, bisnis anak-anak dan kroni Soeharto begitu merajalela, memasuki hampir setiap sektor kehidupan, mulai dari pengadaan barang bagi TNI/Polri dan berbagai instansi pemerintah, real estate, otomotif, jalan tol, bank, minyak, perkebunan, telekomunikasi, properti, impor beras, bungkil, kedelai, peternakan, ritel, komputerisasi SIM dan STNK, stiker halal, penerbangan, taksi, pertambangan, kehutanan, dan lain-lain.

Mereka tidak berbisnis sendiri, dan pada umumnya mereka juga menggandeng sejumlah konglomerat yang menjadi kroni. Banyak pihak yang menilai pada masa itulah Soeharto sudah seperti raja Jawa, dan membiarkan anak-anak maupun kroni-kroninya berbuat sesukanya. Negara seperti milik keluarganya dan dia melindungi.

Salah satu modus lainnya untuk mengumpulkan uang adalah dengan mendirikan berbagai yayasan, atau mereka menjadi calo untuk menggolkan berbagai proyek pemerintah, atau mereka menguasai tata niaga, mulai dari cengkih, jeruk pontianak, cukai minuman keras, dan lain-lain.

Misalnya saja, untuk PT Sarpindo yang sahamnya dikuasai Hutomo Mandala Putra, Bob Hasan dan Lim Sioe Liong, satu-satunya perusahaan yang mengimpor kedelai untuk Bulog, pemerintah harus menyubsidi perusahaan ini senilai US$ 21 juta per tahun. Dan ketika Menteri Pertanian Wardoyo (ketika itu) meminta pemerintah mengakhiri monopoli impor ini karena sangat tidak kompetitif, Soeharto hanya berkata: "Kalau mau membunuh Sarpindo, silakan." Ujung-ujungnya, semua yang mengusulkan deregulasi impor bungkil ini akhirnya mundur teratur. Hal yang sama terjadi dengan impor gandum yang ketika itu dimonopoli perusahaan milik Lim Sioe Liong. (Adam Schwarz, A Nation in Waiting, hal 133-134).

Monopoli dan menjadi calo adalah cara yang ditempuh anak-anak dan para kroni Soeharto untuk membesarkan kerajaan bisnis mereka. Siapa yang tidak kenal dengan kelompok bisnis anak-anak Soeharto seperti Bimantara (Bambang Trihatmojo), Citra Lamtoro Gung (Siti Hardiyati Rukmana), Humpuss (Hutomo Mandala Putra), bahkan sampai cucu Soeharto pun ikut terjun berbisnis. Bahkan di antara mereka pun berebut proyek. Sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa yang paling transparan di Indonesia pada masa itu adalah korupsi! Majalah Time pernah menyebut dari berbagai bisnis ini keluarga Soeharto berhasil mengumpulkan kekayaan hingga US$ 15 miliar.

Bisnis anak-anak Soeharto, seperti Bank Andromeda dan mobil "nasional" merek Timor yang sebenarnya buatan perusahaan Korea KIA, termasuk dalam kegiatan usaha yang diminta oleh IMF untuk diakhiri sebagai salah satu syarat dalam letter of intent ketika Indonesia akhirnya minta bantuan kepada dunia internasional karena krisis ekonomi 1997.

Namun hebatnya, meski ditengarai banyak hal yang tidak wajar dari bisnis anak-anak Soeharto, hanya Tommy saja yang tersandung di sana dan di sini. Lima anak Soeharto yang lain sampai hari ini aman-aman saja. Yang menjadi pertanyaan, kini, setelah Soeharto tiada, apakah anak-anaknya masih bisa tenang menikmati kekayaan yang pernah mereka jarah dari Indonesia? Kita lihat saja...

Soekarno - Sejarah yang tak memihak

2008-01-30T22:06:00.000-08:00

Soekarno VS Soeharto

Malam minggu. Hawa panas dan angin seolah diam tak berhembus. Malam ini saya bermalam di rumah ibu saya. Selain rindu masakan sambel goreng ati yang dijanjikan, saya juga ingin ia bercerita mengenai Presiden Soekarno. Ketika semua mata saat ini sibuk tertuju, seolah menunggu saat saat berpulangnya Soeharto, saya justru lebih tertarik mendengar penuturan saat berpulang Sang proklamator. Karena orang tua saya adalah salah satu orang yang pertama tama bisa melihat secara langsung jenasah Soekarno.

Saat itu medio Juni 1970. Ibu yang baru pulang berbelanja, mendapatkan Bapak (almarhum) sedang menangis sesenggukan. " Pak Karno seda " ( meninggal). Dengan menumpang kendaraan militer mereka bisa sampai di Wisma Yaso. Suasana sungguh sepi. Tidak ada penjagaan dari
kesatuan lain kecuali 3 truk berisi prajurit Marinir ( dulu KKO ). Saat itu memang Angkatan Laut, khususnya KKO sangat loyal terhadap Bung Karno. Jenderal KKO Hartono - Panglima
KKO - pernah berkata , " Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Merah kata Bung Karno, merah kata KKO ".

Banyak prediksi memperkirakan seandainya saja Bung Karno menolak untuk turun, dia dengan mudah akan melibas Mahasiswa dan Pasukan Jendral Soeharto, karena dia masih didukung oleh
KKO, Angkatan Udara, beberapa divisi Angkatan Darat seperti Brawijaya dan terutama Siliwangi dengan panglimanya May. Jend Ibrahim Ajie.

Namun Bung Karno terlalu cinta terhadap negara ini. Sedikitpun ia tidak mau memilih opsi pertumpahan darah sebuah bangsa yang telah dipersatukan dengan susah payah. Ia memilih sukarela turun, dan membiarkan dirinya menjadi tumbal sejarah.

The winner takes it all. Begitulah sang pemenang tak akan sedikitpun menyisakan ruang bagi mereka yang kalah. Soekarno harus meninggalkan istana pindah ke istana Bogor . Tak berapa
lama datang surat dari Panglima Kodam Jaya - Mayjend Amir Mahmud - disampaikan jam 8 pagi yang meminta bahwa Istana Bogor harus sudah dikosongkan jam 11 siang.

Buru buru Bu Hartini, istri Bung Karno mengumpulkan pakaian dan barang barang yang dibutuhkan serta membungkusnya dengan kain sprei. Barang barang lain semuanya ditinggalkan.

" Het is niet meer mijn huis " - sudahlah, ini bukan rumah saya lagi , demikian Bung Karno menenangkan istrinya. Sejarah kemudian mencatat, Soekarno pindah ke Istana Batu Tulis sebelum akhirnya dimasukan kedalam karantina di Wisma Yaso. Beberapa panglima dan loyalis dipenjara. Jendral Ibrahim Adjie diasingkan menjadi dubes di London. Jendral KKO Hartono secara misterius mati terbunuh di rumahnya.

Kembali ke kesaksian yang diceritakan ibu saya. Saat itu belum banyak yang datang, termasuk keluarga Bung Karno sendiri. Tak tahu apa mereka masih di RSPAD sebelumnya. Jenasah dibawa ke Wisma Yaso. Di ruangan kamar yang suram, terbaring sang proklamator yang separuh hidupnya dihabiskan di penjara dan pembuangan kolonial Belanda. Terbujur dan
mengenaskan. Hanya ada Bung Hatta! dan Ali Sadikin - Gubernur Jakarta - yang juga berasal dari KKO Marinir.

Bung Karno meninggal masih mengenakan sarung lurik warna merah serta baju hem coklat. Wajahnya bengkak-bengkak dan rambutnya sudah botak. Kita tidak membayangkan kamar yang bersih, dingin berAC dan penuh dengan alat alat medis disebelah tempat tidurnya. Yang
ada hanya termos dengan gelas kotor, serta sesisir buah pisang yang sudah hitam dipenuhi jentik jentik seperti nyamuk. Kamar itu agak luas, dan jendelanya blong tidak ada gordennya. Dari dalam bisa terlihat halaman belakang yang ditumbuhi rumput alang alang setinggi dada manusia!

Setelah itu Bung Karno diangkat. Tubuhnya dipindahkan ke atas karpet di lantai di ruang tengah
Ibu dan Bapak saya serta beberapa orang disana sungkem kepada jenasah, sebelum akhirnya Guntur Soekarnoputra datang, dan juga orang orang lain.

Namun Pemerintah orde baru juga kebingungan kemana hendak dimakamkan jenasah proklamator. Walau dalam Bung Karno berkeingan agar kelak dimakamkan di Istana Batu Tulis,
Bogor. Pihak militer tetap tak mau mengambil resiko makam seorang Soekarno yang berdekatan dengan ibu kota . Maka dipilih Blitar, kota kelahirannya sebagai peristirahatan terakhir. Tentu saja Presiden Soeharto tidak menghadiri pemakaman ini.

Dalam catatan Kolonel Saelan, bekas wakil komandan Cakrabirawa, " Bung Karno diinterogasi oleh Tim Pemeriksa Pusat di Wisma Yaso. Pemeriksaan dilakukan dengan cara cara yang amat kasar, dengan memukul mukul meja dan memaksakan jawaban".

"Akibat perlakuan kasar terhadap Bung Karno, penyakitnya makin parah karena memang tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya diberikan. "

( Dari Revolusi 1945 sampai Kudeta 1966)

Dr. Kartono Mohamad yang pernah mempelajari catatan tiga perawat Bung Karno sejak 7 februari 1969 sampai 9 Juni 1970 serta mewancarai dokter Bung Karno berkesimpulan telah
terjadi penelantaran. Obat yang diberikan hanya vitamin B, B12 dan duvadillan untuk mengatasi penyempitan darah. Padahal penyakitnya gangguan fungsi ginjal. Obat yang lebih baik dan mesin cuci darah tidak diberikan.

( Kompas 11 Mei 2006 )

Rachmawati Soekarnoputri, menjelaskan lebih lanjut, " Bung Karno justru dirawat oleh dokter hewan saat di Istana Batutulis. Salah satu perawatnya juga bukan perawat. Tetapi dari Kowad"

( Kompas 13 Januari 2008 )

Sangat berbeda dengan dengan perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto, yang setiap hari tersedia dokter dokter dan peralatan canggih untuk memperpanjang hidupnya, dan masih didampingi tim pembela yang dengan sangat gigih membela kejahatan yang dituduhkan.

Sekalipun Soeharto tidak pernah datang berhadapan dengan pemeriksanya, dan ketika tim kejaksaan harus datang ke rumahnya di Cendana. Mereka harus menyesuaikan dengan jadwal tidur siang sang Presiden!

Malam semakin panas. Tiba tiba saja udara dalam dada semakin bertambah sesak. Saya membayangkan sebuah bangsa yang menjadi kerdil dan munafik. Apakah jejak sejarah tak pernah mengajarkan kejujuran ketika justru manusia merasa bisa meniupkan roh roh kebenaran?

Kisah tragis ini tidak banyak diketahui orang. Kesaksian tidak pernah menjadi hakiki karena selalu ada tabir tabir di sekelilingnya yang diam membisu.

Selalu saja ada korban dari mereka yang mempertentangkan benar atau salah.

Butuh waktu bagi bangsa ini untuk menjadi arif.

Kesadaran adalah Matahari Kesabaran adalah Bumi

Keberanian menjadi cakrawala Keterbukaan adalah pelaksanaan kata kata

( * WS Rendra )

Misteri Senyum Daripadamu

2008-01-30T20:01:00.001-08:00

Oleh: Zawawi

harihari tanpa daripadamu
semangkin nyeri semangkin sunyi
menyelami parutparut hati
yang engkau goresken melalui
tangantangan daripada kekuasaan

sebuah masa dimana warnawarna
adalah sebuah jalan kehidupan
engkau campakken mereka
yang tak sewarna, serupa juga seirama

kini, misteri senyum daripadamu
tak lagi membuat kami merekaduga
kerna disebuah bukit yang engkau bangun
sebagai kedinastian daripadamu
telah kokoh mendekapmu beristirah

Kota Pudak, 31 Januari 2008

e-mail: zawawi@swadayagraha.com

RI needs UN assistance to recover stolen assets

2008-01-30T19:23:00.001-08:00

Indonesia is hosting the second session of the conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) from Monday to Friday this week at the Bali International Convention Center. Some 1,000 officials and activists from 120 countries are participating in the event aimed at creating a better international system to jointly fight corruption. The Jakarta Post's Abdul Khalik talked to Foreign Minister Hassan Wirayuda on how Indonesia can play a role in the conference.

Question: Have we submitted our self-assessment checklist on our compliance with the UN Convention Against Corruption and what weaknesses have we spotted in our battle against corruption?

Answer: Yes. Together with the checklist, we have even submitted our gap analysis on the laws and legal institutions we have and the requirements under the UNCAC. What needs to improve is our law on corruption as it deals only with corruption in the public sector, and is without provisions for corruption committed in the private sector or by corporations.

We need to include private sector corruption into our law as many countries like Singapore and Hong Kong have done that. With this incompatibility, we will have difficulties dealing with those countries when we want to recover our assets or extradite a suspect.

That is only the norm. We need also to empower our existing legal institutions dealing with corruption, such as the Corruption Eradication Commission (KPK) or the National Ombudsman Commission, but the question is whether we have an adequate legal system to fight corruption. Fighting corruption is not only about prosecution but also prevention.

We should also improve the capacity of our staff as we have felt that when we conducted efforts to trace and recover stolen assets abroad, we lacked the expertise. So, we need technical assistance from the United Nations.

Is there any dichotomy of interests between developing and developed countries, as speculation has spread, for instance, that developing states want to push for asset recovery first while developed countries want developing countries to fix their domestic prevention system first?

As this convention is dealing more on technical matters with less political sensitivity compared to, for instance, climate change issues, I think the dichotomy is not that big. We can overcome that. You see, no countries can claim themselves to be free of corruption.

So, there is a strong and united will from most participating countries to cooperate in fighting corruption because they realize that it is a disease, and when you don't fight it, it will become a pandemic. A conference like this serves as a medium for cooperation.

The government has announced that stolen assets recovery is one of its priorities. But difficulties in asking for and accepting mutual legal assistance as well as differences in legal systems have hampered asset recovery efforts.

How will the conference bridge these problems?

Most of the countries have agreed that international and regional cooperation as well as a multilateral convention, like UNCAC that allows for cooperation in mutual legal assistance and extradition, have actually much to do to limit the moves of transnational corruptors. All of these links have deterred corruptors and prevented them from finding safe places to hide.

An effective convention will also deter state parties from continuing to enjoy money taken from corruption. In other words, these countries will find it difficult to play out of the system.

The conference aims to establish an agreeable mechanism and forum to find ways to address the problems found in mutual legal assistance and bridge the differences in different domestic legal systems.

Is there any specific mechanism Indonesia has proposed to address these issues?

We have proposed the establishment of a consultative group consisting of experts from developed and developing countries. The group will serve as a forum to discuss all matters related to difficulties found in the mutual legal assistance process and asset recovery in general.

Our proposal has been supported by the G-77 comprising 130 countries, and China. Some developed countries have also backed our proposal. We are very optimistic that we can adopt the mechanism by the end of the conference.

How will UNCAC overcome corruption eradication problems at the bilateral level, including the ongoing discussion with Singapore?

I think a country will have shown its commitment to fight corruption by becoming a party to the convention and the move will boost its image as a committed country. If Singapore is a party then we can cooperate under the convention but if the country is not a party, we can't force them to cooperate. But then public opinion will judge the issue.

What about the StAR (Stolen Assets Recovery) initiative? How can we benefit from this UN program?

StAR is an initiative launched by the World Bank and the United Nations to enhance the capability of developing countries' officials to trace and recover assets. So it is a capacity building program, not an initiative to investigate or confiscate the stolen assets.

We are the first country to apply for the program because we know that we still have poor capacity in tracing and recovering our stolen assets. Tracing and then recovering our assets are not easy and cheap tasks, so we need all assistance we can get.

http://www.thejakartapost.com

mediacare
http://www.mediacare.biz

Suharto (8 June 1921- 27 January 2008)

2008-01-30T19:17:00.000-08:00

A career soldier who commanded a country.

http://insideindonesia.org/content/view/1042/47/

John Roosa

Taciturn, reserved, reclusive, emotionless, Suharto ruled Indonesia for 32 years as a mystery man, a dictator who presented himself as a faceless, replaceable figure in an apolitical administration. His speeches were dull, forgettable affairs filled with mind-numbing bureaucratese, worn clichés, and pious homilies. There is not a single statement by which he is remembered today. If asked, Indonesians struggle in vain to recall some memorable phrase from him, while even the youth can quote Sukarno, the president he overthrew in 1965. Suharto has left a wordless memory.

Rarely interviewed but frequently photographed, he is remembered by a gesture: a smile. It was how he wished to be known: his 1969 authorised biography was titled The Smiling General. It was a Cheshire cat smile, fixed in place, concealing, not expressing his emotional life, prompting puzzlement about the intrigues and violence that were being conjured up in the mind behind it.

Suharto's parentage is a matter of mystery. In his 'autobiography' written by the man most responsible for crafting his public image, G Dwipayana, Suharto claims he was born to a poor peasant family in the village of Kemusuk near Yogyakarta. A magazine owned by his trusted military intelligence czar claimed in 1974 that his father had been an aristocrat. In what was perhaps a pre-planned response, Suharto invited journalists to his office in the presidential palace to explain his lineage and produce witnesses who could vouch that he was the true salt of the earth. Despite his protestations, his genealogy remains suspect. Among Indonesians it is widely rumored that he was the illegitimate child of a Chinese businessman.

A pleasant career

Whatever his origins and childhood experiences, his adulthood was clearly that of a career soldier. He enlisted in the Dutch military in 1940, an event he mentions in his 'autobiography' as 'the key to opening a door to a pleasant walk of life'. The pleasant life of marching and drilling continued under the Japanese occupation when he became a member of that colonial state's militia. Like all other militiamen, he joined the newly-created Indonesian national army once the Japanese military surrendered in August 1945. There was no question of going back to serve with the Dutch they had already been stripped of all their power and wealth by the Japanese and had suffered the war years in squalid concentration camps.

Because of his military training, Suharto was given a high rank (lieutenant colonel) in the new Indonesian army that organised itself to fight a guerrilla war against the returning Dutch troops. By 1948, he had become the commander of a brigade of troops stationed in and around Yogyakarta, the capital of the Republic. The army's guerrilla attacks did little to slow the advance of the Dutch troops. Despite having the homefield advantage, Suharto was caught by surprise on 19 December 1948 when Dutch troops invaded Yogyakarta and captured it the same day without facing any resistance. Inexplicably, all four of Suharto's battalions were outside the city. It was one of the worst setbacks for the Republic: its two highest leaders, Sukarno and Hatta, were captured.

As early as 1948 he had said 'My politics are at the end of the bayonet.'

Suharto had a chance to redeem himself when he led an attack on Yogyakarta in March 1949. The attack inflicted only minor damage to the Dutch troops occupying the city and was repulsed within six hours. Suharto and other army commanders, however, claimed that they had temporarily held the city and proven the might of the Republic's forces to the world. After Suharto took power in 1965 the event was turned into the decisive victory of the war for independence, with a film made about it, Janur Kuning (1979), and a grand monument built in the city (1985).

As a man who served in three different armies within the span of a decade, Suharto wore his political commitments lightly. One of his army colleagues later told a journalist that Suharto said in 1948, 'My politics are at the end of the bayonet.' No wonder that Sukarno and his left-leaning defence minister introduced political commissars into the army. Like many soldiers trained under Dutch and Japanese officers, Suharto had no experience in the popular nationalist movement that had struggled against imperialism.
Moving up the ranks

After independence was won in 1949, Suharto rose his way up the ranks: colonel, brigadier general, major general. His one setback came in 1959 when he was removed from the command of the Central Java troops for corruption. But the affair was hushed up and he was quickly rehabilitated. He was given command over the operation to seize West Papua from the Dutch in 1962 an operation that was aborted after a last-minute diplomatic agreement. He was then shifted to Jakarta and given command over the army reserves, Kostrad, in 1963. With an undistinguished record, rudimentary education, and no ability in a foreign language, he was by 1965 a prime candidate for the highest position in the army, serving as the replacement for the army commander, Yani, whenever he traveled abroad.

Suharto had risen to the top of an army that was becoming a kind of parallel government, using its territorial commands, originally designed for defence against foreign invasion, for ruling over civil society. Most of his fellow generals, including the senior-most, A.H. Nasution, were strongly anti-communist and determined to check the rising power of the communist party (PKI) in the early 1960s. To rival the party, they sponsored trade unions, artists' associations, and newspapers. They met with religious organisations and political parties and assured them that the army would use force if need be against the PKI.

Suharto did not clearly associate himself with either side. A former PKI member of the parliament told me that DN Aidit, the head of the party, believed in early 1965 that Suharto was a 'democratic' officer because he had supported the ending of the army's martial law powers in 1963. But Suharto was also collaborating with the anti-communists in his covert effort to put the brakes on Sukarno's anti-Malaysia campaign, begun in 1963.

His lucky day

Suharto's fence-sitting ultimately proved to be what him put into power. When the pro-PKI and pro-Sukarno army officers decided to strike against their rival officers, they assumed Suharto would support them. A group of junior officers organised the kidnapping raids of seven army generals on 1 October 1965. Two of the conspirators were good friends of Suharto's and one of them told Suharto beforehand about the plot. The abductors, calling themselves the September 30th Movement, wound up killing six generals, among them the army commander Yani. It was Suharto's lucky day. In Yani's absence he became army commander. The September 30th Movement had not been masterminded by Suharto but it played into his hands perfectly.

As army commander, Suharto immediately began defying presidential orders and implementing the long-standing agenda of the anti-communist officers, which was to reduce Sukarno to a figurehead president, destroy the PKI, and establish a military dictatorship. Suharto's anti-communism did not stem from any deep-seated ideological commitment. If the September 30th Movement had succeeded and the communists had gained more power, one can easily imagine the ever-opportunistic Suharto accommodating himself to the new regime. He was such a nondescript, unremarkable officer that many observers believed in the first weeks of October that he was merely following General Nasution's lead.

The creeping coup d'état

Sidelining President Sukarno turned out not to be too difficult. The grand old man of Indonesian nationalism, the 'extension of the people's tongue', kept voicing protests but did nothing concrete to stop Suharto's guns. He confirmed Suharto as army commander, raised his rank, and gave him emergency powers. The coup de grâce of the gradual coup d'état came in March 1966 when Suharto used a vaguely worded order from Sukarno about 'guaranteeing security' as a justification for arresting 15 ministers and dismissing Sukarno's cabinet as if the president ordered his own overthrow.

The destruction of the PKI the precondition for imposing a new military-dominated polity turned out not to be too difficult either. The PKI leadership, in disarray after 1 October, urged its followers not to resist so that President Sukarno could arrange a political resolution to the crisis. But the president had no power over Suharto's army. Working with civilian militias, the army organised one of the worst bloodbaths of the twentieth century, rounding up over one million people and then secretly executing many of them. Detainees disappeared at night. Mass graves holding uncounted corpses lie unmarked all over Sumatra, Java and Bali.
The September 30th Movement was not masterminded by Suharto but it played into his hands perfectly.

No document exists proving that Suharto ordered any killing. On the rare occasion when he mentioned the killings in later years he blamed them on civilians running amok. Serious investigations into the who, where, when and how questions about the killings reveal that the army was primarily responsible and that Suharto must have at least approved of them if he did not give an explicit oral or written order for them.
Carrots and sticks

In taking power Suharto and his fellow army officers realised that the long-term stability of their rule would depend on their ability to improve living standards. They looked to foreign aid, investment and markets to provide the main stimuli for economic growth. Western capital which had been boycotting Indonesia because of Sukarno's policies found the welcome mat laid out. Suharto personally intervened in late 1965 to stop Sukarno's minister of industries from nationalising the oil sector. With the army's terror campaign against unionists at oil wells, rubber plantations, and factories, Western capital was also given a more docile labor force.

One reason for Suharto's remarkable ability to stay in power for so long lies in his expansion of public sector employment. By the end of his reign, 4.6 million people were on the state payroll, about triple the number in the early 1970s. Millions more were dependents on these salary earners. The security of the monthly paycheck was attractive even if the income was low. Also, some government jobs came with chances to earn more money through corruption. These civil servants and their relatives were the regime's key base of support, voting and campaigning for the government party Golkar in every election. Those not voting for Golkar were denounced for biting the hand that fed them and stood little chance of earning a promotion.

Suharto's habitual response to dissent was, to use today's lexicon, shock and awe. In Papua, he maintained an army of occupation that treated the indigenous population as sub-humans whose loyalty had to be won through violence. For years, the only side of Indonesia that Papuans saw was the army. He was responsible for the tens of thousands of Papuans killed in the counterinsurgency campaign from the late 1960s to 1998. He was also responsible for the war of aggression against East Timor in 1975 and the over 100,000 people there who died because of the warfare in that half-island. He was also responsible for the deaths of thousands of Acehnese who were victims of yet another counterinsurgency campaign (1990-98) designed to terrorise civilians into not supporting the guerrillas, instead of offering the civilians a more positive alternative.

Suharto stubbornly pursued the same strategy even when it was proving to be counterproductive, when the terror inflicted in Papua, East Timor and Aceh was generating more widespread resistance. Only after Suharto's downfall have Indonesian politicians had the chance to pursue wiser, more humane diplomatic and political resolutions to these wars: President Habibie allowed a UN-administered referendum in East Timor in 1999 and President Yudhoyono concluded a peace treaty with the Acehnese nationalists in 2005.

The grand Ponzi scheme collapses

In evaluating Suharto's rule, the so-called 'balanced' approach of many Western scholars has been to criticise Suharto for human rights violations but to praise his economic performance. Those impressed by the annual growth rates of six percent are like gullible investors in a Ponzi scheme convinced that the high returns are irrefutable evidence of success. The economic growth of the Suharto years was largely accomplished by wildly selling off the country's natural resources. It was a predatory, unsustainable type of growth. The leading sectors were oil and timber. Both were terribly mismanaged because of the corruption. Today Indonesia is an net oil importer and its forests are rapidly disappearing, cut down by loggers or burned up by palm oil plantation owners. The revenues from all those exports were not reinvested in other sectors; they disappeared into the personal bank accounts of the Suharto family, their cronies (such as Bob Hasan), and state officials.

After three decades of economic growth à la Suharto, the Indonesian government was left heavily in debt and the economy left without a domestically-financed industrial base. It is fitting that Suharto, whose minions lauded him as 'the father of development,' passed away in the hospital owned by the state oil company (Pertamina) that his family and cronies (such as Ibnu Sutowo) milked with abandon.

Perhaps the best that can be said of Suharto's 32 year reign is that it could have been worse.

Suharto's regime lived by foreign capital and it died by foreign capital. The liberalisation of the financial sector that the US pushed Indonesia to adopt in the early 1990s resulted in much greater vulnerability to sudden international shifts in the capital flows. Money flooded in to Suharto's caste of kleptocrats and their phony banks and then suddenly flooded out. The grand Ponzi scheme collapsed with the Asian economic crisis of 1997. The only legitimacy that Suharto had enjoyed was his apparent ability to engineer economic growth. Once that ended the usually compliant middle-class turned on him, unwilling to tolerate his corruption, his greedy children and his obscenely wealthy cronies. The spontaneously formed movement for 'reformasi' declared its main enemy to be KKN: Korupsi, Kolusi, and Nepotisme. The Suharto family's own 'I Love the Rupiah' campaign, coming from those who held the most dollars, did not quite have the same cachet.

The family's extensive stable of paranormals could not save them, neither could their obsequious army generals, not even Lieutenant General Prabowo, Suharto's son-in-law who commanded elite troops in Jakarta and was always flush with money from his brother who owned the country's one steel mill. Suharto resigned on 21 May as Jakarta was still smouldering from the mysterious riots in which stores owned by Indonesian-Chinese were torched.

Mr Minus

Perhaps the best that can be said of Suharto's 32 year reign is that it could have been worse. He did not opt for the strategy of the Burmese generals and close off the country. Dependent upon foreign capital, he was vulnerable to international pressure. The release of tens of thousands of political prisoners in the late 1970s was largely due to pressure from outside the country. He did not opt to legitimate himself through religion and impose Islamic law. The Indonesian state remained largely secular. He did not promote a cult of personality around himself. When faced with mass protests in 1998, he did not opt to stay in power at all costs.

The late great Indonesian writer, Pramoedya Ananta Toer, a political prisoner of Suharto's for 14 years, once wrote that he could not bring himself to write about the Suharto regime. While he wrote many historical novels about pre-colonial Java and the Indonesian nationalist movement, he thought nothing interesting could be said about the man responsible for imprisoning him and banning his books. For him, Suharto was a negativity, what he called a 'minus x', a reversion back to Java's colonial-era aristocrats who bullied their subjects for the benefit of European business interests, yet prided themselves of their great cosmic powers, and remained narrow-minded and indifferent to the science and arts of the Europe that had conquered them. No doubt some will remember Suharto for something positive but as Indonesia struggles to overcome his terrible legacies one wonders whether anyone will be able to consider his title 'father of development' as anything other than a cruel joke. ii

John Roosa (jroosa@interchange.ubc.ca) is a member of Inside Indonesia's editorial team, and the author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia (2006).

Slogan Soehartoisme

2008-01-30T18:31:00.001-08:00

"Berhasil harus dipuji, gagal pun wajib dipuji, hilangkan nyawa orang tidak perlu dicari, mematikan orang lain tidak perlu diakui...."

Damned with praise

2008-01-30T18:27:00.000-08:00

From: Kim Eng Yong

Sent: Wednesday, January 30, 2008 2:27:12 PM
Subject: Re:Editorial of the Phil Daily Inquirer on the Death of Suharto

Dear All,

At the opening of the conference of the states parties to the United Nations Convention against corruption in Bali. The Govt. of Indonesia asked all participants to stand up and quiet for one second in order to respect Soharto. It's strange to me that the conference on anti-corruption respected the corrupted person. It seam to encourage the corrupted person. The president of Indonesia, of course, he planed to come to open the conference, he dropped it to attend soharto's funeral and sent his representative to the conference.

Thanks,

Kim Eng

-----------------------------------

Editorial: Philippine Daily Inquirer, 29 January 2008

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono set the tone when he called on his countrymen "to pay their last respects to one of Indonesia's best sons." The Indonesian government pulled out all the stops to bury former President Suharto, who died Sunday without ever having to face trial. Despite having been deposed by people power in 1997, he lived long enough to die, not as a thoroughly discredited ex-dictator, but more along the lines of an unlucky former statesman.

Hugo Restall, writing in the Wall Street Journal, loftily intoned, "The positive contributions of the man who made Indonesia a respected member of the international community deserve at least equal emphasis." Echoing similar statements made early this year by Singapore's Lee Kwan Yew, Restall wrote: "Consider that when General Suharto came to power after a failed communist coup in 1965, Indonesia was an economic basket case and a troublemaker in the region. The pro-communist populism of President-for- Life Sukarno had led the country down a dead end. Think of Sukarno as the Hugo Chavez of his era."

Lee Kwan Yew made a spirited defense of his departed, dictatorial friend in his letter of condolence. "I have no doubt history will accord Suharto a place of honor in Indonesia's history when his life's work is studied in calm perspective," he predicted.

The editorial of the newspaper The Australian said that "for Australia, [Suharto was] the most important and beneficial Asian leader in the entire period after World War II." The paper and conservative Australian leaders cited the Indonesian strongman's interest in regional stability, a line echoed by President Gloria Macapagal-Arroyo. "Generations of Filipinos and Southeast Asians will remember President Suharto for his key role in regional community building and for his contributions to consolidating the gains of peace-building in Mindanao," Ms Arroyo said.

The Wall Street Journal commentary concludes by comparing Suharto to Deng Xiaopeng, both great men, and responsible for a great deal of development in their nations. And, we might add, a great deal of bloodshed. Deng, in his twilight years, ordered the massacre in Tiananmen Square. As for Suharto, his rise to power was bloody: 78,000 dead from 1965 to 1966, according to government estimates; half a million by Reuters' reckoning; a million, according to the American historians Barbara Harff and Ted Robert Gurr. Over the next decade, according to human rights groups, another 300,000 people were killed, vanished, or starved as Suharto crushed independence movements in East Timor, Aceh and Papua New Guinea.

And in case the so-called greatness of Suharto, in the minds of some observers, shouldn't be tainted by tens of thousands of deaths, there remains the question of a personal fortune in the tens of billions of dollars.

Forbes.com quotes a report by the United Nations Office on Drugs and Crime in September placing the funds siphoned off by Suharto at $35 billion. His children are immensely wealthy: Bambang Trihatmojo (one-time owner of luxury sports car marquee Maserati) has a reported net worth of $200 million, 33rd on Forbes' 2007 Indonesia's richest list.
In a

Canadian Press report, Jeffrey Winters, associate professor of political economy at Northwestern University, provided a summing-up of the economic costs of Suharto's rule. Suharto robbed "Indonesia of some of the most golden decades, and its best opportunity to move from a poor to a middle-class country," he said.

To be sure, Suharto fostered a statesmanlike attitude toward ASEAN, and together with Lee and Ferdinand Marcos, turned our part of the world into a bulwark against the expansion of communism. For a time, Suharto and Marcos achieved spectacular growth for their countries, but unlike Lee, they failed to step down and groom qualified successors. They also looted their countries, which is something Lee has never been successfully accused of doing. This makes Lee an aberration, and neither Marcos nor Suharto a great man.

This goes to the heart of the grim inheritance Suharto left the Indonesian people: one that again proves true the old adage that if you steal enough, all will be forgiven, as well as the one that says absolute power corrupts absolutely./ //

mediacare
http://www.mediacare.biz

Gramedia Tarik Buku 'Neraka Rezim Soeharto'

2008-01-30T18:09:00.000-08:00

29 Januari 2008 - 18:50 WIB
Angga Haksoro Ardhi

VHRmedia.com, Jakarta - Pemberitaan media massa yang menonjolkan pencitraan
positif pada kematian Soeharto berpengaruh besar pada opini dan sikap
masyarakat. Akibat pernyataan keberatan seorang pembeli yang sangat
bersimpati pada Soeharto, toko buku Gramedia Mall Metropolitan, Bekasi,
sempat menarik penjualan buku Neraka Rezim Soeharto.

Paidi, salah satu merchandiser toko buku Gramedia Mall Metropolitan Bekasi
mengatakan, penarikan sementara buku Neraka Rezim Soeharto yang diterbitkan
Spasi & VHR Book, karena satu hari setelah Soeharto meninggal pihaknya
mendapat komplain dari konsumen bernama Indah.

Menurut Paidi, melalui telepon Indah menghubungi toko buku Gramedia dan
meminta buku tersebut ditarik karena dianggap berisi fitnah dan tidak
menghormati masa berkabung. "Untuk sementara waktu (buku) kami tarik dulu.
Kami menunggu konfirmasi penerbit ke konsumen, tidak sesuainya di bagian
mana," kata Paidi, Selasa (29/1).

Indah yang berdomisili di Rawa Lumbu, Bekasi, menyatakan keberatan jika toko
buku Gramedia tetap menjual buku Neraka Rezim Soeharto. Menurut dia, buku
itu berisi cerita-cerita penyiksaan masa Orde Baru yang belum pasti Soeharto
dalang pelakunya.

Selain itu, dia juga menilai buku tersebut tidak layak diedarkan ketika
masyarakat Indonesia sedang berkabung atas kematian Soeharto. "Mas bisa
lihat kan di TV bagaimana antusiasnya masyarakat (berduka atas kematian
Soeharto), meskipun sebagian orang mencibir," kata Indah kepada VHRmedia.

Indah yang mengaku baru melihat halaman muka dan membaca sedikit isi Neraka
Rezim Soeharto meyimpulkan buku tersebut berisi fitnah terhadap "Bapak
Pembangunan" yang telah berjasa pada bangsa Indonesia. (E1)

©2008 VHRmedia.com

sumber :
http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=1266

mediacare
http://www.mediacare.biz

Sekarang saya mengerti mengapa

2008-01-30T09:49:00.001-08:00

oleh: akmal n. basral

sekarang saya mengerti mengapa

indonesia (selalu) porak poranda

: kejujuran tak lagi diletakkan di tempat utama

rasa toleran dan perkawanan membuat

permaafan dengan mudah diberikan

simpati dengan mudah dihamburkan

pemihakan diberikan kepada pelaku kejahatan

bukan menyelami perasaan korban

sekarang saya mengerti mengapa

indonesia (selalu) porak poranda

: apa yang kita kira cinta sesungguhnya

adalah justa yang dipelihara

~a~

cibubur, 31.01.08

minds are like parachutes. they work best when open.

mediacare
http://www.mediacare.biz

Buang Duit Gaya Dinasti Cendana

2008-01-30T07:55:00.001-08:00

Trah Soeharto adalah kisah tentang rumah berjuta poundsterling di Inggris, reli mobil di Australia, perburuan di Selandia Baru, perjudian di Christmas Island, dan segunung tas belanja yang tak
sempat dibuka.

BEL itu berdentang nyaring. Sekian menit ditunggu, tak ada yang membukakan pintu rumah mewah di Winnington Road No. 8, Hampstead, London, itu. Padahal dua mobil mengkilat - VW Caravelle biru langit dan Honda Legend merah - terparkir di halaman depannya yang tak berpagar.

Rumah bergaya Victorian itu jelas masih berpenghuni. Pekarangannya, yang berbatu paving, tertata rapi. Bunga berwarna kuning, biru, dan putih menghiasi tamannya yang asri lagi luas. Dindingnya, yang tak bersemen, didominasi warna merah bata, padu dengan warna putih dari kusen pintu dan daun jendela.

Beberapa ratus meter dari situ - masih di jalan yang sama - berdiri sebuah bangunan yang jauh lebih mewah, mirip puri bangsawan Inggris tempo dulu. Nomor rumah berbalkon putih itu: 89. Luasnya dua kali lebih besar dari yang pertama. Menurut seorang sumber TEMPO, rumah itu adalah gedung yang dibangun baru. Setelah dibeli, bangunan semula dirobohkan. Di teras, terpampang tulisan "Hillcrest" dari logam keemasan. Tapi, di pojok kanan halaman depan kedua rumah itu, terlihat
sebuah papan mencolok bertuliskan: "For Sale": dijual. Di bawahnya tertera nama sebuah agen properti: John D. Wood & Co.

Kedua rumah itu memang kerap menjadi gunjingan orang. Ini bukan cuma karena kemewahannya -Hampstead, yang terletak di daerah berbukit, adalah kawasan hunian paling prestisius di London - tapi juga karena pemiliknya bukan "orang sembarangan". Mereka adalah Sigit Harjojudanto
dan istrinya, Elsje Ratnawati Harjojudanto, putra dan menantu mantan presiden Soeharto - yang lagi diperiksa karena kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adalah Andrew Buncombe, wartawan harian terkemuka di Inggris, The Independent, yang pertama kali mengangkatnya
ke permukaan. Tulisannya di edisi 16 Maret lalu, bertajuk Suhartos Sell Boltholes in UK for Â£ 11m ("Keluarga Soeharto Menjual Rumah Pelarian di Inggris Seharga 11 Juta Poundsterling"), menjadi bukti kesekian - dari setumpuk bukti yang sudah ada?betapa trah Soeharto menjalani kehidupan bak syekh padang pasir.

Dalam laporan itu, Andrew Buncombe menggambarkan betapa "wah"-nya (dengan W besar) rumah keluarga Sigit itu: berlantai marmer, memiliki delapan kamar, lengkap dengan aula untuk jamuan makan. Menurut pemburu harta Soeharto, George Junus Aditjondro, sejak Januari lalu puri itu
telah ditawarkan lewat agen John Wood & Co. Harganya selangit: Â£ 8 juta, atau jika dihitung dengan kurs Rp 15 ribu, ya ampun, mencapai Rp 120 miliar! Koresponden BBC di Jakarta, Jonathan Head, menjelaskan kepada Prabandari dari TEMPO bahwa rumah itu memang luar biasa mewah.

Dia membandingkannya dengan harga rata-rata rumah kelas menengah di Inggris, yang hanya Â£ 200 ribu atau cuma seperempat puluhnya! Rumah satu lagi, atas nama Sigit sendiri, juga telah ditawarkan seharga Â£ 1,95 juta. Bangunan berlantai tiga dengan lima kamar tidur tersebut
biasanya digunakan oleh para pembantu keluarga itu.

Ada satu rumah lagi yang dibidik The Independent.. Di seberang Sungai Thames di 38-A Putney Hill, berdiri Norfolk House, kepunyaan saudara tiri Soeharto, Probosutedjo. Rumah itu berlantai tiga, plus sembilan kamar, garasi ganda, empat ruang resepsi, sebuah ruang biliar, dan pekarangan rumput yang luas. Menurut penelusuran George, bangunan itu semula dibeli Probo seharga Â£ 93 ribu. Tapi, sejak Januari lalu, lewat agen real estate Foxtons, Probo memasang tarif Â£ 1,4 juta untuk melegonya.

Ditemui TEMPO di kantornya di kawasan Chanary Wharf, London, Andrew yang pernah meliput Tim-Tim ini menyatakan sudah cukup lama mendengar kabar soal istana Cendana di negaranya itu. Cuma, konfirmasi amat sulit diperoleh. Baru pada musim panas lalu, sepekan sebelum berita
itu diturunkan, kepastian datang dari HM Land Registry, semacam badan pencatatan kepemilikan properti. Ia menunjukkan keterangan "Swansea District Land Registry" bernomor NGL714482 tertanggal 26 Juli 1994, yang jelas-jelas menerakan nama Elsje Harjojudanto sebagai pemiliknya.

Temuan ini baru sebagian kecil. Menurut George, yang mengaku memasok informasi ke The Independent, ada beberapa properti Cendana lainnya di London. Cuma, karena properti itu belum dijual, ujung pangkalnya belum bisa dipastikan betul. Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana
alias Tutut, kabarnya juga memiliki beberapa apartemen di 16 Hyde Park Square, Mayfair. Ia membelinya seharga Â£ 350 ribu. Dan untuk merenovasinya - dilaksanakan setelah krisis moneter - ia merogoh kocek sebesar Â£ 110 ribu. Di kawasan yang sama, tepatnya di 38 Upper Grosvenor Road, juga terdapat sejumlah apartemen luks milik Siti Hediyati "Titiek" Prabowo.

Seorang sumber TEMPO di London mengungkapkan, apartemen itu pernah ditawarkan untuk disewa dengan tarif Â£ 8.000 atau sekitar Rp 120 juta per bulan. Sementara itu, adiknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, memiliki sebuah rumah besar lengkap dengan padang golf 18
lubang di dekat Pacuan Kuda Ascot, London Utara, dan sebuah rumah peristirahatan di Brighton, kota pantai di selatan London.

Di luar London, dari hasil perburuan George, dinasti itu juga diketahui memiliki berbagai rumah supermewah dan kondominium, yang bertebaran dari Jenewa, Hawaii, Beverly Hills-Los Angeles, Boston, sampai ke Cayman Islands di kawasan Laut Karibia (lihat infografik).

Tommy juga disebut-sebut memiliki sebuah kawasan berburu seluas 2.500 hektare di Selandia Baru. Area itu disebut-sebut teramat istimewa dan eksklusif. Satu-satunya cara untuk mencapai rumah peristirahatan di tengah hutan pinus yang mengelilinginya itu adalah dengan helikopter.

Itu baru soal properti. Keluarga terkaya ke-74 di seantero jagat menurut ranking majalah Forbes - dengan total kekayaan US$ 4 miliar - itu juga terkenal gila-gilaan dalam urusan menghamburkan duit.
Sampai-sampai ada yang mengibaratkan segampang menggelontorkan air.

Seorang calon pembeli yang pernah mengunjungi rumah keluarga Sigit di London itu sempat terbengong-bengong. Ia cuma mendapati dua kamar kosong. Sisanya? Ternyata dipenuhi tumpukan tas belanja dari Selfridges yang bahkan, katanya, belum sempat dibuka. Sumber TEMPO di
London yang dekat dengan keluarga itu terbahak, "Jangankan di London, di Jakarta saja mereka sering tidak sempat membuka barang yang telah dibeli." Luar biasa. Padahal Selfridges dan Harrods adalah pusat belanja kalangan jet set di London, yang terletak di Oxford Street yang kesohor itu.

Keluarga ini juga gemar pamer mobil mentereng. Eno Sigit, salah seorang cucu Soeharto dari Sigit, semasa kuliah fashion di American College, London, selalu pulang pergi diantar Rolls Royce mengkilat. Tentu saja pengemudinya adalah seorang chauffeur - sopir pilihan dengan setelan jas dan topi hitam-hitam. The Independent juga melaporkan Eno pernah menggelar pesta di Hotel Hilton yang menghabiskan tak kurang dari Â£ 150 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar. Ia juga dikabarkan pernah mengganti telepon genggamnya dalam waktu sehari cuma karena ia tak suka dengan warnanya. Semasa itulah di kalangan mahasiswa Indonesia di sana sangat populer sebuah komentar nyinyir ke arah trah Cendana: "Ingin menikmati gaya hidup supermewah? Gampang. Jadilah anak dan cucu presiden."

Dua orang sumber TEMPO yang pernah kuliah di Boston, Amerika Serikat, mengungkapkan lagak cucu Soeharto yang lain. Kali ini menyangkut putra-putri kesayangan Tutut, Dandy dan Danty Rukmana. Sewaktu mereka kuliah di sana, mulai tahun 1991, gaya hidup dua remaja baru gede ini
luar biasa jumawa, bahkan untuk ukuran orang Amerika. Kedua sumber itu sering melihat Dandy dan Danty berseliweran di jalan dengan mobil mewahnya. Jenis kendaraan yang mereka koleksi pun bukan sembarang merek, tapi mobil dengan harga selangit, sebangsa Ferrari, Rolls Royce, dan
Porsche. Menurut sumber itu, Dandy bahkan pernah membeli sebuah Lamborghini-Diablo seharga Rp 1 miliar. Buat warga kota kecil seperti Boston, gaya hidup mereka amat mencolok. Sampai-sampai, jika sebuah mobil Lamborghini melintas, orang langsung bisik-bisik, "Itu cucu salah seorang presiden di Asia." Sumber itu juga pernah mendengar cerita dari seorang agen mobil terkenal di kota itu tentang kebiasaan mereka yang kerap gonta-ganti mobil. "Paling lama, mereka ganti mobil
sebulan sekali," katanya. Edan.

Yang lebih dahsyat, menurut George, dua remaja ini juga memiliki tiga rumah mewah di kawasan itu, dengan nilai total US$ 2,5 juta atau, ya ampun, mencapai Rp 37,5 miliar. Sumber TEMPO mendengar penuturan salah seorang temannya yang pernah diundang menghadiri pesta di sana. Rumah itu dilengkapi dengan taman yang luas, kolam renang supermewah, dan lapangan tenis.

Balap dan judi adalah kisah berikutnya di seputar gelimang harta dinasti Soeharto. Seorang teman reli Tommy Soeharto menuturkan bagaimana habis-habisannya mantan bos mobil nasional Timor itu
melakoni hobi mahalnya. Sewaktu survei reli dunia di Medan pada 1997 lalu, kata temannya itu lagi, cuma dalam waktu sepekan, Tommy sampai "menghabiskan" tiga unit Mitsubishi Evolution IV.
Bukan apa-apa, tiga mobil yang harga setiap unitnya Rp 250 juta itu ringsek mencium tebing. Dan dalam setahun setidaknya Tommy harus menghabiskan 10 unit mobil survei. Teman reli Tommy yang lain menuturkan keterbengongan seorang wartawan Australia yang mewawancarainya. Waktu itu, kepadanya ditanyakan pihak mana yang mensponsori tim relinya. Si wartawan melongo ketika diberi tahu bahwa seluruh dana - yang bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah sekali reli - ditanggung pihaknya sendiri, alias tanpa sponsor. Padahal pereli kelas dunia tak mungkin berlaga tanpa ada yang mensponsori.

Berbagai kasino kondang di seantero jagat pun luber dengan uang klan Soeharto. Di Christmas Island, Burswood Casino, Australia, atau Genting Highland, Malaysia, misalnya, nama beken anggota Keluarga Cendana sudah menjadi buah bibir. Seorang sumber TEMPO yang berkawan
dekat dengan Ari Sigit, kakak Eno, menuturkan ulah cucu Soeharto yang satu itu. Ceritanya begini. Ketika itu, Ari ikut reli di Malaysia dengan bendera timnya, Sexy Motor Sport, yang mengandalkan kedigdayaan mobil Audi. Pamannya, Tommy, juga ikut balap dengan timnya, Goro Rally.
Di suatu sore, setelah kandas di arena balap, Ari mengajak semua anggota rombongannya ke Genting Highland, pusat perjudian terkenal di sana. Tak jelas seberapa tebal ringgit yang ia habiskan di meja judi.

Yang jelas, silakan hitung sendiri, sampai ayam berkokok, putra sulung Sigit Harjojudanto itu masih asyik menjajal baccarat, black jack, dan rolet. Padahal semalaman itu tak sekali pun ia dikunjungi Dewi Keberuntungan, alias kalah melulu. Tapi ia rupanya tak begitu ambil pusing soal kalah menang. "Ia sekadar cari hiburan," kata sumber itu menjelaskan kenapa Ari tidak juga balik kanan kendati koceknya sudah bolong besar.

The Independent juga menggambarkan bagaimana entengnya Tommy menghamburkan uang di meja kasino. Salah seorang temannya yang pernah berjudi bareng di Ritz Casino, London, punya cerita menarik. Suatu malam, Tommy keok terus. Duitnya amblas sampai lebih dari Â£ 1 juta (Rp
15 miliar). Tapi putra bungsu Soeharto ini kelihatan tak begitu ambil peduli. Dengan entengnya, seolah tak terjadi apa-apa, ia langsung mengajak teman-temannya makan malam di sebuah restoran mewah. Easy going.

Sang teman reli itu juga mengaku pernah diajak ikut berjudi ke London, dua tahun lalu. Mereka berangkat bersepuluh dengan jet pribadi "sang Pangeran". Waktu itu, di luar kebiasaan, Tommy, yang lebih sering kalah ketimbang menang, bernasib terang. Duit hasil judi itu pun langsung amblas. Hari itu juga ia menghabiskannya dengan membeli sedan reli mutakhir, Subaru Impreza. Waktu itu saja harganya sudah mencapai setengah miliar rupiah (sekarang berkisar antara Rp 800 ribu dan Rp
1,2 miliar). Dua kasino favorit Tommy adalah di Christmas Island dan Genting Highland. Di lapangan golf, kegemarannya berjudi juga tak tertahankan. Berapa nilai taruhannya? "Enggak besar, paling-paling 50 jutaan," kata temannya itu, enteng.

Begitulah kisah bak raja diraja itu. Boleh saja kalau Anda lantas berdecak kagum, kaget bukan kepalang, bahkan kesal tak ketulungan.

Silakan bergegas kalau Anda tertarik memburunya.?

Karaniya Dharmasaputra, Dewi R. Cahyani, Ma'ruf Samudra, Wens Wanggut (Jakarta), koresponden London

Laporan Khusus Tempo - Edisi. 03/XXII/23 - 29 Maret 1999

Soeharto tinggalkan utang Rp 1.800 triliun

2008-01-30T07:37:00.000-08:00

Tribun Timur Makassar - Selasa, 29-01-2008

KETUA Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Effendi Choirie jengkel bukan main. Ia melihat sikap pejabat dan media massa di Indonesia, terutama televisi, sangat tidak proporsional dalam memberitakan pemakaman sang penguasa Orde Baru, Soeharto.

"Kita sangat pahami simpati dan bela sungkawa dari para pejabat kepada almarhum Pak Harto. Tapi, yang proposional saja-lah. Harusnya Pak Jusuf Ronodipuro juga layak
mendapatkan penghargaan yang sama," kata Effendi di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (28/1).

Jusuf adalah pejuang kemerdekaan yang membacakan proklamasi kemerdekaan RI pada 1945. Lewat RRI yang didirikan, ia menyebarkan kabar Indonesia telah merdeka.

"Pak Harto memang orang besar. Tapi jangan lupa kesalahannya juga besar. Utang Rp 1.500 triliun itu warisan Pak Harto," ujarnya lagi. Effendi salah. Soeharto tidak meninggalkan utang Rp 1.500 triliun, melainkan meninggalkan utang Rp 1.800 triliun!

Tepatnya 800 miliar dolar AS. Artinya, jika utang tersebut dibagi-bagikan kepada 200 juta penduduk Indonesia, maka setiap kepala dibebani utang Rp 9 juta. Anda tentu bisa menebak siapa
menyebabkan negara ini berutang begitu besar? Ya, angka tadi adalah posisi awal utang Indonesia saat Soeharto dilengserkan, Mei 1998 silam.

Banyak pengamat meyakini, Soeharto digulingkan bukan semata karena gerakan mahasiswa, tetapi juga karena ia membangun sistem ekonomi yang begitu keropos selama berkuasa 32 tahun.

Buktinya, krisis moneter 1997, yang menyebabkan perekonomian Indonesia porak poranda, tidak hanya dialami RI. Seluruh negara di Asia Tenggara juga mengalaminya. Namun, hanya dalam waktu dua-tiga tahun, Thailand, Malaysia, serta Singapura berhasil mengatasinya.

Negara-negara jiran yang semula berada di bawah bayang-bayang Indonesia ini akhirnya melejit pesat dan meninggalkan Indonesia. Hingga sekarang. Warisan utang Soeharto itu masih
menjadi beban negara hingga kini. Utang yang jumlahnya berlipat-lipat dari nilai APBN ini berasal dari pinjaman di International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan Asian Development Bank (ADB).

Mungkin, bahwa utang ini tidak berdampak langsung bagi Anda. Tapi tahukah Anda, lebih dari separuh APBN, dipakai hanya untuk membayar utang-utang tersebut plus bunganya. Artinya, anggaran yang semestinya dipergunakan untuk, misalnya, membangun jalan, memperbaiki gedung
sekolah, dan segala fasilitas umum digerus habis oleh utang warisan Soeharto ini.

Kini, setelah 10 tahun sejak diturunkan, Soeharto sebenarnya masih menyusahkan rakyat. Setiap
tahun, negara tetap membayar utang-utang tersebut. Data yang dilansir Bank Indonesia, posisi terakhir utang luar negeri kita adalah 176,55 miliar dolar AS atau Rp 1.589 triliun (kurs Rp 9.000
per dolar AS).

Pembayaran Utang

Pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi APBN yang terbesar dalam satu dekade
terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah
mengambil porsi 52 persen dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun.

Pada tahun 2006, pemerintah melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,182 miliar dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Saat Soeharto turun, akhirnya terungkap sebanyak 30 persen utang luar negeri itu atau sedikitnya
Rp 540 triliun dikorupsi oleh Soeharto dan kroni-kroninya.

Dari Dulu

IMF sebenarnya sudah lama menancapkan kukunya di Indonesia. Itu dimulai sejak era Presiden
Soekarno. Namun, sikap tegas Soekarno yang mencium ada udang di balik batu lembaga moneter dari Amerika Serikat (AS) itu memaksa IMF segera hengkang.

Saat Soeharto berkuasa, 1967, rezim Orde Baru kembali membuka pintu lebar-lebar bagi IMF.
Pada akhir tahun 1966, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, dan pemerintah Orde Baru dengan cepat melaksanakan kebijakan seperti yang diusulkan IMF dan Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota IMF.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, menimbulkan reaksi negara-negara barat. Mereka segera memberikan hibah sebesar 174 juta dolar AS dengan tujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi, disusul dengan restrukturisasi utang
karena 534 juta dolar AS harus dikeluarkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Pembangunan pun dimulai. Selama 30 tahun ke depan, rakyat tidak tahu bahwa pembangunan yang dilakukan adalah utang-utang berbunga yang mesti dibayar.

Puncaknya terjadi saat krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara pada 1997. Soeharto mengundang IMF untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sedang dalam krisis.
Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan
ditandatanganinya Letter of Intens (LOI) pertama yang berisikan perjanjian tiga tahun dan kucuran utang sebesar 7,3 miliar dolar AS.

Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya berimbas pula terhadap ekonomi
Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (capital flight) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah
secara drastis.

Pada Mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah mencabut subsidi bahan pokok, serta menaikkan harga minyak dan listrik. Kebijakan ini menyulut penolakan keras dari rakyat dan tak lama kemudian, Soeharto jatuh.

Anehnya, setelah itu, presiden yang silih berganti tak berani mengambil sikap keluar dari Bank Dunia dan IMF.

Tak satupun di antara mereka yang seberani Presiden Venezuela, Hugo Chavez. Tahun 2007 lalu, Chavez mengumumkan secara resmi bahwa negaranya menyatakan keluar dari keanggotaan Bank Dunia dan IMF.

Akhirnya, hingga kini, dibanding negara-negara yang dihantam krisis ekonomi 11 tahun silam, ekonomi Indonesia tetap terpuruk dan tak beranjak.

Pengamat ekonomi meyakini, kesalahan terbesar Soeharto bukan pada dugaan korupsi dan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya. Tetapi kesalahan terbesar penguasa
Orde Baru itu terletak pada kebijakan ekonomi yang seolah-olah begitu kuat --karena ditopang oleh tindakan represif-- padahal kenyataannya sangat rapuh.

Sebagian rakyat mungkin sudah melupakan kasus korupsi Soeharto. Sebagian lainnya malah mungkin tidak tahu kasus-kasus pelanggaran HAM berat Soeharto. Tapi, yang pasti, disadari atau
tidak, peletakan kebijakan ekonomi Soeharto yang begitu rapuh, masih dirasakan dampaknya hingga kini. Setelah 10 tahun dipaksa turun dan bahkan setelah Soeharto sudah wafat.

Sumarsih tuntut keadilan

2008-01-30T07:29:00.000-08:00

Rabu, 30 Januari 2008
HAM

Sumarsih Tuntut Keadilan

Jurnalis: Dewi Setyarini

Jurnalperempuan.com-Jakarta.Kematian orang yang dicintai memang
menyedihkan, tapi bagi Sumarsih kematian keadilan jauh lebih
menyedihkan. Itulah hal yang paling tidak diinginkan dari meninggalnya
Suharto yang pernah berkuasa di negeri ini selama 32 tahun. Baru-baru
ini muncul sinyalemen dari beberapa pihak agar Soharto dibebaskan dari
semua tuduhan kesalahan. Kalau itu sampai terjadi, menurut Sumarsih,
berarti akan melukai keadilan, terutama melukai orang-orang yang
selama ini telah menjadi korban pelanggaran HAM seperti dirinya.

"Kami menuntut hak-hak korban pelanggaran HAM. Jangan sampai hal ini
membebani kepergian Suharto. Urusan kompensasi, rehabilitasi, atau
memaafkan, harus dibawa ke pengadilan. Harus ada pelurusan sejarah
supaya ada batasan jelas antara korban dan pelaku." demikian Sumarsih.

Sumarsih adalah ibu dari salah satu korban peristiwa Semanggi. Tanggal
13 November 1998 yang lalu, ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke
jalan-jalan di Jakarta, mereka berkumpul di daerah Semanggi dan
sekitarnya. Sudah dua hari terakhir demonstrasi besar-besaran
dilakukan untuk menentang berkuasanya kembali Orde Baru dan menentang
militer masuk politik. Alih-alih mengeliminasi kerusuhan, aparat
melakukan pembubaran paksa atas aksi yang mencuri perhatian
internasional itu. Kendaraan lapis baja menyeruak di antara para
demonstran, disusul penembakan membabibuta. Dan salah satu peluru
menyasar dada Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma
Jaya, Jakarta. Wawan pun tumbang dan nyawawanya melayang. Selain
Wawan, tragedi Semanggi sepuluh tahun lalu juga menewaskan 17 orang
korban. Sayangnya, hingga kini dalang dari peristiwa Semanggi belum
tersentuh hukum. Keadilan terluka.

"Nah, sekarang, Suharto boleh saja meninggal, tapi kroni-kroninya, kan
juga menjadi pelaksana pelanggaran HAM, mestinya diadili juga. Jangan
sampai ada yang mengambil keuntungan dengan meninggalnya Suharto ini,"
lanjut Sumarsih di tengah aksi yang dilakukan dalam gerimis hujan.

Penyitaan aset Suharto dan kroninya juga menjadi salah satu butir
tuntutan para pendemo. Selain itu, gelar kepahlawanan yang sedianya
akan diberikan Suharto juga mereka pertanyakan.

Sumarsih bersama Suciwati dan para korban dari kejadian `65, Trisakti
yang tergabung dalam Jaringan solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran
HAM ini melakukan aksi damainya di depan istana pada Selasa (29/01).
Aksi ini akan digelar setiap sore hari hingga tanggal 3 Februari
mendatang.*

www.jurnalperempuan.com

Soeharto Tak Pernah Ditekan, kecuali Soal IMF

2008-01-30T07:17:00.000-08:00

Rabu, 30 januari 2008 | 02:12 WIB

Washington, Senin - Amerika Serikat membuka dokumen-dokumen yang
merinci dukungan AS kepada almarhum mantan Presiden Soeharto. Akan
tetapi, dukungan itu tidak untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi
manusia. Kesimpulannya, tak seorang pun presiden AS menekan Soeharto.
Satu-satunya pengaruh kuat ketika Presiden Bill Clinton memaksa keras
Soeharto menerima peran Dana Moneter Internasional atau IMF.
Dokumen itu dibuka Senin (28/1) di Washington atas permintaan yang didasarkan
pada undang-undang yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi.
Berbagai dokumen itu memperlihatkan AS tidak menggunakan pengaruhnya untuk
"memaksa" Soeharto mempertanggungjawabkan lebih dari 31 tahun
pemerintahannya.

"Ada satu benang merah dari puluhan ribu lembar
dokumen itu bahwa tak pernah ada seorang presiden AS yang menggunakan
pengaruhnya secara maksimal tentang rezim soal hak asasi manusia dan
demokrasi," kata Brad Simpson dari Arsip Keamanan Nasional AS.
Deklasifikasi dokumen itu khusus menyangkut hubungan AS dengan Soeharto periode 1966-1998.
Tak ada rahasia baru
Juru
Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menilai tidak ada rahasia baru
dalam dokumen yang diungkit secara rinci oleh AS dalam hubungannya
dengan mantan Presiden Soeharto, yang meninggal dunia pada Minggu
(27/1).
Dino menyebut rincian dokumen itu sebagai "lagu lama"
yang hanya menarik bagi sejarawan. "Sejujurnya, dari saya tidak ada
tanggapan. Apa yang diungkapkan sudah banyak berseliweran. Tidak ada
hal baru. Kita sudah lama mendengar itu," ujar Dino soal deklasifikasi
dokumen tersebut, Selasa di Jakarta.
Dino mengemukakan, rincian
dokumen yang menyebut sejumlah kontroversi kepemimpinan Soeharto sejak
tahun 1966 hingga 1998, termasuk sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi
manusia, juga tidak akan berdampak terhadap hubungan Indonesia dan AS.
"Saya belum membaca secara rinci dokumen itu, tetapi isinya tampaknya
hanya opini," ujarnya. Sebuah badan nonpemerintah, lembaga riset
dari George Washington University di Washington, mengumpulkan dan
memublikasikan dokumen deklasifikasi yang didapat berdasarkan US
Freedom of Information Act.

Brad Simpson, yang mengepalai Arsip Indonesia dan Timor Timur, mengatakan, satu-satunya penggunaan pengaruh maksimal atas Soeharto adalah pada tahun 1998. "Washington memengaruhi
Soeharto secara luar biasa agar menerima resep-resep IMF," kata Simpson. (AFP/MON/INU)

www.kompas.com

The Smiling General dan kesaksian di Kalitan

2008-01-30T07:14:00.000-08:00

Oleh Antony Lee dan Sri Rejeki

http://www.kompas.co.id/read.php?cnt=.xml.2008.01.30.0713302&channel=1&mn=1&idx=1

Bukit Mangadeg tempat Astana Giribangun berada masih dipeluk kabut,
Selasa (29/1), sehari sesudah pemakaman presiden kedua RI, Soeharto.
Jam baru menunjukkan pukul 06.40, tetapi Sulaiman (38) sudah berada di
depan gerbang kompleks pemakaman itu.

Ia menempuh perjalanan lebih dari 16 jam dengan bus dari Bandung ke
Karanganyar, Jawa Tengah. Gerbang baru dibuka pukul 08.00.

Sulaiman, pengajar sebuah pondok pesantren di Bandung Selatan, mengaku
nekat berziarah ke Astana Giribangun, tanpa pamit kepada istrinya.
Senin pagi, selepas salat subuh, Sulaiman menumpang bus ke Solo.

Pria kelahiran Palembang ini mengaku punya kenangan khusus pada
Soeharto, ketika Presiden berkunjung ke SD 1 Yayasan Sosial Pendidikan
PT Pusri, Palembang, tempatnya bersekolah (1981). Siswa kelas empat
itu membuat bendera Merah-Putih dari kertas minyak untuk menyambutnya.
Dalam kenangan Sulaiman kecil, presiden kedua RI itu ramah dan murah
senyum kepada anak-anak.

Di mata Ny Yuliani (51), warga Lampung Utara yang datang berziarah
bersama suami dan dua saudaranya ke Giribangun, kemarin, senyuman
Soeharto selalu menenangkan dan kebapakan. Karena kesan yang kuat
itulah, Yuliani membolos dari pekerjaannya sebagai Lurah Desa Kotabumi
Tengah, Lampung Utara, untuk berziarah. "Pak Harto kalau marah atau
senang selalu terlihat senyum," kata Yuliani.

Sehari sesudah pemakaman Soeharto, Astana Giribangun dibuka untuk
peziarahan umum. Di Cungkup Argosari tempat Soeharto dimakamkan,
berdampingan dengan makam Ny Tien Soeharto yang meninggal tahun 1996,
foto Soeharto yang dipajang tidak sedang tersenyum lebar seperti yang
dikenal khalayak. Senyum ini pula yang menyebabkan Soeharto dijuluki
"The Smilling General".

Ismail Saleh (81), Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Soeharto,
yang berziarah ke Astana Giribangun pukul 09.20, mengemukakan,
sebagian besar rakyat terkesan oleh kebiasaan Soeharto tersenyum lebar
diiringi kepala mengangguk-angguk. "Ini tidak terlepas dari latar
belakang almarhum yang besar di lingkungan pedesaan sehingga rasa
kekeluargaannya tinggi."

Kalau Astana Giribangun, sekitar 40 kilometer arah timur kota Solo,
menjadi situs peziarahan yang bakal ramai dikunjungi orang, maka
Ndalem Kalitan tampaknya juga akan dilekati "aura" wibawa jenderal
berbintang lima itu,

Ndalem Kalitan, bekas rumah kediaman Gusti Ratu Alit, putri sulung
Sunan Paku Buwono (1893-1939), dibeli keluarga Soeharto, 1969. Tak
jelas harga rumah kediaman bangsawan seluas 9.000-an meter persegi
itu. Tetapi, menurut Ny Bambang Sentanu (72), salah seorang cucu Gusti
Ratu Alit, Ndalem Kalitan dibeli secara sah dan sukarela mengingat tak
ada anggota keluarga yang saat itu menetap di Solo.

Setelah direnovasi, Ndalem Kalitan jadi tempat tinggal Ny Soemoharyomo
(alm), ibunda Ny Tien Soeharto. Sejak itulah, Kalitan menjadi rumah
kedua bagi keluarga Soeharto, selain di Jalan Cendana, Jakarta.

Ketika Ny Soemoharyomo meninggal 30 Juli 1988, Ndalem Kalitan masih
menjadi rumah peristirahatan ketika keluarga itu berziarah ke
Giribangun. Ketika Ny Tien meninggal 28 April 1996, jenazahnya
disemayamkan semalam di Ndalem Kalitan, sebelum dimakamkan di Giribangun.

Semenjak itu, Ndalem Kalitan seperti kehilangan serinya. Sekalipun
begitu, anggota keluarga Soeharto kadang masih mampir di sana saat
berziarah ke Giribangun, seperti tradisi nyadran saat menjelang bulan
puasa.

Tetapi, praktis anggota keluarga Soeharto tak lagi kerap mengunjungi
Ndalem Kalitan. Menurut seorang petugas di Ndalem Kalitan, Soeharto
terakhir berkunjung ke sana tahun 2005. Bangunan joglo dengan halaman
luas di bagian depannya ini, selain hilang serinya, juga terkesan
kurang terpelihara. Kandang-kandang hewan peliharaan di sisi barat
halaman kosong. Yang tinggal barangkali adalah "legenda" tentang
keluarga Soeharto di hati sebagian warga Kalitan.

Seperti yang dialami Mbok Tris (72), pedagang cabuk rambak (ketupat
dengan sambal wijen) yang Selasa kemarin melenggang masuk langsung ke
bagian dalam Ndalem Kalitan. Keluarga Soeharto yang terdiri dari Siti
Hardiyanti Rukmana (Tutut), Sigit, Bambang Trihatmojo, Siti Hediyati,
Tommy, dan Siti Hutami (Mamik) berkenan menikmati cabuk rambaknya Mbok
Tris. Mbok Tris menuturkan, dengan dagangan cabuk rambaknya ia sudah
tiga kali diundang ke Ndalem Kalitan.

Pagi itu, selain cabuk rambak Mbok Tris, Ndalem Kalitan juga
mengundang penjual soto dan tahu kupat, lengkap dengan bakul
masing-masing. Soto Pak Di yang diundang, dulu juga menjadi kegemaran
Soeharto dan istrinya.

Dalam kesaksian Pak Di dan Mbok Tris, kondisi mental anak-anak
Soeharto sehari pascapemakaman tampak sudah seperti biasa, tidak
tampak shock lagi. Pak Di menangkap: percakapan anggota keluarga itu
sudah bisa menerima kepergian ayahanda mereka.

Ndalem Kalitan, Pak Di, dan Mbok Tris adalah sebuah kesaksian dari
Jenderal (yang selalu) Tersenyum itu. (ASA)

Ardus M Sawega

www.kompas.com

Dewi Soekarno: Tiada maaf bagimu

2008-01-30T07:13:00.000-08:00

TOKYO, SELASA - Ratna Sari Dewi ternyata belum bisa memaafkan
perlakuan mantan Presiden Soeharto terhadap suaminya, mantan Presiden
Soekarno. Bahkan, Dewi menyamakan Soeharto dengan pemimpin kelompok
Khmer Merah di Kamboja, Pol Pot.

"Saya tak mau mencaci orang yang telah meninggal. Namun saya tak bisa
memaafkan Soeharto," cetus Dewi, yang merupakan istri ketiga Bung
Karno, seperti dilansir AFP, Senin (28/1).

"Soeharto itu Pol Pot-nya Indonesia," imbuh Dewi, yang asal Jepang
dengan nama asli Naoko Nemoto. Pol Pot adalah pemimpin gerakan yang
kemudian menjadi penguasa di Kamboja (1975-1979) dengan tangan besi.
Selama masa pemerintahan Pol Pot, sebanyak 750.000 hingga 1,7 juta
rakyat Kamboja meninggal dunia baik karena kelaparan, buruknya layanan
kesehatan maupun eksekusi.

Dewi menyalahkan Soeharto sebagai penyebab kematian suaminya dan juga
penyebab pembunuhan di berbagai penjuru negeri. Soeharto
bertanggungjawab atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM mulai dari
tahun 1965 hingga dasawarsa 1990-an di Aceh dan Papua.

Menurut Human Right Watch (HRW), lebih dari 500.000 orang
diperkirakan tewas ketika Soeharto mulai menapaki tangga kekuasaan.
Sementara puluhan ribu lainnya kehilangan nyawa di Aceh, Papua, dan
Timor Timur.

Bahkan akhir kekuasaannya pun diakhiri dengan kerusuhan yang
menimbulkan korban dari kelompok minoritas. Direktur HRW Asia, Brad
Adams mengimbau pemerintah Indonesia untuk memberi keadilan bagi
orang-orang yang menderita pada masa pemerintahan Soeharto.

"Banyak kroni Soeharto yang masih hidup. Pemerintah Indonesia
seharusnya mengambil kesempatan ini untuk menyeret rekan-rekannya pada
kasus pelanggaran HAM ke pengadilan," kata Adams.

Hingga hari kematiannya, Soeharto tidak pernah dinyatakan bersalah
atas kasus korupsi. Kasusnya ditutup karena alasan kesehatan. Dewi
mengatakan, meski Soeharto memiliki wajah yang lembut, dia bisa jadi
keras dan tak memiliki hati pada saat yang sama.

Bukan hanya itu, wanita paruh baya yang dijuluki Madame de Syuga ini
juga menuding Soeharto meninggalkan penyakit korupsi. "Bahkan sampai
sekarang, rakyat Indonesia menderita karena dia dan kesenjangan
pendapatan terus melebar," kata Dewi yang dinikahi Soekarno di usia 19
tahun pada 1962. Soekarno terpikat Dewi setelah melihat penampilannya
dalam sebuah di kelab malam di Tokyo.(SURYA/KIS/SKO)

www.kompas.co.id

Mbak Tutut siap berkiprah di Golkar

2008-01-30T07:12:00.000-08:00

JAKARTA, RABU-Putri sulung almarhum mantan presiden Soeharto, Siti
Hardiyanti Rukmana yang akrab dipanggil Mbak Tutut menyampaikan
penghargaan sekaligus terima kasih kepada DPP Partai Golkar atas
berbagai perhatian selama ayahnya dirawat hingga proses pemakaman.

"Salam hangat juga dan ucapan terima kasih atas perhatian DPP Partai
Golkar serta kampanye mengenai status Pak Harto oleh kader-kader
Partai Golkar akhir-akhir ini," kata Tutut saat dihubungi Antara, di
Jakarta, Rabu (30/1).

Penghargaan khusus diberikan Mbak Tutut atas nama keluarga Soeharto
kepada dua tokoh Partai Golkar yang dianggap paling serius
memperjuangkan kejelasan status hukum bagi Pak Harto, yakni Ketua DPP
Partai Golkar Theo L Sambuaga dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully
Charul Azwar.

Sebagaimana gencar diberitakan berbagai media, Fraksi Partai Golkar
terus mengupayakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Sejumlah
kader serta fungsionaris Partai Golkar, terus mengumandangkan proses
penghapusan kasus-kasus Pak Harto.

Mbak Tutut dalam kesempatan itu juga menyatakan siap untuk mulai
bekerja dan mengabdi sebagai kader Partai Golkar untuk meneruskan
cita-cita Soeharto dalam membangun bangsa, negara serta rakyat
Indonesia tercinta. "Sebagai kader (partai) saya siap menerima
instruksi," katanya.(ANT/ROY)

www.kompas.com

Keluarga Wiji Thukul menolak pengibaran bendera setengah tiang

2008-01-29T23:46:00.001-08:00

SIARAN PERS: KELUARGA WIJI THUKUL MENOLAK PENGIBARAN BENDERA SETENGA
SIARAN PERS

KELUARGA WIJI THUKUL

MENOLAK PENGIBARAN BENDERA SETENGAH TIANG

DAN TETAP MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN SOEHARTO DALAM KASUS
PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS ANTI ORDE BARU

Hari ini, Soeharto telah dikuburkan di liang lahat, namun itu bukan berarti menguburkan
kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang menjadi tanggungjawabnya selama Soeharto
memerintah negeri ini selama 32 tahun. Opini yang berlebihan dan mobilisasi puja-puji
terhadap Soeharto tidak membuat kami, keluarga Wiji Thukul (korban penghilangan paksa
1997-1998), berubah sikap. Tindakan Pemerintahan SBY-JK yang memerintahkan
pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang adalah kebijakan yang berlebihan dan
menyakiti hati jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban pelanggaran hak-hak sipil
politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya semasa Soeharto berkuasa. Hingga saat ini,
kami, selaku adik kandung, istri, dan anak-anak Wiji Thukul, tidak pernah melupakan
kebengisan kekuasaan Soeharto melalui aparat militer yang mengobrak-abrik rumah
kami, mencuri buku-buku dan koleksi kaset kami dan membuat orang yang kami cintai,
Wiji Thukul, hilang tak tentu rimbanya.

Untuk itu, sebagai bagian dari korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh
Soeharto, kami, keluarga Wiji Thukul, menolak mengibarkan bendera Merah Putih
setengah tiang dan akan terus berjuang bersama seluruh korban menuntut
pertanggungjawaban kejahatan kemanusiaan Soeharto, terutama untuk kasus
penghilangan paksa aktivis anti Orde Baru.

Solo ï¿½ Jakarta, 28 Januari 2008

Dyah Sujirah/Sipon (istri Wiji Thukul)

0817250854

Wahyu Susilo (adik kandung Wiji Thukul)

08129307964

Fitri Nganthi Wani (anak Wiji Thukul)

Fajar Merah (anak Wiji Thukul)

Suharto children face uncertain future

2008-01-29T17:39:00.000-08:00

By Aubrey Belford , Agence France-Presse

JAKARTA: The death of Suharto could see his children's ability to
evade justice threatened by a new vigor among Indonesia's elite to
pursue corruption charges against them, analysts say.

Suharto's six children are widely seen as representing the worst
excesses of cronyism during their late father's rule, rarely
eliciting the same affection the family's patriarch enjoyed among
many even after his fall from power.

Using family connections during the former president's 32-year rule,
the children amassed fortunes through an array of conglomerate
companies, allegedly through preferment for contracts, kickbacks and
bent regulations.

The family—including the elder Suharto—stole anywhere between $15
billion and $35 billion, according to a 2004 Transparency
International (TI) estimate.

The plunder ended with the dictator's popular overthrow in 1998,
which sent the children scuttling in the face of an anticorruption
drive.

But Suharto's death may free many in the country's elite—who felt a
sense of obligation to the "Father of Development"—to pursue
corruption cases, said Transparency International Indonesia head
Todung Mulya Lubis.

Among many political players, the attitude is "you have to have
respect toward the old man, but when the old man dies things
change," Lubis said.

Suharto's children have already taken steps to add legitimacy to
their business empires by selling off high-profile, controversial
assets.

But they remain vulnerable to a civil corruption case against their
father over alleged graft involving a national charity, Lubis said.

As possible heirs to their father, the children could find
themselves hit up for more than $1.4 billion in damages and returned
assets that the government is seeking, he added.

Suharto's youngest son and reputed favorite Hutomo "Tommy" Mandala
Putra left prison in 2006 after serving only five years of an
original 15-year sentence for ordering the assassination of a
Supreme Court judge.

Tommy is now at the center of several slow-moving corruption trials,
while eldest sister Siti Hardiyanti "Tutut" Rukmana is faring
better, with a probe into alleged kickbacks from a British arms firm
having fizzled out years ago.

The biggest remaining business player is brother Bambang Trihatmojo,
whose estimated wealth of $200 million puts him at 33rd place on
Forbes Asia's 2007 Indonesia rich list.

That figure is far down from his estimated $3 billion in a 1999 Time
magazine investigation into the family fortune.

But with corruption still rife in Indonesia, the death of Suharto
does not mean instant damnation for his children, said Arbi Sanit, a
lecturer at the University of Indonesia.

Tommy's fortunes in court, for instance, could still depend "on how
much money Tommy gives to the police and judges" Sanit said, while
agreeing that the former president's death has diluted much of their
impunity.

Despite the increased legal pressure in Suharto's absence, the dynasty could paradoxically experience a political revival in the longer term, thanks to a dearth of talent among Indonesia's
uninspiring democratic leadership, Sanit said.

"That's the Indonesian reality. On the one side, the families of the old leaders have failings and big problems ... but the families [also] have the potential for leadership," he said.

According to Sanit, nostalgia for the booming years under Suharto before the 1997 Asian financial crisis could kick in as the public forgets the corruption of Suharto and his children.

But a critical stumbling block to any dynastic revival would be the fact that no Suharto child has enough popular appeal, according to Indonesian Legal Aid and Human Rights Association head Hendardi.

While Tutut may have had a chance in the past of entering politics—she had a run at president in the country's 2004 elections, but pulled the plug before official nominations—the moment has passed, with no natural support base behind Tutut or her siblings, Hendardi said.

"I am not sure that the children will make a political comeback. None of them show any political talent," he said.

Manila Times - Tuesday, January 29, 2008

http://www.manilatimes.net/national/2008/jan/29/yehey/opinion/2008012 9opi7.html

US propped up Suharto, documents show

2008-01-29T05:31:00.001-08:00

January 29, 2008

THE US declassified documents today detailing how Washington propped
up ex-Indonesian leader Suharto, who died at the weekend, at the
expense of democracy and human rights.

The documents, declassified following requests under a freedom of
information law, showed the US administration did not use its
leverage to bring Suharto to account during his 32-year reign until
his last months in office.

"One thing that is clear from the tens of thousands of pages of
which we had declassified concerning US ties with Suharto from 1966
to 1998 - at no moment did US presidents ever exercise their maximum
leverage over his regime to press for human rights or
democratisation," said Brad Simpson of the National Security
Archive.

The body, a non-governmental research institute at George Washington
University in Washington, collects and publishes declassified
documents obtained through the US Freedom of Information Act.

Mr Simpson, who directs the archive's Indonesia and East Timor
documentation project, said the only time Washington "decisively
intervened" in Indonesia was in 1998 when it was reeling from a
financial meltdown amid unprecedented riots.

Bill Clinton, the Democratic US president at the time, phoned
Suharto about half a dozen times, pressing the Indonesian leader to
adopt a stringent adjustment program demanded by the International
Monetary Fund, according to the documents.

Suharto adhered to the demands of the United States and IMF.

"I think it is indicative of the kinds of pressure US could bring to
bear when it decides that it is in our interest to do so, but this
was done on behalf of international financial institutions, never on
behalf of human rights activists and the pro-democracy movement in
Indonesia," Mr Simpson said.

The declassified documents include transcripts of Suharto's meetings
with presidents Richard Nixon, Gerald Ford and Ronald Reagan, as
well as secretary of state Henry Kissinger.

They also mirrored US perceptions of Suharto from the earliest years
of his violent rule, including the 1969 annexation of West Papua,
the 1975 invasion of East Timor, and the so-called "mysterious
killings" of 1983-1984.

The US was a steadfast ally of Suharto for much of his rule,
providing him aid, weapons and diplomatic support as it regarded him
as an effective bulwark against communism.

Suharto made his first visit as head of state to the US in May 1970
amid rampant corruption and a major crackdown on political parties
at home, but at the White House meeting, Nixon told the Indonesian
leader he was presiding over one of the "largest democratic
countries in the world".

"There are no issues between the US and Indonesia," Kissinger wrote
to Nixon approvingly, "and relations are excellent".

In his talks with Gerald Ford at the White House five years later,
Suharto brought up the question of Portuguese decolonisation in East
Timor and declared "the only way is to integrate the territory into
Indonesia".

Ford gave no response, according to the documents.

There also was no mention of human rights in Indonesia in the
briefing papers of Suharto's meeting with Reagan in October 1982.

Two years later, when vice president George HW Bush visited Jakarta
on the heels of an alleged massacre of hundreds of civilians in East
Timor and "mysterious killings" in Indonesia, the discussions
centred largely on US ties with the Soviet Union and China.

The US embassy in Jakarta estimated that the government had
summarily executed at least about 4000 people at that time,
documents showed.

Human rights abuses during Suharto's rule included a 1965-1966
crackdown on suspected communists and sympathisers estimated by
historians to have killed at least half a million people.

Following Suharto's death on Sunday, he was hailed by the US embassy
in Jakarta as a "historic figure" who "achieved remarkable economic
development".

"Though there may be some controversy over his legacy ... (he) left
a lasting imprint on Indonesia and the region of South-East Asia",
the embassy statement read.

- AFP
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23127008-2703,00.html

Prosesi pemakaman Soeharto dalam foto

2008-01-28T18:38:00.000-08:00

Prosesi pemakaman ala militer

Tommy Soeharto di depan peti jenazah ayahnya

SBY meratapi jenazah seniornya

konvoi

Prosesi pemakaman Soeharto dalam foto

2008-01-28T18:33:00.001-08:00

Indonesian soldiers carry the coffin containing the body of Suharto during the funeral at Astana Giribangun cemetery in Karang Anyar, Central Java, Indonesia, Monday.(President Office via The Associated Press)

Pemberitaan Soeharto: Media Massa Indonesia Dinilai Tidak Objektif

2008-01-28T17:10:00.000-08:00

[JAKARTA] Sebagian besar media massa Indonesia memberitakan mantan Presiden Soeharto wafat secara tidak objektif. Sebagian besar media massa memberitakan Soeharto sebagai orang yang sangat berjasa, padahal kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat selama memerintah sangat banyak.

"Media-media terbawa arus sikap pemerintah, sehingga terkesan memberi keistimewaan yang berlebihan terhadap Soeharto," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, kepada SP, Senin (28/1).

Usman menyayangkan media massa Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran dalam memberitakan Soeharto. Padahal, media mempunyai tanggung jawab sosial untuk memberi keseimbangan berita secara objektif dalam kerangka pendidikan publik menuju perubahan.

Mantan aktivis 1998 itu meminta media massa Indonesia tidak lupa atas sejumlah hal mengenai Soeharto, yakni statusnya yang masih sebagai terdakwa kasus korupsi serta perlakukan Soeharto yang tidak manusiawi dan tidak menghargai Soekarno sebagai seorang presiden yang sangat berjasa untuk Indonesia.

Dikatakan pula, sejak Soeharto dirawat sampai pada acara pemakamannya, berita sebagian besar media massa Indonesia terkesan memaksa publik melupakan korban politik penguasa Orde Baru itu dan menihilkan moralitas politik reformasi. "Saya meminta media massa Indonesia jangan melupakan kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Soeharto," kata dia.
Hal senada Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Dia menyatakan sangat ironi sebagian besar media massa Indonesia tidak menyuarakan suara korban kekejaman dan kejahatan Soeharto. "Ironi, wafatnya Soeharto oleh sebagian besar televisi lokal juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutnya sebagai kepergian pahlawan yang berjasa besar, putra terbaik bangsa. Lagu gugur bunga bersambung-sambung," kata dia.

Padahal, ujar Hendardi, media massa asing menjuluki Soeharto sebagai diktator brutal, koruptor terbesar dalam sejarah pemimpin dunia, dan bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan ribu rakyatnya sendiri.

Preseden Buruk

Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali juga menyayangkan media massa yang berlebihan dalam memberitakan tentang rasa simpati kepada Soeharto. Pemberitaan yang berlebihan itu bisa menjadi preseden buruk. Bisa saja muncul kesan di kemudian hari bahwa semua presiden Indonesia tidak bisa dihukum meski bersalah.

"Dengan situasi seperti ini, pemimpin-pemimpin kita sejak sekarang sudah mengatur preseden bahwa setiap presiden harus dimaafkan meski dia bersalah. Itulah yang berbahaya," ujar dia.
Dengan pemberitaan seperti ini pula, kata dia, akan sulit menjelaskan kepada masyarakat lapis bawah tentang siapa sebenarnya seorang Soeharto. Pikiran masyarakat dibuat seolah-olah saat Soeharto memimpin sangat mudah mencari minyak tanah, tempe, dan kebutuhan pokok lain. "Sehingga, mereka terkesan memiliki kerinduan terhadap kepemimpinan Soeharto," ujar dia.
Sedangkan masyarakat yang melek politik, situasi seperti sekarang dilihat sebagai akumulasi dari kekecewaan yang dirasakan saat Soeharto memimpin negara ini. "Karena itu, tidak mengherankan jika respons yang muncul adalah tidak menanggapi kebijakan memasang bendera setengah tiang dan iklan duka cita di media massa yang relatif kurang," ujar dia.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago menilai pemberitaan media massa terkesan bersifat generalisasi dukungan dan simpati terhadap Soeharto. Media massa tidak melihat dulu secara keseluruhan sikap rakyat Indonesia terhadap Soeharto sebelum menentukan arah pemberitaan.

"Pemberitaan tentang wafatnya Soeharto saat ini, khususnya media massa elektronik, sudah berlebihan. Padahal, media harus terlebih dahulu mengetahui sikap masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Andrinof mengemukakan boleh saja media massa, pejabat pemerintah, dan tokoh-tokoh politik menunjukkan sikap simpati yang berlebihan terhadap mantan penguasa Orde Baru itu. Tetapi, jangan sampai simpati itu mengaburkan pelajaran sejarah untuk mendidik generasi muda yang akan datang dengan baik dan benar.

Dia juga mempertanyakan adanya ide pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurut dia, wacana pemberian gelar pahlawan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan jenderal besar itu.

"Seharusnya ide tersebut tidak boleh dimunculkan karena dorongan emosional sesaat dari orang-orang yang saat ini ada di pemerintahan. Kalau pun ada yang sungguh-sungguh dengan ide seperti itu, tindak lanjutnya harus diserahkan kepada para ahli yang independen," kata Andrinof. [E-8/M-16]

--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 28/1/08

Beda Pemakaman Pak Harto dan BK

2008-01-28T17:07:00.000-08:00

Oleh Asvi Warman Adam *

Pada 27 Januari 2008 pukul 13.10, mantan Presiden Soeharto wafat. Jenazahnya disemayamkan di kediamannya, Jalan Cendana, dan dilayat pejabat tinggi negara, mulai presiden, wakil presiden, sampai para menteri. Masyarakat umum berjubel di sepanjang Jalan Cendana menonton para tetamu.

Senin pagi, 28 Januari 2008, ini jenazah mantan orang nomor satu RI itu diterbangkan ke pemakaman keluarga di Astana Giribangun. Ketua DPR Agung Laksono akan bertindak secara resmi dalam pelepasan jenazah di Jalan Cendana, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin pelepasan di Halim Perdanakusumah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara di Astana Giribangun.

Astana Giribangun yang diperuntukkan keluarga Nyonya Suhartinah Soeharto didirikan di Gunung Bangun yang tingginya 666 meter di atas permukaan laut. Cangkulan pertama dilakukan Tien Soeharto Rabu Kliwon, 13 Dulkangidah Jemakir 1905, bertepatan dengan 27 November 1974.

Dengan menggunakan 700 pekerja, bangunan yang merupakan gunung yang dipangkas tersebut diselesaikan dan diresmikan pada Jumat Wage, 23 Juli 1976. Jadi 30 tahun sebelum meninggal, Soeharto telah mempersiapkan tempat peristirahatan yang terakhir. Hal itu dilakukan Soeharto agar "tidak menyusahkan orang lain".

Soeharto memperoleh hak dan fasilitas sebagai seorang mantan kepala negara. Namun, hal yang berbeda dialami mantan Presiden Soekarno. Sewaktu mengalami semacam tahanan rumah di Wisma Yaso (sekarang Gedung Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Soekarno tidak boleh dikunjungi masyarakat umum.

Pangdam Siliwangi H.R. Dharsono mengeluarkan perintah melarang rakyat Jawa Barat untuk mengunjungi dan dikunjungi mantan Presiden Soekarno. Kita ketahui, H.R. Dharsono kemudian juga menjadi kelompok Petisi 50 dan meminta maaf kepada keluarga Bung Karno atas perlakuannya pada masa lalu itu.

Putrinya sendiri, Rachmawati, hanya boleh besuk pada jam tertentu. Pada 21 Juni 1970, Bung Karno wafat setelah beberapa hari dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya, Rachmawati menanyakan kepada Brigjen Rubiono Kertapati, dokter kepresidenan, kalau Soekarno menderita gagal ginjal, kenapa tidak dilakukan cuci darah? Jawabannya, alat itu sedang diupayakan untuk dipesan ke Inggris.

Itu jelas sangat ironis. Pada masa revolusi pasca kemerdekaan, Jenderal Sudirman menderita penyakit TBC. Ketika itu, obatnya baru ditemukan di luar negeri, yakni streptomycin. Pemerintah Indonesia dalam keadaan yang sangat terbatas dan berperang menghadapi Belanda berusaha mendapatkan obat tersebut ke mancanegara, tetapi nyawa Panglima Sudirman tidak tertolong lagi. Hal itu tidak dilakukan terhadap Ir Soekarno.

Bung Karno dibaringkan di Wisma Yaso setelah wafat di RSPAD Gatot Subroto dan di situ pula dia dilepas Presiden Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto. Situasi saat itu memang sangat tidak kondusif bagi Soekarno dan keluarganya. Beberapa hari sebelumnya, yakni 1 Juni 1970, Pangkopkamtib mengeluarkan larangan peringatan hari lahirnya Pancasila setiap 1 Juni. Soekarno sedang diperiksa atas tuduhan terlibat dalam percobaan kudeta untuk menggulingkan dirinya sendiri. Pemeriksaan tersebut dihentikan setelah sakit Bung Karno semakin parah.

Pada 22 Juni 1970, jenazah sang proklamator dibawa ke Halim Perdanakusumah menuju Malang. Di Malang disediakan mobil jenazah yang sudah tua milik Angkatan Darat, demikian pengamatan Rachmawati Soekarnoputri (di dalam buku Bapakku Ibuku, 1984) yang membawanya ke Blitar.

Sepanjang jalan Malang-Blitar, rakyat melepas kepergian sang proklamator di pinggir jalan. Di sini Soekarno dimakamkan dengan Inspektur Upacara Panglima ABRI Jenderal Panggabean pada sore hari. Sambutan dibacakan sangat singkat.

Soekarno hanya dimakamkan di pemakaman umum di samping ibunya. Seusai acara resmi, rakyat ikut menabur bunga. Karena banyaknya tanaman itu, sampai terbentuk gunung kecil di atas pusara Sang Putra Fajar tersebut. Namun tak lama kemudian, rakyat yang tidak kunjung beranjak dari makam kemudian mengambil bunga-bunga itu sebagai kenangan-kenangan. Dalam tempo singkat, makam Bung Karno kembali rata sama dengan tanah.

Pemakaman di Blitar itu berdasar Keputusan Presiden RI No 44/1970 tertanggal 21 Juni 1970. Keputusan tersebut diambil dengan berkonsultasi bersama pelbagai tokoh masyarakat. Padahal, Masagung dalam buku Wasiat Bung Karno (yang baru terbit pada 1998) mengungkapkan bahwa sebetulnya Soekarno telah menulis semacam wasiat masing-masing dua kali kepada Hartini (16 September 1964 dan 24 Mei 1965) dan Ratna Sari Dewi (20 Maret 1961 dan 6 Juni 1962). Di dalam salah satu wasiat itu dicantumkan tempat makam Bung Karno, yakni di bawah kebun nan rindang di Kebun Raya Bogor.

Di dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Soekarno, dirinya mengundang pemimpin partai. Jelas Soeharto menganggap itu masalah politik yang cukup pelik. Jadi, pemakaman tidak ditentukan keluarga, tetapi melalui pertimbangan elite politik.

Kemudian, Soeharto melalui keputusan presiden menetapkan pemakaman di Blitar konon dengan alasan tidak ada kesepakatan di antara keluarga. Apakah betul demikian? Sebab, pendapat lain mengatakan bahwa hal itu dilakukan Soeharto demi pertimbangan keamanan. Jika dikuburkan di Kebun Raya, pendukung Bung Karno akan berdatangan ke sana dalam rombongan yang sangat banyak, sedangkan jarak Bogor dengan ibu kota Jakarta tidak begitu jauh. Hal tersebut dianggap berbahaya, apalagi saat itu menjelang Pemilu 1971.

Pemugaran makam Bung Karno juga penuh kontroversi. Pemugaran dilakukan pada 1978 dengan memindahkan makam-makam orang lain itu. Menurut Ali Murtopo di depan kader PDI se-Jawa Timur, ide tersebut berasal dari Presiden Soeharto. Masyarakat tentu bisa menduga bahwa itu dilakukan dalam rangka mengambil hati para pendukung Bung Karno menjelang pemilu. Dalam pemugaran tersebut, keluarga tidak diajak ikut serta. Bahkan, dalam peresmian pemugaran itu, putra-putri Soekarno tidak hadir.

Dalam prosesi pemakaman Soeharto, Megawati tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Namun, kabarnya putra tertua Bung Karno, Guntur Sukarno Putra, mewakili keluarga mantan Presiden Soekarno akan datang ke Astana Giribangun. Ketika Soeharto di Rumah Sakit Pertamina, Guruh juga berkunjung. Ini suatu pelajaran sejarah berharga bagi bangsa kita. Jangan lagi kesalahan masa lalu diulang dan marilah kita berjiwa besar.

* Dr Asvi Warman Adam, sejarawan, ahli peneliti utama LIPI

www.indopos.com

Yudhoyono: Akui Jasa Soeharto

2008-01-28T17:04:00.000-08:00

Karanganyar, 28 Januari 2008 16:24

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh bangsa Indonesia agar berjiwa besar dan tulus memberikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti Soeharto kepada bangsa dan negara ini.

"Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati dan seorang negarawan terhormat," kata Presiden Yudhoyono, saat memberikan kata sambutan pada upacara kenegaraan pemakaman mantan presiden Soeharto, di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (28/1).

"Dengan jujur dan hati yang bersih, kita patut mengakui begitu banyak jasa yang almarhum berikan kepada bangsa dan negara," kata Kepala Negara.

Menurutnya, masyarakat juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa dan juga layaknya seorang pemimpin maka almarhum tentulah tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan.

"Tidak ada manusia umat hamba Allah yang sempurna di dunia ini. Pada kesempatan yang penting ini, saya juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa , Allah SWT sesuai dengan perjuangan, pengorbanan dan amal ibadahnya," jelas Presiden Yudhoyono.

Sepanjang hayatnya, kata Presiden Yudhoyono, Soeharto telah menapaki perjalan panjang di dalam karier militer, politik, dan pemerintahan.

Ketika terjadi revoluasi fisik tahun 1945-1949 almarhum berjuang gigih berjuang mengusir penjajah untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang masih berusia muda.

Sejarah juga mencatat sejumlah perjuangan yang monumental yaitu ketika Soeharto bersama pejuang lainnya melakukan Serangan Umum 1 Maret Tahun 1949 dan berhasil menduduki Kota Yogyakarta. "Peristiwa penting itu memberikan bobot dan kekuatan tersendiri pada diplomasi kita yan berujung pada kedaulantan Republik Indonesia," katanya.

Sedangkan pasca revolusi tahun 1962, ketika bangsa Indonesia memperjuangkan membebaskan Irian Barat, lanjut Presiden Yudhoyono, Soeharto kembali memenuhi panggilan negara untuk memenuhi tugas mulia sebagai Panglima Komando Mandala.

Pada tahun 1965 ketika bangsa Indonesia kembali diuji oleh peristiwa pemberontakan G-30S PKI, Soeharto kembali tampil mengemban tugas untuk menyelamatkan keutuhan negara, keutuhan bangsa serta melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban.

Presiden Yudhoyono, yang saat membacakan pidato mengenakan jas dan berpeci hitam, mengatakan bahwa Soeharto, sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968, gigih memimpin pembangunan nasional yang tertumpu pada Trilogi Pembangunan yaitu, Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan.

"Sejumlah prestasi dan keberhasilan telah dicapai pemerintahan yang dipimpin almarhum pada hakekatnya mengantarkan bangsa Indonesia setapak demi setapak menjadi bangsa yang makin maju dan makin sejahtera," demikian Kepala Negara. [EL

www.gatra.com

Sumur Pak Harto

2008-01-28T17:03:00.000-08:00

"Kehadiran seorang figur dominan dalam situasi kritis dan momen historis yang menentukan," tulis Lloyd George, "bisa mengubah jalannya peristiwa selama bertahun-tahun, bahkan beberapa generasi mendatang."

Dengan kejatuhan atau kematianya, pengaruh pemimpin besar tidak serta-merta sirna. Ada gading yang ditinggalkannya: karisma. Ibarat sumur yang mengalirkan energi (kebaikan atau keburukan), karisma tak pernah habis karena diberikan. Ia boleh tertimbun (sementara waktu) oleh gelegak sosial atau histeria massa. Tapi, dalam reformasi yang tak kunjung menemukan orde sosial baru, disertai hilangnya kepercayaan pada janji perubahan, orang mencari juru selamat. Mereka menggali kembali sumur karisma.

Transisi menuju demokrasi adalah fase tergenting dan frustating di ruang tunggu sejarah. Ketika "yang lama" mulai pudar, sedangkan "yang baru" tidak kunjung lahir, publik terombang-ambing di dalam limbo: tertarik ke orbit nostalgia (merayakan masa lalu) atau merentas visi masa depan (konsolidasi demokrasi).

Dalam kegalauan inilah berjangkit virus kekecewaan publik dalam bentuk apatisme dan pesimisme. Hal ini menyusul ketakpastian jagat politik, lambannya pemulihan ekonomi, rapuhnya kepastian hukum, konflik etno-religius, anarkisme massa, manuver avonturir kaum "ronin", perpecahan pemimpin politik, berjangkitnya neo-KKN, serta melemahnya legitimasi dan efektivitas pemerintahan baru.

Diperlukan kepemimpinan otoritatif untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan publik. Dalam kasus Indonesia, demokratisasi berkembang memenuhi nubuat sinis dari Thomas Carlyle, "Democracy, which means despair of finding any heroes to govern you." Para pelopor reformasi gagal menjadi pahlawan perubahan karena hasrat kemapanan yang terlampau cepat. Nyaris memenuhi gambaran Hannah Arendt, "Seorang revolusioner (baca: reformer) yang paling radikal pun segera menjadi konservatif setelah revolusi berakhir."

Konservatisasi kaum reformis mudah terjerat jejaring status quo, membuat batas antara masa lalu dan masa depan jadi kabur. Kepercayaan luntur, pahlawan pudar, dan keyakinan lenyap. Orang kembali berpaling ke sumur karisma. Para pemimpin dengan defisit legitimasi dan reputasi mencoba meraih poin dengan berasosiasi dan berempati pada "pemimpin besar".

Para elite berebut air berkah dari sumur karisma. Tidak peduli lagi bahwa sumur itu (dilu) mengandung benih "toksid" (racun) kekuasaan, yang dulu ingin mereka bersihkan. Mereka menikmati "Soehartoksikasi".

Gejala trance ini mendapat peneguhannya dari liputan media pers. Dalam defisit pengaruh, mereka mengalami dahaga atas status, sedangkan kekuatan magis media menganugerahkan status pada seseorang. Ini yang membuat politik pemberitaan terpusat pada drama sakitnya sang pemimpin besar. Intensifikasi terpaan media membuat para pencari status berlomba menjenguk dan mengomentasi Pak Harto.

Dalam setting media, fenomena sakitnya Pak Harto lantas menyediakan arena bagi pertunjukan drama absurd kehidupan. Pesakitan jadi penggugat, penggugat menjadi pemaaf, yang minta dimaafkan tak sudi memaafkan, yang cari jalan tengah memilih jalan tak ada ujung. Semuanya melakoni dunia nyata sebagai panggung sandiwara.

Di dalam panggung sandiwara ini, begitu tipis realitas kebaikan yang disimpan di album memorabilia. Begitu banyak ketakadilan yang dipetieskan di gudang oblivia. Akibatnya, sikap kejiwaan bangsa cenderung meragukan kebenaran dan merayakan ambiguitas.

Padahal, seperti kata Mary Zurbuchen, "Negara-negara yang pernah mengalami represi dan kekerasan dalam skala besar akan mengalami kesulitan untuk mengonsolidasikan penataan pemerintahan baru, kecuali mereka mampu mengambil sikap yang jelas dalam menyelesaian masa lalu."

Dalam kaitan dengan masa lalu, Barenboim (ahli rekonsiliasi) mengingatkan, "Certain matters require the generosity of forgetfulness, and others demand the honesty of remembrance." Ada hal-hal yang perlu kelapangan untuk melupakan, dan ada hal-hal yang perlu kejujuran untuk mengingat.

Apa pun penilaian orang atas perilaku dan kebijakan Pak Harto, ia telah memberi andil besar dalam mempengaruhi dan merefleksikan wajah kita sebagai bangsa. Dalam ungkapan bombastis Vatikiotis, "Suharto has done more to shape Indonesian society than any other figures in the country's history." Namun perlu segera ditambahkan bahwa Soeharto pun barangkali telah berbuat lebih dalam mewariskan tindak kekerasan, korupsi, dan anti-intelektualisme dibandingkan dengan pemimpin lainnya.

Jejak-jejak kebaikannya tak boleh diruntuhkan dan dilupakan. Harus ada kejujuran untuk menghargainya. Terhadap jejak-jejak keburukannya harus ada keberanian untuk menghapusnya, dengan membiarkan kebenaran menyatakan diri.

Setiap lompatan besar dalam politik indonesia selalu tertawan oleh masa lalu. kebiasaan kita untuk melupakan masa lalu dengan mengulanginya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (regressive politics).

Keburukan masa lalu bukan untuk ditutupi, melainkan perlu diungkap, didamaikan, dan dilampaui!

Yudi Latif
Doktor Sosiologi Politik, Direktur Eksekutif Reform Institute
[Perspektif, Gatra Nomor 11 Beredar Kamis, 24 Januari 2008]

http://www.gatra.com/artikel.php?id=111709

Pak Harto Ampunilah Dirimu

2008-01-28T16:59:00.001-08:00

Alamanda Pusparani

ketika kau pergi meninggalkan dunia ini
aku menangis menitikkan airmata
bukan meratapi keberangkatanmu
ke sorga atau neraka
tapi meratapi nasibku
karena harus mewarisi sejarah bangsaku
yang telah kau gelapkan

orang bilang kau pemimpin bangsa ini
seharusnya kau juga membimbing anak-anak bangsa
generasi muda agar bersikap mulia
menghormati orangtuanya
guru dan pemimpin bangsanya
agar mengerti arti
kebenaran dan keadilan

tetapi bagaimana aku bisa berbuat begitu
ketka berada di dunia yang telah kau manipulasi
hitam kau katakan putih
putih kau bilang hitam
dan kebenaran serta keadilan
telah terjungkirbalikkan?

dulu ada pemimpinku yang mengajarkan
bangsa yang besar adalah
yang menghormati jasa para pahlawannya
kini aku juga mendapat pelajaran
bangsa yang besar adalah
yang menghargai penjahat negaranya

bapak pembangunan
ampunilah dirimu
sebelum kau diwisuda
sebagai pahlawan pembangunan

Sampai ke Cicit Soeharto

2008-01-28T16:47:00.000-08:00

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=9920

Senin, 28 Jan 2008,

Romli Atmasasmita: Gugatan Negara soal Perdata

NUSA DUA - Meski telah meninggal dunia, tak berarti perkara Soeharto selesai begitu saja. Menurut pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, pemerintah bisa terus memerkarakan kasus-kasus perdata yang melibatkan penguasa Orde Baru itu, sampai tiga garis keturunan di bawahnya. Atau hingga ke cicit.

Termasuk gugatan perdata dalam kasus Yayasan Supersemar yang saat ini diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Gugatan Yayasan Supersemar bisa jalan terus. Bisa diarahkan ke ahli waris, tak masalah," kata guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) itu ketika ditemui di Bali Convention Centre kemarin (27/1). Pertanggungjawaban ahli waris juga termasuk penyitaan aset.

Meski demikian, tak serta merta aset negara yang diduga diambil Soeharto bisa diambil alih. Menurut Romli, penyitaan harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Mau tak mau pemerintah harus memenangkan gugatan perdata melalui pengadilan.

"Sita aset tidak bisa langsung dilakukan, harus menunggu putusan pengadilan," tambahnya. Gugatan perdata adalah satu-satunya peluang untuk memerkarakan Soeharto. Tak ada lagi peluang memerkarakan mantan Presiden RI selama 32 tahun itu dalam kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dan kasus pidana lain.

Sebab, perkara HAM atau pidana harus dihadiri terdakwa. Apalagi, KUHAP memuat aturan perkara pidana bisa dihentikan jika terdakwa meninggal. "Untuk perkara pidana yang tidak bisa in absenia, sudah selesai semua kasusnya," tambahnya.

Di bagian lain, Todung Mulya Lubis dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) menambahkan, pemerintah harus terus memperjuangkan pengembalian aset Soeharto.

Apalagi, tambahnya, reformasi telah melahirkan TAP MPR No XI Tahun 1998 yang mengamanatkan pemerintah agar mengusut kasus korupsi yang melibatkan Soeharto, keluarga, serta kroni-kroninya. "Pemerintah harus jalan terus," tambahnya.

Sejak awal sejumlah aktivis LSM antikorupsi berniat memperjuangkan isu kasus Soeharto ke konferensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) di Nusa Dua, Bali. Khususnya soal pengembalian aset (asset recovery) milik Soeharto yang diduga ada di Swiss dan Inggris. Apalagi, kedua negara itu mengirimkan wakil dalam konferensi 28 Januari sampai 1 Februari 2008 itu.

Sebaliknya, Ketua Panitia Konferensi UNCAC Eddy mengungkapkan, kasus Soeharto tak akan dibicarakan khusus di forum yang dihadiri 770 delegasi dari 107 negara itu.

"Tak ada forum khusus untuk membahas kasus Pak Harto," ujarnya ketika ditemui di Bali International Convention Centre.

Meski waktu berkabung ditetapkan tujuh hari, hal tersebut tak memengaruhi pelaksanaan konferensi. (ein/kum)

Soeharto and Indonesian military joined at the hip

2008-01-28T16:46:00.000-08:00

Opinion News - Monday, January 28, 2008

Imanuddin Razak The Jakarta Post Jakarta

Soeharto and the Indonesian Military (TNI) are like two different sides of a coin.

If we talk about the country's second president, his time in office cannot be separated from the existence and the performance of the TNI.

This belief is supported by the fact that Soeharto managed to remain in power for over three decades because he was always in full control of military -- whoever its chiefs were.

Soeharto was appointed by the MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) in 1967 as acting president, as founding president Sukarno was lying in bed with his sickness. He was inaugurated by the MPRS as president a year later.

The five-star general was reelected in 1971 after Golkar, which was established in October 1964 and immediately became the political wing of the Indonesian Armed Forces (ABRI, the previous name of the TNI), won the election. Soeharto was then reelected for five consecutive terms before he announced his retirement as president in May 1998.

On the other hand, the military institution enjoyed privileges and financial support through the establishment of military foundations. TNI soldiers were not the country's most well-paid professionals, but they enjoyed a wide variety of welfare benefits provided by the foundations in the form of free medical treatments and services through military hospitals and clinics, cheap education for their children at military-run schools and cheap basic commodities provided for them by numerous military cooperatives.

The Soeharto-ABRI/TNI relationship, which mutually benefited both the former president and the military, left the ABRI/TNI being blamed for all the atrocities and repressive actions toward anti-government critics, and their lack of professionalism as many military officers jumped into politics and business.

The Soeharto-TNI relationship cannot be separated from the way Soeharto, then a two-star Army general, came to power in the midst of political turmoil surrounding the Sept. 30, 1965, abortive coup blamed on the now defunct Indonesian Communist Party (PKI) and the subsequent replacement of Sukarno.

From a lesser known officer -- he was not yet popular for his self-acclaimed role in the March 1, 1949, attack on Yogyakarta, which liberated the then capital of Indonesia from Dutch occupation -- Soeharto's name immediately rose to prominence after he led the nationwide operation, mainly with the support of the Army, against the communists and gained control of the security condition.

He was the most senior Army officer available at the time after then defense minister Gen. A.H. Nasution was injured after escaping a murder attempt and then minister/Army chief Gen. Ahmad Yani was killed reportedly by pro-Communist soldiers.

A key element in Soeharto's success in maintaining his grip on the country's politics was his management skills in implementing the famous Dwifungsi (dual function, also known as socio-political role) of the military.

Soeharto was a good learner.

He adopted and modified the TNI's dual-function concept, introduced by Gen. A.H. Nasution, who suggested that the Army (military) was not just a civilian tool like in Western countries, nor a military regime which dominated state power.

Nasution's concept was outlined in his famous "Middle Way" speech delivered on Nov. 12, 1958, marking the beginning of Dwifungsi. Military officers were already occupying state and government positions that had traditionally been occupied by civilians, Nasution was simply seeking to justify the trend.

Years later, however, Nasution said that his original idea for Dwifungsi had been misunderstood and misimplemented.

Besides maintaining control of the country's politics through Golkar and the implementation of Dwifungsi, Soeharto managed to maintain support from the military by appointing close associates and his former adjutants as ABRI/TNI chiefs. They included Gen. M. Yusuf, a close associate during the handover of power from Sukarno to Soeharto -- through the issuance of a letter by Sukarno on March 11, 1966, known as Supersemar, to Soeharto; Gen. Try Soetrisno and Gen. Wiranto, who both were former adjutants of Soeharto.

This freedom in selecting ABRI/TNI chiefs was made possible because of the prerogative provided by the Constitution in his capacity as president and the supreme commander of the Indonesian military.

Such exclusive authority of the president was maintained until Soeharto stepped down in 1998 and was only reduced after the enactment of Law No. 3/2002 on defense, Article 17 of which requires the president to secure approval from the House of Representatives prior to appointing a TNI chief. This control mechanism was upheld in Article 13 of Law No. 34/2004 on the Indonesian Military.

Soeharto effectively used the military as his machine to maintain power. After his fall in 1998, the military vowed not to repeat the mistakes they made under Soeharto. But at the same time, the military also lost the privileges they enjoyed under Soeharto. Only time will tell whether the pledge will remain.

Soeharto takes three mysteries to the grave

2008-01-28T16:36:00.000-08:00

Opinion News - Monday, January 28, 2008

Endy M. Bayuni Jakarta

How much did Maj. Gen. Soeharto know about the plot to kidnap and murder six of his peers in the Army on the night of September 30, 1965? Did President Sukarno really give Gen. Soeharto sweeping executive powers on March 11, 1966, and if so, what were the exact circumstances that made Sukarno virtually gave up power? What prompted Soeharto to finally call it quits, ending his presidency after 32 years, on the eve of May 21, 1998?

These are three major events in the modern history of Indonesia that involved Soeharto for which some questions remain. The one person who knew the answers was Soeharto himself. Now that he is dead, he will be taking them with him to the grave.

These three dates defined his rise to power, the beginning of his presidency and its end.

Soeharto had apparently been informed about an imminent action by a group of young Army officers to kidnap several generals on that September night of 1965.

One of those officers, Lt. Col. Abdul Latief, visited Soeharto at a hospital in Jakarta to report to him the plan to preempt the "council of generals" from allegedly seizing power from President Sukarno. Soeharto was Chief of the Army's Reserve Strategic Command. His reaction was indifferent, according to accounts by Latief.

With all the top Army leadership slain by the following morning, Soeharto assumed command. He quickly linked the young officers' plot with the Indonesian Communist Party (PKI). Thus began the move to crush the PKI and all its followers that led to the killing of genocidal proportions across Indonesia from the late 1965 to mid-1966.

Sukarno's own power by early 1966 had been weakened by his failure to condemn the PKI for slaying the six generals. By March 1966, the Army under Soeharto controlled much of the nation while Sukarno was reduced to a sitting-duck president. This explains the ease with which Sukarno signed (if he ever did) the famous March 11, 1966, letter that transferred much of his power to the young Army general.

This takes us to the second major unanswered question about Soeharto's presidency.

Three Army generals, at the order of Soeharto, visited Sukarno at the Presidential Palace in nearby Bogor the morning of March 11, 1966. A few hours later, the three came back to report to Soeharto in Jakarta with a letter signed by Sukarno that purportedly gave unlimited powers to Soeharto to restore peace and order.

The exact wording of the letter is a mystery. The original letter is missing. The only document available is a purported transcript of the letter, which is indeed a transfer of executive power from Sukarno to Soeharto. This letter marked the beginning of the end for Sukarno, and paved the way for Soeharto to become full president the following year.

Also unclear are the circumstances in which Sukarno signed the letter, if he signed one.

Some analysts speculate there was coercion: the generals had already typed the letter beforehand and Sukarno may have signed it at gunpoint. What is clear is that Soeharto repeatedly had to deny that the event amounted to a coup d'etat.

Fast forward 32 years, precisely to the night before May 21, 1998, when Jakarta was very tense. A week earlier, the capital city was rocked by a riot targeting Chinese shops and businesses.

Indonesia was in a deep economic crisis and students had already taken over the House of Representatives building. They threatened to take to the streets in millions lest he complied with their only demand: his resignation.

The 77-year-old former general faced the toughest challenge of his presidency. Besides the economic crisis, he also faced eroding support not only from the public, but also from his traditional supporters. Golkar, his political party, had abandoned him. Many of his Cabinet members had written to him that they no longer could serve him.

The military under Gen. Wiranto remained loyal. He contacted Muslim scholar Amien Rais, who had offered to lead the student march, and warned him of massive bloodshed if they went ahead with the planned protests that Saturday. Wiranto stood his ground, saying it was his duty to protect the capital.

Soeharto could have called the students' bluff and let Wiranto clean up the mess. After all, this is a former general who justified the killing of hundreds of thousands of suspected communists in 1965-66 on the grounds of the greater good: save the nation from communism. He used violent tactics throughout his presidency to deal with any threat to his leadership.

So what happened in May 1998? Did he just lose his guts? Another unanswered mystery.

Instead, he wrote a letter transferring executive powers to Gen. Wiranto (modeled on the March 1966 letter), and called his vice president B.J. Habibie to say he was resigning the next day.

But the aircraft engineer apparently misread Soeharto's intentions, and presumed that as vice president he would be the next Indonesian leader by default. No one, including Habibie, was aware of Soeharto's letter to Wiranto until much later. Soeharto probably intended that Habibie would resign along with him since they had been elected on the same ticket two months earlier.

Soeharto resigned alone, or rather quit, on May 21, 1998, saying he could no longer continue his rule under the circumstances. Habibie was sworn in as president. Soeharto never spoke to him again.

What was his intention? Did he intend for Wiranto to succeed him rather than Habibie?

While Habibie, Wiranto and a few others involved in the saga of that night have spoken or written books about their part in the evolving situation, Soeharto remained silent to his death. We will never know now what was going through his mind when he decided enough was enough, and who he intended to succeed him.

Mysteries shrouded much of Soeharto's 32-year presidency. Some were revealed in his 1988 semi-autobiography, Soeharto, My Thoughts, Words, and Deeds, but he left many unanswered questions regarding his part in the 1965 putsch and the 1966 transfer of power.

Historians trying to reconstruct this period of Indonesia's modern history will have to speculate and interpret the available facts in filling in some of the gaping holes.

Pertanggungjawaban YLBI

2008-01-28T16:31:00.000-08:00

Kami menerima banyak tanggapan atas siaran pers yang kami luncurkan
pada Senin, 28 Januari 2008. Siaran pers kami berisi sikap politik
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) atas kematian mantan Presiden Soeharto.
Kami bersikap, pemberitaan terhadap peristiwa meninggalnya Soeharto
terlalu berlebihan. Kami juga berpendapat pemerintah gegabah dan tidak
berdasar ketika menetapkan tujuh hari berkabung dengan mengibarkan
bendera setengah tiang, serta rencana/wacana penyematan gelar pahlawan
kepada Soeharto. Alasannya, Soeharto tak pernah diadili atas
perbuatan masa lalunya. Sehingga tak ada alas hukum yang jelas untuk
menetapkan kepahlawanan Soeharto. Soeharto kami nilai bukanlah
pahlawan.

Reaksi beragam dari berbagai pihak muncul atas sikap politik kami. Ada
yang melalui email, pesan pendek (sms), maupun disampaikan langsung
kepada kami. Kami juga mencermati tanggapan yang muncul di situs-situs
berita.

Kami menganggap reaksi dan tanggapan tersebut, baik yang menunjukkan
kecaman maupun persetujuan, adalah hal yang wajar dan sehat. Dalam
sebuah negara yang demokratis, perbedaan pendapat adalah lumrah bahkan
sangat diharuskan. Tak boleh ada kebenaran tunggal.

Demi keadilan informasi dan untuk memberikan cakrawala pemahaman yang
lebih luas kepada publik, kami tampilkan sejumlah tanggapan tersebut.
Kami menganggap hal ini sangat penting, sebagai salah satu indikator
paling sederhana,

sejauh mana sikap rakyat Indonesia terhadap sosok Soeharto. Kami yakin
segala sesuatu yang terjadi hari-hari belakangan ini akan menjadi
titik pelajaran penting nan bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Pelajaran, bahwa demokrasi dan hukum lebih mulia daripada represi dan
kekerasan penguasa.

Salam

Agustinus Edy Kristianto
Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI
Kontak: 085691614625

_______________________________

SIARAN PERS
NOMOR 003/SP/YLBHI/I/2008

SIKAP POLITIK YAYASAN LBH INDONESIA
Soeharto Bukan Pahlawan

Berita kematian Soeharto pada Minggu,27 Januari 2008 menghiasi media
massa nasional dan internasional. Beberapa media massa menampilkan
dengan sangat berlebihan. Berlebihan, dalam arti mengajak pemirsa
mengenang kembali 'jasa-jasa' penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu.
Tayangan tersebut berusaha menyeret simpati publik terhadap sosok
Soeharto.

Sikap politik dan 'keberpihakan' terhadap Soeharto juga ditunjukkan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Menteri Sekretaris
Negara Hatta Radjasa, pemerintah meminta rakyat Indonesia mengibarkan
bendera merah-putih setengah tiang sebagai tanda berkabung selama
tujuh hari berturut-turut. Sikap politik pemerintah terhadap Soeharto
juga ditunjukkan dengan wacana berupa penyematan gelar pahlawan buat
Soeharto.

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menilai sikap dan proses politik yang
mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan oleh pemerintah begitu
gegabah dan berlebihan. Pasalnya, kita tahu, pada kematiannya di usia
86 tahun tersebut, Soeharto meninggal tanpa pernah diadili atas
perbuatan-perbuatannya.

YLBHI menilai peringatan tujuh hari berkabung atas kematian Soeharto
tidak patut dilakukan. Memang, sebagai sesama anak manusia dan anak
bangsa, tentu kita patut turut berduka cita kepada siapa pun yang
meninggal dunia, tidak terkecuali
Soeharto. Bahkan, boleh juga kita mendoakannya.

Kendati demikian, kita patut mengerti, bahwa, Soeharto berpulang dalam
kondisinya berlumuran darah atas perbuatan masa lalu di masa Orde
Baru. Kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis
Indonesia (PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus
Tanjung Priok, kebijakan daerah operasi militer di Aceh dan Papua,
adalah contoh lumuran darah masa Soeharto.

Selain itu, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan
oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya, juga telah merusak
mental bangsa Indonesia, selain memporak-porandakan bangunan ekonomi
dan sosial bangsa Indonesia.

Karena itulah, YLBHI bersikap, sangat tidak patut dan layak,
pemerintah memberikan predikat pahlawan kepada Soeharto.

Ketidaklayakan itu didasarkan pada alasan bahwa secara hukum, Soeharto
tidak bisa dikatakan bersalah maupun tidak bersalah, karena proses
hukum atas perbuatannya tidak selesai.

Keputusan pemerintah memberikan predikat pahlawan dan memberikan
penghormatan tujuh hari berkabung merupakan sikap yang gegabah dan
tidak berdasar, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan alas
hukum yang rasional.

Jakarta, Senin, 28 Januari 2008
Yayasan LBH Indonesia
Badan Pengurus

Patra M. Zen
Ketua

Agustinus Edy Kristianto
Dir. Publikasi dan Pendidikan

_________________________________

Tanggapan atas sikap politik YLBHI

Saya sangat setuju dengan pernyataan sikap YLBHI. "Soeharto bukan
pahlawan." Reformasi di Indonesia mati suri. Saya concern masalah
Aceh, hingga kini belum ada pengadilan HAM, meskipun sudah damai.
Korban DOM menantikan keadilan, banyak yang kecewa, ada yang angkat
bedil lagi- Salam dari korban DOM dan tsunami Aceh di Swedia, Asnawi
Ali- Via sms.

KOMENTAR VIA KOMPAS.COM

frits sitompul @ Senin, 28 Januari 2008 | 23:28 WIB
anda terlalu cepat menghakimi... sudah jelas Suharto pernah diadili
dan ditetapkan sebagai tersangka (walau beliau tidak pernah hadir)...
dan sudah jelas sampai saat ini kasus hukum perdata beliau masih
berjalan. jd anda jgn prnh langsung menghakimi....kita tidak pernah
melupakan catatan kelam Suharto... tetapi supaya bangsa ini maju..
hendaknya tidak melihat hanya kepada "kejahatan" beliau... anda harus
jujur minilai bahwa banyak kebijakan beliau yang patut untuk kita
lanjutkan..

adrian @ Senin, 28 Januari 2008 | 23:04 WIB
coba bagaimana bila, bapakmu, ibumu, nenek dan kakekmu yang jadi
korban pembantaian 1965, tanjung priok, talangsari, DOM aceh, dll. Apa
kamu mau memaafkan orang yang bertanggung jawab telah membunuh,
memenjara tanpa pengadilan bapakmu, apa kamu mau memaafkan orang yang
bertanggung jawab telah memperkosa ibumu didepan matamu ? yang semua
itu telah menjadikanmu hidup dalam kesengsaraan, dan kamu berkata
dalam hati, "Sudahlah maafkan saja, toh dia orang baik". Bisa ?????

YANU @ Senin, 28 Januari 2008 | 17:56 WIB
Sudahlah jangan terlalu diungkit-ungkit masalah ini,pak harto sudah
tiada. Manusia tidak ada yang sempurna,orang boleh saja menilai baik
buruknya seseorang tetapi yang lebih berhak menilai itu cuma ALLAH
SWT.

andi soeharto @ Senin, 28 Januari 2008 | 17:54 WIB
Yes, I am agree with YLBHI

menot @ Senin, 28 Januari 2008 | 17:42 WIB
dasar YLBHI bodoh, pake otak kalo ngomong, kalo tak ada pak harto
kalian tak seperti itu

kehen @ Senin, 28 Januari 2008 | 17:29 WIB
pimpinan punya kekurangan dan kelebihan harus diinformasikan seimbang
supaya rakyat mendapat pelajaran baik dan tidak terulang dimasa
mendatang. menghormati adalah baik tetapi banyak orang memuji dan
memuja walaupun tidak mengetahui informasi jelas dan komplit apalagi
kalau sudah almarhum. mungkin lebih disederhanakan akan lebih hormat
mengingat banyak rakyat menderita dari kebijaksanaan dan melarat
sekarang. banyak pengunjung bukan berarti sudah mewakili semua daerah
dan dua ratus juta rakyat.

Yudhi Astono @ Senin, 28 Januari 2008 | 17:02 WIB
Mungkin lebih baik pro dan kontra dihentikan aja. Biarkan beliau
menghadap sang khalik dengan bekal segala amal perbuatannya serta doa
pengagumnya dan caci maki orang yang pernah didzoliminya. Biarkan
Tuhan yang menentukan akan ditempatkan dimana di alam baqa. Bagi kita
yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara meminta kembali harta
warisan berupa uang negara yang
katanya dikorupsi dan disimpan di luar negeri yang menurut PBB
berjumlah sekitar 35 milyard dollar AS (semoga saja ini benar).

lugu @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:44 WIB
apa tidak ada isu lain yang lebih menarik, yang bisa membantu kita menghadapi bakal krisis yang sudah di depan mata???

Andrian Panjaitan @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:38 WIB
Bung Patra, lihatlah reaksi spontan rakyat pada saat almarhum menuju
Bandara Halim, kemudian lihatlah mereka yang berdiri disepanjang jalan
antara Adisumarmo sampai Astana Giri Bangun, kemudian bandingkan
dengan apa yang sudah YLBHI lakukan untuk rakyat, tidak ada bung!!!
Nol besar!!!! Kami tidak merasakan apa-apa setelah reformasi, dan
jangan bicara dimedia seolah-olah
anda mewakili rakyat.

arifin @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:37 WIB
Sebagai Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai para
pahlawannya, Dijaman Alm. Presiden Soeharto, boleh ditanya kepada
rakya kecil, petani, nelayan orang dikampung-kampung dll, begitu
tenang menjalani hidup tanpa ada kekacauan dan tdk merasa terbebebani
tapi coba tanya mereka sekarang........... sengsara, miskin dan
pengangguran

sam @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:35 WIB
pak Harto jauh lebih berprestasi daripada anda pak Patra M.Zen, beliau
banyak salah karena banyak berbuat untuk bangsa dan negara, sementara
anda tidak berbuat apa-apa untuk bangsa, makanya ga punya salah

hardi @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:32 WIB
Lebih baik memperlakukan pak Harto seperti ini, daripada seperti
memperlakukan Bung Karno saat sakit dan wafatnya. Perlakuan terhadap
BK menunjukkan etika bangsa yang rendah. Kalaupun pak Harto dianggap
"kejam" terhadap BK, itu juga tidak lepas dari sikap "pembiaran" atau
ketakutan yang berlebihan. Alhamdulillah, kita saat ini sudah lebih
beradab memperlakukan mantan
pemimpin.

Danu Afrianto @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:30 WIB
Jangan campakkan cita2 reformasi yang lahir dari keinginan segenap
Rakyat Indonesia, perlu di ingat Rakyat Sudah bosan dengan ketidak
adilan di negeri ini, jangan memaksa rakyat mengambil tindakan untuk
merebut kembali tampuk kekuasaan saat ini...Rakyat Menuntut Adili
Soeharto dan Orde Baru...

Liana Garcia @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:29 WIB
YLBHI = Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Rasanya fungsi YLBHI sekarang
sudah makin komersil dan penuh dengan muatan2 orang egois yang tidak
berperikemanusiaan. Hanya bisa cari popularitas tanpa bisa berbuat
sesuatu yang terbaik untuk negara ini. Pak Harto dengan segala
kelemahan dan kekurangannya jelas banyak berbuat untuk negara ini.
Termasuk Anda juga wahai ketua YLBHI
yang menikmatinya. ! Tanpa kerja keras pak Harto, negara ini hanyalah
satu negara di Asia yang tidak ada arti. !!!!!!!
Belajar lah melihat realita dan bercermin atas kejujuran diri, jangan
hanya bisa menghujat dan mencela demi ambisi pribadi mencari
popularitas. Wahai pengurus2 YLBHI yang terhormat, apa nilai-nilai
moral dan etika sopan santun sudah hilang dari dalam diri Anda....?
Belum kering tanah kuburan pak Harto, kalian sudah serta merta
menghujat demi popularitas yang nggak
jelas !!!!!!!!!!!!!. Masih banyak pekerjaan dan masalah yang
terbelangkalai di negara ini....! ketimbang hanya bisa menghujat orang
lain saja.

zerozeroseven @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:27 WIB
Seluruh media cetak maupun elektronik yg memberitakan Alm. HM.
Soeharto aja tidak berkeberatan dan merasa rugi karena mereka
mengangkat profil seorang tokoh dan pahlawan bangsa Indonesia. Kenapa
Bapak Patra M Zen yang repot? Sebenarnya siapa yang bpk wakili ketika berbicara demikian?Sebagai orang kecil, saya sangat bersimpati dan turut berdukacita bersama seluruh keluarga

dan bangsa Indonesia. Selamat jalan bapak Bangsa. Moga diterima disisi
yang Kuasa. Amin.

zerozeroseven @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:27 WIB
Seluruh media cetak maupun elektronik yg memberitakan Alm. HM.
Soeharto aja tidak berkeberatan dan merasa rugi karena mereka

mengangkat profil seorang tokoh dan pahlawan bangsa Indonesia. Kenapa
Bapak Patra M Zen yang repot? Sebenarnya siapa yang bpk

wakili ketika berbicara demikian?Sebagai orang kecil, saya sagat
bersimpati dan turut berdukacita bersama seluruh keluarga

dan bangsa Indonesia. Selamat jalan bapak Bangsa. Moga diterima disisi
yang Kuasa. Amin.

rini @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:27 WIB
qita jangan membohongi hati Nurani apa yang terjadi hari ini dimana
rakyat semua sedih itu adalah tulus artinya Pak Harto

menempati ruang tersendiri dihati rakyat Indonesia dan qta harus jujur
Beliau masih lebih baik.

rini @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:27 WIB
qita jangan membohongi hati Nurani apa yang terjadi hari ini dimana
rakyat semua sedih itu adalah tulus artinya Pak Harto

menempati ruang tersendiri dihati rakyat Indonesia dan qta harus jujur
Beliau masih lebih baik.

AGUNG @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:26 WIB
menurut pendapat saya, tidaklah berlebihan dalam pemberitaan tentang H
M Suharto ( Alh), sudah sewajrnya kita sebagai warga

negara yang baik yang merasakan atas kepemimipinanya tak diragukan.
Aman, bersatu tidak lapar dan harga stabil serta saling

menghormati. Kalau memang kita akui ada kesalahan yang dilakukan
karena suharto adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa

dan salah, tapi jasanya sangat besar untuk bangsa dan negara INDONESIA.

AGUNG @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:26 WIB
menurut pendapat saya, tidaklah berlebihan dalam pemberitaan tentang H
M Suharto ( Alh), sudah sewajrnya kita sebagai warga

negara yang baik yang merasakan atas kepemimipinanya tak diragukan.
Aman, bersatu tidak lapar dan harga stabil serta saling

menghormati. Kalau memang kita akui ada kesalahan yang dilakukan
karena suharto adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa

dan salah, tapi jasanya sangat besar untuk bangsa dan negara INDONESIA.

Suro Tegel @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:25 WIB
Emang bener2 kelewatan bung Patra ini.....!!!!!Komunis ya?????

dewi @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:24 WIB
terlepas dari segala tuduhan dan kesalahan yang pernah bliau lakukan
semasa hidupnya, bliau itu tetap mantan presiden bangsa

indonesia,ya wajarlah kalau sampai meninggalnya pun mendapat perlakuan
istimewa...apalagi mengingat jasa2 bliau terhadap

perkembangan indonesia semasa bliau pimpin,kita patut berterima kasih
lah... coba lihat dulu waktu lady di wafat, sluruh

dunia ikut heboh,walaupun lady di sendiri bukan orang yg suci sepenuhnya...

edo @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:24 WIB
emang uadah terlalu berlebihan pemberitaan yang ada di medaia massa
terutama di tv.namanya juga untuk komersil.sedangkan

gosip selebritis aja bisa jorjoran.apalagi berita tentang soeharto yg
jelas2 punya nilai jual.kalau masalah pemberitaan yang

bersifat subjektif,itu karena kroni-kroninya seoeharto masih
berkuasa,dan semakin berkuasa.reformasikan cuma namanya saja

reformasi.tapai tidak ada yang berubah.yang berubah hanya dari segi
tertib terkendali ala soeharto ke kacau balau tanpa

rambu-rambu

Ria anak bangsa @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:21 WIB
Wajar lah Ketua YLBHI berbicara seperti itu, karena dia merasa sudah
suci dan merasa dirinya paling benar dan tidak dan

proyek di jaman Pak Harto sedikit untuknya jadi susah korupsinya trus
demdam...Belajarlah menghargai Jasa Pahlawan (selamat

Jalan Pak Bangsaku... Kami tetap mencintaimu)

Ria anak bangsa @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:21 WIB
Wajar lah Ketua YLBHI berbicara seperti itu, karena dia merasa sudah
suci dan merasa dirinya paling benar dan tidak dan

proyek di jaman Pak Harto sedikit untuknya jadi susah korupsinya trus
demdam...Belajarlah menghargai Jasa Pahlawan (selamat

Jalan Pak Bangsaku... Kami tetap mencintaimu)

oni_want @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:21 WIB
he he dunia panggung sandiwara demi duit kita harus bilang tidak suka,
demi duit kadang kita harus bilang suka namun jujur

aja belum ada tokoh nasional sekarang yang sekaliber pak harto dan
mungkin kita masih harus menunggu satrio piningit he he

oni_want @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:21 WIB
he he dunia panggung sandiwara demi duit kita harus bilang tidak suka,
demi duit kadang kita harus bilang suka namun jujur

aja belum ada tokoh nasional sekarang yang sekaliber pak harto dan
mungkin kita masih harus menunggu satrio piningit he he

anak kampung @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:19 WIB
benar apa yg d blg saudaraku anak bangsa memang bnr, kt hrs
mengghargai org apabila kt mau dihargai, siapa sih ketua YLBHI?

jng sok jd org ah..

anak kampung @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:19 WIB
benar apa yg d blg saudaraku anak bangsa memang bnr, kt hrs
mengghargai org apabila kt mau dihargai, siapa sih ketua YLBHI?

jng sok jd org ah..

Lulu @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:16 WIB
Bapak Patra M. Zen, yang terhormat. Saya yakin-seyakinnya bahwa
permintaan bapak akan proporsionalitas pemberitaan

meninggalnya seseorang akan sesuai pada saat bapak mengalaminya
sendiri. dan mohon jangan iri dengan Pak Harto bila hal itu

terjadi.

ronny @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:15 WIB
Saya bukannya membela Pak Harto, tapi coba kita bayangkan dan lihat
perkembangan negara kita saat beliau msh menjadi Presiden

dulu dan saat ini yg sdh 4 kali ganti Presiden tapi kondisi rakyat
masih memprihatinkan. Biar bgmn juga Beliau banyak jasanya

thdp negara Indonesia ini. wajarlah kalau berbagai media berlomba2
memberitakan kepulangan Beliau, krn kharisma beliau sangat

kuat.

zerozeroseven @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:14 WIB
Pertanyaannya, manakah Prinsip proporsionalitas dan alas hukum yg
rasional? Semua orang punya rasio yg menentukan pola pikir

dan tindakannya. Sementara kadar proporsionalitas bagi setiap orang
tidaklah sama dan bersifat subyektif. Jika memang ada

prinsip proporsionalitas dan alas hukum yg rasional, paling tdk
rambu-rambunya saja, tolong tunjukanlah kepada kami yg awam

ini. Dgn satu catatan, hrs bisa diterima oleh semua kalangan secara
obyektif. Jika tidak, jgn cemburu gitu dong Pak..!

dersa @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:14 WIB
saya harap kasus pak harto bisa menjadi pembelajaran. semoga bangsa
ini bisa lebih bijak melihatnya. kita jangan terlalu

mengagung2kan dan jangan pula terlalu menghujat beliau. biarkan dosa
beliau itu tanggung jawab beliau kepada yang kuasa.

semoga hari esok bangsa ini menjadi lebih maju dan makmur bagi seluruh
rakyatnya.

wiyana @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:11 WIB
Kenapa sih masih membicarakan dan mempermasalahkan orang yang sudah
meninggal ? coba pikirkan gimana memperbaiki kehidupan

masyarakat biar makmur tentram OK kan .

wiyana @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:11 WIB
Kenapa sih masih membicarakan dan mempermasalahkan orang yang sudah
meninggal ? coba pikirkan gimana memperbaiki kehidupan

masyarakat biar makmur tentram OK kan .

anak bangsa @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:11 WIB
bangsa yang besar bangsa yang menghargai jasa pahlawannya termasuk apa
yang sudah dibuat pak Harto dan saya yain bangsa

Indonesia adalah bangsa yang besar, tapi apa yang dilakukan oleh ketua
YLBHI saya jamin tidak akan pernah diingat oleh

masyarakat indonesiawahai ketua YLBHI yang suci kalau anda mau
dihargai orang coba menghargai orang terlebih dahulusalam anak

bangsa

anak bangsa @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:11 WIB
bangsa yang besar bangsa yang menghargai jasa pahlawannya termasuk apa
yang sudah dibuat pak Harto dan saya yain bangsa

Indonesia adalah bangsa yang besar, tapi apa yang dilakukan oleh ketua
YLBHI saya jamin tidak akan pernah diingat oleh

masyarakat indonesiawahai ketua YLBHI yang suci kalau anda mau
dihargai orang coba menghargai orang terlebih dahulusalam anak

bangsa

Justin @ Senin, 28 Januari 2008 | 16:07 WIB
Sebenarnya ada plus minusnya Soharto, beliau sudah wafat tapi buat
saya keadilan harus ditegakkan. dan memang pemberitaan

mengenai kematian soharto terlalu berlebihan, jangan sampai
kroni-kroni soharto bisa leluasa bergerak. tunjukkan bahwa

Indonesia juga negara yang sadar HUKUM

My up close and personal with Soeharto as a journalist

2008-01-28T16:28:00.000-08:00

Kornelius Purba The Jakarta Post Jakarta

As a reporter, I had the chance to intensively cover Soeharto, including his overseas trips, for about 13 years until his fall as the country's second president on May 21, 1998.

Along with other journalists, I flew with him to Cairo just days before he resigned from his post as president. I experienced the most frightening moment in my life when Reuters misquoted a report I wrote in this newspaper saying Soeharto was ready to step down. CNN repeatedly carried the Reuters report.

I could not stand up from my seat for 30 minutes after one of Soeharto's most trusted aides, his photographer, told me the former president was very angry with the repot and I was not allowed to fly home with him.

My passport was in a state official's hands. Then Indonesian Ambassador to Egypt Hassan Wirayuda, who now serves as foreign minister, was very busy at the time receiving faxes from Jakarta about the report. I was cleared, but the memory of the fear I felt at that time will last for a long time.

The night before Soeharto's resignation, journalists gathered at his private residence before being asked by the presidential security guard to wait at the State Secretariat.

Soeharto's driver told me one of the most difficult problems the former president faced after his resignation was having to wait at traffic lights and sit in traffic jams. When he was president he was always able to avoid traffic congestion and restrictions.

During Soeharto's 32 years at the top, very few journalists were allowed to cover the presidential palace.

The selection process, I guess, had nothing to do with a reporter's intellectual capacity or talent. It was based merely on the military intelligence assessment that each reporter had to pass to ensure they were not a threat to the government.

I could boast that I knew Soeharto very well, but to be honest, I am sure he did not know me at all.

He always kept journalists at a distance. Journalists were rarely, if ever, given the opportunity to have conversations with him. We were allowed to shake hands with him every June 8 to mark his birthday, a few days after each Idul Fitri and whenever we traveled abroad with him.

His wife Tien Soeharto was more attentive to journalists. She often sent out food for us while we were waiting at their private residence. She was very influential, but after her death in 1995, Soeharto often lost his cool. Soeharto's children also became more spoilt after their mother's death.

Soeharto used to hold his hand out in such a way that people had to bow down in front of him whenever they shook his hand.

Pictures of people shaking hands with Soeharto were believed to have "magical" power. Many businesspeople were happy to pay large sums of money to be photographed shaking hands with Soeharto, because such photographs were very effective in terms of intimidating other people.

On the way home from his overseas tours, he used to hold press conferences on the airplane to explain the results he had achieved. He explained in detail his economic policies and he always very accurately cited data and statistics.

Journalists were permitted to ask the former president questions, but we knew to raise questions that would not provoke his anger. Journalists who asked "wrong" questions knew the consequences they might have to face.

Once Soeharto proudly explained his plan to build houses in North Jakarta for veterans of the independence struggle. A reporter asked him where the funding to build the houses would be coming from. Soeharto angrily responded, "Dari mbahmu" (from your grandfather).

Nearly all ministers, senior government officials or visiting guests would talk to journalists after meeting with Soeharto at the Bina Graha presidential palace or at his private residence on Jalan Cendana, Central Jakarta.

And most of his Indonesian guests, especially ministers or military generals, rarely forgot to say, "Menurut petunjuk Bapak President" (according to the president's directive).

Soeharto often issued vague instructions to his officials, such as "settle the problem in accordance with the prevailing regulations". Former minister of information Harmoko followed similar instructions when he banned three publications, including Tempo news weekly, in 1994.

Soeharto used to make sure rivals were against each other in his cabinet. When General Benny Moerdani was Indonesian Armed Forces (ABRI) chief in the 1980s, he posted Sudharmono as state secretary. They were foes.

As foreign minister, Ali Alatas had to accept the fact Soeharto also had "another" foreign minister -- then state secretary Moerdiono. Moerdiono often vetoed Alatas' decisions in public. The strategy was a very important way Soeharto balanced power among those in his inner circles.

Soeharto would not hesitate to introduce drastic economic policies -- including devaluation and fuel price hikes -- when he believed he had no other alternative. He could do that because the media was tightly controlled and any opposition movements were harshly crushed.

Members of the international community and institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund were fond of him. They changed their stance toward Indonesia just few months before his fall.

Soeharto's biggest problem was with his six children and grandchildren. When his children were yet to be active in business, his cronies and close relatives, such as Liem Sioe Liong and Sudwikatmono, were very close to him.

In the 1990s, his children often spoke with top executives from international companies to discuss their mega project contracts. The contracts were guaranteed and ministers would immediately praise the projects as being vital for the country.

It was very clear that many projects could be categorized as KKN (corruption, collusion and nepotism). However, it was ironic that many of the companies involved demanded Soeharto's successors honor the questionable contracts after his fall.

After Soeharto's resignation, journalists had very little contact with him. Now many people say good things about the former president.

For me Soeharto is like my father who died in 1991. I often miss my father and I often dream that he will come back to this world. But if my father ever does rise from the dead, I will shout, "Help, help -- there's a zombie."

The writer can be reached at purba@thejakartapost.com

www.thejakartapost.com

YLBHI: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tidak layak

2008-01-28T16:10:00.000-08:00

JAKARTA - Rencana Pemerintah untuk memberi gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto tak layak. Pasalnya, status hukum Soeharto hingga meninggal dunia belum jelas.

"Keputusan pemerintah memberikan predikat pahlawan dan memberikan penghormatan tujuh hari berkabung merupakan sikap yang gegabah dan tidak berdasar, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan alas hukum yang rasional," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1//2008).

Menurut Patra, berita wafatnya Soeharto, juga telah dikemas terlalu berlebihan dengan mengajak masyarakat untuk mengenang kembali jasa-jasa penguasa Orde Baru selama 32 tahun tersebut.

Sikap politik dan keberpihakan terhadap Soeharto, lanjut Patra, ditunjukan Presiden SBY Melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, di mana pemerintah meminta rakyat Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang sebagai tanda berkabung selama tujuh hari berturut-turut.

"Sikap politik pemerintah terhadap Soeharto juga ditunjukkan dengan wacana berupa penyematan gelar pahlawan buat Soeharto. Kita menilai, sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan pemerintah begitu gegabah dan berlebihan," jelas Patra.

Patra juga menjelaskan, Soeharto yang meninggal dunia diusia 86 tahun itu tanpa pernah diadili atas perbuatan-perbuatannya, seperti dugaan korupsi dan kasus pelanggaran HAM di masa berkuasa.

"Sebagai sesama anak manusia dan anak bangsa, tentu kita patut turut berduka cita kepada siapa pun yang meninggal dunia, tidak terkecuali Soeharto. Bahkan, boleh juga kita mendoakannya," tandasnya.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan di masa Soeharto yang dinilai berlumuran darah. Contohnya, kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Tanjung Priok, kebijakan daerah operasi militer (DOM).

Selain itu, lanjut Patra, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diduga dilakukan oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya yang belum dituntaskan.

"Sebab, tindakan mereka telah merusak mental bangsa Indonesia, selain memporak-porandakan bangunan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia," pungkasnya.

(Rahmat Sahid/Sindo/jri)

http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/28/1/78923/ylbhi-gelar-pahlawan-untuk-soeharto-tidak-layak

Soeharto di mata Jacob Oetama

2008-01-28T15:58:00.000-08:00

Warisan Soeharto

Senin, 28 januari 2008 | 02:04 WIB

Jakob Oetama

Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua RI, menghadap Sang Khalik. Persiapannya cukup panjang disertai dengan terganggunya kesehatan dan tinggal menyendiri. Itu memberi kesan sengaja mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Ia berhenti dari kursi kekuasaan setelah mengemban tugas kepresidenan selama 31 tahun disertai pergolakan politik.

Serupa seperti yang dialami Presiden Soekarno yang adalah sang proklamator kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Soekarno juga telah cukup lama memimpin pemerintahan dari tahun 1945 sampai tahun 1965 meskipun dalam periode sistem pemerintahan yang berbeda.

Presiden pertama wafat setelah menderita sakit dan diisolasi dari bakat serta kebetahan kepribadiannya, yakni berada di tengah rakyat banyak. Ada persamaan jalan hidup antara presiden pertama dan presiden kedua. Keduanya memerintah dalam waktu lama dan sama-sama jatuh dari kekuasaannya. Sama-sama pula disertai pergerakan dalam kericuhan proses suksesi mereka. Suatu koinsidensi yang masuk akal jika menimbulkan pertanyaan dan pelajaran sejarah yang bermanfaat bagi perikehidupan kita selanjutnya sebagai bangsa
dan negara.

Dalam 20 tahun periode pemerintahan Soekarno berlaku beragam sistem sosial politik. Ada periode kebersamaan dan kedaruratan selama dua dasawarsa itu. Berlaku beragam sistem pemerintahan, sebut saja demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Agenda sentral kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan disertai pancaroba pencarian, pergumulan, dan pemantapan pembangunan negara dan pembangunan bangsa.

Terjadi dikotomi antara faham politik dan kebangsaan yang mengacu kepada UUD 1945 dan berbagai ideologi partisan yang, misalnya, melahirkan gerakan Darul Islam (DI) dan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memuncak pada gerakan 30 September 1965. Terjadi proses pemantapan negara kesatuan berikut keutuhan teritorialnya. Kerangka internasional yang dipelopori dan dibangkitkan Bung Karno adalah antikolonialisme dan neokolonialisme serta
kebangkitan Asia-Afrika. Indonesia pelopor dari New Emerging Forces. Perikehidupan sosial-ekonomi terabaikan dan hal itu kemudian merupakan kekuatan kontraproduktif dan kejatuhan presiden pertama ketika berkoinsidensi atau berinteraksi dengan G30S.

Jenderal Soeharto ditempatkan oleh perubahan drastis dan disertai kekerasan pada posisi kepemimpinan. Berlatar belakang militer, memegang komando tetapi sekaligus juga cerdas dan tegas. Estafet kepemimpinan nasional jatuh kepadanya. Represi Bung Karno terutama karena dibuat ganas, keras, dan kejam oleh PKI membuahkan kekuatan dan gerakan kontraproduktif yang sekaligus menjatuhkan kedudukannya. Masuk akal alias logis jika perubahan besar
terjadi. Beruntunglah TNI berideologi negara Pancasila, bersendikan UUD 1945, membela negara kesatuan dan berakar sejarah laskar rakyat. Itu latar belakang doktrin dwifungsi dan didirikannya organisasi politik baru yang berupa kekaryaan.

Dengan pemahaman yang diasumsikan bahwa masalah ideologi telah selesai dan solid disertai pula pandangan dan sikap pragmatis terjadilah perubahan orientasi dan prioritas agenda dan program nasional. Sebutlah dari politik dan berpolitikan ke kerja nyata untuk memperbaiki perikehidupan sosial ekonomi rakyat, kerangka dan arah sosial ekonomi negara dan masyarakat dan mengambil sikap terbuka sehingga bisa memanfaatkan sumber hubungan, bantuan, dan kerja sama internasional. Adalah kecerdasaan Presiden Soeharto dan keterbukaannya yang tahu diri sehingga dapat direkrut para pembantu pada tingkat menteri yang dalam bidang ekuin dan bidang lain memberikan kualitas kompetensi profesional dan teknokratis. Perbaikan dalam perikehidupan sosial ekonomi rakyat dan negara berubah pesat secara positif. Jika pemerintah dan pemerintahan waktu itu adalah otokratis, otokrasi itu sekaligus teknokratis dan kompeten.

Sayang pola, semangat, dan praksis otokrasi yang "tercerahkan"-enlightened-itu tidak bertahan. Kekuasaan tumbuh dan berkembang dalam suasana berlakunya kembali budaya feodalisme, terutama feodalisme kekuasaan. Pemerintah mulanya diusung oleh idealisme kekayaan bagi kemakmuran orang banyak dan untuk melayani orang banyak, tersendat dan akhirnya terjatuh pada budaya feodal kekuasaan yang minta dilayani. Karena kekuatan yang mengontrol lemah dan semakin melemah, muncullah fenomena yang mewabah sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Wibawa dan efektivitas kekuasaan tergerogoti dan lemah. Tidak ada lagi tempat untuk kekuatan kontrol yang efektif. Pemerintah ikut melemah dan ketika badai krisis ekonomi menjalar juga ke Indonesia, muncullah casus belli-dadakan-untuk jatuhnya presiden kedua dan rezimnya.

Masuklah Indonesia ke babak baru, periode Reformasi. Dilakukan pembaruan terhadap tafsir UUD 1945. Bukan otokrasi, tetapi demokrasi. Kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat melalui pemimpin pemerintahan yang dipilih dalam pemilu serta DPR yang juga hasil pemilihan umum.

Sejarah berulang, terutama yang menyangkut posisi dan nasib Presiden Soeharto. Meskipun berbeda, ia menjalani nasib serupa dengan presiden pertama. Diberhentikan dari jabatan presiden, diisolasi dan menjalani proses panjang menyangkut penilaian publik terhadap kinerja dan praksis kekuasaan selama menjabat.

Masuk akal dan logis jika hukuman dijatuhkan, politik pasti, perdata dan pidana tergantung. Namun, terutama terhadap presiden kedua bukan saja disentuh, tetapi menempati agenda sentral. Beruntunglah dalam periode Reformasi berlaku asas praduga tak bersalah, berlaku asas dan proses hukum. Meskipun terjemahannya dalam politik sama, yakni diturunkan dan diisolasi, perlakuan terhadap presiden kedua lebih manusiawi daripada presiden pertama.

Presiden pertama jatuh. Nasib serupa menimpa presiden kedua. Masuk akal jika kedua kasus historis itu kita ambil pengalaman dan pelajarannya. Kekuasaan yang melampaui batas kewajaran-dua periode saja. Budaya kekuasaan feodal yang melekat kuat dan menaklukkan kekuasaan demokrasi.

Ketika pengalaman itu mulai menjadi sejarah, bahkan sejarah yang berulang, masuk akal jika kita dalami dan selami pelajarannya yang diberikan oleh jatuhnya presiden pertama dan kedua. Kita mengambil pelajaran dari kelebihan dan keberhasilannya dan kita hargai. Kita mengambil pelajaran dari kegagalan, kealpaan, dan kesalahannya. Dalam konteks itu, patut kiranya juga
dalam sikap kritis, kita berpegang pada kebajikan mikul dhuwur, mendhem jero, tetap menghormati secara sepantasnya dan tetap menghargai kebaikan dan keberhasilannya. Cukuplah presiden pertama dan presiden kedua yang mengalami akhir yang tragis.

Dengan kata lain, Reformasi yang juga menimba dari periode presiden pertama dan presiden kedua itu kita usahakan seoptimal mungkin keberhasilannya.

__________________

Tentang Penulis

Dr (HC) Jakob Oetama, lahir di Magelang, 27 September 1931, adalah wartawan dan salah satu pendiri Surat Kabar Kompas. Saat ini ia merupakan Presiden Direktur Kelompok Kompas- Gramedia, Pembina Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, dan Penasihat Konfederasi Wartawan ASEAN.

Jakob adalah putra seorang pensiunan guru di Sleman, Yogyakarta. Setelah lulus SMA (Seminari) di Yogyakarta, ia mengajar di SMP Mardiyuwana (Cipanas, Jawa Barat) dan SMP Van Lith Jakarta. Tahun 1955, ia menjadi redaktur mingguan Penabur di Jakarta. Jakob kemudian melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta dan Fakultas Sosial Politik UGM Yogyakarta.

Bersama P.K. Ojong, ia mengelola majalah Intisari pada tahun 1963, Tahun 1965, bersama Ojong, Jacob mendirikan harian Kompas, dan dikelolanya hingga kini.

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.28.02044658&channel=2&mn=2&idx=2

"Srengenge Kembar" tak muncul hari ini

2008-01-28T15:53:00.000-08:00

Dulu, di Jogjakarta saya pernah mendengar bahwa Srengenge Kembar, Matahari Kembar, telah muncul saat pemakaman seorang Sultan atau Sunan yang agung, yang saat pemerintahannya negeri dan negara menjadi seperti yang diceriterakan oleh Ki Dalang dalam kisah pewayangan, yaitu gemah ripah loh jinawi. Yaitu negara yang makmur, kaya, negerinya subur dan rakyatnya bahagia (Peter Suwarno: "Dictionary of Javanese

Proverbs and Idiomatic Expressions")

Ataupun tokoh yang menguasai banyak ngelmu kehidupan dan kejiwaan, seorang mistik yang sangat mumpuni. Yang sebagai resi atau begawan sangat disegani ajaran serta kelakuan dan sepak terjangnya dan dijadikan suri teladan oleh banyak orang diseluruh negeri.

Apa yang pernah saya dengar itu tentunya sekarang dapat diterangkan oleh ilmu alam. Dan cerita itupun dapat saja termasuk ke dalam ranah folklore, cerita atau legenda rakyat yang sebagai mitos disebarkan dari mulut ke mulut. Namun bila betul pernah terjadi, mengapa fenomena itu justru terjadi pada saat pemakaman tokoh yang bersangkutan? Hal itu dan hubungan-hubungannya telah mengusik saya beberapa hari ini ketika menyimak kejadian-kejadian yang begitu panjang lebar diliput oleh media nasional di Indonesia.

Peliputan yang begitu massive dan menimbulkan kesan bahwa seakan-akan tidak ada masalah lumpur Lapindo, harga-harga yang menjulang, kemiskinan yang menjalar dan lain-lain serta bencana alam ataupun banyaknya petaka sosio-ekonomis.

Namun dalam membolak-balik berita media dijagad maya itu, ternyata tidak saya temukan bahwa hari ini, tanggal 28 Januari 2008, di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, telah terjadi fenomena Srengenge Kembar. Yang diberitakan adalah tumpahnya air dari langit, hujan deras dan hembusan angin.

Apakah alam telah "lupa"? Atau memang tidak ada mantan penguasa yang teramat agung, dan atau yang sangat mumpuni, dan juga telah amat berjasa menjadikan seluruh negeri dan negara menjadi gemah ripah loh jinawi sampai kini, yang dimakamkan?

Entahlah.

Bismo DG, Praha

Emha: Pastikan Dulu Salahnya, Baru Maafkan

2008-01-28T15:48:00.000-08:00

Liputan6.com, Jakarta: Amien Rais kembali meminta agar rakyat memaafkan kesalahan mantan Presiden Soeharto. Menurut mantan ketua MPR tersebut, ini dilakukan karena sudah empat presiden tidak bisa menyelesaikan kasus hukum Pak Harto sehingga perlu ada pendekatan di atas hukum. "Kita beri maaf. Adapun koridor hukum bakal ditempuh, silahkan. Tetapi kalau sampai meninggal tanpa action apapun, buat dunia internasional itu agak aneh," tutur Amien dalam dialog In Memoriam Pak Harto di SCTV, Ahad (27/1) malam [baca: Amien Rais Minta Pemerintah Ampuni Pak Harto].

Amien menjelaskan, seruan agar rakyat memaafkan Pak Harto didasarkan atas pelajaran moral dari para Nabi. "Mereka itu pemimpin sejati yang memberikan maaf," jelas Amien. Namun Amien mengaku seruan itu bukan paksaan "Yang mau memberikan maaf silahkan, tidak juga tidak apa-apa," tambah dia.

Mengenai perlu tidaknya memaafkan Pak Harto, menurut budayawan Emha Ainun Najib ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, melalui pengadilan sehingga bisa diketahui mana benar atau salahnya Pak Harto. Namun jika pengadilan tidak bisa, dapat dilakukan investigasi atau penelitian ilmiah. Ini untuk diketahui dimana letak kesalahan Pak Harto. "Jadi kalau mau dimaafkan oleh masyarakat, masyarakat harus tahu apa yang dimaafkan," ucap Cak Nun. Sama seperti Amien, soal memaafkan Pak Harto, menurut Emha adalah urusan masing-masing individu.

Baik Amien maupun Emha berharap, meninggalnya Pak Harto diharapkan bisa dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai negara ini mengulang kasus seperti Sukarno dan Pak Harto. Dimana kedua pemimpin tersebut dikultuskan. "Jangan pernah ada lagi seorang pimpinan yang dieluk-elukan, dipuja dipuji, serta dibenarkan terus dan akhirnya ujung-ujungan kehancuran bersama," kata Amien. "Supaya kita tidak terus menerus hanya memperlakukan orang, apakah itu presiden atau tukang becak dengan satu maniak psikologis yang akan merugikan kita sendiri," tambah Emha.

(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)

http://www.liputan6.com/news/?id=154126&c_id=3

Golkar Pelopori Gelar Pahlawan untuk Soeharto

2008-01-28T15:47:00.000-08:00

Laporan: Persda Network/Hasanuddin Aco

JAKARTA, BPOST - Fraksi Golkar DPR RI mempelopori pemberian gelar pahlawan nasional kepada Almarhum Mantan Presiden Soeharto. Golkar juga akan mengajak fraksi lain di dewan, berjuang menggolkan ide tersebut lewat DPR.

"Penghargaan itu buat menghargai jasa-jasa beliau selama menjadi presiden, bukan untuk tujuan lain. Kita tak hendak berprasangka buruk terhadap siapa pun,"kata Ketua Fraksi Golkar DPR Priyo Budhi Santoso kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (28/1).

Menurut dia, penghargaan itu juga sebagai bentuk simpati rakyat Indonesia terhadap Soeharto dan bentuk konkret memaafkan Soeharto dari segenap elemen bangsa ini. "Ini kenapa kami sejak awal pelopori pemberian maaf kepada Pak Harto karena kami memandang saling memaafkan itu tak ada salahnya," katanya. Ke depan, lanjut dia, semua mantan pemimpin nasional harus mendapat porsi yang sama. "Tak terkecuali kepada Bung Karno," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Priyo juga mengatakan Partai Golkar seluruh Indonesia akan melakukan acara doa dan tahlil secara nasional yang dipusatkan di Kantor DPP Partai Golkar, Kawasan Slipi, Jakarta. "Dan seluruh kader Golkar baik yang ada di provinsi atau kabupaten mengikuti ini,"katanya. Menurut dia, doa dan tahlil itu dimaksudkan untuk mendoakan Soeharto.

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/14848/180/

7 Hari Berkabung, Kontras Menentang

2008-01-28T15:46:00.000-08:00

Jakarta - Surya, Sekitar 30 menit setelah meninggalnya Soeharto pukul 13.10 WIB, Presiden SBY langsung memberlakukan hari berkabung nasional selama tujuh hari. Keputusan tersebut diumumkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi.di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (27/1). Hari berkabung nasional dimulai Minggu ( 27/1) hingga Sabtu, 2 Februari.

Sekitar dua jam kemudian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa kembali menegaskan keputusan itu. Dikatakan, Presiden SBY menginstruksikan agar kantor pemerintahan dan kantor perwakilan RI di luar negeri mengibarkan bendera setengah tiang hingga 2 Februari.

"Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 1990, SBY selaku Kepala Negara meminta seluruh kantor pemerintahan dan perwailam di luar negeri mengibarkan bendera setengah tiang dari 27-2 Februari," kata Hatta Radjasa dalam jumpa pers di Kantor Sesneg, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Tiga personel Polisi Militer kemarin juga langsung menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di depan Istana Negara, Jl Veteran, menjadi setengah tiang. Saat upacara penurunan bendera menjadi setengah tiang, arus kendaraan distop sementara waktu. Setelah selesai, lalu lintas kembali normal.

Namun keputusan Presiden SBY itu ditentang oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta sejumlah korban pelanggaran HAM semasa Orde Baru. Mereka menolak mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan bagi wafatnya Soeharto.

Dalam pernyataan sikap dibacakan di Kantor Kontras, Minggu sore, korban pelanggaran HAM juga menolak upacara resmi kenegaraan untuk Soeharto, mengingat statusnya sebagai terdakwa yang belum terkoreksi melalui proses hukum yang sah.

"Harusnya tidak ada pemakaman resmi kenegaraan, seperti yang dilakukan Chile terhadap diktator Agusto Pinochet, yang saat meninggal status hukumnya tidak berbeda dengan Soeharto," kata Usman Hamid, Koordinator Kontras.

Seperti diketahui, Pinochet dimakamkan hanya dengan pemakaman kemiliteran dan Presiden Chile saat itu menolak untuk hadir.

Bagi para korban, pemberlakuan hari berkabung dan pengibaran bendera setengah tiang dianggap bentuk pelecehan bagi nasib mereka yang menunggu keadilan.

"Sudah berkali-kali keluarga korban Peristiwa 12 Mei meminta agar tanggal itu menjadi hari berkabung nasional, atau Suciwati (istri aktivis HAM Munir SH) meminta agar tanggal kematian Munir menjadi hari aktivis HAM, semua tidak dikabulkan, Pemerintah harus hati-hati dalam penetapan hari berkabung ini," papar Usman.

Gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto juga merupakan salah satu hal yang ditolak para korban, sampai status hukum Soeharto ditetapkan. "Dia jelas-jelas terdakwa, bagaimana bisa disebut pahlawan," tegas Usman.

Korban yang mewakili berbagai peristiwa pelanggaran HAM semasa Orde Baru itu antara lain peristiwa '65, peristiwa Talangsari (Lampung), kasus Tanjung Priok, dan Kasus 12 Mei 1998. Mereka berkumpul untuk kembali menuntut agar pemerintah segera memroses keadilan yang mereka tuntut. Dengan meninggalnya Soeharto, para korban berharap pemerintah tidak serta merta mengubur kasus itu. "Kami keberatan kalau kasus hukum ini diabaikan," ujar salah seorang korban peristiwa '65, John Pakasi yang dipenjara selama 12 tahun tanpa melalui persidangan.

Mengenai pemberian maaf terhadap Soeharto, para korban tidak satu suara, ada yang menyatakan dapat memaafkan dengan catatan kasus hukumnya terus diproses, dan ada yang tetap mendendam. "Secara pribadi, saya sangat sulit memaafkan Soeharto karena terlalu besar dosa dan kejahatannya," kata Bejo Untung, Ketua Yayasan Korban Pembunuhan '65, yang dipenjara sembilan tahun tanpa proses persidangan.

Para korban berharap, meninggalnya Soeharto dapat menjadi wake up call (panggilan bangun tidur) bagi pemerintah untuk mempercepat proses hukum Soeharto. Usman Hamid menyebut bahwa keadilan yang diinginkan lebih dari sekadar menghukum pelakunya, tapi juga melakukan kewajiban terhadap korban, baik rehabilitasi maupun pemberian kompensasi.

jbp/aco/ant

http://www.surya.co.id/web/index.php/Umum_-_Politik/7_Hari_Berkabung_Kontras_Menentang.html

Benderaku terlalu mahal untuk dikibarkan hari ini

2008-01-28T15:24:00.000-08:00

Oleh: Djadi Tjahjono

Tadi pagi sebelum berangkat kerja aku sempat jalan jalan di sekitar rumahku, dan aku melihat sebagian tetangga sudah mengibarkan Bendera setengah tiang.

Aku tidak tahu apa motif mereka mengibarkan Bendera. Apakah karena terlalu berduka karena wafatnya "Bapak Pembangunan", mematuhi Intruksi Pemerintah untuk berkabung selama 7 hari, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Entahlah, apapun motifnya itu hak mereka dan aku sangat menghargai.

Sesampai dirumah aku berpikir, sebaiknya aku ikut mengibarkan Bendera atau tidak? Dan aku memutuskan untuk tidak ikut mengibarkan Bendera. Kemudian aku berpikir lagi apakah
pantas? Aku rasa tidak mengibarkan Bendera jauh lebih pantas daripada aku mengikuti keinginan isengku untuk mengibarkan bekas Celana Kolorku yang sudah berubah fungsi menjadi Kain Pel, karena kalau aku ikuti keinginan isengku bisa menyinggung perasaaan tetangga yang mengibarkan Bendera. Salah satu pertimbangan ku untuk tidak mengibarkan Bendera setengah tiang adalah, aku takut Benderaku menjadi robek / pudar apabila dikibarkan selama 7 hari sehingga nanti pada saat 17 Agustus menjadi kurang layak berkibar. Aku merasa Bendera ku yang dibeli oleh istriku seharga Rp 20.000,- terlalu mahal untuk dikibarkan hari ini.

Seandainya nanti sore Pak RT datang kerumah dan menyarankan untuk mengibarkan Bendera, terpaksa aku harus berbohong. Aku akan beralasan bahwa aku sudah mencari Bendera di lemari tetapi tidak ketemu, dan saat ini sedang tanggung bulan sehingga aku tidak memiliki cukup uang untuk membeli Bendera. Pak RT ku yang kebetulan orang Jawa pasti tahu bahwa saya sedang berbohong, tetapi aku yakin beliau pasti lebih suka jawaban itu daripada aku berkata jujur seperti ini : Pak, Bendera saya masih ada tapi saya merasa sayang untuk dikibarkan hari ini, jadi mohon maaf terpaksa saya tidak bisa memenuhi anjuran bapak. Kalau tidak salah berbohong yang seperti ini disebut Goroh Sembodo.

Semoga saja tetanggaku yang sedang mengibarkan Bendera juga bisa menghargai hak ku untuk menyimpan Benderaku agar awet atau semoga saja ada saudara saudara RKB yang berkenan untuk mengirimkan Bendera sehingga aku tidak harus membohongi Pak RT. Karena Sekali lagi Bendera Seharga Rp 20 ribu milik pribadi ku sangat berharga dan terlalu mahal untuk dikibarkan hari ini.

Salam hangat

djadi_tj

Karma Politik Soekarno-Soeharto

2008-01-28T15:11:00.000-08:00

SUARA PEMBARUAN DAILY

THE GLOBAL NEXUS

Karma Politik Soekarno-Soeharto

Christianto Wibisono

Minggu kemarin pukul 13.20 ketika berada di Pacific Place Mall saya menerima telpon dari kemenakan saya bahwa mantan Presiden Soeharto meninggal pada pukul 13.10. Saya teringat ketika saya berbincang dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada Sabtu (19/1) dan berkesempatan menjenguk dari balik kaca jendela serta menghasilkan kolom Debat Imajiner Soekarno - Soeharto. Kolom ini saya tulis Minggu sore dengan membatalkan rencana penulisan kolom berjudul, Krismon 2008 = Karma Krismon 1998.

Dua mantan Presiden Republik Indonesia meninggal dalam status tahanan politik yang tidak pernah diadili dan dituntaskan. Dua duanya pernah mempunyai pendukung fanatik yang katanya rela berkorban dan mencintai pemimpinnya sampai mati. Tapi pada saat terakhir kekuasaan kedua presiden itu, keduanya akhirnya rela, sadar, dan insaf bahwa fanatisme pendukung yang seolah-olah loyal belum tentu bisa diandalkan. Lagipula seandainya keduanya melawan secara fisik pasti akan menimbulkan bentrokan militer antara yang pro dan kontra.

Dalam hal Bung Karno, jika pada 1965 secara sadar Bung Karno mau bertahan dan melawan Soeharto ia bisa mengerahkan AURI untuk bila perlu membom Kostrad di mana Soeharto bermarkas dan pasukan KKO (Marinir) bisa dikerahkan untuk menghadapi Angkatan Darat. Karena waktu itu Angkatan Udara dan Angkatan Laut RI adalah yang terkuat di belahan bumi selatan sebagai alat penekan untuk merebut Irian Barat. Tapi, Bung Karno tidak tega untuk menjerumuskan Bangsa Indonesia dalam perang saudara, dan ia rela mati secara politik.

Dalam tempo empat tahun sejak ia memberikan Supersemar yang dipakai untuk mengkudeta kepresidenan, Bung Karno wafat dalam status tahanan politik.

Soeharto praktis mengalami hukum karma, ketika ia harus merelakan dirinya lengser, karena dikhianati semua loyalis, sehingga tidak mungkin lagi bagi Soeharto untuk maju bertahan. Skenario Supersemar 2, yang sudah diberikan kepada Pangab Jenderal Wiranto waktu itu, tidak akan ampuh menghadapi tekanan global, karena Indonesia berada pada posisi terpuruk yang memerlukan bantuan IMF, sehingga Soeharto tidak mungkin mengandalkan kharisma atau loyalitas yang ternyata semu, palsu dan hampir semua loyalis adalah Ken Arok merangkap Brutus yang tega dan tidak berhati nurani.

Zhao Ziyang adalah korban yang peduli dengan nasib mahasiswa dan berusaha menyelamatkan mahasiswa dari gilasan tank. Zhao sudah mengetahui bahwa Deng Xiao Ping dan Li Peng sudah mengambil putusan untuk membubarkan dan mengusir demonstran dari Tiananmen, dengan kekerasan mematikan. Ia masih ingin mencoba menyelamatkan mahasiswa dengan turun ke Tiananmen menasihati supaya mereka mundur saja.

Harapan mundur itu sia-sia dan Zhao mempertaruhkan posisinya karena dianggap mengkhianati pemerintah dan merangkul mahasiswa mbalelo. Mahasiswa menolak mundur dan sebagian pemimpinnya yang sekarang bermukim di AS menyesal telah mengabaikan peringatan Zhao. Akibatnya, mahasiswa tetap digilas dan Zhao Ziyang tetap dipecat dan berstatus tahanan rumah sampai akhir hayatnya. Pemerintah Tiongkok telah merehabilitasi Zhao Ziyang.

Banyak orang meributkan kalkulasi untung-rugi neraca jasa dan dosa Bung Karno, Soeharto dan Zhao Ziyang. Manusia tidak akan pernah secara utuh, total, dan tuntas membuat neraca jasa dosa seseorang, kecuali Tuhan Yang Maha Tahu. Sebab motivasi seseorang tidak mungkin diketahui oleh orang lain, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang dan alasan serta dorongan putusan politik yang diambil seseorang. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa bisa menembus kesejatian dan kedalaman pikiran dan tindakan seseorang.

Banyak Korban

Bung Karno rela minggir dari politik, tapi sudah terlanjur banyak korban jatuh akibat kudeta dan kontra kudeta G30S. Sarwo Edie dianggap sebagai pelaku lapangan yang melakukan dirty works buat Soeharto. Tapi, Sarwo Edie justru frustrasi karena digusur dari pusat kekuasaan oleh lingkaran dalam Soeharto yang direstui Soeharto sendiri.

Di awal rezim Orde Baru, beredar isu bahwa Sarwo Edie ingin menjadi Nasser yang menggusur Jenderal Najib setelah mengkudeta raja Farouk. Analogi ini keliru, sebab Soeharto menempatkan diri sebagai Nasser dengan langsung melangkahi Jenderal Nasution yang lebih senior, menggantikan Presiden Soekarno. Naiknya Yudhoyono sebagai presiden yang harus menentukan nasib Soeharto merupakan karma berputar, karena Yudhoyono adalah menantu Sarwo Edie, yang frustrasi karena dimarginalkan di zaman Soeharto.

Karma politik berputar ketika Soeharto merasa di-Caesar-kan oleh Habibie dan Habibie sendiri juga akan dikhianati oleh Golkar yang ikut menyatakan tidak bisa menerima pertanggung jawaban Habibie pada Sidang Umum MPR 1999. Skenario balas dendam politik dengan perselingkuhan yang membingungkan rakyat terus berlangsung. Poros Tengah mencegat Megawati dan mengangkat Gus Dur jadi Presiden. Tapi, motor Poros Tengah Amien Rais merasa "dilecehkan" Gus Dur dalam power sharing, padahal sudah mendapat jatah porsi Menteri Keuangan yang strategis. Akhirnya Gus Dur digusur oleh koalisi Amien Rais Megawati.

Yudhoyono baru muncul dan yakin tampil setelah menerima kunjungan Menteri Keamanan Nasional AS Thomas Ridge dengan pernyataan pengunduran diri dan siap jadi presiden.

Jusuf Kalla justru kalah dalam Konvensi Golkar yang memilih Wiranto, bahkan juga tidak memilih Ketua Umumnya sendiri, Akbar Tandjung jadi capres.

Membingungkan

Perselingkuhan politik yang tidak memberikan teladan loyalitas dan solidaritas itu memang sangat membingungkan dan memuakkan. Tidak ada lagi fatsoen, norma, atau etika, dan hati nurani dalam berpolitik, kecuali berselingkuh secara tidak setia satu sama lain dalam konspirasi, kolusi dan intrik demi kekuasaan telanjang belaka.

Para penyerbu kantor PDI-P yang merupakan pelanggar HAM pola berpolitik Orde Baru malah sudah memperoleh impunitas. Sistem politik masih diwarnai kekerasan, persekongkolan dan perselingkuhan politik. Terbunuhnya Munir merupakan bukti bahwa Orde Reformasi ternyata masih memakai cara-cara Orde Baru untuk menyingkirkan lawan politik.

Meninggalnya dua presiden dalam status tahanan politik dan nasib Bung Karno sangat mengenaskan karena watak fasis Orde Baru sangat tidak manusiawi. Sedang Orde Reformasi juga tidak berani tuntas menyelesaikan kasus Soeharto karena sistem politiknya memang masih merupakan warisan Orde Baru, walaupun telah mengalami amandemen drastis dari UUD 1945.

Setiap kali Indonesia berganti presiden maka seolah Indonesia mulai dari nol kembali. Soekarno diganti Soeharto, harus siap mengundang modal asing. Soeharto bercokol 32 tahun dan dianggap sukses, tapi akhirnya Orde Baru bangkrut meninggalkan utang dan kekuatan ekonomi yang impoten dan kurang berdaya saing.

Sekarang, setelah 10 tahun Orde Reformasi, ternyata bangsa Indonesia juga masih lemah karena sistem politiknya adalah "kumpul kebo" antara sistem presidential dan parlementer. Di mana unsur parlemen kemaruk berkuasa model zaman liberal, tapi dengan money politics yang kental bergelimang KKN.

Presiden sudah dibatasi dua masa jabatan, tapi akibat kemandekan Orde Baru maka terjadi vakum capres yang independen, bermoral, berwibawa, dan kompeten untuk memimpin Indonesia. Masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan, kebajikan, dan kebijaksanaan yang berwawasan negarawan dari elite politik. Kontaminasi dengan pola politik manunggal zaman Orla, Orba, dan Reformasi Setengah Matang, akan sangat membahayakan bangsa ini karena dunia sedang menghadapi ancaman krismon global, yang jauh lebih dahsyat dari krismon Asia yang melengserkan Soeharto.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 28/1/08

Berita Kematian Soeharto Dikritik

2008-01-28T15:08:00.000-08:00

Selasa, 29 Januari 2008 | 00:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat pers Veven SP Wardhana menilai media massa baik elektronik maupun cetak berlebihan dalam memberitakan kematian bekas presiden Soeharto. “Tak proporsional dan tidak obyektif,” katanya kepada Tempo di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pers melakukan mistifikasi atas kematian Soeharto dimulai ketika penguasa Orde Baru ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pemberitaan secara umum seragam dan banyak puja puji. Kalaupun berusaha seimbang, sangat sedikit porsinya. “Apalagi televisi, lebih banyak menutup kesalahan dan dosa-dosa Soeharto."

Veven menanggapi porsi dan materi pemberitaan pers seputar kematian Soeharto pada Ahad siang lalu. Ia menuturkan, pemberitaan hampir di seluruh jam tayang televisi dan radio membuat masyarakat tak bisa mendapat informasi reguler yang lain.

"TV dan radio mendominasi ruang publik, apalagi pembawa acaranya juga ahistoris dan apolitis. Terutama di radio-radio yang dikelola anak-anak muda," ujar Veven.

Seharusnya media menyajikan informasi tentang Soeharto dengan proporsional, seperti menampilkan korban kejahatan semasa Soeharto hidup dan kasus korupsi yang belum tuntas. Veven yakin pers memang memilih untuk bersikap lain. "Harus dilacak apakah by design?”

Ia pun mengkritik mayoritas media cetak yang memberikan porsi berlebihan dengan berlembar-lembar halaman khusus. Penyebutan “Pak Harto” dinilai janggal karena tak ada yang menyebut “Pak Kalla, “Pak Yudhoyono”, atau “Bu Megawati.” “Malah ada yang menyebut embel-embel lengkap Haji Muhammad segala," ucapnya.

Pakar komunikasi dari Universitas Indonesia Effendi Gazali khawatir kondisi ini ditunggangi kemunculan semangat Orde Baru. Penegakkan hukum terhadap keluarga dan kroni Cendana bisa mentok. Ini terjadi lantaran elite pers dan politik nasional belum lepas dari pengaruh Soeharto.

“Bayangkan, sekarang semua mengaku di media dekat dengan keluarga Soeharto,” katanya. Padahal kematian Soeharto bisa dimanfaatkan untuk penegakkan hukum, seperti yang terjadi di Chili ketika diktator Jenderal Augusto Pinochet mati.

Pengaruh Soeharto juga tecermin pada pemberitaan pers tentang situasi setelah reformasi. Lalu muncul penilaian kondisi jaman Soeharto lebih baik, misalnya harga beras sekarang lebih mahal. Tapi pers tak memberitakan, situasi sekarang akibat kepemimpinan Seoharto selama 32 tahun. “Masyarakat berpikir sederhana saja, bukan wacana.”

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, pesimistis pengusutan kasus perdata Soeharto berlanjut meski bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Pemberitaan sebagian besar pers menyeret simpati untuk Soeharto. "Terlalu over dosis.”

Peraih Bung Hatta Anti Corruption Award 2004 ini pun memilih tak menaikkan bendera setengah tiang sesuai imbauan pemerintah. “Saya tak merasa ada ikatan kuat dengan yang meninggal,” ucap Saldi di kantornya kemarin.

Dian Yuliastuti | Agoeng Wijaya | Febrianti

Kekurangan pidato Mbak Tutut

2008-01-28T15:03:00.000-08:00

Rakyat kecewa. Ada satu kekurangan dari pidato Mbak Tutut usai prosesi pemakaman. Hanya satu kalimat saja:

"Jika ada hutang-hutang almarhum, harap menghubungi keluarga selaku ahli waris"

Militer juga korban tangan besi Soeharto

2008-01-28T14:56:00.000-08:00

Radio Nederland Wereldomroep

28-01-2008

Semasa hidup, mendiang Soeharto adalah seorang militer dan selama berkuasa, Soeharto juga mengandalkan peran militer. Soal peran militer dalam politik Indonesia semasa Soeharto Orde Baru itu, berikut bisa diikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep dengan prof. Salim Said, pengamat militer Indonesia yang sekarang menjabat dua besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko di Praha. Bagaimana prof. Salim Said melihat hubungan erat Soeharto dengan militer?

Salim Said [SS]: Begini, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru yang dipimpin presiden Soeharto itu, secara formalnya itu dibikin oleh tentara, khususnya Angkatan Darat melalui dalam seminar Angkatan Darat kedua di Bandung pada bulan Agustus tahun 1966. Jadi Orde Baru itu, sebuah Orde sebuah pemerintahan yang didisain oleh Angkatan Darat tentara.

Tetapi dalam perjalanannya perlahan-lahan Soeharto mengambil alih semua kendali, semua inisiatif, sehingga sebenarnya tentara justru dikuasai oleh Soeharto. Tidak lagi memainkan peranan inisiatif seperti ketika membentuk pemerintahan Orde Baru itu.

Jadi korban pertama sebenarnya atau korban terpenting dalam otoriter Soeharto adalah tentara oleh sebab itu saya selalu meragukan apakah betul dwifungsi itu berjalan di bawah Soeharto. Tidakkah tentara hanya menjadi alatnya Soeharto. Itu pertanyaan saya selama ini.

Tentara Diperalat Soeharto

RNW: Dan Pak Salim Said berhasil menemukan jawabannya?

SS: Saya merasa, saya cenderung untuk mengatakan bahwa tentara hanya akhirnya diperalat oleh Soeharto. Sebab begini. Semua orang yang berkuasa atau naik ke singgasana kekuasaan dengan dukungan tentara itu sadar betul bahwa yang bisa menjatuhkan dia hanya tentara. Bukan kekuatan di luar tentara. Oleh sebab itu Soeharto cepat-cepat mengatur supaya tentara bisa beliau kuasai, sehingga tidak menjadi ancaman lagi, bagi kekuasaan beliau.

RNW: Dan itu terlihat dari berbagai wakil presiden yang tampil, mendampingi Soeharto, yang paling mencolok adalah tampilnya Try Sutrisno ya? karena waktu itu, namanya langsung diajukan oleh Mabes ABRI kan?

SS: Itu sebenarnya di zaman Benny Moerdani, ada usaha di Mabes ABRI untuk supaya tentara itu punya peranan. Tidak semata-mata menjadi alatnya Soeharto. Tetapi Soeharto sudah terlalu kuat, sehingga Benny pun berhasil dilumpuhkan oleh pak Harto dan disuruh timbang trima sebelum masanya berakhir sebagai panglima ABRI.

RNW: Walaupun demikian ternyata TNI masih memberi gelar Jenderal Besar juga kepada Soeharto. Ini kan bukan rekayasa to, Pak?

SS: Saya tidak tahu apakah itu rekayasa apa tidak. Tapi itu menurut saya tidak terlalu relevan, itu menjadi simbul saja, tidak mengubah kenyataan bahwa Soeharto menguasai tentara. Kalau anda ada di Jakarta tahun-tahun itu, saya maksudkan sejak tahun 1974 sampai jatuhnya Soeharto, kontrol Soeharto itu nyaris sempurna. Sehingga misalnya, ada posisi-posisi penting di sekitar kota Jakarta itu tidak bisa diangkat oleh Mabes ABRI, tanpa persetujuan Soeharto. Bahkan Soeharto yang mengambil inisiatif.

Misalnya kedudukan Komandan Kopassus, kedudukan Panglima Kodam Jaya, kedudukan Pangkostrad, kedudukan Panglima Siliwangi, kedudukan Panglima Sriwijaya,karena daerah-derah itu dianggap bumper oleh Jakarta, itu harus dengan persetujuan Soeharto. Atau kadang-kadang Soeharto yang menentukan. Termasuk Komando Resort Bogor, itu harus dengan persetujuan Pak Harto, atau calon dari Pak Harto.

Hukuman Try Sutrisno

RNW: Tetapi ketika Try Sutrisno tampil sebagai Wakil Presiden itu kan faitakomplinya Harsudiyono Hartas.

SS: Ya, ada faktor itu. Tapi itulah sebabnya mengapa Pak Try Sutrisno itu tidak pernah mendapat kepercayaan dari Pak Harto. Anda masih ingat, Pak Harto pernah sakit tahun berapa itu, ada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur. Pak Harto tidak mempercayai pak Try untuk ke sana. Pak Harto malah menunjuk Ali Alatas sebagai Menlu untuk mewakili Presiden.

Di Jakarta waktu itu orang melihat, adalah hukuman pak Harto kepada Try Sutrisno, yang dianggap lebih dekat ke Benny Moerdani, Mabes ABRI waktu itu, dari pada kepada pak Harto sendiri. Padahal sebenarnya karirnya Try Sutrisno itu menonjol, karena pak Harto memproyeksikan dia, dan karena dia pernah jadi ajudan pak Harto.

RNW: Lalu bagaimana bisa dijelaskan tampilnya Habibie.

SS: Begini. Habibie itu pada mulanya harus dilihat sebagai satu dari beberapa anak Pak Harto. Anak Pak Harto itu kan macam-macam kesenangannya. Ada yang senang jalan tol, ada yang seneng pabrik mobil, ada yang seneng televisi. Ada macam-macam. Salah satu anaknya Pak Harto itu adalah Habibie yang seneng kapal terbang.

Kebetulan, Pak Harto pada tingkat itu sudah merasa, sudah sampai tingkat berfikir monumental, ingin meninggalkan sesuatu yang monumental di Indonesia. Dalam rangka itulah beliau melihat Habibie sebagai pelaksana dari impian monumental itu. Ya bentuknya pabrik kapal terbang itu. Begitulah kita harus melihat Habibie.

Nah, Habibie kemudian ditunjuk oleh Pak Harto sebagai wakil presiden. Tetapi ini tidak mengubah pandangan Soeharto bahwa dia itu tidak lebih daripada filler, mengisi sebuah tempat yang harus diisi secara konstitusional, yakni kedudukan wakil presiden, bukan dipersiapkan menggantikan Soeharto.

Nah, siapa yang dipersiapkan menggantikan Soeharto? Menurut pengamatan politik saya waktu itu adalah mbak Tutut, putri tertua beliau yang perlahan-lahan dijadikan ketua Golkar, dijadikan menteri sosial, nanti di Munas Golkar akan jadi ketua umum Golkar, dan kemudian jadi calon presiden dengan alasan, beliau ketua partai terbesar.

Nah rencana ini gagal karena terjadi demo-demo, krisis moneter, dan Pak Harto turun. Tentu anda akan tanya, kenapa Habibie kemudian tidak akur dengan Pak Harto setelah Pak Harto turun. Sampai datang mengunjungi Pak Harto yang sakit pun, Habibie tidak bisa dekat kepada Pak Harto, dan tidak ditemui oleh keluarga Pak Harto. Jawabannya jelas: Pak Harto kecewa kepada Habibie, karena Pak Harto ingin, ketika beliau mundur sebagai presiden, Habibie juga mundur. Habibie berpikir lain. Berpikir konstitusional.

Nah, beliau menurut pasal 8 UUD itu menggantikan presiden yang mundur. Ini yang tidak disenangi oleh Pak Harto. Ini yang tidak disenangi oleh keluarga Pak Harto. Dalam rangka itu, mereka melihat Habibie, yang dianggap anak oleh Soeharto, itu telah mengkhianati Soeharto. Begitulah kira-kira.

Korban Soeharto

RNW: Kembali ke masalah tentara tadi Pak Salim Said. Jadi anda mengatakan bahwa tentara merupakan korban Soeharto, ketika di berkuasa? Dan gelar Jenderal Besar itu tidak ada artinya. Tapi toh sekarang dalam pemakaman itu, tentara berperan besar, karena mereka merasa bahwa ini adalah Jenderal Besar, Jenderal TNI. Bagaimana ini?

SS: Ya mereka berperan besar itu secara protokoler. Artinya ada tidak adanya Jenderal Besar itu, Soeharto kan mantan presiden, seorang pejuang dari tahun 1945, pernah menjadi Panglima Kostrad, pernah jadi KSAD, pernah menjadi Pangab, ya normal-normal saja. Juga pemakaman Pak Nas kan juga begitu dulu. Jadi artinya tidak ada yang istimewa di sini.

RNW:Tapi menurut Pak Salim Said bagaimana? Sampai pada saat-saat terakhir pun peran Soeharto masih besar kayaknya di Indonesia.

SS: Saya kira tidak besar. Dalam pengertian berpengaruh, tapi artinya adanya beliau di situ, membuat banyak orang sungkan, membuat banyak orang tidak berani untuk berbicara yang dianggap merugikan beliau.

Karena beliau ini, banyak orang yang berhutang budi pada beliau. Jangan lupa, ketua DPR kita itu, Pak Agung Laksono yang terakhir ini banyak bicara minta supaya Soeharto dimaafkan, adalah masih menterinya Pak Harto dulu. Dan banyak sekali elit-elit Orde Baru itu, termasuk Akbar Tandjung, itu sekarang menjadi orang berpengaruh. Jadi kita harus melihat ini faktor psikologis.

Zaman Baru

RNW: Tapi toh tidak mendapat sambutan, imbauan-imbauan mereka?

SS: Ya karena di dalam masyarakat sudah tunggu kekuatan dan sikap kritis terhadap Soeharto. Ini satu tanda yang baik bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Orang boleh membela Soeharto. Tetapi juga boleh menyerang Soeharto, menuntut Soeharto untuk diadili. Ini artinya masyarakat Indonesia mulai sehat.

RNW: Di situlah posisi yang saya kira cukup peka dan licin yang dihadapi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana Pak Salim Said menganalisa posisi dan sikap SBY dalam hal ini?

SS: Ya, itulah, Bapak SBY kita ini, seorang yang sangat santun, seorang yang sangat peka terhadap perasaan orang di sekelilingnya, beroperasi, bekerja dalam suasana masyarakat seperti ini. Bahwa dengan masih hidupnya Pak Harto sampai hari Minggu lalu, kita belum seluruhnya selesai melakukan transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan yang sangat penting hari ini, sejak meninggalnya Pak Harto, kita sebenarnya memasuki sebuah zaman baru.

Mudah-mudahan zaman ini menyadarkan orang bahwa sesuatu yang baru telah lahir di Indonesia. Kita betul-betul sudah putus hubungan kita dengan masa lalu. Baik masa Orde Baru, maupun masa sebelumnya. Karena orang penting terakhir Indonesia, yang sebenarnya Angkatan 45, dan juga berkuasa selama sekian puluh tahun di Indonesia adalah Pak Harto.

Sekarang pemimpin kita adalah anak-anak muda, dalam pengertian lahir jauh setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi Indonesia betul-betul sekarang tidak lagi dibayang-bayangi oleh angkatan founding fathers, tapi betul-betul kita telah memilih sendiri anak-anak yang lahir jauh setelah itu, dan mereka mendapat kekuasaan karena dipilih rakyat, bukan karena mereka orang penting yang karismatik yang berjasa di jaman revolusi.

Kata Kunci: militer, republik ceko, salim said, soeharto, zaman baru

http://www.ranesi.nl

In death, Suharto cheats justice

2008-01-28T07:34:00.000-08:00

Jan 28th 2008 | BANGKOK
From Economist.com

The ex-dictator's deathbed saga finally ends in Indonesia

FOR weeks, Indonesia's former dictator, General Suharto, had been lingering on his deathbed in a hospital in Jakarta, attended by a team of doctors and a scrum of reporters. Some of the country's 226m people, meanwhile, debated his legacy: was he a nation-builder or a plunderer of the nation's wealth? A bringer of stability or a murderous destroyer of liberty? As his life ebbed away, the enigmatic ex-soldier who had ruled with a rod of iron for 32 years until 1998 was visited by two fellow retired autocratsMalaysia's Mahathir Mohamed and Singapore's Lee Kuan Yewwho, naturally, emphasised his achievements as a statesman and staunch anti-communist. At last he died on Sunday January 27th, aged 86.

His burial, in line with Muslim tradition, took place the next day. Tens of thousands lined the streets as his body was driven through the royal city of Solo in central Java, to the family mausoleum. Born in 1921 when Indonesia was still a Dutch colony, Mr Suharto was officially recorded as being the son of peasant farmers, although rumours suggested that he might have been the illegitimate son of a Javanese aristocrat or perhaps a wealthy businessman.

Mr Suharto joined the colonial Dutch army, then served under the occupying Japanese forces in the second world war, after which he fought for independence. In 1965 he shoved aside the then president, Sukarno, after the murders of six army generals in what was later officially claimed to have been a communist plot. Whatever the truth, Mr Suharto used it as an excuse to launch a bloody crackdown on communists, Sukarno supporters and anyone else in his way. Hundreds of thousands were slaughtered.

From then on all dissent was crushed in the name of stability and economic progress: Mr Suharto named himself the "Father of Development". For a while it seemed to work as economic growth accelerated, roads and factories were built, foreign investment flowed. A hugely disparate archipelago of tens of thousands of islands, which had seemed at risk of shattering, was united.

However, behind a façade of modernity and mock democracy Mr Suharto was creating a mafia state, with himself as godfather, built on patronage, corruption and repression. Separatist movements in Aceh, Papua and especially that in East Timor, a former Portuguese colony which Mr Suharto had invaded in 1975, were repressed with exceptional brutalityagain, the body-count ran into the hundreds of thousands.

By the 1990s the rot was obvious. Mr Suharto's former backers in the West regretted praising him so effusively. With the 1997 Asian crisis the whole decayed structure collapsed. Amid street protests and a plunging economy, Mr Suharto was forced to resign the next year. The survival, however, of many of his cronies ensured he was never brought to justice. He continued to live comfortably in downtown Jakarta, suffering periodic bouts of serious illness that correlated, suspiciously, with spasmodic attempts to prosecute him.

In May 2006 the country's attorney-general dropped all criminal proceedings against the former dictator. A civil case was then launched to try to recover some of the billions that he, his family and his "charities" allegedly looted (which he continued, to the end, to deny). Earlier this month his supporters in parliament urged the dropping of even this case.

By his death Mr Suharto has cheated justice. Like Chairman Mao, the Philippines' Ferdinand Marcos and even Cambodia's Pol Pot, he leaves behind a coterie of diehard supporters with irrational nostalgia for the supposedly golden days of autocratic rule. Indonesia suffered years of chaos and low growth after the collapse of his rotten regime. But recently democracy and civil society have begun to blossom, the public finances have been repaired, a peace agreement has been struck to end Aceh's separatist conflict and the country has come to terms with the loss of East Timor (now independent Timor-Leste). Progress in curbing corruption and reforming broken state institutions has been ploddingly slow but the country seems to be heading in the right direction. Although some did well out of the Suharto regime, Indonesia today is, overall, a freer and more prosperous place than it was under his rule.

Pembebasan dari obsesi Soeharto

2008-01-28T07:32:00.000-08:00

Aboeprijadi Santoso

Barangkali tak ada episode pemberitaan media Indonesia yang begitu
memuakkan seperti peliputan, terutama media elektronik, seputar
Soeharto semasa di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jalan Kyai Maja,
Kebayoran Baru, sejak awal sampai pertengahan Januari 2008 yang lalu.
Memuakkan? Betapa tidak. Dari hari ke hari, detil rahasia media
pasien Soeharto dijadikan santapan publik seolah dia manusia ajaib,
dewa, yang tak kunjung mati. OK, Soeharto seorang mantan presiden,
tokoh publik yang kontroversial, sebutlah seratus alasan lagi tapi
sulit bagi saya untuk memahami seorang Soeharto menjadi kepala berita
selama hampir 20 hari berturut-turut.

Lebih dari pada itu, media dengan sengaja atau pun tidak, telah
memberi peluang besar pada kepentingan elit politik untuk menggiring
suasana menjadi ke arah perasaan iba kolektif yang bermuara pada
upaya pemaafan dosa dosa HAM Soeharto. Dengan demikian, media tsb
sekaligus kembali menunjukkan keakraban hubungannya dengan Soeharto.
Tak satu pun media bersedia menyebutnya dengan sekadar "Soeharto".
Penyakit negara Orde Baru yang mewajibkan menyebutnya dengan
sapaan "Pak", "Mantan Presiden" dsb itu hidup kembali lengkap dengan
penuh gelora daMaka Pramoedya Ananta Toer kurang lengkap bila
menjuluki periode reformasi sebagai Orde Baru Baru. Pram seharusnya
pun menambahkan kualifikasi: inilah media Orde Baru Baru.

Kini Soeharto, Jenderal Besar itu sudah mati. Jenderal Besar yang
dianggap berjasa besar sebagai Bapak Pembangunan besar yang menjebak
kita pada sejarah pembunuhan besar, keruntuhan ekonomi besar,
kleptokrat besar itu sebentar lagi pun akan dimakamkan dengan
kebesaran. Soekarno dan Soeharto meninggalkan kita dengan
kontroversi, tapi Soekarno dikubur tanpa menyandang beban hukum yang
tak tuntas, sedangkan Soeharto masuk liang lahat dengan mewariskan
preseden buruk suatu negara yang elitnya mau menghormati bekas bosnya
dengan mengorbankan kepastian dan pembelajaran hukum bagi warga,
masyarakat dan bangsa.

Untung periode diantara kedua episode tsb, yaitu antara sakitnya
Soeharto yang berkepanjangan di RSPP Jakarta sampai saat tutup
usianya, sempat memberiku sebuah pembebasan. Sebelas januari malam
ketika spekulasi seputar ajal Soeharto meningkat, saya menyempatkan
melihat sendiri suasana dan ulah media di RSPP Kyai Maja. Cukup
sekadar menyaksikan, melihat, merekam dan berbincang sana dan sini
beberapa jam, lalu saya pulang. Esok paginya saya hengkang ke Aceh.

Seminggu di Aceh terasa seperti suatu pembebasan. Tak seorang pun di
sana berbicara tentang Soeharto. Kalau pun menyinggung soal Harto,
diskusi sekadar pas pasan saja. Media tentu saja memberitakannya,
tapi cukup seadanya. Kecuali sebuah demo yang menuntut Soeharto
diadili, Jenderal Besar itu tak menjadi isu besar. Soeharto tak
mencuat, sungguh menyenangkan. Inilah Aceh baru, ini baru Aceh. Aceh
punya masalah sendiri, dan pantaslah dia sibuk dengan dirinya
sendiri. Lebih membahagiakan bergadang dan bertukar pikiran dengan
kolega Bintang, Hotli, Meji dll di Lamlagang, di KBN Antara, atau
dengan Firmansyah di Rex dan dengan Farid, Riesman, Raihan di Ulee
Kareng ketimbang sumpek obsesi Soeharto di Jakarta dan di RSPP Kyai
Maja.

Kembali dari Banda Aceh, beruntung masih menghirup pembebasan lagi.
Kali ini bersama kolega Andreas dan Eva, kami ke Bangkok mengikuti
konferenhsi dinamika media di Asia. Berdiskusi tentang Aceh, pers
Indonesia, situasi konflik di Nepal, Sri Langka dan seputar kekuatan
baru Cina dan India. Jelas lebih memperkaya wawasan ketimbang
berkutat lagi lagi seputar Soeharto.

Baru tiba di Jakarta, selagi jalan di Ciputat, Hp-ku berdering:
Soeharto mati! Ah lagi lagi Soeharto, tapi kali ini dia betul betul
pergi. Jadi toh sebuah pembebasan.

Soeharto telah pergi tanpa mempertanggungjawabkan ratusan ribu yang
pernah jadi korbannya, Timor Timur dan Aceh yang pernah dicincangnya,
dan kleptokrasi yang jadi prestasi besarnya. Hanya satu hal yang
sesalkan: BJ Habibie menciptakan anti-klimaks. Habibie, presiden
terpendek masa bhaktinya itu pernah mencatat pretasi terbanyak. Pers
yang bebas, Pemilu 1999 yang sukses dan relatif tenang, Timor Timur
yang bebas dan suksesi dirinya yang mulus. Hampir saya angkat topi
untuk Habibie untuk semua itu.

Tapi celakanya Habibie masih pula memerlukan datang dari Jerman untuk
menjenguk jenderal besarnya yang telah merendahkan martabatnya pada
Mei 1998. malah Habibie masih direndahkan keluargta Soeharto dengan
dibiarkan menunggu berjam-jam, untuk kemudian menyampaikan supaya
Soeharto dimaafkan. Anti klimaks ini membuat saya batal angkat topi.

Soeharto besok dimakamkan di Astana Giribangun. James Siegel,
antropolog Cornell itu, pernah menulis bahwa makam yang disiapkan
jauh sebelum sang penghuni masuk kesana, sebenarnya berfungsi untuk
memperlihatkan bahwa dia telah ada sebelum mati dan tetap ada setelah
sekarang benar benar mati. Monograph James Siegel perlu disimak
kembali, tapi saya mjenangkapnya seolah-olah Pak James ini mau
menyampaikan pesan: kok mau ya orang Indonesia disuruh hormat secara
abadi kepada orang sebelum dan sesudah dia bermukim di makam di
puncak gunung dekat Sala itu. Mengapa iya?

Jenazah Soeharto dilepas dengan tradisi Jawa

2008-01-28T07:27:00.000-08:00

www.suarapembaruan.com

[JAKARTA] Pelepasan jenazah mantan Presiden Soeharto di kediaman Soeharto, Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus) dilakukan dengan prosesi militer dan adat Jawa. Upacara pelepasan jenazah dilakukan pada Senin (28/1), tepat pukul 07.00 WIB.

Upacara pelepasan jenazah di kediaman Soeharto dipimpin oleh inspektur upacara Ketua DPR Agung Laksono dengan komandan upacara Kolonel Saptono, selaku Danrem Wijaya I Jakarta Timur. Setelah Agung Laksono memberikan sambutan pelepasan, keluarga melakukan tradisi "Brobosan Peti Jenazah" atau "Terobosan Peti Jenazah".

Dalam adat Jawa, tradisi melewati bawah peti jenazah bermakna sebagai penghormatan terhadap keluarga. Upacara itu dilakukan oleh seluruh keluarga Soeharto, mulai dari anak, menantu, cucu hingga cicit. Mereka melewati peti jenazah sebanyak tiga kali searah jarum jam.

Setelah itu, anak sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) memecahkan piring, kelapa, dan kendi di halaman rumah. Seluruh keluarga mengenakan baju hitam. Sekitar pukul 07.10 WIB, peti jenazah dibawa keluar dari dalam rumah menuju mobil jenazah.

Sebanyak delapan orang mengusung peti jenazah. Di depan peti jenazah, sebanyak sepuluh orang membawa gendang, karangan bunga, dan foto berjalan perlahan menuju mobil jenazah.

Seluruh pasukan, sebanyak 12 pleton atau 450 pasukan, berjajar rapih di sepanjang Jalan Cendana. Mereka berpakaian kedinasan lengkap, terdiri dari sembilan pleton TNI dan tiga pleton Polri.

Sekitar pukul 07.20 WIB upacara selesai. Saat iring-iringan mobil jenazah dan bus keluarga sebanyak lima bus keluar jalan Cendana, masyarakat yang berdiri di trotoar melemparkan bunga tabur ke jalan yang akan dilalui mobil jenazah dan juga ke arah mobil jenazah.

Jenasah mantan Presiden Soeharto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 08.18 WIB. Jenazah dibawa mobil Mercy MB 100 dari Garnisun dengan nomor 6703. Rombongan pengantar, termasuk keluarga diangkut dengan lima bus pariwisata ditambah bus-bus TNI dan mobil-mobil pribadi. Jenazah sempat berhenti sebentar di pintu gerbang masuk landasan. Wartawan mengira jenazah diturunkan dari mobil dan diusung menuju pesawat Hercules VIP A 1341. Ternyata, jenazah diantar mobil hingga pesawat dan baru diturunkan dan diusung enam anggota TNI dari Kopasusus, Marinir, Paskas, dan Brimob.

Jenazah yang diselimuti bendera merah-putih dimasukan perlahan-lahan-lahan lewat pintu belakang sebelah kiri, tepat pukul 08.27 WIB. Tetapi, pesawat pengangkut jenazah tidak langsung berangkat karena harus menunggu dua pesawat yang mengangkut rombongan keluarga, yaitu Pelita Air dan Trans Wisata take off pada pukul 08.39 WIB dan pukul 08.41 WIB. Sedangkan Hercules VIP A 1341 baru take off pukul 08.43 WIB. [L-10/M-16/A-21]

Sejarawan Minta Buku Sejarah Dikaji Kembali

2008-01-28T07:25:00.000-08:00

Senin, 28 Januari 2008 | 16:58 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Sejarawan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Adaby Darban menyerukan buku pelajaran sejarah di sekolah perlu dirvisi. Terutama materi tentang "Serangan Oemoem 1 Maret" 1948 di Yogyakarta.

Dalam buku-buku sejarah, Soeharto menyatakan dirinya sebagai pemrakarsa serangan tersebut. "Kita pernah mempermasalahkan pernyataan tersebut," kata Adaby di Yogyakarta pada Senin (28/1).

Untuk mengungkap kebenaran pernyataan itu, sejarawan mendatangkan saksi sejarah Marsudi, seorang bentara (kurir) Sultan Hamengku Buwono IX. "Pemrakarsa serangan itu adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX," katanya.

Menurut Adaby, saat itu Soeharto merupakan tentara di lapangan di sektor barat dan bukan sosok yang mengambil inisitif penyerangan. Pada saat itu Sultan Hamengku Buwono IX mendengar radio Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi dan berada di bawah NICA (Nederland Indian Civil Administration).

Setelah mendengar kabar itu, Sultan punya gagasan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada berupa gerakan untuk mengambil Yogyakarta. Gagasan ini disiarkan melalui radio lewat Wonosari, Gunungkidul ke Sumatera Barat yang dikomandani oleh Syafruddin Prawiranegara. Kabar ini diteruskan hingga ke Aceh, Thailand, dan India.

Adaby mengatakan, gagasan ini kemudian disampaikan kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman yang menyetujui gerakan tersebut. Lalu Jenderal Sudirman mengutus Soepardjo Roestam bertemu Sultan yang berakhir dengan persetujuan waktu penyerangan. "Soeharto kemudian mendapatkan tugas di lapangan yaitu di sektor barat," katanya. muh syaifullah

Lagu pengiring pemakaman Soeharto yang gawat

2008-01-28T07:22:00.000-08:00

Waktu pemakaman Soeharto, backsoundnya seperti ini:

"Telah gugur pahlawanku...gugur satu tumbuh seribu".

Wahhh...gawat tuh. Kalau satu "pahlawan" ini saja sudah bikin menderita jutaan rakyat Indonesia, bagaimana kalau "pahlawan" seperti ini tumbuh seribu.

diki umbara

-------------------------------

Komentar:

Kalau di kampungku, digelar pengerekan bendera merah putih satu tiang penuh, dengan diiringi lagu "Sorak-Sorak Bergembira...Bergembira Semua...."

Mbak Tutut meratapi mayat Soeharto

2008-01-28T07:09:00.000-08:00

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, left, and the eldest daughter of Suharto, known as Tutut, next to Suharto's body at his residence in Jakarta on Sunday. (Setpress-Abror Rizky/Reuters)

Pernyataan AJI Bandung pada peliputan media atas kematian mantan Presiden Soeharto

2008-01-28T07:05:00.000-08:00

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN KOTA BANDUNG (AJI Bandung)
Sekretariat : Jalan Aceh 56 Bandung
Telp / Fax : 022 4261548
e-mail : ajibandung@yahoo. com

Bandung, 28 Januari 2008

No : 002/AJIB-Sekre/ Statemen/ I/2008
Hal : Pernyataan AJI Bandung pada peliputan media atas kematian mantan Presiden Soeharto

Kepada Yth,
Jurnalis di seluruh Indonesia
(untuk disiarkan)

Salam Independen!

AJI Bandung ikut berbelasungkawa dengan meninggalnya Presiden Ke-2 Indonesia, Soeharto.

Jurnalis histeris melihat kejadian Soeharto sakit dan akhirnnya meninggal sehingga menafikan profesionalisme dan etika sebagai jurnalis. Contohnya, tontonan perkelahian antar jurnalis di lobi RSPP, lalu aksi dorong-mendorong yang memecahkan kaca di lobi dan kesalahan data dalam pelaporan.

Perilaku jurnalis tidak profesional itu tidak hanya merugikan publik yang ingin mendapatkan informasi dengan akurat, tapi menghambat publik yang memiliki hak mencari layanan kesehatan atau sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit tersebut.

AJI Bandung menyesalkan ketidakprofesionalan jurnalis tersebut. Dan, menurut kami, hal ini terjadi karena pola rekrutmen yang terlalu sederhana untuk jadi reporter sehingga persoalan teknis dan etika kadang terlewatkan.

Seharusnya desak-desakan yang terjadi selama di RSPP dan di Cendana tidak perlu terjadi jika perusahaan menyediakan peralatan liputan yang layak untuk para jurnalis. Misalnya, untuk jurnalis radio mereka seharusya memiliki boomer untuk merekam suara. Dan, para jurnalis televisi seharusnya memiliki peralatan kamera yang lebih canggih untuk merekam gambar dari jauh.

Karena itu, AJI Bandung meminta manajemen media lebih memperhatikan kebutuhan teknis reporter lapangan serta menjamin independesi redaksi bahkan dari pengaruh pemilik media sendiri, sesuai amanat Undang-undang Penyiaran.

Selain itu, AJI Bandung juga menyesalkan bingkai media massa selama 24 jam terakhir. Konglomerasi media massa di Indonesia telah mengantarkan publik untuk melupakan tragedi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Produk televisi saat ini hanya untuk menonjokan pencitraan positif keluarga Cendana dan cenderung mengesampingkan kasus hukum Soeharto. Ini berarti, reformasi 10 tahun untuk menegakkan hukum telah dibelokkan media massa dalam liputan mereka. Tentu ini bukan bahan pelajaran yang bagus di masa mendatang.

Parade sirkus media massa ini, telah mendorong masyarakat Indonesia tidak kritis terhadap persoalan bangsanya sendiri. Parade sirkus media ini telah menafikan hukum sebagai pilar negara.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung

Agus Rakasiwi

Agus Rakasiwi/Freelancer

081586056397/ 022 70422998
http://agusnews.wordpress.com

Soeharto dan Kebijakan Anti-Tionghoa

2008-01-28T07:02:00.000-08:00

SINAR HARAPAN, 27 Januari 2008

Jakarta - Era kepemimpinan Soekarno, Tionghoa Indonesia menikmati
kebijakan multiras yang mengayomi seluruh golongan dan bulan madu
dengan penguasa. Bahkan salah satu orang terdekat Soekarno adalah Oei
Tjoe Tat yang terakhir menjabat sebagai menteri dalam Kabinet
Dwikora.

Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti
Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula
kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa.
"Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah
kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan
asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri,
Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini
untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
(Baperki)," kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran
Politik.

Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup
perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan
mencabut seluruh kartu pers wartawannya.
"Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh
bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang
berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan
serentak semua media massa Indonesia - yang lolos screening Angkatan
Darat dan diizinkan terbit kembali - melakukan propaganda anti-
Tionghoa dan anti-RRT," tambah Benny.

Lebih jauh ia menjelaskan pada masa Orde Lama, inflasi menggila,
sehingga dengan mudah Orde Baru menimpakan semua kesalahan pada orang
Tionghoa yang dicap sebagai Kolone Kelima, tukang timbun, dan tidak
peduli kepentingan rakyat.

Maka meletuslah kerusuhan anti-Tionghoa yang diiringi penjarahan,
perusakan bahkan pembakaran rumah, toko, sekolah, mobil dan segala
yang berbau Tionghoa. Termasuk unjuk rasa dan penyerangan Konsulat
RRT di Medan, Jakarta, dan Makassar.

Berbagai Larangan

Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan
mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan
militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah
Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar.
Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta
nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima
persen saja.

Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh,
Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan
Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa
terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.

Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan
Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau,
dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu
mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari
Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa
WNA berdagang kebutuhan bahan pokok, Benny menambahkan Juli 1966
Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa
dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk
buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di
kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp
2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan
Madura.

Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya
harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan
dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami
tokonya diambil-alih tentara begitu saja, tanpa proses hukum apapun
dan dibiarkan terlunta-lunta.

Kebijakan Resmi

Orde Baru menerapkan kebijakan melarang segala yang berbau Tionghoa,
mulai dari yang paling ringan seperti ganti nama. Ini merupakan
keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966.
Pengacara kenamaan Yap Thiam Hien mencatat tidak kurang dari 13
dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu.
Mulai dari Kartu Tanpa Penduduk, akta-akta, hingga berbagai rekening
yang jelas memakan biaya tidak sedikit.

Seminar Kedua Angkatan Darat di Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966
dipimpin Mayjen Suwarto memutuskan mengganti RRT menjadi RRC dan
orang Tionghoa menjadi orang China. Keputusan ini dikukuhkan dengan
Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/Preskab/6/1967 tanggal 20
Juni 1967.

Tanggal 6 Desember 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden
(Inpres) No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat
China. Isinya semua upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat
China hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam
ruangan tertutup. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh,
lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai.

Ini disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun
1968 mengenai Penataan Kelenteng. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri
Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan
percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China. Lalu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengukuhkan penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui SKB 01- UM.09.30.80 No.42. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas
mendiskriminasi Tionghoa Indonesia.

Melestarikan Rasialisme

Sepanjang era Soeharto nyaris tiada tahun tanpa tindakan rasial
terhadap Tionghoa, baik yang dilakukan langsung aparat negara maupun
ledakan gerakan massa yang sudah terlanjur disulut sentimen anti-
Tionghoa. Benny mengingatkan huru-hara anti-Tionghoa di Bandung, 5
Agustus 1973.

Pemicunya tukang gerobak Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang
dikendarai pemuda Tionghoa. Lalu Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari)
yang semula unjuk rasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang
Kakuei Tanaka menjadi aksi rasialis terhadap toko-toko Tionghoa di
Jakarta.

Dipicu perkelahian tiga siswa SGO di Solo, 22 November 1980, pecah
kerusuhan anti-Tionghoa yang melebar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa,
hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November.

Menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan bukannya surut, malah menjadi-
janji. Sebut saja di Purwakarta, 31 Oktober-2 November 1995;
Pekalongan, 24 November 1995; Situbondo, 10 Oktober 1996;
Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Sanggau Ledo, 30 Desember 1995 - 2
Januari 1996; Tanah Abang, 28 Januari 1997; Rengasdengklok, 27-31
Januari 1997; Banjarmasin, 23 Mei 1997; Makassar, 15 September 1997
dan masih banyak lagi yang tidak terekam media.

Kerusuhan yang ujung-ujungnya menyasar toko-toko Tionghoa mencapai
puncaknya pada 13-15 Mei 1998 yang dikenal sebagai May Riot di
Jakarta dan sekitarnya.

Percukongan

Benny mengingatkan selain merangkul teknokrat lulusan negara
kapitalis, Soeharto paham yang bisa menggerakkan sektor riil adalah
Tionghoa. Maka ia menjadikan Tionghoa sebagai kroninya, apalagi yang
sudah hopeng (akrab) dengannya sejak menjabat Pangdam Diponegoro,
seperti Pek Kiong dan Liem Soe Liong (Sudono Salim).
"Soeharto menggunakan percukongan. Dari lurah sampai pangdam ada
cukong di belakangnya. Di balik cukong ada pejabat," jelas Benny
lugas.

Jelas Soeharto merepresi hak-hak politik dan budaya kaum Tionghoa,
namun memberi ruang gerak di sektor bisnis. Benny menyebutkan
menggunakan Tionghoa semata sebagai `binatang ekonomi' untuk
kepentingan diri dan kroni-kroninya. (dari berbagai sumber/mega
christina)

AP Sebut Mantan Diktator, CNN si Tangan Besi

2008-01-28T03:51:00.000-08:00

Tribun Timur Makassar - Senin, 28-01-2008

Media Asing Liput Wafatnya Soeharto

KEMARIN, seluruh stasiun televisi meliput khusus wafatnya mantan Presiden Soeharto. Satu hal dari seluruh tayangan itu adalah sebagian besar menurunkan laporan simpati dan keberhasilan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Keberhasilan Soeharto membawa
Indonesia meraih swasembada beras pada 1984 diulas berulang-ulang.

Swasembada beras memang termasuk prestasi terbesar Soeharto. Betapa tidak, ia berhasil mengubah RI dari negara pengimpor beras terbesar dunia menjadi negara yang mampu
menyediakan sendiri beras dan akhirnya juga mampu mengekspor. Sejak kabar kematian diterima stasiun TV sekitar pukul 13.30 WIB, nyaris sepanjang siang hingga malam, stasiun TV seakan berlomba menayangkan jasa-jasa Soeharto.

Itu mainstream media kita. Bagaimana dengan media internasional? Wafatnya Soeharto menghiasi seluruh media internasional. Salah satunya adalah kantor berita Malaysia,
jiran kita, Bernama. Dalam berita yang mereka lansir, Bernama memberi judul tulisannya dengan kalimat Malaysia Loses Close Friend With Suharto's Death (Malaysia Kehilangan Sahabat Dekat dengan Wafatnya Suharto). Pak Harto, oleh media ini, digambarkan sebagai pemimpin Indonesia yang mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, yang dimaklumkan oleh Presiden Soekarno.

Konferensi di Bangkok pada 28 Mei 1966, menurut Bernama, merupakan catatan keberhasilan Soeharto dalam upaya untuk mencairkan hubungan yang panas sejak konfrontasi "Ganyang Malaysia" yang digaungkan Bung Karno. Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohammad, yang sempat menjenguk Soeharto menuturkan, selama masa 22 tahun dia menjabat, ia tidak pernah terlibat masalah dengan Soeharto. Sejumlah masalah kecil yang timbul segera diselesaikan melalui, "kekuatan kepemimpinan Soeharto", tambah Mahathir.

Jika Bernama memberikan pujian, lain halnya dengan kantor berita internasional Amerika Serikat (AS), Associated Press (AP). Kantor berita ini memberi judul tulisannya dengan Former Indonesian Dictator Suharto Dies (Mantan Diktator Indonesia Suharto Meninggal).
Media-media asing tidak menulis dengan nama Soeharto.

Dalam paragraf pertama, AP menulis, "Mantan diktator Soeharto, seorang jenderal yang
menumbangkan gerakan komunis di Indonesia dan melengserkan founding father negara itu dan mengantarnya ke tampuk kekuasaan selama 32 tahun dan membunuh jutaan lawan politiknya, meninggal, Minggu." Berikutnya, sama seperti media-media lainnya, AP lalu menggambarkan secara singkat proses sakit yang diderita Soeharto hingga kemudian pengumuman tentang wafatnya. AP melansir pernyataan ketua Tim Dokter Kepresidenan Marjo Subiandono yang mengatakan, Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB. Penyebabnya adalah kegagalan multiorgan.

Dalam laporan tersebut juga digambarkan Soeharto sebagai seorang pemimpin yang totaliter
yang "menempatkan tentara berada di desa" di negara dengan sekitar 60 ribu pulau tak berpenghuni yang membentang sepanjang 3.000 mil. Soeharto juga dituliskan sebagai
salah seorang pemimpin paling brutal di dunia dan dituduh telah melakukan korupsi.

Namun, kata AP, kesehatan yang buruk membuat dia tidak terjamah oleh pengadilan. AP juga mengutip pernyataan seorang profesor ekonomi dari Universitas Northwestern, Jeffrey Winters. Ia mengatakan, korupsi telah merampas dekade paling jaya Indonesia, dan merusak peluang
terbaiknya untuk beranjak dari negara miskin ke negara kelas menengah.

Yang menarik adalah ulasan soal sejarah Soeharto AP sedikit mengulas tentang hal ini. Kata media itu, "seperti kebanyakan orang Indonesia, Suharto (AP tidak menulis Soeharto) hanya menggunakan satu nama. Dia lahir 8 Juni 1921, dari sebuah keluarga petani di Desa Godean, Provinsi Jawa Tengah.

Sementara media AS lainnya, CNN, menulis dengan berita yang juga cukup keras. Malah, media terkenal ini menulis nama Suharto dengan sangat lengkap termasuk gelar haji yang disandangnya, Haji Muhammad Suharto, dengan menggunakan label "diktator".

Tapi yang menarik adalah penulisan smiling general, yang ditambahkan CNN, memerintah negaranya dengan tangan besi selama tiga dekade. Digambarkan, Soeharto tewas sehari
setelah dokter menyatakan dia tampak membaik. Oleh CNN, Soeharto juga digambarkan
sebagai pemimpin yang memajukan perekonomian Indonesia dan membawa Indonesia sebagai sebuha kekuatan regional kepulauan. Namun, dia juga memerintah dengan tuduhan korupsi yang menimpanya.

"Dia dikenal sebagai smiling general. Dia dapat sangat gembira kelihatannya, tapi di balik senyum itu ada lapisan baja," kata Richard Woolcott, seorang mantan Dubes Australia untuk Indonesia seperti dikutip CNN. "Dalam jangka pendek, dia mungkin dinilai agak keras oleh para pengkritik Australia dan negara lainnya di Barat, tapi dalam jangka panjang, saya menilai sejarawan akan melihat kontribusinya bagi Indonesia sangat positif," ujar Woolcott.

Soehartoisme berkibar, karena reformasi membusuk

2008-01-28T03:48:00.000-08:00

Oleh Dimas

PEMULIAAN kembali kepada sosok Soeharto, di saat penguasa Cendana menghadapi sakratul maut, dan meninggal, kemarin, tak semata-mata kesalahan media dan rakyat. Para ibu rumah tangga yang kesulitan minyak tanah dan tempe, kini mulai berani berteriak: "Enakan zaman Pak Harto!" dan mereka memberikan gambaran sederhana: di masa Orba sandang pangan murah, pekerjaan gampang. Sedangkan era reformasi berubah menjadi era "repotnasi" alias "reforMATI". BBM terus naik mencekik, minyak tanah menghilang, dan harga tahu dan tempe melangit.

Membayangkan seorang Soeharto yang konon memiliki harta Rp270 triliun, dan dengan gagah dulu mengaku "Saya tak punya uang sesen pun di luar negeri " – sementara seorang anaknya yang mau cerai diberitakan punya harta Rp30 triliun dan sibuk dengan istri barunya -- sungguh menyesakkan dada.

Seandainya pemerintah serius menegakkan hukum, membenahi ekonomi negara dan menjadi reformis yang sesungguhnya, tentulah, negara sudah mendapatkan sebagian harta keluarga Soeharto. Yang terjadi adalah sekadar memanggil-manggil, memeriksa, memanggil, memeriksa, memanggil lagi, memeriksa lagi, untuk kemudian senyap. Tak ada kabar kelanjutannya. Alih-alih dibersihkan, Keluarga Cendana bersama kroninya dijadikan sapih perah dan sumber penghasilan baru aparat penegak hukum dan partai-partai serta politikus yang tak tahu malu menyebut diri dari kelompok "reformis".

Korea bisa menjebloskan dua presidennya, dan bangkit sebagai negara industri yang makmur, Filipina bisa mendapatkan kembali sebagian harta Ferdinand Marcos, mengapa Indonesia tidak?!

Soeharto mengalami masa sehat cukup lama, beberapa waktu lalu, sempat bisa shalat di masjid, menerima tamu penting, dalam dan luar negeri di Cendana, dan bahkan mantu. Tapi aparat hukum kita yang mendapat mandat TAP MPR untuk mengusutnya, cuek saja.

Era nostalgia kenyamanan Orba kini bergaung lagi, karena gerakan reformasi begitu cepat layu dan kemudian membusuk. Mereka yang menyebut dirinya reformis berubah menjadi pemeras bagi musuh-musuh politiknya, mengeruk duit para pelaku korupsi di masa lalu dan pengemplang utang negara, menjadikan reformasi sebagai arena balas dendam sekaligus sumber penghasilan. Politik dan kekuasaan menjadi hadiah arisan. Sementara rakyat tetap menderita dan keleleran.

Di era reformasi, para pengemplang puluhan triliun dana BLBI diperiksa Polri, dipanggil kejaksaan, diteriaki politisi, dan diberitakan media, Diramaiakan partai dan media, selanjutnya diperas . Mereka dipanggil, diperiksa, dipanggil lagi, dan diperiksa lagi, diberitakan lagi. Selanjutnya sunyi, senyap, hilang dan kemudian dilupakan…sementara para jendral di polri dan para hakim dan jaksa dan politi partai semakin kaya raya.

Di milis-milis kritis, beredar daftar sejumlah Kapolda dan petinggi Polri yang punya rekening ratusan milyar rupiah. Dan tentunya, juga para politikus, yang kekayaannya melesat berkali-kali lipat hanya dalam satu kali jabatan saja. Politisi yang sebelumnya tinggal di rumah petak, melesat menjadi milyader dan mengaku dapat "hibah" milyaran rupiah.

Era Orba adalah era penuh tekanan, pembatasan, korupsi para pejabat, serba otoriter dan serba "menurut petunjuk". Tak ada kebebasan dan demokrasi. Di era reformasi, tukang tambal bisa jadi anggota DPR, mantan bandar dadu jadi bupati, dan seorang ketua bulog tertangkap basah menyembunyikan uang ratusan juta di kamar mandi.

Di masa Orba premanisme mengatas namakan negara, di masa kini premanisme mengatas- namakan agama. Partai dan politi local memproduksi perda agama yang memojokkan perempuan dan pengusaha. Para ulama menjadi provokator, tak malu memamerkan kebencian, para ustad memimpin tindakan anarkis, tanpa rasa malu dan mengabaikan akhlak, menggropyok tempat ibadah umat lain, juga menganiaya mereka yang seiman tapi beda aliran. MUI memproduksi fatwa yang mendorong tindak pengrusakan. Agama dijadikan arena untuk memonopoli Tuhan. Membenci keberagaman.

Di masa orba televisi praktis dikuasai pemerintah, hanya ada satu suara, dan acara hiburan menjadi jendelanya. Di masa reformasi televisi dimonopoli kapitalis berselera rendah, yang memamerkan tayangan tanpa akal budi. Pembodohan sebagian besarnya. Pengusahanya memang masuk urutan 15 Orang Terkaya di Indonesia, jadi tokoh sukses, mengembangkan usaha, tapi rumah produksi yang menjadi partnernya ngap-ngapan karena diperas kelompok media besar yang mengelompok, dan mampu menekan PH agar menyetor program acara dengan imbalan murah, dan pembayarannya ditunda berbulan-bulan hingga tagihannya menumpuk milyaran rupiah.

Soeharto kini sedang di ujung maut. Harta senilai Rp270 triliun yang dikorupsi dan dikumpulkan selama 32 tahun sudah pasti tak akan diserahkan dengan sukarela kepada negara dan pemerintah sekarang. Andai pun diserahkan, patut dipertanyakan, apakah rakyat mendapatkan berkah dan tetesannya? Siapa yang menjamin, tidak jadi jarahan sekelompok elite yang rakus dan gemar mencaplok. Minimal jadi jarahan segelintir di antara mereka.

Sementara itu, di akar rumput, antre minyak tanah masih berlangsung di sejumlah wilayah, sedangkan harga tahu dan tempe terus membumbung. Pengganjal harian rakyat itu berubah jadi komoditi mewah.

Kehidupan saya dan keluarga saya tidak begitu baik di masa Orba. Pun di masa reformasi. Dua-duanya brengsek.

Berita meninggalnya Soeharto di Jerman

2008-01-28T03:44:00.000-08:00

Oleh Yanti Mirdayanti

Sejak kemarin orang-orang Jerman sudah langsung mendengar berita tentang meninggalnya almarhum Soeharto. Buktinya, mertua langsung telpon saya dan bertanya apakah saya sudah mengetahui berita tersebut, padahal saya baru saja bberapa menit sampai di rumah dari perjalanan Jakarta-Bonn.

Orang-orang Jerman pada umumnya memang senang mendengarkan berita, baik dari radio maupun televisi. Hampir di setiap dapur orang Jerman selalu ada radio.

Senin dini hari ini saya masih jetlag. Tidur malam berakhir hanya sampai jam 1 pagi. Ingin segar, pergi mandi dan cuci rambut dengan air hangat. Lalu turun ke dapur mencari makanan. Maklum, kalau di Indonesia ini jam 7 WIB, jam sarapan pagi. Sambil mengunyah makanan, saya mulai menyalakan televisi.

Saya penasaran ingin terus mengikuti perkembangan berita seputar meninggalnya alm. Soeharto. Kebetulan jam 2:30 pagi ini (8:30 WIB) ada teman kirim SMS, berbunyi: 'Jenazah Pak Harto sedang diterbangkan ke Solo. Acara penguburan akan ditayangkan live 24 jam.'

Maka semakin kupelototi siaran TV. Ganti-ganti channel antara BBC, ALjazeera dan CNN. Ketiga channel tsb sejak jam 4 subuh ini tiap jamnya memberitakan hal-hal aktual, termasuk updated berita tentang upacara penerbangan sampai penguburan Pak Harto. Kupasan berita- beritanya berimbang: jasa baik dan sejarah jelek diungkapkan.

Subuh break dulu. TV dimatikan. Sambil menyiapkan anak-anak ke sekolah, TV kembali dinyalakan. Setelah anak-anak berangkat, jam 8 kurang, kembali kupelototi TV. Berita terakhir yang diikuti adalah dimasukkannnya jasad almarhum Soeharto ke tempat peristirahatannya.
Sebelumnya tampak Sang Saka Merah Putih menutupi peti jenazah.

Selesai jasad ditutup tanah, tampak Presiden SBY menancapkan payung berhias ke atas kuburan. Selain payung, SBY juga memasang bunga yang sudah dirancang besar itu, diletakkan bergandengan di sebelah payung.

Oh, ya, ada sesuatu yang menarik perhatian saya karena baru kali ini saya melihat ritual semacam ini. Yaitu sesuatu yang dilakukan Tutut Soeharto. Sepertinya memecahkan sebuah kendi (?). Saya tidak tahu, apa arti ritual pemecahan barang tersebut.

Kenyang dengan berita TV, kulalap beberapa koran harian Jerman. Beberapa judul terbaca sbb:
'Ex-Diktator Telah Tiada', 'Bapak Bertangan Besi Indonesia Akan Disemayamkan Hari Ini', namun ada pula yang datar-datar saja 'Bekas Presiden Indonesia Meninggal Dunia'.

Kemarin, Minggu sore sampai malam berita meninggalnya Soeharto disiarkan berita-berita nasional Jerman, tetapi tidak terlalu panjang lebar, biasa-biasa saja. Yang panjang lebar diperoleh dari berita internasional, terutama Aljazeera yang rajin itu. Memang di Jerman ini kalau ingin berita detail suatu kejadian yang aktual, biasanya bisa diperoleh lebih komplet lewat koran-koran (harian maupun mingguan).

Bonn,
-Yanti-

Kita sering lupa

2008-01-28T03:38:00.000-08:00

Kita sering lupa bahwa akibat berkuasa selama lebih dari 30 tahun itu, Suharto bukan lagi sekedar pribadi tapi dia sudah menjadi sebuah budaya atau sistem nilai. Sebuah budaya kepura-puraan, kepengecutan, keserakahan dan pengingkaran akal sehat serta hati nurani demi uang dan kekuasaan.

Bagaimana mungkin ratusan ribu bekas anggota PKI dibunuh, dianiaya atau ditahan tanpa proses peradilan, dan jutaaan anggota keluarganya selama 30 tahun harus menjadi anggota kasta "the untouchable" di masyarakat? Bagaimana mungkin selama enam kali pemilu hari
pencoblosan tidak pernah dianggap sebagai hari libur, dan karenanya semua pegawai harus melakukan pencoblosan di kantor? Bagaimana mungkin satelit Palapa yang gagal diluncurkan dan terkatung-katung di ruang angkasa itu dipungut oleh Bimantara, diklaim menjadi miliknya
lalu dijual kembali ke Indonesia? Bagaimana mungkin siaran televisi pendidikan yang dimodali oleh negara di kemudian hari menjadi perusahaan swasta, yang mula-mula bernama PT Televisi Pendidikan Indonesia, lalu menjadi hanya PT. TPI? Bagaimana mungkin hanya ada sebuah perusahaan manufaktur mobil yang diberi pinjaman luarbiasa besar dan pembebasan bea masuk sampai nol prosen lalu mengimpor mobil built-up dari Korea dan mengklaimnya sebagai mobil nasional?

Mengapa selama 32 tahun Golkar harus disebut sebagai "golongan" dan PDI serta PPP harus disebut sebagai "parpol"? Mengapa utusan daerah dan golongan yang duduk di MPR itu selalu harus ditunjuk oleh Presiden? Mengapa produk persidangan MPR itu sebagian disebut sebagai "keputusan" dan sebagian lagi disebut "ketetapan"? Mengapa selama 7 kali sidang MPR kita selalu harus memilih orang yang sama secara aklamasi? Kemana uang hasil penjualan gas (di Sumatera dan Kalimantan), kayu (di Sumatera dan Kalimantan), nikel (di Sulawesi), emas dan tembaga (di Papua) yang disedot selama 30 tahun dan sekarang nyaris habis itu? Mengapa majalah Tempo harus dibredel hanya karena memberitakan betapa mahalnya biaya meraparasi kapal-kapal perang rongsokan eks Jerman Timur itu?

Oh, masih banyak lagi skandal-skandal politik, ekonomi dan sosial yang begitu vulgar dan telanjang yang kita saksikan selama masa 32 tahun kepemimpinan Suharto. Tapi kita diam saja. Bahkan sebagian orang sengaja mematikan akal sehat dan hati nuraninya lalu menghibur diri dengan ikut menumpuk uang serta kekuasaan sebanyak-banyaknya. Suharto memang tidak bisa dipersalahkan sebagai satu-satunya orang yang bertanggung-jawab atas sistem tersebut. Dia didukung oleh orang-orang yang sebagian besar tampangnya bisa kita lihat di media massa pada akhir-akhir ini. Tapi bagaimana pun sistem atau budaya itu bisa terjadi karena terdapat kerjasama yang saling menguntungkan di kedua belah fihak.

Sistem atau budaya itu juga sedemikian kentalnya sehingga walaupun Suharto tidak lagi berkuasa selama hampir 10 tahun terakhir ini tapi sistem atau budaya itu masih mencengkeram kita. Lihatlah segala puja- puji yang dilontarkan berbagai tokoh akhir-akhir ini. Inilah nilai-nilai kepura-puraan, kepengecutan, keserakahan dan pengingkaran akal sehat serta hati nurani demi kenikmatan materi dan kekuasaan.

Kalau memang Suharto sedemikian hebat dan baiknya mengapa di tahun 1998 kita harus menurunkannya? Lalu apa artinya kematian anak-anak muda kita dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dsb. itu?

Beberapa hari ini saya mencoba memahami apa sebenarnya yang ada di balik pikiran beberapa tokoh yang dulu sempat terkesan berpikir kritis itu, tapi yang kemudian–entah karena apa–kembali beramai-ramai memuja Suharto tanpa tedeng aling-aling? Saya tidak berhasil
menemukan jawaban yang memuaskan kecuali: Inilah warisan produk budaya Rezim Orde Baru Suharto itu. Ketololan, kebodohan dan maschochisme (merasa nikmat karena disakiti, dan jatuh cinta kepada yang menyakitinya).

Kepergian Suharto sebagai pribadi memang harus direlakan (baca: bukan dimaafkan). Karena kalau tidak direlakan, yah mau diapakan lagi? Tapi sebagai sebuah budaya atau sistem nilai dia samasekali tidak boleh dilupakan, apalagi dimaafkan. Perbuatan-perbuatan kolektif yang
mencerminkan kepura-puraan, kepengecutan, keserakahan dan pengingkaran akal sehat serta hati nurani itu harus terus dibicarakan dan diawasi agar tidak terulang lagi.

Bagi saya, hilangnya kekayaan negara akibat penyelewengan Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto memang pantas disesali. Tapi ada hal yang lebih penting lagi untuk disesali: Hilangnya akal sehat dan hati nurani di sebagian besar bangsa yang maschochis ini. Dan
perwujudannya bisa kita lihat jelas dari fenomena berlomba-lombanya orang untuk nampang di RS Pertamina, Cendana dan Astana Giri Bangun, dan segala puja-puji yang mereka panjatkan.

Sungguh merupakan sebuah ironi: Sementara media massa luar negeri memberitakan kepergian Suharto dan legacy yang ditingalkannya dengan nada yang kritis, media massa kita justeru cenderung melupakan apa yang pernah terjadi selama 32 tahun terakhir ini.

Sel-sel kanker yang bernama sistem nilai Orde Baru itu ternyata belum habis. Dia masih hidup dan menjalar kemana-mana, dan akhir-akhir ini dia kembali muncul ke permukaan. Kita telah mulai lagi menjadi bangsa bebek, yang mengelompok lalu berjalan tak menentu kesana-kemari.

Kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan fenomena pemunculan kembali nilai-nilai itu, maka percayalah dalam waktu dekat dia akan menggerogoti pikiran dan hati orang-orang muda kita yang praktis tak pernah mengalami betapa gila dan bebalnya kita selama 32 tahun Orde Baru itu, dan negara serta bangsa ini akan semakin terpuruk saja.

Horas,

Mula Harahap

Jalan Berliku Anak Kemusuk

2008-01-28T02:53:00.001-08:00

Bonnie Triyana
btriyana@jurnas.com

"Saya mengalami banyak penderitaan yang tidak mungkin dialami oleh orang-orang lain," ujar Soeharto dalam otobiografinya. Kehidupan Soeharto memang suram: terlahir dari orangtua yang bercerai dan harus hidup berpindah-pindah asuhan semasa belia samapi dengan remaja. Bahkan sekalipun diukur dari standar kehidupan keluarga di Jawa pada masa itu, ketika perceraian dianggap hal biasa, hidup Soeharto terlalu nelangsa untuk dibandingkan dengan yang lain. Kedua orangtua Soeharto, Kertosudiro dan Sukirah bercerai selang lima minggu setelah kelahirannya pada 8 Juni 1921. Ayahnya menikah lagi, begitu juga dengan Sukirah dua tahun setelah perceraiannya.

Praktis untuk beberapa lamanya Soeharto tumbuh tanpa didampingi ayahnya. Sementara Sukirah yang mungkin mengalami kelelahan mental selama proses melahirkan dan perceraian yang tiba-tiba, menderita tekanan psikis yang cukup berat. Dalam pengertian kedokteran zaman kini kemungkinan ia menderita baby blues syndrom, hal itu pula yang membuatnya meninggalkan Soeharto yang baru berusia 40 hari untuk pergi bertapa ngebleng selama beberapa hari. Sukirah yang "hilang" itu membuat panik keluarga, tujuh hari kemudian ia ditemukan dalam keadaan lemah pada sebuah rumah di dusun Kemusuk.

Keadaan fisik dan psikis demikian membuat Sukirah tak mampu merawat anaknya. Keluarga kemudian memutuskan supaya Soeharto diasuh oleh kakak perempuan Kertosudiro, istri dari Kromodiwiryo, bidan yang membantu proses persalinan Sukirah. Pada usia empat tahun Soeharto kembali diasuh oleh ibunya yang kini telah menikah lagi. Paling tidak sampai menginjak masa remaja, Soeharto selalu mengalami tarik-ulur asuhan antara keluarga ayahnya dengan ibunya sendiri.

Salah satu periode "gelap" dalam sejarah kehidupan Soeharto yaitu soal asal-usulnya sendiri. Ketidakjelasan riwayat Soeharto itu pula yang mendorong awak redaksi Majalah POP di Jakarta menurunkan laporan mengenai asal-usulnya pada 1974. Diberitakan bahwa Soeharto adalah anak dari Padmodipoero, seorang priayi keturunan Hamengkubuwono II yang membuang Soeharto yang berusia enam tahun bersama dengan ibunya kepada seorang penduduk desa Kertorejo. Padmosudiro, ayah Soeharto versi Majalah POP melakukan itu karena harus menikahi putri seorang kepala distrik berpengaruh (RE Elson: 2005, hal 29). Membaca laporan itu Soeharto berang. Ia mengadakan konferensi pers di Bina Graha, membantah gosip yang diembuskan Majalah POP. Belasan orang tua dan kawan sepermainannya dihadirkan di sana, dan mereka serempak mengatakan bahwa Soeharto adalah anak petani dari desa Kemusuk. Majalah POP lantas dibreidel karena dianggap mengganggu stabilitas nasional dan menciptakan ketidakpercayaan pada pemimpinnya.

Kontroversi mengenai asal usul Soeharto tak berhenti di sana. Versi resmi yang mengutip langsung keterangan Soeharto pun tidak menyurutkan kebingungan mengenai siapa orang tua Soeharto yang sebenarnya. Melalui OG Roeder dalam The Smiling General Soeharto mengatakan ibu Kertosoediro (nenek Soeharto dari pihak ayah) sebagai bidan yang membantu kelahirannya, pada lain kesempatan Soeharto mengatakan tante dari pihak ayahnyalah yang menolong Sukirah saat melahirkan Soeharto. Semua pernyataan yang membingungkan itu justru datang dari Soeharto sendiri, sehingga semakin mempertebal dugaan bahwa sebetulnya Soeharto lahir dari keluarga yang lebih dari sekadar biasa-biasa saja.

RE Elson dalam biografi politik Soeharto mengatakan gambaran kabur itu menghasilkan sebuah "kesimpulan" bahwa Soeharto adalah anak dari hasil perkawinan di bawah tangan dari seorang pria berstatus sosial cukup tinggi. Ia memprediksi hal itu dengan melihat kenyataan bahwa ayah biologis Soeharto masih bisa mengawasi dia dari jauh dan tetap turut campur tangan secara tidak langsung di dalam mengasuh Soeharto. Alasan lain yang juga memerkuat dugaan bahwa Soeharto bukan orang biasa adalah standar pendidikan yang ditempuhnya terlalu baik untuk ukuran "anak petani" pada masa itu. Satu kabar mengejutkan datang dari Mashuri, mantan tetangga sekaligus sahabat dekat Soeharto, yang mengatakan bahwa ayah biologis Soeharto adalah pedagang kelontong keturunan China.

Kehidupan yang penuh penderitaan dan masa kanak-kanak Soeharto yang kurang cemerlang membawa dampak psikologis bagi diri Soeharto. Kelak turut memengaruhi berbagai keputusannya yang menyangkut soal perekonomian dan - terutama - soal anak-anaknya. Ia seperti terobsesi pada kemakmuran yang semata-mata ia persempit maknanya menjadi pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan rakyat. Tak aneh jika semasa ia berkuasa, Soeharto menomorsatukan ekonomi ketimbang bidang lainnya. Ia juga tak mau melihat anaknya hidup menderita, sebagaimana yang ia pernah alami semasa kecil.

Berbeda dengan Soekarno atau Sjahrir yang sejak dini telah terbiasa membaca buku, Soeharto hanya akrab dengan filsafat Jawa yang ia pelajari dari Kiai Daryatmo di Wuryantoro. Filosofi hidup Soeharto tidak serumit Soekarno atau Sjahrir yang intim dengan pemikiran Karl Marx atau Ernest Renan. Cukup tiga aja: aja kagetan (jangan kaget), aja gumunan (jangan heran) dan aja dumeh (jangan mentang-mentang), Soeharto meniti jalan hidupnya.

Dengan tiga azimat sakti itu pula ia mengatur strategi ketika meletus peristiwa G.30.S 1965. Kolonel Abdul Latief mengaku telah melapor pada Soeharto perihal akan adanya gerakan dari sebagian perwira Angkatan Darat yang tak puas dengan kepemimpinan beberapa jenderal. Soeharto tidak kaget (aja kagetan), ia tetap menunggu apa yang bakal terjadi keesokan harinya.

Ternyata sejumlah perwira tinggi diculik pada dini hari 1 Oktober 1965. Melalui Hamid, juru kamera TVRI Soeharto mendapat laporan adanya suara tembakan. Beberapa jam kemudian atas perintah Umar Wirahadikusumah, Letkol. Sadjiman melaporkan kepada Soeharto tentang situasi di sekitar Monas yang dipenuhi tentara tak dikenal. Soeharto yang sudah mengetahui informasi hilangnya para jenderal segera mengumpulkan informasi dan tidak merasa heran dengan kejadian itu (aja gumunan). Ia sadar langkah apa yang harus dilakukanya. Merujuk pada kebiasaan di Angkatan Darat, mana kala Jenderal Yani berhalangan tugas, Soeharto mengambilalih posisi pimpinan Komando Angkatan Darat. Pada saat itulah ia melakoni ajaran ketiga dari Kiai Daryatmo: aja dumeh (jangan mentang-mentang).

Jalan berliku yang licin ia tempuh untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno. Dengan janji sanggup mengatasi keamanan dan keselamatan bangsa, ia meminta surat perintah dari Soekarno untuk melakukan semua itu sekaligus mengatakan pada Soekarno ia akan "mikul dhuwur mendhem jero" (memikul setinggi-tingginya jasa orang tua dan memendam sedalam-dalamnya kesalahan orang tua) Berbekal Surat Perintah Sebelas Maret 1966 itulah Soeharto meraih posisi puncak sebagai presiden. Ia tak bergeming betapa pun Soekarno mengemukakan dalam pidato 17 Agustus 1966 bahwa SP 11 Maret bukan suatu "transfer of sovereignity", bukan peralihan kekuasaan. Para sejarawan menyebut apa yang dilakukan oleh Soeharto itu sebagai kudeta ala Jawa: merangkak pelan, tapi mematikan.

Setelah berkuasa jadi presiden, agaknya Soeharto mulai melupakan ajaran guru spiritualnya. Tahun 1974, ketika terjadi huru-hara 15 Januari (Malari), ia menutup beberapa koran termasuk di antaranya Pedoman milik Rosihan Anwar. Saat ditanya oleh Menteri Penerangan Mashuri SH soal bagaimana tindakan terhadap Pedoman, Soeharto menjawab "wis pateni wae!" (sudah, bunuh/tutup saja!). Soeharto menistakan ajaran aja kagetan, karena peristiwa Malari 1974 dan pemberitaan minor tentang ia dan istrinya di Pedoman membuatnya panik dan marah.

Dresden, 7 April 1995 sekelompok pengunjuk rasa mencaci-maki dan menghalang-halangi rombongan Presiden Soeharto yang sedang berkunjung ke kota itu Dalam perjalanan udara pulang ke Jakarta ia mengatakan kepada pers "akan menggebuk" mereka yang terlibat aksi itu. Beberapa aktivis ditangkap, termasuk di antaranya Sri Bintang Pamungkas. Soeharto tak mawas diri, ia malah heran mengapa ada orang yang begitu membenci dirinya. Lagi-lagi ia lupa soal ilmu aja gumunan yang sebelumnya ia pegang teguh.

Semakin lama ia berkuasa, semakin lupa pula ia menjalankan ajaran terakhir Kiai Daryatmo, aja dumeh. Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk memberi izin kepada Tommy Soeharto mengimpor mobil dari Korea tanpa dibebani satu sen pun pajak. Izin itu dituangkan dalam Keputusan Presiden tentang mobil nasional (Keppres) No. 42/ 1996.

Entah karena tulah atau mungkin putaran roda sejarah, kekuasaan Soeharto akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998 setelah didahului oleh krisis ekonomi yang menghumbalang Indonesia. Ribuan mahasiwa turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Dan ketika kekuasaannya berada di ujung tanduk, Soeharto teringat kembali pada filosofi Jawa yang ia dapat dari Kiai Daryatmo sekian puluh tahun lalu: lengser keprabon, madeg pandhita.

Koran Jurnal Nasional, 28 Januari 2008

Suharto was charming, but lethal

2008-01-27T23:48:00.001-08:00

updated 2:31 a.m. EST, Sun January 27, 2008

Suharto was charming, but lethal

Story Highlights
Former Indonesian president Suharto dead at 86
Ruthless general credited with shaping modern Indonesia
Iron fist control of Southeast Asian nation left hundreds of thousands dead
Next Article in World »

JAKARTA, Indonesia (CNN) -- Responsible for shaping modern Indonesia, Haji Muhammad Suharto was known as the "smiling general," but his legacy as one of the great Cold War era strongmen was built on corruption and a reign of violence that left hundreds of thousands dead.

Suharto died after being admitted to hospital suffering from anemia.

He died on January 27 in hospital at the age of 86 after being treated for liver, heart and lung disease. He had been admitted to hospital on January 4 suffering from anemia.

He had already been weakened by strokes in recent years that gave him brain damage and impaired speech but prevented him from being put on trial.

Suharto rose to power by crushing an alleged communist uprising in 1965 after his political rivals were mysteriously eliminated.

His iron-fist rule went unchallenged until widespread protests in 1998, when his downfall ushered democracy into the world's fourth largest nation.

Born into a poor rice-farming family on Java island in 1921, Suharto received military training first in the Dutch colonial army and then in a collaborationist unit set up by Japanese occupiers in World War II.

He later joined the Indonesian army that resisted Dutch efforts to regain control over its former colony.

After Indonesia became independent in 1949, Suharto climbed the ranks as a favorite of founding President Sukarno, eventually becoming a five-star general.

A murky military rebellion in 1965 saw his fellow senior officers killed, allowing Suharto to assert his control of the armed forces before easing Sukarno from power.

It was during that period that Suharto embarked on a nationwide purge of alleged communists overseen by his powerful military. Human rights groups estimate anywhere between 500,000 to a million people were killed.

Although Indonesia is still struggling to come to terms with the bloodletting and graft of the Suharto era, many ordinary people also remember the drastic improvements in quality of life experienced under their "father of development."

Don't Miss

Suharto dies at age 86

Before financial meltdown put the brakes on the country's booming economy, Western-educated financial experts helped transform Indonesia from a Southeast Asian backwater into a key regional player, replete with gleaming skyscrapers and soaring toll roads.

But the price of success was high.

In 1975, his troops invaded the territory of East Timor -- with the tacit support of Western allies keen to prop up an anti-communist leader.

The ensuing occupation lasted more than two decades and killed more than 100,000 people, according to human rights groups. His aim was to keep the sprawling Indonesian archipelago together.

Separatist rebellions were quickly crushed, while democratic elections were rigged to re-elect Suharto year after year. Political opponents were routinely kidnapped and tortured.

As billions of dollars of foreign investment poured in to oil-rich Indonesia's transformed economy, huge sums were siphoned off by Suharto's cronies and family, who became lavish spenders in a poor country -- oblivious to growing resentment among its 210 million people.

The Asian financial crisis of 1997 plunged Indonesia into economic free fall and unleashed a wave of anti-Suharto violence. Students led a massive popular uprising, storming parliament, before the dictator finally stood down in May 1998.

In his final years, Suharto lived to witness the dismantling of his regime. Far-flung regions once subdued by force, erupted into violence. East Timor gained independence in 2002 and two years later Indonesians appointed their first democratically elected president.

Many hoped Suharto's wrongs would be exposed in court. Instead, his children were prosecuted. Tommy Suharto, the youngest and the most flamboyant, was jailed for corruption.

Suharto himself never stood trial. Indonesia's Supreme Court decreed that the former strongman, who suffered from strokes and heart problems in his final years, was permanently ill and unfit to stand trial. E-mail to a friend

CNN's Atika Shubert contributed to this report.

Soeharto bukan pahlawan

2008-01-27T23:47:00.001-08:00

SIARAN PERS
NOMOR 003/SP/YLBHI/I/2008

SIKAP POLITIK YAYASAN LBH INDONESIA
Soeharto Bukan Pahlawan

Berita kematian Soeharto pada 27 Januari 2008 menghiasi media massa nasional dan internasional. Beberapa media massa menampilkan dengan sangat berlebihan. Berlebihan, dalam arti mengajak pemirsa mengenang kembali 'jasa-jasa' penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu. Tayangan tersebut berusaha menyeret simpati publik terhadap sosok Soeharto.

Sikap politik dan 'keberpihakan' terhadap Soeharto juga ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, pemerintah meminta rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang sebagai tanda berkabung selama tujuh hari berturut-turut. Sikap politik pemerintah terhadap Soeharto juga ditunjukkan dengan wacana berupa penyematan gelar pahlawan buat Soeharto.

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menilai sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan oleh pemerintah begitu gegabah dan berlebihan. Pasalnya, kita tahu, pada kematiannya di usia 86 tahun tersebut, Soeharto meninggal tanpa pernah diadili atas perbuatan-perbuatannya.

YLBHI menilai peringatan tujuh hari berkabung atas kematian Soeharto tidak patut dilakukan. Memang, sebagai sesama anak manusia dan anak bangsa, tentu kita patut turut berduka cita kepada siapa pun yang meninggal dunia, tidak terkecuali Soeharto. Bahkan, boleh juga kita mendoakannya.

Kendati demikian, kita patut mengerti, bahwa, Soeharto berpulang dalam kondisinya berlumuran darah atas perbuatan masa lalu di masa Orde Baru. Kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Tanjung Priok, kebijakan daerah operasi militer di Aceh dan Papua, adalah contoh lumuran darah masa Soeharto.

Selain itu, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya, juga telah merusak mental bangsa Indonesia, selain memporak-porandakan bangunan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

Karena itulah, YLBHI bersikap, sangat tidak patut dan layak, pemerintah memberikan predikat pahlawan kepada Soeharto. Ketidaklayakan itu didasarkan pada alasan bahwa secara hukum, Soeharto tidak bisa dikatakan bersalah maupun tidak bersalah, karena proses hukum atas perbuatannya tidak selesai.

Keputusan pemerintah memberikan predikat pahlawan dan memberikan penghormatan tujuh hari berkabung merupakan sikap yang gegabah dan tidak berdasar, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan alas hukum yang rasional.

Jakarta, Senin, 28 Januari 2008
Yayasan LBH Indonesia
Badan Pengurus

Patra M. Zen
Ketua

Agustinus Edy Kristianto
Dir. Publikasi dan Pendidikan

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat
Telepon: 62-21-314 00 24 Fax: 62-21-319 30 140
E-mail : info@ylbhi.or.id
Website : http://www.ylbhi.or.id
Kontak: 085691614625 (Agustinus Edy Kristianto)
Email: agustinus.kristianto@ylbhi.or.id

Unjuk rasa Anti-Soeharto, Salemba macet

2008-01-27T23:38:00.001-08:00

JAKARTA, SENIN - Ruas jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Senin (28/1)
siang ini tiba-tiba menjadi macet, begitu iring-iringan peserta aksi
unjuk rasa memasuki jalan tersebut. Puluhan motor yang ditumpangi
peserta aksi yang menggugat status hukum Soeharto tersebut berjalan
lambat sehingga menghambat laju kendaraan di belakangnya.

Jika sebelumnya diberitakan, jumlah motor hanya 30, kini telah
bertambah dengan datangnya rombongan lain, dan juga warga masyarakat
yang "terpaska" ikut, karena jalur yang tertutup. Sejumlah peserta
aksi pun sempat turun dan berhenti untuk membagikan selebaran yang
intinya mengingatkan masyarakat bahwa Soeharto bukan orang baik.
Dengan demikian Pemerintah harus mengambil langkah tegas guna
menetapkan status hukumnya.

Berdasarkan rencana, aksi ini akan menuju Istana Merdeka, dan
Kejaksaan Agung, dengan melalui ruas, Selemba Raya., Medan Merdeka,
MH, Thamrin dan Sudirman. Warga DKI dianjurkan untuk menghindari
lokasi tersebut. (BOB)

BOB

www.kompas.com

mediacare
http://www.mediacare.biz

Soeharto, villain or hero?

2008-01-27T22:15:00.000-08:00

Former president and architect the New Order regime, Soeharto, died of multiple organ failure Sunday.

Do you think Soeharto was a villain, a hero or both?

Send your thoughts via SMS to +62 811 187 2772.

Please include your name and city.

Editor

The Jakarta Post - 28 January 2008

mediacare
http://www.mediacare.biz

Tolak berkabung seminggu untuk Soeharto!

2008-01-27T19:45:00.001-08:00

From: Adhie Massardi
Date: 2008/1/27

Saudara-saudara sebangsa dan setanahair.

HM Soeharto adalah orang besar bagi negeri ini.
Saya setuju.
Jasanya banyak, saya juga setuju
(meskipun dengan catatan).
Maka kita perlu menundukkan kepala
atas kepergiannya menghadap Sang Khalik.

Tapi pernyataan Pemerintah SBY
yang mengumumkan
Perkabungan Nasional Seminggu
dan selama itu kita diwajibkan
mengibarkan Merah-Putih
menurut saya itu too much. Berlebihan.

Kita harus menghormati yang menghormati HM Soeharto
Tapi (Pemerintah) SBY juga harus menghormati
korban-korban (politik) HM Soeharto.

Sehari atau maksimal 3 (tiga) hari
untuk perkabungan nasional is enough.
Bahkan bila tak ada kesalahan sekalipun.

Maka demi menjaga harmoni berbangsa-bernegara
kita harus menolak Perkabungan Nasional Seminggu itu.
Karena ini akan mengundang kemarahan rakyat
yang sebetulnya juga menghormati HM Soeharto
tapi sekarang sedang dirundung malang
dihajar mahalnya harga sembako
dan terus merosotnya daya beli rakyat.

Salam!

Adhie M Massardi
(Pengagum Soeharto juga)

Mixed reactions to Suharto death

2008-01-27T17:57:00.001-08:00

Jan 28, 2008 6:57 AM

World leaders praised the late Indonesian president Suharto for the
stability and growth he brought to the region but said serious
rights abuses marred his long rule.

The former general, 86 when he died on Sunday, ruled with an iron
fist for 32 years, allowing rapid development and holding together
the diverse nation.

But his time in power, which ended in 1998 after mass protests, also
witnessed corruption, massacres and human rights abuses,
particularly in separatist hot spots such as Papua and East Timor.

"Former President Suharto was one of the longest-serving heads of
government of the last century and an influential figure in
Australia's region and beyond," Australian Prime Minister Kevin Rudd
said in a statement.

"The former president was also a controversial figure in respect of
human rights and East Timor and many have disagreed with his
approach," said Rudd, who praised Suharto for modernising Indonesia
and his efforts to forge a united region.

"Singapore would like to convey our deepest sympathies to the
Indonesian people for their profound loss," a spokesman from
Singapore's Ministry of Foreign Affairs said via email.

Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi of Malaysia, another Muslim
nation in the region, said Suharto's death was a great loss to both
countries.

"We pray to Allah to bless Pak Harto's soul and to place him among
the blessed," Abdullah told reporters, using the popular name for
Suharto.

Stability, suffering

Former Malaysian prime minister Mahathir Mohamad, 82, whose time in
office overlapped Suharto's for nearly two decades, told the Bernama
state news agency: "I regarded him as a friend of Malaysia and as a
personal friend.

"Even though Indonesia was not an ideal democracy during Suharto's
time, the fact remained that he brought stability to Indonesia. Of
course, there is a price to be paid," Mahathir said, acknowledging
that some people had suffered under Suharto's administration.

Mahathir said his country was indebted to Suharto for his role in
ending the Indonesian "Confrontation" against Malaysia.

Sukarno, Indonesia's first president, had declared a "Confrontation"
against Malaysia in 1964, which then included Singapore along with
the Borneo states of Sabah and Sarawak.

Sukarno believed all of Borneo belonged to Indonesia and announced
his intention to arm a million leftist peasants and workers to do
battle with Malaysia.

Dutch Foreign Minister Maxime Verhagen said: "Under Suharto's rule,
Indonesia experienced a period of relative stability. The economy
grew strongly, notably in the 1980s. After he stepped down,
Indonesia democratically chose a new leader. That confirms that
Indonesia is a democratic country where the people have the last
word."

The Netherlands is Indonesia's former colonial master.

Japanese Prime Minister Yasuo Fukuda offered condolences via a
telegram. Japan invaded and briefly overthrew Dutch rule during
World War Two and is now a key investor in the nation.

Bangladesh described Suharto's death as "the end of an era" but also
noted the inconsistencies in his rule.

"Suharto leaves behind a mixed bag of legacies, while his supporters
see him as the father of development, his opponents describe him as
dictatorial," said Iftekhar Ahmed Chowdhury, adviser on foreign
affairs to Bangladesh's interim government.

http://tvnz.co.nz/view/page/1318360/1560500

Wafatnya mantan presiden Suharto

2008-01-27T17:48:00.001-08:00

Akhirnya, setelah dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat sejak tanggal 4 Januari 2008 maka mantan presiden Suharto telah wafat pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 jam 13.10 WIB. Wafatnya Suharto sudah tentu merupakan kehilangan yang besar sekali bagi keluarganya, terutama anak-anaknya, serta para kerabat dekatnya.

Wafatnya mantan pemimpin Orde Baru ini menimbulkan juga bermacam-macam reaksi dalam masyarakat. Ini adalah wajar sekali, sebab Suharto bukanlah "tokoh"sembarangan dalam sejarah Republik Indonesia. Suharto dianggap oleh sebagian rakyat "berjasa besar", karena sudah berhasil menumpas G30S dan menggulingkan kekuasaan politik presiden Sukarno, dan membangun rejim militer yang sangat kuat. Tetapi, sebaliknya, ia juga dianggap oleh sebagian lainnya dari rakyat Indonesia sebagai orang yang banyak kesalahannya atau besar dosa-dosanya, karena melakukan korupsi besar-besaran dan pelanggaran HAM yang sangat parah.

Karenanya, kita akan menyaksikan bahwa wafatnya Suharto ini tidak saja meninggalkan dukacita bagi anak-anaknya dan kerabat dekatnya, melainkan juga akan mewariskan banyak persoalan dan kesulitan, baik bagi keluarganya maupun bagi para pendukung setianya. Artinya, Suharto telah wafat, tetapi banyak persoalan yang menyangkut dirinya dan keluarganya masih akan terus menjadi problem yang cukup rumit.

Pada kesempatan tersiarnya berita tentang wafatnya, kiranya bisa dianggap tidak pada tempatnya atau tidak etis kalau kita hanya melontarkan segala caci-maki atau sumpah serapah saja. Tetapi, akhirnya, kita semua harus berani dan bisa menilai Suharto apa adanya. Pada waktunya, kita harus "tega" dan berani menyatakan terus-terang fikiran dan perasaan kita, siapakah sebenarnya Suharto bagi rakyat, dan apa sajakah yang telah dilakukannya selama ia memimpin Orde Baru? Menilai Suharto secara benar, jujur dan adil adalah penting bagi negara dan bangsa kita, baik untuk dewasa ini maupun untuk masa dan generasi yang akan datang.

A. Umar Said

Catatan : Berhubung banyaknya berita, tulisan, dan berbagai bahan informasi mengenai wafatnya mantan presiden Suharto, maka website http://kontak.club.fr/index.htm) telah membuka rubrik khusus yang berisi kumpulan berita atau tulisan mengenai persoalan ini, di bawah judul "Wafatnya mantan presiden Suharto". Silakan simak setiap hari rubrik ini, yang diusahakan selalu ditambah atau diperbarui.

For opponents, Suharto's death does not dull anger

2008-01-27T17:46:00.001-08:00

Sunday, 27 January 2008

For opponents, Suharto's death does not dull anger

by Nabiha Shahab

JAKARTA, Jan 27, 2008 (AFP) - The death Sunday of Indonesia's autocratic
former president Suharto has not dulled the anger of his political
opponents, who see his demise as a missed opportunity to bring him to
justice.

For them, including many who were thrown into prison for dissent, time has
failed to heal the wounds of Suharto's three decades of repressive rule.

"His death is a tragedy for all the victims of his crimes, they will never
get justice," said Budiman Sudjatmiko, who was jailed as a student under the
Suharto regime and now works for the People's Democratic Party of Struggle.

The 86-year-old former president, who stepped down in 1998, was accused of
many crimes -- among them, the mass killing of over half a million suspected
communists in 1965-66.

He and his family also left a legacy of massive corruption, bleeding up to
35 billion dollars out of the Indonesian economy, according to the
anti-graft watchdog Transparency International.

As head of the army's Kostrad elite forces, Suharto led a campaign against
the then-powerful Indonesian Communist Party (PKI) and suspected
sympathisers shortly after a failed 1965 coup attempt blamed on communists.

The ensuing violence across the country is acknowledged --mostly outside
Indonesia -- as one of the worst mass killings of the 20th century.

"This is the mother of all crimes against humanity. Suharto was never held
accountable, he was even praised as a hero," Sudjatmiko said.

"Count in his corruption then he is a perfect criminal -- he can be put up
there with Pol Pot and Hitler."

Sudjatmiko lamented Suharto's passing as a second lost opportunity, saying
he could also have been brought to trial in the reform era that followed his
resignation in 1998.

Carmel Budiardjo, the British-based founder of Tapol, an organisation which
advocates human rights in Indonesia, described Suharto's demise as "the
death of a tyrant."

"The political elite don't see the need for justice," Budiardjo told AFP.

But, she added, "there are people who will feel like I feel, that he died
without facing justice. I only hope the obituaries will highlight what he
did during his reign."

Budiardjo, a British citizen, said she was locked up for three years from
1968 in a women's prison in Bukit Duri, Jakarta, because of her connection
to an academic discussion group.

Under Suharto, intellectuals were frequently jailed after being accused of
links to the PKI.

Fadjroel Rachman, who heads a non-governmental organisation called Suharto
Inc. Busters that worked to bring him to trial for graft, followed up his
own expressions of condolences to Suharto's family with a call that "legal
action against his cronies, families and loyalists should continue."

Rachman, who was jailed for defamation as a student during Suharto's rule,
cited the 1975 invasion of East Timor and military crimes during the bloody
separatist war in Aceh province as abuses for which victims of his regime
are still seeking justice.

Investigative journalist and activist Andreas Harsono vividly remembers as a
teenager watching the president's military police shoot a young boy in the
street in a bid to reduce petty crime.

"He did not hesitate to take the law into his own hands to solve the
problem. The question is: did he solve the problem? Of course not," Harsono
said.

Harsono said as a journalist he experienced first hand the suppression of
the media by Suharto's regime.

"In the future people will praise him, people will call him the 'father of
development', people will deny that he was even involved in fascist
activities, in killings and suppressing our freedoms,because he has never
been tried," Harsono said.

Indonesia: Suharto's Death a Chance for Victims to Find Justice

2008-01-27T17:45:00.001-08:00

From: HRW Press

E-mail: hrwpress@hrw.org
Date: Mon, January 28, 2008 1:34 am

For Immediate Release

Indonesia: Suharto's Death a Chance for Victims to Find Justice
Government Should Investigate Crimes of Former Dictator's Regime

(New York, January 27, 2008) - The death of former president Suharto at
age 86 provides an opportunity to commemorate the many victims of his
oppressive regime, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch
said the Indonesian government should make a serious commitment to hold
accountable the perpetrators of human rights abuses during his rule.

Suharto presided over more than three decades of military dictatorship
and systematic human rights abuses, including media censorship, tight
restrictions on freedom of association and assembly, a highly
politicized and controlled judiciary, widespread torture, attacks on the
rights of minorities, massacres of alleged communists, and numerous war
crimes committed in East Timor, Aceh, Papua and the Moluccan islands. He
also presided over a famously corrupt regime in which he, his family,
and his cronies amassed billions of dollars in illegal wealth - funds
which could have addressed Indonesia's widespread poverty and social
problems.

"Suharto has gotten away with murder - another dictator who's lived out
his life in luxury and escaped justice," said Brad Adams, Asia director
at Human Rights Watch. "But many of Suharto's cronies are still around,
so the Indonesian government should take the chance to put his many
partners in human rights abuse on trial."

To date, there has been virtually no legal accounting for the widespread
abuses committed during Suharto's rule, or for the violence instigated
by pro-Suharto forces in a failed attempt to stave off his 1998 fall
from power. Suharto himself never faced trial for human rights abuses.
The former dictator spent the last years of his life living in luxury.
On account of Suharto's alleged poor health, in May 2006, prosecutors
dropped one case that alleged that he had stolen $600 million from the
state's coffers.

"Indonesia's attorney general never issued an indictment against him for
human rights violations," said Adams. "While there has been a great deal
of political reform, repeated failures to hold perpetrators of serious
human rights crimes to account have meant that Indonesia still has not
come to terms with the worst of Suharto's legacy."

Human Rights Watch said that the lack of justice for Suharto's crimes is
directly linked to the continuing impunity enjoyed by Indonesia's
security forces, despite many political reforms and promises to address
past abuses. Since 1998, the legal and institutional bases of Suharto's
political repression have been largely removed, and there has been great
progress on freedom of association and expression.

One important consequence of this failure is that, although the military
no longer formally plays a political role (the military's "Dwifungsi" or
"dual function" ideology relied on by Suharto has been abandoned and is
now discredited), the military continues to be territorially and
economically entrenched. The military still is not fully answerable to
the Ministry of Defense, and much-heralded reforms to end the armed
forces' involvement in business are stalled. The predictable result is
conflicts of interest and abuses, as with the May 2007 killing of
civilians in Pasuruan, East Java, by marines who had ousted farmers and
planted commercial crops on the disputed land. Another consequence is
that where there is conflict in Indonesia today, as in Papua, security
forces - both military and special police units - still commit abuses
and are almost never held accountable.

"Justice is a key missing piece in Indonesia's reform story," said
Adams. "The failure to touch Suharto shows how far Indonesia still has
to go if it is to establish strong, independent prosecutors and courts,
and put an end to serious security-force abuses."

Background

Suharto's sordid legacy dates to the army-backed massacres in 1965 that
accompanied his rise to power. A failed coup against President Sukarno
in September 1965 claimed the lives of six army generals, but it was the
army, led by then-Major General Suharto, that emerged as the paramount
power in the aftermath.

Although the events surrounding the coup attempt remain unclear and some
participants themselves described it as an internal military affair, the
government maintained that the Indonesian Communist Party was
exclusively responsible for the coup attempt. From 1965 to 1967, Suharto
presided over a bloodbath that destroyed the Indonesian Communist Party.
Estimates of the number of people killed range from a quarter of a
million to more than 1 million. Hundreds of thousands of citizens
suspected of having leftist affiliations, including large numbers of
teachers and student activists, were imprisoned. Most of them were never
tried, let alone convicted of any offense. Suharto was officially
proclaimed president in March 1967.

Under Suharto's "New Order" regime, Indonesian society became
progressively militarized, with the Indonesian armed forces playing an
increasingly prominent role as a social and political force. Throughout
his rule, Suharto viciously suppressed any sign of anti-government
unrest or separatist ambition. Military operations, most notably in East
Timor, Aceh, and Papua, were characterized by undisciplined and
unaccountable troops committing widespread abuses against civilians,
including extrajudicial executions, torture, forced disappearances,
beatings, arbitrary arrests and detentions, and drastic limits on
freedom of movement.

In 1975, just nine days after neighboring East Timor declared its
independence from Portugal, Suharto ordered Indonesian forces to invade
and annex the former colony. Indonesia's occupation of East Timor was
brutal, marked by atrocities such as the Santa Cruz massacre in 1991,
when at least 270 pro-independence protesters were shot or beaten to
death by the military.

"One of the enduring legacies of Suharto's regime has been the culture
that continues to block justice for victims of military abuses even
today," said Adams. "Maybe with Suharto's passing, this legacy, too, can
be brought to an end."

A rare attempt at accountability for Suharto-era crimes occurred in
trials held in 2004 against soldiers accused of participating in the
"Tanjung Priok Massacre" in Jakarta two decades earlier. Yet the trials
resulted in little justice for the families of the 33 or more civilians
shot by government security forces during an anti-government
demonstration. Two defendants were acquitted amid reports of political
interference and witness intimidation. The remaining 12 defendants had
their convictions overturned by an appeals court in June 2005.

For more information, please contact:
In London, Brad Adams (English): +44-79-0872-8333 (mobile)
In New York, Joe Saunders (English, Bahasa Indonesia): +1-212-216-1216;
or +1-917-825-9859 (mobile)
In Washington, DC, Sophie Richardson (English, Mandarin):
+1-202-612-4341; or +1-917-721-7473 (mobile)

"Bapak Pembangunan" died

2008-01-27T17:43:00.001-08:00

Siang, 27 Januari 2008. Malas rasanya bangun dari
tidur di akhir pekan. Telepon seluler saya berdering
dengan suara auman srigala malam.
"Auw.....auw....wak...wak..." Saya tersontak bangun.
Merinding rasanya mendengarkan suara ponsel saya
sendiri.

"Soeharto mati tuh," ujar kawan saya. Dan langsung
mematikan telepon selulernya.

Dengan pelan-pelan, saya membuka mata untuk mencari
remote control yang biasa tersimpan di samping ranjang
tidur. Tombol remote asal saja saya pencet, saya tak
tahu televisi mana yang nonggol kali pertama. Ternyata
Indosiar.

Rumah Sakit Pertamina sudah kerumunan orang. Dari
masyarakat biasa, wartawan, dan para polisi serta
tentara. "Ternyata bener, Soeharto akhirnya mati
juga," ujar benak saya.

Saya mengklik semua channel televisi. Isinya sama, Pak
Harto melulu. Ternyata, saya sudah kelewatan satu jam
berita meninggalnya mantan presiden Orde Baru itu.
Seorang Presiden yang berkuasa selama 32 tahun. Dia
akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 27 Januari
2008 pada pukul 13.10 WIB.

Pukul 04.00 WIB, hampir semua televisi menayangkan
memorialnya. Dari cerita Soeharto dilahirkan, dia
dititipkan oleh pamannya, Soeharto jadi tentara,
berpangkat kostrad, sampai Soeharto menjadi Presiden
negeri ini.

Malam harinya, setiap saat pindah channel, barulah
mulai mendengarkan istilah yang dulu menjadi jargon
orde baru, Soeharto adalah "bapak pembangunan bangsa".
Saya jadi tertawa. Semuanya seragam.

Ada yang menarik dari pernyataan Emha Ainun Nadjib
yang disiarkan SCTV. Cak Nun bilang, harus dikemukakan
secara objektif kebenaran yang sudah Soeharto lakukan
untuk negeri ini. Kalau ada kesalahan, sebutkan saja.
Dan kesalahan dan kebenaran harus menjadi
perbandingannnya.

Jargon Bapak Pembangunan. Istilah ini membuat siapa
pun yang pernah menentang orde baru, akan tertawa. Tak
pernah ada bukti apa pun, dia membangun negeri ini.
Semuanya serba keterpaksaan. Jalan mulus di
kampung-kampung, karena Soeharto mau lewat. Jalan
diaspal licin, karena Soeharto mau ada bikin
kelopencapir.

Pembangunan yang seperti apa, belum ada yang bisa
membuktikan untuk negeri ini. Ada juga pembangunan
yang justru untuk kepentingan kekuasaannya Soeharto
dan kroninya sendiri. Begitu mudah menyebutkan istilah
'Bapak Pembangunan,".

Rusman
Jurnalis Jakarta
Hp : 081384472435
Blog :